PEMBAHARUAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DIINDONESIA

AbstractSince Indonesia’s Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law (hereinafter referred to as the Criminal Code) applied, criminal law reformed to continue till now, both the modernity of the criminal law material, formally criminal law, and criminal law enforcement. The third part of the criminal law is part of the criminal law integratted to criminal law reform which must be involved to all three parts so they can be implemented. To achieve the objective of sentencing, Bill Criminal Code of 2012 also formulated a modernity of criminal code. types consist of three types. First, the principal of the criminal consisting of imprisonment, criminal cover, criminal surveillance, criminal fines, and criminal social work. Second, the criminal subject of a special nature, namely the death penalty. Third, the additional penalty which consists of the removal of certain rights, deprivation of certain goods and / or bill, the judge's verdict, payment of compensation, and the fulfillment of obligations of local customs or obligations under the laws of living in society. A appropriate theory and the theory improvement prevention of criminal penalties is an approach based on instrumental perspective. The punishment had been seen as an instrument to achieve certain objectives that lies beyond the punishment itself, namely the improvement of the perpetrator or the people protection. The nature and modalities of punishment must be tailored to the objectives which would be achieved. Thus, the imposition of punishment has no meaning in itself, but deriving their value from something else, namely from those objectives. The implication is that if the penalty is only seen as a means, basically can be replaced by other means which may be more efficient. Keywords: criminal code, concept, Pancasila AbstrakSejak Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berlaku, pembaharuan hukum pidana terus berlangsung hingga saat ini, baik pembaharuan terhadap hukum pidana material, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bagian hukum pidana tersebut merupakan bagian dari hukum pidana yang terintegral sehingga pembaharuan hukum pidana harus melibatkan ketiga bagian tersebut agar dapat dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan pemidanaan, RUU KUHP Tahun 2012 juga merumuskan pembaharuan jenis pidana. Pembaharuan tersebut terdiri atas tiga jenis. Pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kedua, pidana pokok yang bersifat khusus, yaitu pidana mati. Ketiga, pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan teori perbaikan dan teori prevensi tentang hukuman pidana adalah pendekatan berdasarkan perspektif instrumentalistik. Hukuman dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar hukuman itu sendiri, yakni perbaikan pelaku atau perlindungan masyarakat. Sifat dan modalitas dari hukuman harus disesuaikan pada tujuan yang mau dicapai. Jadi, Penjatuhan hukuman tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, tetapi memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain, yakni dari tujuan itu. Implikasinya adalah jika hukuman hanya dipandang sebagai sarana, pada dasarnya dapat diganti dengan sarana-sarana lain yang mungkin lebih efisien. Teori hukuman instrumentalistik mengimplikasikan penghapusan hukuman.Keyword: Hukum Pidana, Konsep, Pancasila

Download Full-text

PEMBAHARUAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DIINDONESIA

Yustisia Jurnal Hukum ◽

10.20961/yustisia.v95i0.2826 ◽

2016 ◽

Vol 95 ◽

Author(s):

Tommy Leonard ,

Keyword(s):

