scholarly journals INFRA PETITA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENEROBOS KETENTUAN PEMIDANAAN MINIMUM

2018 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 151
Author(s):  
Anshar Anshar ◽  
Suwito Suwito
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Court Decision ◽  
Legal Research ◽  
Corruption Case

ABSTRAKPenanganan perkara tindak pidana korupsi menganut sistem pemidanaan minimum bagi pelaku yang diputus bersalah oleh pengadilan. Istilah ketentuan pidana minimum khusus secara normatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tataran praktiknya terdapat fenomena adanya putusan pengadilan yang menerobos sistem pemidanaan minimum yang dianut tersebut. Salah satu contoh putusan pengadilan yang ditelaah dalam tulisan ini adalah Putusan Nomor 2399 K/PID.SUS/2010. Permasalahan yang timbul adalah apa saja yang menjadi landasan infra petita hakim dalam menjatuhkan putusan yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya diperbolehkan. Sepanjang putusan hakim yang infra petita tersebut memiliki esensi ratio legis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, atas dasar alasan pertimbangan nilai keadilan dan pertimbangan judex factie sebagaimana pada perkara a quo.Kata kunci: putusan, korupsi, pemidanaan minimum. ABSTRACT In the handling of a corruption case, mandatory minimum penalty is adopted in the criminal justice system for the offender who was found guilty by the court. The term ‘mandatory minimum penalty’ is normatively regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999, as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication. In practice there is a phenomenon of a court decision breaching the adopted mandatory minimum penalty. One example of a court decision analyzed hereon is the Decision Number 2399 K/PID.SUS/2010. The arising problem is what the consideration of the judge is for infra petita in imposing decision which breached the mandatory minimum penalty provision in that corruption case. This research uses normative legal research method with legislation approach. It can be concluded that it is basically permissible in the corruption court’s decision to breach the minimum penalty provisions as stipulated in the Corruption Eradication Law. Provided that the judge’s decision of infra petita, is based on strong legislation ratio and can be accounted for, on the basis of justice value and judex factie considerations as in the a quo case. Keywords: court decision, corruption, minimum penalty.

scholarly journals PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

2019 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Imran Imran
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Code Of Ethics ◽  
Code Of Conduct ◽  
Secondary Data ◽  
District Court ◽  
Legal Research

ABSTRAKDalam sistem peradilan pidana penanganan suatu kasus dimulai sejak kasus itu muncul, kemudian ditangani oleh polisi, hingga proses akhir dari penegakan hukum terletak pada putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa menjatuhkan hukuman ataupun membebaskan seorang terdakwa. Dalam putusan hakim akan terlihat kemampuan hakim dalam mengonstruksi kasus sejak dakwaan dibacakan hingga pledoi diucapkan. Semua konstruksi hakim tersebut akan tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut akan terlihat apakah suatu putusan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Apa yang terlihat dalam dua putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, mencerminkan adanya persoalan ketika seorang terdakwa dua kali dihukum oleh majelis hakim yang sama untuk perbuatan yang sama pula. Hal inilah yang kemudian menjadi rumusan masalah, apakah putusan tersebut melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder, maka akan terlihat bagaimana sesungguhnya dua putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh majelis hakim.Kata kunci: kode etik dan pedoman perilaku hakim; sistem peradilan pidana; profesionalisme.  ABSTRACT In the criminal justice system, the handling of a case starts since the claim arises, then is handled by the police, until the final process of law enforcement, which lies in the judge's decision. Judges' decisions can be in the form of sentencing or acquitting a defendant. The ability of a judge to construct a case will appear in the decision from the time the indictment is read until the plea is pronounced. In these considerations, it will be seen whether the judge's decision violates the code of ethics or not. Two judges' decisions issued by the Tobelo District Court reflect the problem in which a defendant was twice sentenced by the same panel of judges for violating the same law. This is what then becomes the formula of the problem, whether the decision violates the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges or not. By using normative legal research method focusing on secondary data construing, it will expose the fact of these two decisions. The results of this analysis indicate that there are violations of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges been committed by the panel of judges examining the case. Keywords: code of ethics and code of conduct of judges; criminal justice system; professionalism. 

