scholarly journals O niektórych powiązaniach między ekspansywnością prawa karnego a państwową ingerencją w gospodarkę (perspektywa indywidualistyczna)

2021 ◽  
Vol 43 (1) ◽  
pp. 201-212
Author(s):  
Konrad Lipiński
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
State Intervention ◽  
Common Elements ◽  
Liberal State ◽  
The Law ◽  
Moral Attitudes

The article deals with the issue of common elements between expansion of criminal law regulations and state intervention in the economy. Taking the perspective of individualism, the author assumes that the paternalism behind these phenomena is difficult to accept. In a liberal state, the law should not be used to impose certain moral attitudes on citizens.

Conclusion

2020 ◽  
pp. 361-363
Author(s):  
Stuart P. Green
Keyword(s):  
Conceptual Framework ◽  
Criminal Law ◽  
Liberal State ◽  
Sexual Offenses ◽  
Proper Role ◽  
The Law

There is probably no area of the law that raises more difficult questions about the proper role of the liberal state than the criminal law, and no area of the criminal law that presents more contentious issues than the sexual offenses. This book does not purport to have resolved all of these issues. But I hope that the conceptual framework I have developed has made clearer where and why policy disagreements exist, and offers a possible path to their resolution....

PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI PENYALAHGUNAAN DISKRESI ANTARA PENGADILAN TUN DAN PENGADILAN TIPIKOR / INTERCEPTION OF JUSTICE AUTHORITY OF DISCRETION ABUSE BETWEEN ADMINISTRATION COURT AND CORRUPTION COURTS

2018 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Budi Suhariyanto
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Criminal Law ◽  
Administrative Law ◽  
The State ◽  
Government Officials ◽  
Criminal Process ◽  
The Supreme Court ◽  
State Finance ◽  
The Law ◽  
To Receive

Diskresi sebagai wewenang bebas, keberadaannya rentan akan disalahgunakan. Penyalahgunaan diskresi yang berimplikasi merugikan keuangan negara dapat dituntutkan pertanggungjawabannya secara hukum administrasi maupun hukum pidana. Mengingat selama ini peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak merumuskan secara rinci yang dimaksudkan unsur menyalahgunakan kewenangan maka para hakim menggunakan konsep penyalahgunaan wewenang dari hukum administrasi. Problema muncul saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana telah memicu persinggungan dalam hal kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya, persinggungan kewenangan mengadili tersebut ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 bahwa PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Sehubungan tidak dijelaskan tentang definisi dan batasan proses pidana yang dimaksud, maka timbul penafsiran yang berbeda. Perlu diadakan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam regulasi tentang tapal batas persinggungan yang jelas tanpa meniadakan kewenangan pengujian penyalahgunaan wewenang diskresi pada Pengadilan TUN.Discretion as free authority is vulnerable to being misused. The abuse of discretion implicating the state finance may be prosecuted by both administrative and criminal law. In view of the fact that the law on corruption eradication does not formulate in detail the intended element of authority abuse, the judges use the concept of authority abuse from administrative law. Problems arise when the enactment of Law No. 30 of 2014 triggered an interception in terms of justice/ adjudicate authority on authority abuse (including discretion) between the Administrative Court and Corruption Court. In its development, the interception of justice authority is affirmed by Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2015 that the Administrative Court has the authority to receive, examine and decide upon the appeal there is or there is no misuse of authority in the Decision and / or Action of Government Officials prior to the criminal process. That is, shortly before the commencement of the criminal process then that's when the authority of PTUN decides to judge the misuse of authority over the case. In this context, Perma No. 4 of 2015 has imposed restrictions on the authority of the TUN Court in prosecuting the abuse of discretionary authority.

Law and Protestantism in Denmark

2016 ◽  
Vol 102 (1) ◽  
pp. 406-418
Author(s):  
Ditlev Tamm
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Marriage Law ◽  
The Reformation ◽  
The Law ◽  
The Concept Of Law ◽  
The Church ◽  
Concept Of Law ◽  
Catholic Bishops

Abstract This contribution deals with the influence of the Reformation on the law in Denmark. The Reformation was basically a reform of the church, but it also affected the concept of law and state in general. In 1536, King Christian III dismissed the catholic bishops and withheld the property of the church. The king, as custos duarum tabularum, guardian of both the tablets of law, also took over the legislation for the church. Especially in subjects of morals and criminal law new principles and statutes were enacted. Copenhagen University was reformed into a protestant seminary even though the former faculties were maintained. For that task Johannes Bugenhagen was summoned who also drafted the new church ordinance of 1537. In marriage law protestant principles were introduced. A marriage order was established in 1582.