Social Work ◽

Law Enforcement ◽

Death Penalty ◽

Criminal Law ◽

Criminal Code ◽

Law Reform ◽

The Third ◽

The People ◽

Criminal Penalties

Abstract Since Indonesia’s Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law (hereinafter referred to as the Criminal Code) applied, criminal law reformed to continue till now, both the modernity of the criminal law material, formally criminal law, and criminal law enforcement. The third part of the criminal law is part of the criminal law integratted to criminal law reform which must be involved to all three parts so they can be implemented. To achieve the objective of sentencing, Bill Criminal Code of 2012 also formulated a modernity of criminal code. types consist of three types. First, the principal of the criminal consisting of imprisonment, criminal surveillance,criminal fines,and criminal social work. Second the criminal subject of a special nature, namely the death penalty. Third, the additional penalty which consists of the removal of certain rights, deprivation of certain goods and / or bill, the judge’s verdict, payment of compensation,and the fulfillment of obligations of local customs or obligations under the laws of living in society. A appropriate theory and the theory improvement prevention of criminal penalties is an approach based on instrumental perspective. The punishment had been seen as an instrument to achieve certain objectives that lies beyond the punishment itself, namely the improvement of the perpetrator or the people protection. The nature and modalities of punishment must be tailored to the objectives which would be achieved. Thus, the imposition of punishment has no meaning in itself, but deriving their value from something else, namely from those objectives. The implication is that if the penalty is only seen as a means, basically can be replaced by other means which may be more efficient Keywords: criminal code, concept, Pancasila Abstrak Sejak Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berlaku, pembaharuan hukum pidana terus berlangsung hingga saat ini, baik pembaharuan terhadap hukum pidana material, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bagian hukum pidana tersebut merupakan bagian dari hukum pidana yang terintegral sehingga pembaharuan hukum pidana harus melibatkan ketiga bagian tersebut agar dapat dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan pemidanaan, RUU KUHP Tahun 2012 juga merumuskan pembaharuan jenis pidana. Pembaharuan tersebut terdiri atas tiga jenis. Pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kedua, pidana pokok yang bersifat khusus, yaitu pidana mati. Ketiga, pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan teori perbaikan dan teori prevensi tentang hukuman pidana adalah pendekatan berdasarkan perspektif instrumentalistik. Hukuman dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar hukuman itu sendiri, yakni perbaikan pelaku atau perlindungan masyarakat. Sifat dan modalitas dari hukuman harus disesuaikan pada tujuan yang mau dicapai. Jadi, Penjatuhan hukuman tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, tetapi memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain, yakni dari tujuan itu. Implikasinya adalah jika hukuman hanya dipandang sebagai sarana, pada dasarnya dapat diganti dengan sarana-sarana lain yang mungkin lebih efisien. Teori hukuman instrumentalistik mengimplikasikan penghapusan hukuman. Keyword: Hukum Pidana, Konsep, Pancasila

Download Full-text

Criminal Law Reform Toward Deprivation of Property Resulting from Corruption Criminal Acts

Prizren Social Science Journal ◽

10.32936/pssj.v5i1.207 ◽

2021 ◽

Vol 5 (1) ◽

pp. 97-103

Author(s):

Yogi Yasa WEDHA ◽

Edy NURCAHYO

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Criminal Law ◽

Criminal Behavior ◽

Justice System ◽

Criminal Code ◽

International Criminal Law ◽

Law Reform ◽

Legal Development ◽

Legal Structure ◽

Criminological Perspective

Criminal law reform is part of criminal law policy and is closely related to law enforcement policies, criminal policies and social policies. One of the forms of national legal development reform is the Reform of the Criminal Justice System (SPP) which is an integral part of a sub-system, namely legal substance, legal structure, and legal culture. Corruption as an organized crime in Indonesia is categorized as extra ordinary crimes that have an impact on the creation of injustice in society. One of the injustices referred to is related to the non-return of state losses stolen by corruptors. Whereas efforts to recover state losses are closely related to legal instruments in force in a country. In Indonesia, the Criminal Code and the Law on the Eradication of Corruption places the confiscation of proceeds of corruption only as an additional punishment and does not have a clear formula for the mechanism of deprivation of properties, resulting in unclarity/obscurity of norms. This condition should not occur, therefore it is necessary to reform the criminal law immediately by studying the criminal perpetrators of a criminological perspective, which is related to the factors that cause people to commit criminal acts of curruption. This article is a study of the author concerning the importance of making legal arrangements regarding the deprivation of properties from the proceeds of corruption to mitigate the state losses. This article is compiled by applying normative legal research using statutory approaches, historical approaches, conceptual approaches and comparative approaches. It is concluded that there must be immediate reform of criminal law in Indonesia, especially regarding the deprivation of properties from the criminal act of corruption based on the development of criminal behavior (criminology) and the development of international criminal law concerning corruption.

