scholarly journals EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

2020 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 39
Author(s):  
JAMES RIDWAN EFFERIN
Keyword(s):  
Constitutional Court ◽  
Court Decisions ◽  
Legal Interpretation ◽  
Legal Research ◽  
The Law ◽  
The Republic ◽  
Binding Power ◽  
Legal Force

ABSTRACTOn the 6th day of January 2020, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has issued a Decree Number 18/PUU-XVII/2019 (“the Constitutional Court Decree”), which decides that regarding the phrase “has an equal enforceable power as the court decisions that have permanent legal force” on Article 15 Paragraph (2) of the Law number 42 year 1999 on Fiduciary (“the Law No. 42/1999”), is in contradiction with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and shall have no legal binding power if it is not considered to be “towards any fiduciary that have no consent on default and the debtor has raised an objection to surrender the fiduciary object voluntarily. Furthermore the phrase “default” on Article 15 Paragraph (3) of the Law No. 42/1999 is in contradiction with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and shall have no legal binding power if it is not considered to be “a default shall not be determined solely by the creditor, but should be based on a consent between the creditor and debtor or based on any legal actions which determine the said default.”The Constitutional Court gives a legal interpretation that the executorial power of the Fiduciary Certificate is not considered automatically being applicable, but it shall depend on certain condition(s), i.e.: a consent on default by the creditor and debtor, and /or the willingness of the debtor to voluntarily surrender its fiduciary objects. This Decree will give an impact to the creditor because Fiduciary is supposed to have a character of ease on the execution if the debtor is in default (Elucidation of Article 15 Paragraph (3) Law No. 42/1999), but now if the debtor refused to cooperate, then the creditor should have a decree from the Court first before executing any fiduciary object.The type of this legal research is juridical normative with a legal and conceptual approaches. Keywords: Constitutional Court Decree No. 18/PUU-XVII/2019; Execution; Fiduciary ABSTRAK  Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”)  yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu frasa “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, misalnya: kesepakatan cidera janji oleh kreditur dan debitur, dan/atau kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela.Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999), tetapi saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi.Tipe penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019; Eksekutorial; Fidusia

scholarly journals Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional

2018 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 329
Author(s):  
Gede Marhaendra Wija Atmaja ◽  
Nyoman Mas Aryani ◽  
Anak Agung Sri Utari ◽  
Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Keyword(s):  
Subject Matter ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
International Agreement ◽  
Textual Studies ◽  
Legal Research ◽  
The Law ◽  
The Republic

The purpose of this study is to find out the position of the Constitutional Court which later? an understanding of the politic of International agreement law adopted by the Republic of Indonesia. This can be reviewed from the legal considerations that underlying the Constitutional Court Decision. It is a legal research that examines the laws and regulation related to Constitutional Court through several stages: elaborate textual studies, completing textual studies, analyzing legal materials and determine conclusions. The study shows that International and legalized agreement that has not been ratified are placed as part of national law and are used as a reference to enrich the reasoning horizon in interpreting the constitution. Law on the ratification of the International Agreement containing norms which are attachments and an inseparable part of the law, which in its existence as a law constitutes the authority of the Constitutional Court to examine its constitutionality. In this context, the constitutional Court embraced the politic law of monism with the primate of national law and the Constitutional Court embraced the politic law of dualism when examining the constitutionality of the law concerning the ratification of the International Agreement-in terms of subject matter. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang politik hukum Perjanjian Internasional yang dianut Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari pertimbangan hukum yang mendasari amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan langkah-langkah melakukan studi tekstual, melengkapi studi tekstual serta melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Internasional yang telah disahkan maupun yang belum disahkan ditempatkan sebagai bagian dari hukum nasional dan dijadikan rujukan guna memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan Undang-Undang dasar. Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian internasional memuat norma yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang bersangkutan, yang dalam keberadaannya sebagai Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi  menganut  politik hukum monisme dengan primat hukum nasional dan Mahkamah Konstitusi menganut politik  hukum dualisme saat menguji konstitusionalitas Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dalam hal menyangkut pokok perkaranya.

