Still the Worst $90,000 Ever Spent: Ten More Questions About Mike Duffy, Nigel Wright, the Criminal Code and the Canadian Criminal Justice System

2015 ◽  
Author(s):  
Peter Sankoff
Temida ◽  
2006 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 37-42 ◽  
Author(s):  
Alenka Selih

The paper presents the ways of introducing both material and procedural alternative measures into the criminal justice system of Slovenia from the beginning of 1990s, particularly into the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure in 1995 (with the further amendments). That relates to both adult and juvenile offenders. Regarding implementation, the author emphasizes characteristics of the implementation of both groups of institutions; pays attention to the fact that procedural institutions are more important for prosecution of minor criminal offences; points out the importance of the personal factor that contributes to the implementation of new provisions; and gives an overview of the first experiment in the Slovenian judiciary related to that. The author gives an analysis of problems dealt with in the Slovenian doctrine and judicial practice in connection with alternative ways of proceeding; she points out, in particular, the imperfections of legal solutions; the unclear competences in implementation of alternative sanctions and problems resulting from such a situation.


2016 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 15
Author(s):  
Suharyo Suharyo

PERANAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIADALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI NEGARA DEMOKRASI(Role of The Attorney General of Indonesia in Eradicating Corruption in State Democracy) The Attorney General of Indonesia plays a strategic position in corruption eradication. Since IndonesiaIndependent Day on 17 August 1945 until now, the attorney general keeps eradicate the corruption. As one of the elements of criminal justice system of the democracy state refers to the Act No.16/2004 on the Attorney General of Republic of Indonesia, and also a concern with the Act No.8/1981 on the Criminal Code (KUHAP). Corruption eradication is ruled and stipulated on the Act No.31/1999 on Corruption Eradication Jo the Act No.20/2001, and supported the Act No.8/2010 on the Criminal Act of Money Laundering . Questions of this research were what obstacles of corruption eradication in attorneys and how to make it effective? It was a normative-juridical method. It was  an impression that the Attorney General has no dare to enforce the law for the elite politician, local officials (governors,majors) because of their strong relationship with. This phenomenon triggered scholars to do long march and protest to the Attorney General to be consistent and responsive in corruption eradication. Good governance and bureaucracy reform had no big impact, the meaning of “Tri Atmaka” and “Tri Karma Adhyaksa” had truly not been absorbed and practiced, yet. Keywords: The Attorney General of Indonesia in eradicating corruption ABSTRAK Kejaksaan Republik Indonesia memegang posisi sangat strategis dalam pemberantasan korupsi. SejakProklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Kejaksaan Republik Indonesia terus menerus melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu unsur dari  sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di dalam negara demokrasi Kejaksaan RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Khusus untuk pemberantasan korupsi, diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi no Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ditunjang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kendala yang melekat jajaran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, serta Bagaimana mengefektifkan Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif.Terdapat kesan, Kejaksaan RI sangat tumpul pada pelaku dari elit politik, dan pejabat daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang mempunyai koneksi politik yang kuat.Sehingga tidaklah mengherankan, apabila di berbagai daerah, muncul aksi-aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa yang menuntut Kejaksaan RI agar konsisten dan responsif dalam pemberantasan korupsi. Good Governance dan reformasi birokrasi, hanya berpengaruh positif, secara minimal. Makna Tri Atmaka, serta Tri Karma Adhyaksa, kurang diresapi dan kurang  diamalkan secara mendalam. Kata Kunci: Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi


2016 ◽  
Vol 27 (3) ◽  
pp. 459
Author(s):  
Yusi Amdani

The judge in deciding a case can perform all the legal interpretation is not explicitly defined in the legislation. On the basis of any decision that has been set by the judge, then the decision must be accountable. But in Decision No:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Budi Gunawan pretrial matters related to the Commission, the judge has made a legal interpretation considered contrary to the Criminal Code itself. Judge did interpretation of the Code of Criminal Procedure, on the status of Budi Gunawan as a suspect corruption. The decision has weak the authority of the Commission and the bad in the criminal justice system. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam Putusan No: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, terkait perkara praperadilan Budi Gunawan terhadap KPK, hakim telah melakukan penafsiran hukum yang dinilai bertentangan dengan KUHAP sendiri. Hakim melakukan penafsiran terhadap KUHAP, atas status Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Putusan tersebut telah melemahkan kewenangan KPK dan berakibat buruk dalam sistem peradilan pidana.