Download Full-text

PROBLEMATIKA PIDANA HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN

Journal Publicuho ◽

10.35817/jpu.v4i3.20998 ◽

2021 ◽

Vol 4 (3) ◽

Author(s):

Ravi Agsel Pratama ◽

Mitro Subroto

Keyword(s):

Human Rights ◽

Death Penalty ◽

Criminal Law ◽

Capital Punishment ◽

Criminal Code ◽

Law Reform ◽

Death Row ◽

Normative Analysis ◽

Correctional System

Indonesia, which is trying to reorganize in the field of criminal law reform, cannot be separated from the issue of the death penalty. Of course this will have an impact on the context of the formation of the new Criminal Code (KUHP) made by the Indonesian people themselves which have long been aspired to. In addition, the increasing number of death penalty sentences handed down against criminals makes the author interested in studying the existence of capital punishment sanctions, especially in the aspect of human rights and also in the perspective of the correctional system. This is because the death penalty has conflicting values and concepts in the Constitution and the Indonesian Correctional System. In this study, the researcher conducted a normative analysis which resulted in the conclusion that convicts on death row would be able to carry out the coaching program without coercion.

Download Full-text

Society and Law Enforcement Personnel in Trading Stolen Goods

Law Research Review Quarterly ◽

10.15294/lrrq.v6i2.31107 ◽

2020 ◽

Vol 6 (2) ◽

pp. 101-116

Author(s):

Septhian Eka Adiyatma ◽

Naufal Giri Purwoko ◽

Finna Maessy Pangestika ◽

Dewi Kandiati

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Criminal Law ◽

Criminal Code ◽

Public Order ◽

Traded Goods ◽

Law Enforcement Personnel ◽

Criminal Penalties ◽

Stolen Goods

The existence of violating public order, as well as violation activities in accordance with article 480 of the Criminal Code are the characteristics of Kokrosono traders. The provisions of the article refer to criminal relief measures in terms of helping perpetrators of theft crimes obtain benefits from the results of their actions. The uniqueness of merchandise on Jalan Madukoro is that some traded goods are stolen goods. Capital of confidence in the thief makes the stock of stolen goods from the perpetrators of theft is always there. In this case, thieves and stolen merchants can automatically be subject to criminal penalties because there is an intentional element in them, different from the buyer who must be investigated first. This behavior can only be overcome with two channels, namely legal channels and non-legal channels. The legal route leads to regulations related to the detention activities in criminal law and to the extra-legal channels only as countermeasures before the event occurs. Significant differences regarding countermeasures between after and before are in their aftermath.

Download Full-text

ANALISIS HUKUM PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ◽

10.36085/jpk.v2i1.265 ◽

2019 ◽

Vol 2 (1) ◽

pp. 24-33

Author(s):

Apen Diansyah

Keyword(s):

Death Penalty ◽

Criminal Law ◽

Secondary Data ◽

Criminal Code ◽

Primary Data ◽

Economic Factors ◽

Inhibiting Factors ◽

Library Research ◽

The Law ◽

The City

ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar barlalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan disatuan lalu lintas Polres dan Polda Kota Bengkulu. Adapun data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif. Peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Menurut pandangan Undang-undang 22 Tahun 2009, penerapan pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain dari itu, faktor penghambat keefektifan Undang-undang seperti faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional dan faktor kekebalan institusional.Kata kunci: tindak pidana; hukum pidana; dendaABSTRACTThis study aims to determine the application of violators from cities in Bengkulu in terms of Law Number 22 of 2009, and to find out the inhibiting factors in the application of fines to traffic violators in the city of Bengkulu. The research was carried out in the traffic city of the City Police of the City of Bengkulu. The data obtained are primary data and secondary data used for library research and research, then the data are analyzed descriptively. The regulations stated in the law that are fully stated to increase awareness for every offender who commits an offense, but in the city of Bengkulu the law is not fully effective. According to the view of Law 22 of 2009, the application of criminal fines falls into the main criminal category (according to Article 10 of the Criminal Code) as the last or fourth order, after the death penalty, imprisonment and imprisonment. Apart from that, factors inhibiting the effectiveness of the law such as economic factors, emotional proximity factors and institutional immune factors.Keywords: crime; criminal law; fines