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG DI BIDANG POLITIK

Jurnal Hukum ◽  
2016 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 1592
Author(s):  
Hanafi Amrani
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Administrative Law ◽  
Moral Values ◽  
Criminal Sanction ◽  
Criminal Sanctions ◽  
The Law

AbstrakArtikel ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang di bidang politik dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kriminalisasi); dan kedua, fungsi sanksi pidana dalam undang-undang di bidang politik. Terkait dengan kriminalisasi, undang-undang di bidang politik yang termasuk ke dalam hukum administrasi, maka pertimbangan dari pembuat undang-undang tentu saja tidak sekedar kriminalisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana dalam arti sebenarnya. Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama, perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana administrasi lebih berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala prohibita, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana yang sesungguhnya berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala in se. Kedua, sebagai konsekuensi dari adanya penggolongan dua kategori kejahatan tersebut, maka pertimbangan yang dijadikan acuan juga akan berbeda. Untuk yang pertama (mala prohibita), sanksi pidana itu dibutuhkan untuk menjamin ditegakkannya hukum administrasi tersebut. Dalam hal ini sanksi pidana berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol tingkah laku individu untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan. Sedangkan untuk yang kedua (mala in se), fungsi hukum pidana dan sanksi pidana lebih berorientasi pada melindungi dan mempertahankan nilai-nilai moral yang tertanam di masyarakat tempat di mana hukum itu diberlakukan atau ditegakkan. Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Undang-Undang PolitikThis article discusses two main problems: firstly, the criteria used by the legislators in the field of politics in determining an act as a criminal act (criminalization); secondly, the function of criminal sanctions in legislation in the field of politics. Associated with criminalization, legislation in the field of politics that is included in administrative law, the consideration of the legislators of course not just criminalization as stipulated in the provisions of criminal law in the true sense. This is due to certain considerations. Firstly, the act which is forbidden in the administration of criminal law is more oriented to act is malum prohibitum offences, whereas in actual criminal law provisions in the act are mala in se offences. Secondly, as a consequence of the existence of two categories of classification of the crime, then consideration will also vary as a reference. For the first (mala prohibita), criminal sanctions are needed to ensure the enforcement of the administrative law. In this case the criminal sanction serves as controller and controlling the behavior of individuals to achieve a desired state. As for the second (mala in se), the function of criminal law and criminal sanctions is more oriented to protect and maintain the moral values that are embedded in a society where the law was enacted or enforced.

ANALISIS HUKUM PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 24-33
Author(s):  
Apen Diansyah
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Primary Data ◽  
Economic Factors ◽  
Inhibiting Factors ◽  
Library Research ◽  
The Law ◽  
The City

ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar barlalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan disatuan lalu lintas Polres dan Polda Kota Bengkulu. Adapun data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif. Peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Menurut pandangan Undang-undang 22 Tahun 2009, penerapan pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain dari itu, faktor penghambat keefektifan Undang-undang seperti faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional dan faktor kekebalan institusional.Kata kunci: tindak pidana; hukum pidana; dendaABSTRACTThis study aims to determine the application of violators from cities in Bengkulu in terms of Law Number 22 of 2009, and to find out the inhibiting factors in the application of fines to traffic violators in the city of Bengkulu. The research was carried out in the traffic city of the City Police of the City of Bengkulu. The data obtained are primary data and secondary data used for library research and research, then the data are analyzed descriptively. The regulations stated in the law that are fully stated to increase awareness for every offender who commits an offense, but in the city of Bengkulu the law is not fully effective. According to the view of Law 22 of 2009, the application of criminal fines falls into the main criminal category (according to Article 10 of the Criminal Code) as the last or fourth order, after the death penalty, imprisonment and imprisonment. Apart from that, factors inhibiting the effectiveness of the law such as economic factors, emotional proximity factors and institutional immune factors.Keywords: crime; criminal law; fines

The Dual Penal State

2018 ◽  
Author(s):  
Markus D. Dubber
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Personal Autonomy ◽  
Wide Field ◽  
Liberal State ◽  
Political Issues ◽  
Penal State ◽  
Penal Law ◽  
War On Crime ◽  
History Of ◽  
Patriarchal Power

