Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com

Koneksi ◽  
2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 215
Author(s):  
Wiwin Fitriyani ◽  
Ahmad Junaidi
Keyword(s):  
Code Of Ethics ◽  
Capital City ◽  
Freedom Of The Press ◽  
News Reporting ◽  
The Public ◽  
News Reports ◽  
Quantitative Content ◽  
The Press ◽  
The Right ◽  
Included Article

Freedom of the Press is the right to express, disseminate ideas, organize, and so forth. Freedom of the Press is based on the provisions made by the Press Council called the Journalistic Code of Ethics. The Journalistic Code of Ethics is the professional ethics of journalists. As the party that disseminates information to the public, journalists need to practice the provisions of the Journalistic Code of Ethics which consists of 11 articles, because various news reports that journalists report should have an impact on society. Then, one of the news that received more attention from the public, namely regarding the relocation of the Indonesian capital. At that time, the news received various responses from various parties. Therefore, various media are aggressively producing news related to this, such as Liputan6.com. In this study, the Journalistic Code of Ethics analyzed with the news included article 1, 2, and 3. The purpose of this study was to determine the application of the Journalistic Code of Ethics in reporting the removal of the Indonesian Capital City on Liputan6.com. Theories used include news reporting and the Journalistic Code of Ethics. Then, for the research method used, namely quantitative content analysis using coding sheets to process, and analyze the data. The results of this study indicate Liputan6.com has implemented a Journalistic Code of Ethics, although of the 55 news samples there are still 19 news that do not meet the element of balance.Kebebasan pers merupakan hak untuk berekspresi, menyebarluaskan gagasan, dan berorganisasi. Kebebasan pers dilandasi oleh ketentuan yang dibuat Dewan Pers yang disebut Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik adalah etika profesi wartawan. Sebagai pihak yang menyebarkan informasi kepada khalayak, jurnalis perlu mempraktikan ketentuan Kode Etik Jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal. Hal ini karena berbagai berita yang jurnalis laporkan akan memberi dampak pada masyarakat. Salah satu pemberitaan yang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, yaitu mengenai pemindahan ibu kota Indonesia. Pada saat itu, kabar tersebut mendapatkan berbagai respon dari berbagai pihak. Oleh karena itu, berbagai media gencar dalam memproduksi berita terkait hal tersebut, salahsatunya Liputan6.com. Pada penelitian ini, Kode Etik Jurnalistik yang dianalisis dengan pemberitaan tersebut, antara lain pasal 1, 2, dan 3. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com. Teori yang digunakan diantaranya pemberitaan, dan Kode Etik Jurnalistik. Metode penelitian yang dipakai yakni analisis isi kuantitatif dengan memakai lembar codinguntuk mengolah, dan menganalisis datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan Liputan6.com sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik, meskipun dari 55 sampel berita masih terdapat 19 berita yang tidak memenuhi unsur keberimbangan.

scholarly journals Analisis Kode Etik Jurnalistik Pemberitaan Keberagaman di Media Online

Koneksi ◽  
2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 14
Author(s):  
Hana Elga Januari Christi ◽  
Farid Farid
Keyword(s):  
Code Of Ethics ◽  
Educational Background ◽  
Freedom Of The Press ◽  
Online Media ◽  
The Public ◽  
News Stories ◽  
The Press ◽  
The Right