2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 147
Author(s):  
Nur Dwi Edie W ◽  
Gunarto Gunarto

In the criminal justice system process the judge plays a role in implementing the decision in which the decision was taken in consideration of the indictments by the prosecutors. In alternative indictments each indictment is mutually exclusive. The judge will choose one of the charges proven according to his conviction. Therefore the alternative indictment is also called the indictment of choice (keuze telastelgging). This research formed the formulation of the problem namely how is the juridical implication of alternative forms of indictment in case number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora and what is the basis of the judge's judgment in deciding case Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora with alternative indictment. This research uses juridical sociological methods with descriptive analysis research specifications. The data used for this study are secondary data with field observation methods and literature and document studies. Based on the research it was concluded (1) the preparation of the indictment in the case of verdict number 82 / Pid.B / 2019 / PN Bla based on Article 378 of the Criminal Code, with an alternative Article 372 of the Criminal Code. In this case, the element that eliminates one another is about the "existence" of the goods in the possession of the defendant. (2) In decision number 82 / Pid.B / 2019 / PN Bla, the judge considers that based on the legal facts revealed in the trial the defendant violated the criminal provisions as in the Second Indictment of alternative charges Article 378 of the Criminal Code Jo Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code.�Keywords: Judge Policy; Criminal Decisions; Alternative Indictments.


2015 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 167
Author(s):  
Hamidah Abdurrachman ◽  
Fajar Ari Sudewo ◽  
Dyah Irma Permanasari

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<br /><br /><br /><em>Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System</em><br /><br />


2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 203
Author(s):  
Ramiyanto Ramiyanto

Summoning the suspect is one step in the process of investigation in the criminal justice system which had been regulated in the Criminal Code Procedure and in other special laws. However, presenting the suspect of the member of the Parliament before the Court is the problematic one. This is because in reality, it does not need a President permit but legally it does. The problem is whether pre-senting the suspect before the court without a Presidential Permit is not against the law. The findings showed that the regulation dealing with the summoning of the parliament member suspected of cor-ruption is not necessarily required. It is because the crime suspected to the members of House of Rep-resentative is included in the special crime which is stipulated the 2002 Law Number 30 deals with Corruption Eradication Commission Article 46 paragraph (1) with the elucidation in junction to Arti-cle 245 paragraph (3) sub paragraph c.


2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 307
Author(s):  
Sisno Pujinoto ◽  
Anis Mashdurohatun ◽  
Achmad Sulchan

The formulation of the problem in this study are: How is the principle position Rechterlijk Pardon in the criminal system in Indonesia, how the principles are applied Rechterlijk Pardon in a criminal ruling Decision Number 241 / Pid.B / 2019 / PN.Mjl andHow the development / concept of the Rechterlijk Pardon principle in the renewal of the Indonesian criminal law that will come related to the draft criminal law on the monodualistic principle?This study uses a sociological juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research and primary data obtained through field research which are then analyzed qualitatively using legal theory, the forgiveness agency theory, criminal justice system theory, and progressive legal theory. Based on the results of that study The position of the Rechterlijk Pardon Principle in the Criminal System in Indonesia is forgiveness is a form of forgiveness / deliverance from mistakes made. As a form of forgiveness, then with forgiveness, someone who is guilty is not sentenced or does not need to feel the punishment. Provisions such as this basically exist in conditional criminal conduct (voorwaardelijke veroordeling) regulated in Article 14a-14f of the Criminal Code. Conditional penalties are also referred to by part of the community with the term criminal trial or there is also termed as conditional punishment. Application of the Rechterlijk Pardon Principle in Criminal Verdicts Number 241 / Pid.B / 2019 / PN.Mjl it is applied later to act as the final safety valve in the criminal justice system if a case is not filtered at the prosecution and preliminary hearing judge stage. Development / Concept of the Rechterlijk Pardon Principle in the Future Renewal of Indonesian Criminal Laws Associated with the Draft Criminal Laws on the Monodualistic Principle are Forgiveness institution, is an important element to answer problems that cannot be accommodated with only 3 (three) types of decisions (free, loose, criminal funds).Keywords : Institutions; Forgiveness; Rechterlijk Pardon; Considerations; Judges; Decisions.