Download Full-text

The main types of penalties related to deprivation of liberty and their content under the Qatari Criminal Code (comparative legal analysis with certain norms of Russian legislation)

Vestnik Kuzbasskogo instituta ◽

10.53993/2078-3914/2020/2(43)/100-104 ◽

2020 ◽

pp. 100-104

Author(s):

Андрей Петрович Скиба ◽

Андрей Владимирович Ковш ◽

Александра Николаевна Мяханова

Keyword(s):

Death Penalty ◽

Criminal Law ◽

Criminal Code ◽

Legal Analysis ◽

Life Imprisonment

В статье проводится сравнительно-правовой анализ ряда норм катарского уголовного законодательства, а также российского уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Рассматриваются виды наказаний, связанных с лишением свободы, и их содержание по Уголовному кодексу Катара. Дополнительно обращается внимание на систему и содержание отдельных наказаний (в виде смертной казни, пожизненного лишения свободы и лишения свободы на определенный срок). Формулируется авторская редакция статей 57-62 Уголовного кодекса Катара, касающихся системы основных видов наказаний и их содержания. The article provides a comparative legal analysis of a number of norms of Qatari criminal law, as well as Russian criminal and penal enforcement legislation. The types of punishments related to deprivation of liberty and their content under the Qatari Criminal code are considered. In addition, attention is drawn to the system of punishments, the content of individual punishments (in the form of the death penalty, life imprisonment and imprisonment for a certain period). The author's version of articles 57-62 of the Criminal Code of Qatar concerning the system of main types of punishments and their content is formulated.

Download Full-text

Konsepsi Hukum Progresif dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Jurnal Interpretasi Hukum ◽

10.22225/juinhum.1.2.2431.35-39 ◽

2020 ◽

Vol 1 (2) ◽

pp. 35-39

Author(s):

Efraim Mbomba Reda ◽

I Nyoman Putu Budiartha ◽

I Made Minggu Widyantara

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Criminal Law ◽

Role Models ◽

Research Method ◽

Criminal Code ◽

Legal Positivism ◽

Sociology Of Law ◽

Legal Certainty ◽

Legal Research ◽

Descriptive Method

Progressive law puts forward the sociology of law rather than legal certainty which is the focus of legal positivism. In Indonesia, this law was coined by Satjipto Rahardjo. This study aims to determine the formulation of progressive law in future criminal law, and to determine the actualization of the concept of progressive law in regulating corruption in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with statute and conceptual approaches. The technique of collecting legal materials in this study is a descriptive method that aims to obtain the meaning of reality related to the problems to be discussed and solved in this study. The results show that in the current Criminal Code Bill, progressive law has been regulated, to be precise in Article 2 paragraph (1) and (2). Progressive law is also regulated in Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Then, the actualization of progressive law in regulating corruption in Indonesia is a judge with the powers that take into account the sociological context of society in making decisions. Judges, prosecutors and lawyers can certainly discuss together in eradicating corruption. Efforts are also being made to reconstruct and redefine the power of law enforcement. This arrangement can also encourage the KPK to be more progressive in eradicating corruption, as well as building law enforcers who have morality so that they can become role models and increase public participation, for example by forming NGOs in preventing or fighting corruption in various agencies.

Download Full-text

PROBLEMS OF ENFORCEMENT OF NORMS PROVIDING RESPONSIBILITY FOR ECOLOGICAL CRIMES

Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки ◽

10.34708/gstou.2019.17.3.019 ◽

2019 ◽

Author(s):