scholarly journals PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH PASCA PUTUSAN M.K.NO. 49/PUU-X/2012

2017 ◽  
Vol 5 (4) ◽  
pp. 783
Author(s):  
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra ◽  
Sagung Putri M.E Purwani
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Organizational Structure ◽  
Supervisory Board ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Judicial Process ◽  
The Public ◽  
The Republic ◽  
Legal Force

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No 30 Tahun 2014, pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri, dan kata pengawasan di dalamnya termasuk juga mengenai pembinaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud oleh menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk Majelis  Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Pasal 66 ayat (1) UUJN menentukan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akta atau protokol notaris, serta pemanggilan notaris untuk hadir dalam  pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol notaris, dengan persetujuan MPD. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nya Nomor 49/PUU-X/2012,  menyatakan frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 UUJN, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan yuridis nya adalah: Apa saja wewenang MPD pasca putusan MK No. 49/PUU-X/2012 ? dan Bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris oleh MPD? Dengan jenis penelitian hukum normatif permasalahan tersebut terjawab, bahwa Tugas dan wewenang  MPD pasca Putusan MK. No. 49/PUU-X/2012 hanya untuk melakukan pemeriksaan berkala dan/atau jika dipandang perlu, serta melakukan pemeriksaan notaris jika ada pengaduan dari masyarakat. Tugas dan kewenangan notaris sebagaimana Pasal 66 UUJN, berdasarkan No. 2 Tahun 2014 sebagai UU Perubahan atas UUJN dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Mengenai mekanisme pemeriksaan Notaris harus dilakukan sesuai dengan UUJN Nomor 30 Tahun 2004, UU Per UUJN No 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Notaris; dan Keputusan Menteri  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas  Notaris. The Law on Position of Notary (UUJN) No 30 Year 2014, the supervision of a notary is conducted by the Minister, and the supervisory word in it also includes the guidance. To carry out the duties referred to by the minister, in this case the Minister of Justice and Human Rights established the Supervisory Board of Notary, which is an agency having the authority and obligation to conduct supervision and guidance on the notary. Article 66 Paragraph (1) UUJN determines: For the purposes of the judicial process, investigators, prosecutors, taking photocopies of minas deeds and / or letters embedded in minority deed or notary protocols, and notarial notes to be present in the examination relating to the deeds they make , Or notary protocol, with the approval of the MPD. The Constitutional Court in its decision No. 49 / PUU-X / 2012 states that the phrase "with the approval of the Regional Supervisory Board" in Article 66 UUJN, is contradictory to the 1945 Constitution and has no legal force. The juridical issue is: What are the powers of the MPD after the Constitutional Court's decision No. 49 / PUU-X / 2012? And What is the mechanism of notary examination by MPD? With this type of normative legal research the problem is answered, that the task and authority of the MPD after the Constitutional Court Decision. No. 49 / PUU-X / 2012 only to conduct periodic and / or deemed necessary inspections and to conduct a notary examination if there is a complaint from the public. Duties and authorities of a notary as referred to in Article 66 UUJN, based on No. 2 of 2014 as Law on Amendment of UUJN is conducted by the Honorary Board of Notary. Regarding the mechanism of inspection of a Notary must be done in accordance with UUJN Number 30 Year 2004, UU Per UUJN No 2 Year 2014, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 Year 2004 About Procedures for Member Appointment, Dismissal of Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedure of Notary Inspection; And Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.39-PW.07.10 of 2004 on Guidelines for the Implementation of Duties of the Notary Supervisory Board.

scholarly journals PROBLEM KETIDAKPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

2017 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Widayati Widayati
Keyword(s):  
Constitutional Court ◽  
Final Level ◽  
Legal Remedy ◽  
Final Verdict ◽  
The Law ◽  
The Republic ◽  
Legal Force

Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the The Republic of Indonesia authorizes the Constitutional Court to hear at the first and final level the decission of wich of to examine the law againts the Constitution. In the elucidation of Article 10 Paragraph (1) of the law of Constitutional Court, the final decission shall obtain a permanent legal force from the time of speech and no legal remedy can be taken. The final verdict of the Constitutional Court examining the law is immediately applicable, and some require the follow up of the legislators by forming new laws, or amending existing laws. Often, the legislators do not obey the Cosntitutional Court’s decission. Non-compliance can occur because there are not sanctions againts non-compliance, and also the Constitutional Court does not haven an instrumental or execution in charge of ensuring the execution of its verdict. Therefore, efforts are needed to ensure that the Co nstitutional Courtas a judicial institution remains authoritative and is not abandoned by justice seekers.

scholarly journals The Regulation of Continuous Election Design’s Implementation Based on the Constitutional Court’s Decision

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 79-88
Author(s):  
Aufa Naufal Rishanda
Keyword(s):  
General Election ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Court Decisions ◽  
Legal Research ◽  
Original Intent ◽  
Historical Approach ◽  
Election Administration ◽  
The Republic ◽  
Simultaneous Implementation

This study aims to describe the consistency of judges' considerations in the Constitutional Court Decision No. 14/PUU-XI/2013 and the Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVII/2019 and its suitability with the design of the election administration according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To measure the consistency of the two Constitutional Court Decisions, the meaning of the original intent of holding elections simultaneously according to the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia will be used. This is normative legal research, which uses approach legislation (statute approach) and historical approach (historical approach). The results of this study indicate that the judge's considerations in the Constitutional Court Decision 14/PUU-XI/2013 are inconsistent with the Constitutional Court Decision 55/PUU-XVII/2019. Based on the original intent study, the Amendrs to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia disagreed on the simultaneous implementation of the General Election in Indonesia. So the judge's consideration in the Constitutional Court's decision Number 14/PUU-XI/2013, which requires simultaneous elections, is not following the design of the election administration according to the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Six alternatives for the simultaneous implementation of elections.

scholarly journals Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

2019 ◽  
Vol 15 (4) ◽  
pp. 836
Author(s):  
M. Mahrus Ali ◽  
Alia Harumdani Widjaja ◽  
Meyrinda Rahmawaty Hilipito
Keyword(s):  
Presidential Election ◽  
Court Decision ◽  
Judicial Power ◽  
Constitutional Court ◽  
Regional Government ◽  
Legal Research ◽  
State Budget ◽  
Legal Development ◽  
The Law ◽  
The Republic

Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satunya terkait penundaan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melahirkan doktrin baru mengenai kekuatan hukum mengikatnya putusan MK. Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama: karakter putusan MK yang memuat tenggang waktu konstitusionalitas dan konsep kebersesuaian undang-undang dengan UUD 1945. Kedua, pengaruh putusan tersebut terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, putusan-putusan yang menjadi objek penelitian ditemukan karakteristik yang beragam terkait dengan tenggang waktu konstitusionalitas dan kebersesuaian antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut; (i) Putusan yang menentukan tenggang waktu secara tegas dan perintah untuk penyesuaian dengan UUD 1945, yaitu putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 (UU KPK) dan Putusan Nomor 32/PUU-XI/2013 (UU Asuransi) dan Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 dan 026/PUU-IV/2006 (UU APBN); (ii) Putusan yang menentukan tenggang waktu secara tidak tegas (fleksibel) dan perintah untuk penyesuaian dengan UUD 1945, yaitu Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 (UU Pemda dan UU Kekuasaan Kehakiman) dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 (UU Pilpres); (iii) Putusan yang tidak menyebutkan tenggang waktu namun hanya perintah untuk penyesuaian dengan UUD 1945 (secara tidak langsung), yaitu Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 (UU Koperasi) dan Putusan Nomor 85/PUUXI/2013 (UU SDA). Kedua, Putusan MK menjadi salah satu faktor determinan dalam fungsi legislasi, dan hal ini dapat dipahami karena inilah bentuk diskresi yang dimiliki oleh MK selaku pelaku kekuasaan kehakiman.The constitutional court often make their headlines or controversy with their ruling. One of them is relative with the postpone enforcement of a decision which has raised a new doctrine about legal force's binding of the Constitutional Court's decision. This study raised the issue, first, about the character of the constitutional court's ruling which contained the limitation of time in constitutionality and the concept of conformity of the law with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, the influence of the court decision on legal development in Indonesia. This study used normative legal research. The results of the study concluded that, first, it is founded that the various characteristics related to the limitation of time in constitutionality in the court's decision which become the object of this study and also it is founded that the compability between the law and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as follows : (i) The court's decision that set the limited of time in constitutionality explicitly and orders to adjust to the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, namely decisions number 012-016-019/PUU-IV/2006 (Corruption Eradication Commission Act) and decision number 32/PUU-XI/2013 (Insurance Related Business Act) and decision number 026/PUU-III/2005 and 026/PUU-IV/2006 (State Budget Act); (ii) Court's decision that determine the limited of constitutionality flexibly and orders to adjust to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia namely decision number 97/PUU-XI/2013 (Regional Government Act and Judicial Power Act) and decision number 14/PUU-XI/2013 (Presidential Election Act); (iii) Court's decision that do not mention the limitation of time in constitutionality but only orders to adjust to the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, namely decision number 28/PUU-XI/2013 (Cooperatives Act) and decision number 85/PUU-XI/2013 (Water Resources Act). Secondly, the constitutional court decision is one of the determinant factors in the function of legislation, and this can be understood because this is the form of discretion that the constitutional court has as the perpetrator of judicial power.