scholarly journals Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice

2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 331
Author(s):  
Yudi Hendarto ◽  
Umar Ma'ruf
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Negative Effects ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Research ◽  
Psychological Burden ◽  
Criminal Matters

The formulation of the problem and the purpose of this study is to describe and analyze the diversion urgency in handling juvenile criminal cases, and to describe and analyze Perma No. 4 of 2014 on Diversion in criminal matters menyelesaian children through restorative justice approach. This research method using normative legal research methods dengn type of research is descriptive analytical.� Based on the analysis result No. 4 of 2014 can be presented the following results, that Perma No. 4 of 2014 is needed in handling juvenile criminal cases. This is because during this time the condition of children who are in the coaching institutions, detention and permayarakatan far worse than a face appeared positive aspects of child development. Mixing children with adults in penitentiary have negative effects and its own psychological burden for the child, because he considered himself the same as adults with Perma No. 4 of 2014.Keywords: Diversion, Child Criminal Justice System, Restorative Justice

scholarly journals Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Pembinaan Warga Binaan

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 77-88
Author(s):  
Elvi Susanti
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Court Decision ◽  
Court Decisions ◽  
Legal Certainty ◽  
Social Reintegration ◽  
Legal Force

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan hakim terhadap putusan pengadilan. Penelitian didasari pada bahwa pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan hakim pengawas dan pengamat (Kimwasmat) terhadap pembinaan warga binaan (Wabi) adalah memberikan kepastian terhadap jaminan perlindungan hak asasi warga binaan (Wabi); memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan hakim; jaminan pembinaan warga binaan (Wabi) dalam rangka reintegrasi sosial di masyarakat This study aims to analyze the supervisory function of judges against court decisions. The research is based on the fact that supervision at the stage of implementation of the verdict in the criminal justice system can be carried out after the existence of a court decision that has permanent legal force (incraht). The research method used is a normative research method. The results of the study showed that the function of supervising supervisors and observers (Kimwasmat) towards fostering the assisted citizens (Wabi) was to provide assurance of the guarantee of the protection of the human rights of the assisted people (Wabi); provide legal certainty against the implementation of judges' decisions; guarantee of fostering fostered citizens (Wabi) in the context of social reintegration in the community.

scholarly journals Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 128-138
Author(s):  
Mustakim Mahmud
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Legal Research ◽  
Research Issues ◽  
Community Factors ◽  
Criminal Sanctions ◽  
The Law ◽  
Alternative Solutions

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimana penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Kedua, Bagaimanakah hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam penerapan Sanksi pidana dan Tindakan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Penerapan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradila Pidana Anak bahwa Penegak mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan anak. Kedua, Hambatannya yaitu belum adanya persamaan persfektif dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di antara para penegak hukum serta hambatan dari faktor masyarakat yaitu banyak masyarakat yang belum mengerti tentang peraturan undang-undang yang berhubungan dengan anak. This study aims to analyze the application of sanctions based on the Child Criminal Justice System Law with research issues, First, How is the application of Criminal Sanctions and Actions According to Law Number 11 of 2012 Concerning the Child Criminal Justice System? Second, what are the obstacles found in the application of criminal sanctions and actions according to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The research method uses normative legal research and empirical legal research. The results showed, First, the application of criminal sanctions according to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children that the Enforcement Seekers seek the best alternative solutions for the interests of children. Second, the obstacle is the lack of equality in the perspective of handling children in conflict with the law among law enforcers as well as obstacles from community factors, namely that many people do not understand the laws relating to children

The Quest for Coherence in Kenya’s Judicial Sentencing Policy: A Review of the Jurisprudence Following the Muruatetu Case

2021 ◽  
Vol 2021 (1) ◽  
pp. 142-149
Author(s):  
Phyllis Ngugi
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Death Penalty ◽  
Justice System ◽  
Supreme Court Decision ◽  
Court Decision ◽  
Sentencing Guidelines ◽  
Trial Court ◽  
The Supreme Court ◽  
Sentencing Policy