The press as a deliver of information not only has the right of freedom of the press but also has a responsibility to apply the ethics journalism to every news presented to the public. Implementing an ethics journalism is something that must be done and considered by every journalist in presenting news specifically about diversity. In Indonesia, an ethics journalism that is often used is a journalistic code of ethics established by the Indonesian Press Council. Therefore this research is about the application of ethics journalism in reporting the issue of diversity on the famous Indonesian online media that is called, detik.com. The purpose of this research is to show the application of ethics journalism among journalists. Applying ethics journalism is important among journalists because that is kind of a guide for journalists in carrying out their work. This research’s instruments in this thesis are from coding sheet, the coding sheets  filled  by two coder. The choice of the coder is based on educational background who takes journalistic studies. The results of this research indicate that detik.com has implemeted the journalistic code of ethics, but 13 of 40 news stories that have been posted, have no element of balance. Pers sebagai penyampai informasi tidak hanya memiliki hak kemerdekaan pers tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada setiap berita yang disajikan kepada masyarakat. Menerapkan kode etik jurnalistik adalah sebuah hal yang wajib diperhatikan dan dilakukan oleh setiap wartawan dalam menyajikan pemberitaan khususnya  pemberitaan mengenai keberagaman. Di Indonesia, kode etik jurnalistik yang sering digunakan ialah kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Maka dari itu,  penelitian ini mengangkat tentang penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan isu keberagaman  pada portal berita online, detik.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat deskriptif dan analisis isi sebagai teknik analisis data. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan penerapan kode etik jurnalistik di kalangan wartawan. Menerapkan kode etik jurnalistik adalah hal yang penting di kalangan wartawan karena kode etik jurnalistik adalah pedoman bagi wartawan dalam melaksanakan pekerjaanya. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa lembar coding yang diisi oleh dua orang coder. Pemilihan coder berdasarkan latar belakang pendidikan yaitu menempuh studi jurnalistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa detik.com telah menerapkan kode etik jurnalistik, namun masih ada berita yang tidak memiliki unsur keberimbangan.

scholarly journals Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Tribunnews dan Efek Pemberitaan pada Pembacanya

Koneksi ◽  
2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 293
Author(s):  
Rachel Yolanda Silalahi ◽  
Eko Harry Susanto
Keyword(s):  
Content Analysis ◽  
Mass Media ◽  
Code Of Ethics ◽  
Codes Of Ethics ◽  
Media Theory ◽  
Freedom Of The Press ◽  
Online Journalism ◽  
The Press ◽  
The Republic ◽  
The Right

Freedom of the press is one thing that is a journalist's right which is regulated in Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 1999 concerning the Press to weigh the rights obtained by members to carry out their duties as a connector between the community and what is most recent done there. In carrying out their duties, journalists must still determine the rules that have been made, while the right to freedom of the press is given equality. The rules are written in a journalistic code of ethics established by the Indonesian Press Council, where one of the codes of ethics requires journalists to report accurate matters, which means that the approved writing must have proven its truth. This research uses qualitative with content analysis methods. Theories used to support this research are mass media theory, journalism, online journalism, news, and news accuracy. The results showed that news about the virus that was published on the tribunnews.com news portal was actually in accordance with the journalistic code of ethics set by the Indonesian Press Council, and also in accordance with the theory put forward by Romli which actually happened.Kebebasan pers merupakan salah satu hal yang menjadi hak jurnalis yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menimbang hak-hak yang didapat anggota pers untuk menjalankan tugasnya sebagai penyambung antara masyarakat dengan keadaan terbaru yang terjadi di sekitar. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah dibuat, meskipun hak kebebasan pers diberikan mutlak. Aturan tersebut tertulis dalam kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia, yang mana salah satu kode etiknya mengharuskan jurnalis untuk memberitakan hal-hal akurat, yang mana berarti tulisan yang dipublikasikan harus sudah teruji kebenarannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori media massa, jurnalistik, jurnalisme online, berita, dan akurasi berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita mengenai virus corona yang dipublikasikan di portal berita tribunnews.com aktual dan sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku yang ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia, dan juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Romli bahwa berita yang dipublikasikan harus sesuai dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi.

scholarly journals Grundtvig i politik op til 1830

1994 ◽  
Vol 45 (1) ◽  
pp. 59-91
Author(s):  
Vagn Wåhlin
Keyword(s):  
Civil Rights ◽  
Citizen Participation ◽  
Freedom Of The Press ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Public Media ◽  
Political Views ◽  
The Press ◽  
Social Pact ◽  
The Right