scholarly journals MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASA “UU/PERPPU”

2021 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 94-104
Author(s):  
Samriananda Septiyani
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Constitutional Court ◽  
Literature Study ◽  
Legal Research ◽  
Normative Study ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Implications ◽  
Analysis Technique ◽  
The Law ◽  
The Republic

AbstractArticle 22 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 gives the President attributive authority to determine PERPPU in compelling emergencies. The position of PERPPU is regulated in Article 7 paragraph (1) letter c of Law No. 12 of 2011 with the formulation of the phrase "UU/Perppu." The use of the slash (/) raises several interpretations, so in this study, there are two problem formulations, namely the meaning of the slash (/) and the legal implications of the use of the slash (/). This legal research is a normative study using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. Sources of standard materials used are primary, secondary, and tertiary, which are collected by the method of inventory and categorization and using the method of literature study. The analysis technique used in this research is the normative analysis technique, with legal interpretation to obtain answers and prescriptions related to the legal issues raised in this study. The results of this legal research are related to the meaning of the slash line in the phrase "UU/Perppu" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 is defined by a punctuation mark that states the alternative nature in a sentence. Judging from the hierarchy of statutory regulations, it is can detect that UU/Perppu has an equal or equal position, so it is considered similar because the contents, functions, and content of the range are the same. Second, the legal implications that arise, by equalizing the position of the contents, processes, and content of the Perppu content with the Law, all provisions regulated in the Law should also be controlling by Perppu, including the regulation of criminal conditions. Apart from that, concerning the Perppu examination, the Constitutional Court decision No. 138/PUU-VII/2009 stated that the Constitutional Court had the authority to review Perppu.Keywords: government regulation instead of law (Perppu); legal implications; slash lineAbstrakPasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memasrahkan kewenangan atributif pada Presiden untuk memutuskan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang mendesak. Kedudukan Perppu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011dengan rumusan frasa “UU/Perppu”. Penggunaan tanda baca garis miring (/) tersebut menimbulkan beberapa penafsiran, maka pada penelitian ini ada dua rumusan masalah yakni makna garis miring (/) dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan garis miring (/) tersebut. Penelitian hukum ini ialah penelitian normatif dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta historis. Sumber hukum yang dipakai yakni primer, sekunder serta tersier yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi serta menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis normatif yang menggunakan metode penafsiran hukum sehingga diperoleh jawaban dan preskripsi terkait rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Hasil penelitian hukum ini, pertama terkait makna garis miring dalam frasa “UU/Perppu” pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011diartikan bagaikan sebuah tanda baca yang menyatakan sifat alternatif dalam suatu kalimat. Dilihat dari hierarki peraturan peraturan perundang-undangan dapat diketahui jika UU/Perppu mempunyai perananan yang setara maka dianggap sejenis karena isi, fungsi serta materi muatannya adalah sama. Kedua, implikasi hukum yang ditimbulkan, dengan disamakannya kedudukan isi, fungsi, dan materi muatan Perppu dengan UU maka seluruh ketentuan yang diatur dalam UU seharusnya juga diatur dalam Perppu termasuk pengaturan ketentuan pidana. Selain itu terkait dengan pengujian Perppu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi K No.138/PUU-VII/2009 mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan pengujian terhadap Perppu.

