scholarly journals RELEVANSI ANTARA PEMIDANAAN INDONESIA DAN SANKSI PIDANA ISLAM

2018 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 118-134
Author(s):  
Abdul Syatar

Abstract: Positive crimes and Islamic crimes are the same in terms of determining a crime and violation. The difference lies in the aspect of punishment which is known as punishment. Although there is an element of difference between the two, it has a point of relevance of objectives between Indonesian criminal sanctions and Islamic criminal sanctions. This is especially related to the divine value between Islamic criminal sanctions and Indonesian criminal sanctions. The right of Allah swt. contained in the application of Islamic criminal sanctions is one of the teachings of Islam. However, in the application of punishment in the Indonesian legal system it still included divine elements because the source of Indonesian law, namely Pancasila and the 1945 Constitution, accommodated the divine spirit. Indonesian Criminal Law has Islamic legal values ??in the form of divine value, education and maintaining stability in society. Thus, the peak of relevance between Islamic criminal sanctions and Indonesian criminal sanctions together requires the issue of maintaining stability in society. It is time for Muslims to unite in terms of discussing the inclusion of Islamic criminal law sanctions into the renewal of Indonesian criminal and criminal prosecution.   Abstrak: Pidana positif dan pidana Islam sama dalam hal menentukan sebuah kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan terletak pada aspek pemberian hukuman yang dikenal dengan pemidanaan. Walaupun ada unsur perbedaan dari keduanya, tetapi memiliki titik relevansi tujuan antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam. Hal yang terkait terutama dalam nilai ilahiyah antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan Indonesia. Hak Allah swt. yang termuat dalam keberlakuan sanksi pidana Islam merupakan salah satu ajaran Islam. Akan tetapi, dalam keberlakuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia pun masih memasukkan unsur ilahiyah karena sumber hukum Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 mengakomodir spirit ketuhanan. Pemidanaan Indonesia memiliki nilai-nilai hukum Islam berupa nilai ilahiyah, pendidikan dan menjaga stabilitas dalam masyarakat.. Dengan demikian, puncak relevansi antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan Indonesia sama-sama menghendaki persoalan menjaga stablitas dalam masyarakat. Sudah saatnya umat Islam bersatu dalam hal mewacanakan untuk memasukkan sanksi hukum pidana Islam ke dalam pembaharuan pemidanaan dan pidana Indonesia.

2018 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
pp. 53
Author(s):  
Subaidah Ratna Juita

<p>Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan pada anak di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Adapun anak sebagai korban dari kejahatan kesusilaan tentu mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menghadapi problematika penegakan hukum adalah dengan cara pembenahan sistem hukum. Oleh karna itu perlu adanya pembaharuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bagian dari sistem hukum. Pembaharuan ini perlu dilakukan karena sanksi pidana yang ada saat ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam kasus kejahatan kesusilaan pada anak dapat ditelusuri berdasarkan perumusan sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian tulisan ini secara fokus mengkaji urgensi pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana materiil tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada anak korban kejahatan seksual.</p><p><em>The imposition of criminal sanctions against the perpetrators of morality in children in Indonesia has not been balanced by its impact. As for the child as a victim of crime decency certainly traumatized prolonged until adulthood even a lifetime. One effort that can be taken in dealing with the problem of law enforcement is to reform the legal system. By because it is necessary to reform criminal sanctions for the perpetrators of decency as part of the legal system. These reforms need to be done because there is a criminal sanction which does not currently provide a deterrent effect on perpetrators. Efforts to reform the criminal law relating to criminal sanctions in cases of crimes of morality in children can be traced by the formulation of criminal sanctions under the penal law, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 35 of 2014 on the First Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 Year 2016 Concerning Second Amendment Act No. 23 of 2002 about Child Protection. So this paper examines the urgency updates operating focus criminal law, especially criminal law substantive about criminal sanctions for dader of sexual crimes in order to provide protection for child victims of sexual crimes.</em></p><p> </p>


2019 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 92-102
Author(s):  
Maria Belén Sánchez Domingo

The new European framework for the protection of personal data on freedom, security and justice is embodied, among other instruments, in EU Directive 2016/680 on the protection of natural persons with regards to the processing of personal data by competent authorities for criminal law purposes. This Directive protects fundamental rights, such as the right to the protection of personal data, as well as ensuring a high level of public security by facilitating the exchange of personal data between competent authorities within the Union, with the establishment of a legal system on the transfer of personal data.