The Supreme Court decision in the now-infamous case Francis Karioko Muruatetu v Republic1 seemed to settle the enduring debate whether sentencing is a judicial or a legislative function. The court’s ruling was that sentencing is a judicial function and that the mandatory nature of the death penalty for murder2 was unconstitutional because it took away the courts’ discretion to determine a just and proportionate punishment to impose on a convicted person. In its judgment, the court ordered that the judiciary sentencing policy3 be revised to reflect the court’s guidelines on the obligation of courts to listen to the accused’s mitigation before sentencing. The court also directed that a framework for sentence rehearing be prepared immediately to allow applicants who had been sentenced in circumstances similar to those of the petitioners to apply for sentence a rehearing from the trial court. This article examines the aftermath of this judgment in terms of whether the Supreme Court’s decision helped to cure the challenge that lies in the current sentencing process; achieving coherence and proportionality in the sentencing process. By using jurisprudential arguments, we intend to demonstrate that, despite the court’s direction to all courts to ensure that no person should be subjected to a disproportionate sentence, the problem of disproportional sentencing is one that goes beyond merely reviewing of the sentencing guidelines but also demands a reform of the entire criminal justice system.

scholarly journals SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2014 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
I Dewa Gede Dana Sugama
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Corruption Case ◽  
Prudence Principle ◽  
Independent Institutions

This study discusses about Inadequacy Corruption Eradication Commission In Issuing Warrant Termination of Investigation In Corruption Case. The Commission is authorized to issue a warrant termination of the investigation and to determine the actions taken when the Commission which investigated corruption Commission was not enough evidence. The conclusion of this study is, first Corruption Eradication Commission is authorized to issue an Order for Termination of Investigation in accordance with Article 40 of Law No. 30 Year 2002 about Corruption Eradication Commission, consideration of the logic of juridical is that the Commission is not a core law enforcement within the criminal justice system and just as independent institutions that can be dismissed if there is no corruption in our country. The arrangement of Article 40 of Law No. 30 of 2002 is prudential or attitude of prudence principle for the Commission to work accurately, efficiently and professionally

scholarly journals Implantation of the Accusatory Criminal Justice System in Mexico

2012 ◽  
Vol 40 (56) ◽  
pp. 11
Author(s):  
Luis Arturo Rivas Tovar ◽  
Gustavo Adolfo Pérez Rojas ◽  
Juan Blas Arriaga
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Organizational Design ◽  
Participant Observation ◽  
Poor Performance ◽  
Strategic Orientation ◽  
Organizational Characteristic ◽  
And Performance

Este es un artículo de reflexión que describe la evolución del proceso de implantación del sistema de justicia penal en México. El método de investigación fue la observación participante y la investigación--acción como resultado de la participación en diecisiete seminarios de prediagnóstico en los estados de la república mexicana. Las categorías de análisis fueron las siguientes: características de organización y desempeño del órgano implementador federal Secretariado Técnico para la reforma del sistema de justicia penal (Setec), modelo de evaluación de avances de la reforma, tipología de implantaciones de la reforma y resultados del seminario de prediagnóstico de implantación en diecisiete entidades. Como resultado de lo anterior se concluye que la reforma ha avanzado en México a cuatro velocidades, que la Setec ha tenido un bajo desempeño como órgano implementador debido a sus constantes cambios de líderes y a su desestructurada orientación estratégica y su diseño organizativo y que d mejor modelo de implantación es el que se hace por regiones y que los sistemas de justicia estudiados, siendo muy diferentes en tamaño y complejidad, comparten una problematica común.This is an article of reflection that describes the evolution of the process of implanting the Criminal Justice System in Mexico. The research method used was that of participant observation and action-research as a result of participation in 17 pre-diagnosis seminars in the states of the Mexican republic. The analysis categories were the following: organizational characteristic. and performance of the implementing agency - the Technical Secretariat for Reform of the Criminal Justice System (SETEC), the model for evaluating advances in the reform, typology of implantations of the reform and results of the implantation pre-diagnosis seminar in 17 entities. As a result of the above, it was concluded that: the reform has advanced at four different speeds in Mexico, the SETEC has had poor performance as an implementing entity due to constant changes of its leaders and its unstructured strategic orientation and its organizational design, and the best model of implantation is that which is done by regions and that the justice systems studied, while very different in size and complexity, share common problematic characteristics. 