scholarly journals Hukum Internasional sebagai Alat Interpretasi dalam Pengujian Undang-Undang

2018 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 73
Author(s):  
Umbu Rauta ◽  
Ninon Melatyugra
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
International Law ◽  
Judicial Review ◽  
Review Process ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Republic ◽  
Constitutional Tradition ◽  
The Relationship

Tulisan ini ingin menjawab dua isu utama mengenai hubungan hukum internasional dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). Isu pertama adalah legitimasi penggunaan hukum internasional sebagai alat interpretasi dalam pengujian undang-undang, sedangkan isu kedua adalah urgensi penguasaan hukum internasional oleh hakim MKRI. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis dalam menjelaskan perkembangan pengujian undang-undang di Indonesia sekaligus menemukan legitimasi penggunaan hukum internasional oleh MK RI. Kesimpulan dari tulisan ini menegaskan bahwa hukum internasional memiliki sumbangsih yang penting dalam perannya sebagai alat interpretasi dalam proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait hak asasi manusia. Justifikasi keabsahan praktik penggunaan hukum internasional tersebut ditarik dari tradisi ketatanegaraan yang secara implisit dikehendaki UUD NRI Tahun 1945. Manfaat positif yang diberikan hukum internasional nyatanya harus disertai juga dengan penguasaan hukum internasional oleh hakim MK RI supaya hukum internasional dapat digunakan secara tepat. Pembahasan dalam tulisan ini dibagi ke dalam empat sub bahasan inti yakni, pengujian undang-undang, penggunaan hukum internasional sebagai the interpretative tool dalam pengujian undang-undang oleh MK, legitimasi penggunaan hukum internasional sebagai the interpretative tool dalam pengujian undang-undang, pentingnya penguasaan hukum internasional oleh hakim MK.This article intentionally answers two principal issues regarding the relationship between international law and judicial review by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The first issue is the legitimacy of international use as an interpretative tool in judicial review. The second issue talks about the necessity of urgent international law mastery by the Constitutional Court’s judges. This legal research utilizes both a conceptual approach and a historical approach to explain the development of judicial review in Indonesia, and to find legitimacy of international law by the Constitutional Court. The analysis in this article affirms that international law positively contributes as an interpretative tool in judicial review by the Constitutional Court, particularly pertaining to human rights. A justification of a legitimate international law use is withdrawn from constitutional tradition which is implicitly desired by the Indonesian Constitution (UUD NRI 1945). Since international law has provided better insights into norms, a mastery of international law should be encouraged. There are four main discussions in this article: judicial review, application of international law in judicial review process, legitimacy of international law application in judicial review, and the importance of international law mastering by Constitutional Court judges.

scholarly journals The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 61-78
Author(s):  
Agsel Awanisa ◽  
Yusdianto Yusdianto ◽  
Siti Khoiriah
Keyword(s):  
South Africa ◽  
South Korea ◽  
Judicial Review ◽  
Research Method ◽  
Comparative Approach ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Republic ◽  
Case Number