Author(s):  
Pinzauti Giulia

Principle 23 deals with statutory limitations (prescription, in French) aimed at protecting defendants from stale claims that might be difficult to counter. Statutory limitations refer to legal norms that regulate the effects of the passage of time in domestic systems. In criminal law, they provide for a maximum timeframe, or prescription period, within which criminal proceedings can be instituted or sentences enforced. The passage of time makes the gathering of evidence more difficult and may also reduce the effectiveness of criminal prosecution. Significant delays in criminal action may thus impair the accused’s right to a fair trial. Furthermore, criminal proceedings tend to lose legitimacy as time passes. After providing a contextual and historical background on Principle 23, this chapter discusses its theoretical framework and how the statutory limitations have been applied in practice under multilateral treaties, domestic legislation and case-law. It also examines the practice of United Nations organs.


Author(s):  
Darko Dimovski ◽  
Ivan Milić

As a basic principle, the "right to work" is guaranteed under the Constitution of the Republic of Serbia. This human right is further elaborated primarily in the Labor Law, but also in other laws that stipulate the conditions for the establishment, exercise and termination of employment. This paper emphasizes the possibility of restricting both natural and legal persons, including entrepreneurs, to practicing a particular profession, activity or duty, resulting from the imposition of criminal sanctions. The security and protective measures in the criminal law of the Republic of Serbia prohibiting the practice of specific activities are also emphasized. One of the aims is to point out the consequences of the measures imposed, which are often more severe than the sentence itself.


2020 ◽  
Vol 8 (12) ◽  
pp. 1984
Author(s):  
I.G.A.A Fitria Chandrawati

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis sanksi pidana penjara seumur hidup menjadi alternatif dari penjatuhan sanksi pidana mati  dan mengidentifikasi esensi antara pidana penjara seumur hidup dengan pidana mati. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan kasus. Dengan ditunjang bahan hukum primer beberapa undang – undang yang menganut penerapan pidana mati, bahan sekunder teks – buku – buku hukum pidana, bahan jurnal – jurnal hukum, bahan tersier, kamus, ensiklopedi, harian surat kabar, teknis analisis deskriptif interpretatif – evaluatif argumentatif. Dengan simpulan temuan bahwa pidana penjara seumur hidup  sering sebagai alternatif (pengganti) dari pidana mati guna menghindari kekeliruan dalam penjatuhan sanksi, juga untuk menghargai hak hidup seseorang sesuai prinsip HAM. Esensi pidana penjara seumur hidup dibandingkan dengan pidana mati sama – sama menyebabkan penderitaan fisik dan psikis bagi terpidananya, sanksi pidana tetap menimbulkan rasa derita, pembalasan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana. The aim of this research is to analyze life criminal law into criminal sanctions and verified life imprisonment. This research using a type of normative legal research with an approach legislation, historical approach and case approach. With supported by primary legal material several laws that adhere application of capital punishment, secondary legal materials in the form of texts, books criminal law, legal journals, tertiary material in the form of dictionaries, encyclopedias, daily newspapers and using material analysis techniques law in the form of descriptive analysis techniques interpretative-evaluative-argumentative, with the conclusion that life imprisonment often as an alternative (substitute) to capital punishment to avoid mistakes in imposing sanctions, too to better respect the right to life of a person according to human rights principles. Essence life imprisonment compared to capital punishment together causing physical and psychological suffering for the conviction, sanctions crime still causes pain, retribution and forms legal liability for perpetrators of criminal acts.