Т.Л. Магомадова ◽

З.Л. Магомадова

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Criminal Law ◽

Criminal Code ◽

Judicial Practice ◽

Key Points ◽

Environmental Crimes

В статье рассматриваются уголовно-правовые нормы, содержащиеся в гл. 26 УК РФ, устанавливающие ответственность за экологические преступления с точки зрения определения причин их низкой применяемости в судебной практике. Выделены наиболее актуальные уголовно-правовые проблемы, раскрыт ряд вопросов эффективности применения норм об ответственности за экологические преступления и проиллюстрированы ключевые моменты примерами правоприменительной практики, предложены пути законодательного их разрешения. The article discusses the criminal law contained in Sec. 26 of the Criminal Code, establishing liability for environmental crimes in terms of determining the causes of their low applicability in judicial practice. The most relevant criminal law problems are highlighted, a number of issues of the effectiveness of the application of the rules on liability for environmental crimes are revealed, key points are illustrated with examples of law enforcement practice, and ways to legislatively resolve them are proposed.

Download Full-text

The Potential of Criminal Law in Protecting Labor Rights of Citizens (Using the Example of Article 136 of the Criminal Code of the Russian Federation)

Всероссийский криминологический журнал ◽

10.17150/2500-4255.2018.12(6).836-844 ◽

2018 ◽

Vol 12 (6) ◽

pp. 836-844

Author(s):

Michail Sagandykov ◽

Galia Shafikova

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Russian Federation ◽

Criminal Law ◽

Criminal Code ◽

Theoretical Research ◽

Labor Rights ◽

Labor Legislation ◽

The Russian Federation ◽

The One ◽

Criminal Legislation

The relevance of the study is based, on the one hand, on high public danger of crimes in the sphere of labor relations and, on the other hand, on a very low interest of law enforcement, control and supervision bodies in these crimes. The authors show that modern criminal legislation in the sphere of protecting labor rights has a high potential in comparison with both Soviet and foreign criminal law norms. At the same time, this potential, primarily expressed in Chapter 19 of the Criminal Code of the Russian Federation, remains untapped. Many norms, including Art. 136 of the Criminal Code of the Russian Federation «Violating the Equality of Rights and Freedoms of Man and Citizen», are virtually never used against discrimination in the labor sphere, although such discrimination is quite common. No such cases have been found in court statistical data, thus it is impossible to provide a comprehensive criminological description of these crimes. The norm of Art. 136 of the Criminal Code of the Russian Federation is seldom used by law enforcers because it is legally ambiguous. In this connection the authors suggest complementing the disposition of Art. 136 of the Criminal Code of the Russian Federation with such factors of discrimination as «age» and «marital status». The latter factor will make it possible to provide extra protection to pregnant women and women with children under three years old against unmotivated refusal of employment and firing. The authors argue that such actions of the employer should constitute an aggregate of crimes and should be punished simultaneously under Art. 136 and 145 of the Criminal Code of the Russian Federation. At the same time, the authors think that it is not appropriate to make the disposition of Art. 136 a blanket one due to vague grounds for discrimination in special legislation, including labor legislation. The obtained results could be used for the improvement of Russian legislation based on theoretical research and the practice of law enforcement.

Download Full-text

Criminal liability for illegal banking activities in the context of countering criminal money cashing

Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia ◽

10.36511/2078-5356-2020-4-140-144 ◽

2020 ◽

pp. 140-144

Author(s):

Dmitry Ovchinnikov

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Public Relations ◽

Russian Federation ◽

Criminal Law ◽

Tax Evasion ◽

Criminal Liability ◽

Law Enforcement Officers ◽

Criminal Code ◽

Economic Sector ◽

The Russian Federation

Currently, the economic sector of public relations is characterized by exceptional criminality. One of the main phenomena responsible for this is illegal money cashing. Almost every business entity considers it acceptable and even necessary to resort to various criminal schemes for obtaining unaccounted cash and tax evasion. The very type of this crime has actually become a thriving and profitable business, which consists in providing services for withdrawing funds from legal circulation. While the existing judicial and investigative practice in the issue of countering this phenomenon has not yet developed a clear answer about the need for appropriate qualifications. There are about a dozen articles of the criminal law in which law enforcement officers try to find the correct legal assessment, and at present, article 172 of the Criminal code of the Russian Federation “Illegal banking activities” deserves special attention.

Download Full-text