scholarly journals Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 374-378
Author(s):  
I Ketut Eka Yoga Juliantika ◽  
I Made Sepud ◽  
I Ketut Sukadana
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Criminal Law ◽  
Child Protection ◽  
Justice System ◽  
Criminal Code ◽  
Trafficking In Persons ◽  
Legal Research ◽  
Child Trafficking ◽  
Procedure Code

Children are often victims of child trafficking crime. There are a lot of factors that support the crime of child trafficking, one of which is the lack of regulation on child trafficking. Based on this background, this research was conducted with the aim of describing how the regulation of child trafficking and how the criminal law policy against child trafficking. This research was designed using a normative legal research method. The results of this study indicated that the regulation of child trafficking is regulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, the Criminal Code (KUHP), namely Article 297, Article 301, Article 324, Article 328, and Article 330, RI Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Law No. 35 of 2014 on Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Furthermore, the criminal law policy against child trafficking is regulated in the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Law no. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, and Law no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection.

scholarly journals PENGGANTIAN BIAYA KEPADA SAKSI ATAU AHLI DALAM RANGKA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)

2021 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 128
Author(s):  
Lisa Purba Hajini Purba ◽  
Sumiadi S ◽  
Yusrizal Y
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
District Court ◽  
Compensation Mechanism ◽  
Legal Research ◽  
Legal Norms ◽  
Procedure Code ◽  
The Law ◽  
The Cost

Summons of witnesses at each level of criminal case examination has consequences for the cost of attending the summons. So far, the provisions regarding the cost of summoning witnaesses and experts have been regulated in Article 229 of the Criminal Procedure Code and Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Witnesses and Victims in Human rights violations, however, in reality the fees that have been regulated in the law are not fully provided to all witnesses and even if there are costs they are not up to standard and not optimal. These costs include accommodation costs, consumption costs, transportation costs and costs of reimbursing lost income due to having to attend calls. The purpose of this research is to find out and explain the compensation mechanism to witnesses or experts in order to differentiate information in the criminal justice system in the jurisdiction of the Takengon District Court and what are the obstacles in reimbursing costs to witnesses or experts in order to provide information in the criminal justice system in the region. the law of the Takengon District Court. This type of research is juridical empirical, that is, approaching the problem through legal research by looking at the prevailing legal norms and relating them to the facts that exist in society in connection with the problems encountered in the research.

scholarly journals Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh

Media Iuris ◽  
2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 265
Author(s):  
Zulyani Mahmud ◽  
Zahratul Idami ◽  
Suhaimi Suhaimi
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Musical Instruments ◽  
Inhibitory Factors ◽  
Justice Process ◽  
Criminal Justice Process ◽  
The Right ◽  
Banda Aceh

This article discusses and describes the task of the Banda Aceh Special Development Institute (LPKA) in providing guidance and fulfilling the rights of children in lpka. Law No. 11 of 2012 on the child criminal justice system in Article 3 states that every child in the criminal justice process has the right to conduct recreational activities, but in fact the fulfillment of children’s recreational rights has not been carried out to the maximum while in LPKA. The research method used is empirical juridical research method. The results showed the granting of Recreational Rights has not been running optimally, from within the LPKA is done by giving a schedule of play to students on holidays, activities carried out are playing volleys and playing musical instruments, activities outside lpka is to be a guest at discussion events held by other parties. not clearly regulated how the granting of recreational rights, the granting of recreational rights is done only on the basis of the policy of the Head of LPKA. Inhibitory factors in the absence of a special budget for the granting of recreational rights.Keywords: Fullfillment; Right; Recreational; Child Prisioner.Artikel ini membahas dan menganilis tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dalam memberikan pembinaan dan mempenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan pemberian Hak Rekreasional belum berjalan maksimal, dari dalam LPKA dilakukan dengan cara memberikan jadwal bermain kepada anak didik di hari libur, kegiatan yang dilakukan adalah bermain volley dan bermain alat musik, kegiatan di luar LPKA yaitu menjadi tamu pada acara-acara diskusi yang di selenggarkan pihak lain. tidak diatur secara jelas bagaimana pemberian hak rekreasional tersebut, pemberian hak rekreasional dilakukan hanya atas dasar kebijakan Kepala LPKA. Faktor Penghambat tidak adanya anggaran khusus untuk pemberian hak rekreasional.Kata Kunci: Pemenuhan; Hak; Rekreasional; Narapidana Anak.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document