2021 ◽  
Vol 10 (44) ◽  
pp. 241-251
Author(s):  
Vira Navrotska ◽  
Oksana Bronevytska ◽  
Galyna Yaremko ◽  
Roman Maksymovych ◽  
Vita Matolych

The scientific article analyzes the acute discussion in law enforcement practice and procedural science of the problem of the possibility of criminal prosecution of a suspect, accused of defaming a knowingly innocent person in the commission of a crime. The theoretical basis of the article are scientific works on criminal law and criminal procedural law (both domestic researchers and foreign experts). A set of general scientific, special scientific and philosophical methods of scientific knowledge has been used while preparing the scientific article, in particular dialectical, historical, comparative, dogmatic (formal-logical), system-structural analysis, modeling. It is substantiated in the article that the behavior of the suspect, accused, which is manifested in slandering of a knowingly innocent person, does not constitute the right to freedom from self-disclosure. It is also proved that both freedom from self-disclosure and the right to defense in criminal proceedings must have certain limits, in particular, it is rights and interests of other subjects protected by criminal law. We stated that the suspect or accused should be liable for misleading the court and pre-trial investigation bodies even if such deception was used to protect against the suspicion (or accusation), to avoid criminal liability.


2012 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 217
Author(s):  
Paolo ANGELINI

<p>THE INFLUENCE OF THE BYZANTINE CRIMINAL LAW IN THE CODE OF DUSAN. 1349-1354 </p><p>Stefan Dušan enacted the <em>Code of Dušan</em> in 1349. Its dispositions must be considered in relation with two Byzantine compilations that constituted the imperiale tripartite codification: the so-called <em>Law of Justinian</em> and to the <em>Abridged syntagma</em>. The Byzantine juridical influence must be considered very relevant in criminal law: public pain system, legal action <em>ex officio</em> by state, pain of death, physical punishments and mutilations, were juridical concepts and institutions unknown to Slav people before their convert to Christianity, and their introduction must be connected to the Byzantine religious, cultural and juridical influence. Considering the difference with Slav customary law (even if some elements derivating from it were preserved) and the connections with Greek-Roman compilations it can be underlined Dušan’s attempt to create and introduce in his empire a Byzantine legal system.</p>


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 175-180
Author(s):  
Ria Putriliana Waskita ◽  
A.A Sagung Laksmi Dewi ◽  
I Made Minggu Widyantara

A bike gang refers to a group of youths (teenagers) having the same school background in an area who are members of a two-wheeled motor vehicle user community. The criminal act of maltreatment committed by a group of biker gang in Bali has violated the provisions of the applicable criminal law. With regard to the fact, the urgency of the modus operandi of the criminal act of maltreatment committed by biker gang and the legal protection for young biker gang who commit crimes of maltreatment are examined in the present study. The method used in this research is the empirical method. The modus operandi appeared as the mode applied by criminals to commit criminal acts and the implementation of legal protection against bikers who committing the criminal act of maltreatment in the Badung District Police jurisdiction is through not overriding the children’s rights as child defendants, such as the right to legal assistance at every level of examination in line with procedures determined by law. It would be better if, in implementing criminal sanctions, law enforcers take the condition of the community, the perpetrators of crimes, into account in order to foster legal awareness within them.


Author(s):  
Marina M. Simović ◽  
Vladimir M. Simović

Juvenile sanctions are legally prescribed measures and proceedings of social response to juvenile perpetrators of criminal acts. The purpose of juvenile criminal sanctions is within the overall purpose of criminal sanctions. That represents preventive influence on others to respect legal system without committing criminal acts. It also means preventing perpetrators to commit another criminal act and encouraging its upbringing. In essence, general purpose of juvenile criminal sanctions is to fight all types, forms and aspects of crime through special and general prevention. When pronouncing these sanctions court cannot know nor predict how the process of education, discipline and therapy will develop. It also cannot know what time period will be necessary to realize the purpose of its pronouncement. Every adolescent is an individual for itself therefore has a different reaction to pronounced sanction. Interest i.e. wellbeing of an adolescent always comes first when deciding on criminal sanction. The Juvenile Criminal Law in Bosnia and Herzegovina prescribes three basic types of juvenile criminal sanctions. In essence, they are not of repressive character. Basically, the only juvenile criminal sanction of repressive character in the true sense of the word is juvenile imprisonment (detention).


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document