The purpose of this research is to determine the constitutional complaint mechanism based on comparisons in other countries, practices, and adaptation of constitutional complaints under the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Many cases with constitutional complaint substance have been submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia even though they don’t have this authority. This research uses a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. This research indicates that the constitutional complaint mechanism in Germany, South Korea, and South Africa has been well implemented. In practice, cases with constitutional complaint substance are filed to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia by changing the form by using the legal means of a judicial review, such as case number 16/PUU-VI/ 2008, case number 140/PUU-XIII/2015 and case number 102/PUU-VII/2009. Due to the consideration of the structure, substance, and culture of law, adaptation of constitutional complaint within the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia needs to be carried out by amending Law Number 24 of 2003 jo. Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.

scholarly journals Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan

Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 25
Author(s):  
Rita Permanasari ◽  
Akhmad Khisni
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Supervisory Board ◽  
Legal Protection ◽  
The Political ◽  
Constitutional Court ◽  
The Law ◽  
Notary Public ◽  
The Republic ◽  
Law Regulation

ABSTRAKKetentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 49/PUU–X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN membuat notaris seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan notaris dapat memahami kedudukan notaris sesuai UUJN.Berangkat dari pemikiran inilah kewajiban ingkar notaris masih tetap dipertahankan oleh pembuat undang-undang dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 yang merupakan konfigurasi kekuatan perlindungan terhadap profesi dan jabatan notaris dari sisi politik.Kata Kunci : Jabatan Notaris, Hak Ingkar, Perlindungan Hukum.ABSTRACTThe provisions of Article 4 and Article 16 paragraph (1) sub-paragraph f of the Notary's Office Law require a notary to maintain the confidentiality of all matters concerning the deeds it has made and all the information obtained for the deed in accordance with the oath of pledge of office except the law otherwise. The possibility of breach of such obligation under Article 16 paragraph (11) of Notary Law Regulation, a notary public may be subject to sanctions in the form of oral reprimands until dismissal with disrespect. Moreover, with the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia with the number : 49 /PUU-X/2012 deciding to have canceled or terminated the authority of the Regional Supervisory Board (MPD) listed in Article 66 paragraph (1) UUJN made a notary as if there was no legal protection for a notary in performing duties. The Indonesian Notary Bond (INI) should endeavor to undertake the role of guidance and protection to increase the knowledge, abilities and skills of the notaries. Likewise establish relationships with other law enforcers, so that other law enforcement who has relationship with the notary can understand the position of notary under the UUJN.Departing from this thought the obligation of notarization is still maintained by the lawmakers in the revision of the Law Regulation of Position Notary on Year 2014 which is the configuration of the strength of the protection of the profession and the notary's position from the political side.Keyword : Position of Notary, Right of Remedy, Legal Protection.

scholarly journals Perlindungan Hukum bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis pada Perusahaan Pemberi Kerja

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 158-162
Author(s):  
Robertus Berli Puryanto ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Ni Made Puspasutari Ujianti
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Dispute Settlement ◽  
Industrial Relations ◽  
Legal Protection ◽  
Economic Activities ◽  
Legal Research ◽  
Work Relations ◽  
Legal Remedies ◽  
The Law ◽  
The Republic

Labor is something that is needed by an employing company in carrying out its economic activities. This can be seen in the constitutional arrangements of the Republic of Indonesia in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of the working relationship between workers and the employing company, there are several rights and obligations that must be fulfilled between the two parties. Because there are provisions regarding work agreements that are differentiated based on the form of the agreement, each worker has different rights where these rights must be guaranteed by the company based on law. From this, the problems that will be examined are legal protection for workers with an unwritten work agreement at the employing company, as well as legal remedies that can be taken by workers with an unwritten agreement in the event of a violation of rights by the company. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining existing library materials. By examining problems by looking at existing regulations, and describing problems that occur in practice or in everyday life in society. From the research conducted, it was found that legal protection for workers with an unwritten work agreement at the employing company is regulated based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower where the basis is that the applicable work agreement is an indefinite work agreement so that the rights obtained under the provisions of the law. Then efforts that can be made if there is a violation of the law in work relations is based on Law Number 20 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement, namely in the form of Bipartite, Tripartite (Mediation, Consoliation and Arbitration) negotiations, as well as through Trials at the Industrial Relations Court.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document