2019 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 21
Author(s):  
Jola Bode

Due to age and development stage, juveniles enjoy a special status in relation to adult persons. The status as a juvenile in the criminal field raises the request for treatment in accordance with the physical-psychic characteristics of the juvenile and his educational needs. The punishment system is an important component of the criminal justice system for juveniles. As such, it must respond to requests for a special treatment consistent with the personality of juveniles and individual education needs. This system should be oriented towards the goal of education and rehabilitation of the juvenile. In accordance with the international standards of juvenile justice and contemporary legislation, the Criminal Code of the Republic of Albania (CC) has sanctioned a number of rules that allow for special treatment for juveniles in the area of the punishment system. Despite the positive aspects, the provisions of the Code were insufficient in view of the requirements of international standards and the need for education and reintegration. The legal reform which also included the criminal justice system for juveniles brought a number of changes in the area of juvenile punishment system too. With the entry into force of the Juvenile Criminal Code (JCC) it was possible to establish a special and autonomous system of penalties applicable to juvenile offenders. The implementation of this system serves a friendly juvenile justice aimed at avoiding the negative effects of imprisonment and tends towards social rehabilitation and reintegration. This study discusses the novelties brought by JCC in terms of the meaning, classification and determination of juvenile sentence system and it will be reflected in relation to the challenges of the effective implementation of the provisions relating to the punishment system. Conclusions will also be drawn regarding the compliance of this system with the request for special treatment of juvenile perpetrators and the need for integration and reintegration.


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 374-378
Author(s):  
I Ketut Eka Yoga Juliantika ◽  
I Made Sepud ◽  
I Ketut Sukadana

Children are often victims of child trafficking crime. There are a lot of factors that support the crime of child trafficking, one of which is the lack of regulation on child trafficking. Based on this background, this research was conducted with the aim of describing how the regulation of child trafficking and how the criminal law policy against child trafficking. This research was designed using a normative legal research method. The results of this study indicated that the regulation of child trafficking is regulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, the Criminal Code (KUHP), namely Article 297, Article 301, Article 324, Article 328, and Article 330, RI Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Law No. 35 of 2014 on Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Furthermore, the criminal law policy against child trafficking is regulated in the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Law no. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, and Law no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection.


Author(s):  
I Made Wahyu Chandra Satriana

The discussion on this journal raised regarding policy formulation RestorativeJustice in the Criminal Justice System Children . The objectives of this research thatin order to properly analyze the basic ideas contained in restorative justice , to dowith children in conflict with the law and to analyze policy formulation set forth in the Law. 112012 on the Criminal Justice System Kids for restorative justice to children inconflict with the law . While this type of research used in scientific journals this isthe kind of normative legal research , because it is based on the assessment thatthere is a conflict between the norms of Law. 11 of 2012 on the Criminal JusticeSystem Children with the norms contained in the draft - Criminal Code ( CriminalCode ) . In this case the unlawful act committed by the child who has not reached theage of 18 (eighteen years ) diversion efforts which have the purpose for the creationof a balance between the interests of focus and attention to the perpetrator and thevictim also impact the completion of the criminal case that happens in thecommunity to ensure and protecting children and their rights in order to live , grow,develop and participate optimally in accordance with the dignity of humanity , aswell as protection from violence and discrimination .


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document