Dual Penal State: The Crisis of Criminal Law in Comparative-Historical Perspective addresses one of today’s most pressing social and political issues: the rampant, at best haphazard, and ever-expanding use of penal power by states ostensibly committed to the enlightenment-based legal-political project of Western liberal democracy. Penal regimes in these states operate in a wide field of ill-considered and little constrained violence, where radical and prolonged interference with the autonomy of the very persons upon whose autonomy the legitimacy of state power is supposed to rest has been utterly normalized. At bottom, this crisis of modern penality is a crisis of the liberal project itself; the penal paradox is merely the sharpest formulation of the general paradox of power in a liberal state: the legitimacy of state sovereignty in the name of personal autonomy. To capture the depth and range of the crisis of contemporary penality in ostensibly liberal states, Dual Penal State leaves behind customary temporal and parochial constraints, and turns to historical and comparative analysis instead. This approach reveals a fundamental distinction between two conceptions of penal power, penal law and penal police, that run through Western legal-political history, one rooted in autonomy, equality, and interpersonal respect, and the other in heteronomy, hierarchy, and patriarchal power. Dual penal state analysis illuminates how this distinction manifests itself in the history of the present of various penal systems, from the malign neglect of the American war on crime to the ahistorical self-satisfaction of German criminal law science.

scholarly journals Does the Law Determine What Heritage to Remember?

2021 ◽  
Author(s):  
Marie-Sophie de Clippele
Keyword(s):  
Cultural Identity ◽  
Cultural Heritage ◽  
State Intervention ◽  
Historical Knowledge ◽  
Human Right ◽  
Political Will ◽  
The Public ◽  
The Past ◽  
The Law ◽  
Ideological Manipulation

AbstractCultural heritage can offer tangible and intangible traces of the past. A past that shapes cultural identity, but also a past from which one sometimes wishes to detach oneself and which nevertheless needs to be remembered, even commemorated. These themes of memory, history and oblivion are examined by the philosopher Paul Ricoeur in his work La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000). Inspired by these ideas, this paper analyses how they are closely linked to cultural heritage. Heritage serves as a support for memory, even if it can be mishandled, which in turn can affect heritage policies. Memory and heritage can be abused as a result of wounds from the past or for reasons of ideological manipulation or because of a political will to force people to remember. Furthermore, heritage, as a vehicule of memory, contributes to historical knowledge, but can remain marked by a certain form of subjectivism during the heritage and conservation operation, for which heritage professionals (representatives of the public authority or other experts) are responsible. Yet, the responsibility for conserving cultural heritage also implies the need to avoid any loss of heritage, and to fight against oblivion. Nonetheless, this struggle cannot become totalitarian, nor can it deprive the community of a sometimes salutary oblivion to its own identity construction. These theoretical and philosophical concepts shall be examined in the light of legal discourse, and in particular in Belgian legislation regarding cultural heritage. It is clear that the shift from monument to heritage broadens the legal scope and consequently raises the question of who gets to decide what is considered heritage according to the law, and whether there is something such as a collective human right to cultural heritage. Nonetheless, this broadening of the legislation extends the State intervention into cultural heritage, which in turn entails certain risks, as will be analysed with Belgium’s colonial heritage.

V. II principio dell’irretroattività della legge nell’esperienza giuridica romana dell’età repubblicana

2021 ◽  
Vol 138 (1) ◽  
pp. 245-273
Author(s):  
Umberto Laffi
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Civil Law ◽  
First Century ◽  
The Political ◽  
Political Struggle ◽  
Dynamic Relationship ◽  
Depth Analysis ◽  
The Law ◽  
Criminal Legislation ◽  
Epigraphic Evidence

Abstract The Principle of the Irretroactivity of the Law in the Roman Legal Experience in the Republican Age. Through an in-depth analysis of literary and legal sources (primarily Cicero) and of epigraphic evidence, the author demonstrates that the principle of the law’s non-retroactivity was known to, and applied by, the Romans since the Republican age. The political struggle favored on several occasions the violation of this principle by imposing an extraordinary criminal legislation, aimed at sanctioning past behaviors of adversaries. But, although with undeniable limits of effectiveness in the dynamic relationship with the retroactivity, the author acknowledges that at the end of the first century BC non-retroactivity appeared as the dominant principle, consolidated both in the field of the civil law as well as substantive criminal law.

Consent after the House of Lords: Taking and leading astray the Law of Theft

Legal Studies ◽  
1993 ◽  
Vol 13 (3) ◽  
pp. 308-322
Author(s):  
Mitchell C. Davies
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
House Of Lords ◽  
The Law ◽  
Definition Of ◽  
Specific Definition

The objectives of the Criminal Law Revision Committee when drafting the radical reforms proposed by the 1966 Theft Bill were described by a contemporary commentator2 as being: ‘. . . to do away with the more embarrassing and restrictive technicalities of the existing law . . .’In the same place it was observed that the Committee faced a choice between creating a specific definition of the various theft offences and their elements, or one whose generality would allow it to evolve to meet the challenges presented by ever more complex and sophisticated dishonest dealing.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document