Grundtvig in Politic until 1830-1831By Vagn WåhlinVagn Wåhlin discusses the Grundtvig text, .Political Considerations., re-printed above, which was written in the year of the 1930 revolution. In the Danish United Monarchy the European revolutions gave rise to a demand for a wider citizen participation in politics through parliamentary institutions and a demand for a solution to the national problem of the position of Schleswig between the Kingdom and Holstein. In addition, the debate led to a discussion of and a demand for an extension of the civil rights, including in particular a specification of the character and extent of the freedom of the press. The present article discusses Grundtvig’s treatment of these and other political subjects in the pamphlet mentioned.In the article, the concept of politics is defined as the attempt by an individual or a group to influence the authoritative distribution of the material and spiritual wealth of the society, a definition that comes close to Grundtvig’s own view. The article does not intend an exhaustive account of Grundtvig’s political views, but aims to show how Grundtvig’s attitude in a number of earlier writings has emerged through his occupation with current events and considerable social philosophers. The decisive thing for Grundtvig, before and especially around and after the time of the pamphlet discussed here, was to present and promote a form of government, on a historical and pragmatic basis, for the benefit and welfare of the whole people, where freedom and power balanced each other, where the rulers were responsive to the voice of an enlightened citizenry, and where confidence, love and responsibility rather than selfishness prevailed among the members of the society and determined the purposeful actions of the whole people - all under Divine Providence. It is pointed out how Grundtvig takes account of the character of the Danish society as an agrarian society by emphasizing the peasantry as ideally the fundamental and stabilizing element in the state. Consequently Grundtvig stresses the primary production as the foundation of society, structured through the mutual love in freedom and the folk culture of the people - traits common to the nation - as the basis of the interaction of the citizens and hence the balance between their equality and freedom. Grundtvig doubts the general possibility or desirability of equality, and is of the opinion that inequality is a natural condition of life, but that this condition is counterbalanced by the mutual fellow feeling of the citizens. Grundtvig uses the social pact idea in his definition of the distribution of power between the consultative function of the people, expressing the general will of the public, and the executive power of the King. The consultative power of the citizens finds its expression through the public media, dependent on freedom of the press, and Grundtvig brings up the concrete proposal that the Schleswig question should be solved by letting the Schleswigers give expression to the general public will in the public press. Grundtvig defends the right of the citizens to revolt the moment their rights, for example their right of property, are violated, but he dissociates himself from revolutions which, in his opinion, lead to tyranny, the opposite of freedom. The article explains how trust in God’s Providence together with love is the condition of the King’s and the people’s trust in the viability of the above-mentioned relationship. Grundtvig’s political views have their foundation in his emphasis on the importance of Christianity for the universal-historical development and for a people’s fulfillment of its own destiny in it.

PERSECUTION AND THE ART OF FREEDOM: ALEXIS DE TOCQUEVILLE ON THE IMPORTANCE OF FREE PRESS AND FREE SPEECH IN DEMOCRATIC SOCIETY

2020 ◽  
Vol 37 (2) ◽  
pp. 190-208
Author(s):  
Khalil M. Habib
Keyword(s):  
Free Speech ◽  
Freedom Of Speech ◽  
Freedom Of The Press ◽  
Alexis De Tocqueville ◽  
Free Society ◽  
Free Press ◽  
Constituent Element ◽  
The Press ◽  
The Right ◽  
Shed Light

AbstractAccording to Tocqueville, the freedom of the press, which he treats as an extension of the freedom of speech, is a primary constituent element of liberty. Tocqueville treats the freedom of the press in relation to and as an extension of the right to assemble and govern one’s own affairs, both of which he argues are essential to preserving liberty in a free society. Although scholars acknowledge the importance of civil associations to liberty in Tocqueville’s political thought, they routinely ignore the importance he places on the freedom of the press and speech. His reflections on the importance of the free press and speech may help to shed light on the dangers of recent attempts to censor the press and speech.

scholarly journals Confronting the digital mob: Press coverage of online justice seeking

2020 ◽  
Vol 35 (6) ◽  
pp. 597-612
Author(s):  
Daniel Trottier
Keyword(s):  
Social Media ◽  
Press Coverage ◽  
Social Actors ◽  
The Public ◽  
News Reports ◽  
The Press ◽  
Social Media Platforms ◽  
The Uk

This article offers an exploratory account of press coverage of digitally mediated vigilantism. It considers how the UK press renders these events visible in a sustained and meaningful way. News reports and editorials add visibility to these events, and also make them more tangible when integrating content from social media platforms. In doing so, this coverage directs attention to a range of social actors, who may be perceived as responsible for these kinds of developments. In considering how other social actors are presented in relation to digital vigilantism, this study focusses on press accounts of those either initiating or being targeted by online denunciations, and also on a broader and often amorphous range of spectators to such events, often referred to as ‘internet mobs’. Relatedly, this article explores how specific practices related to digital vigilantism such as denunciation are expressed in press coverage, as well as coverage of motivations by the public to either participate or facilitate such practices. Reflecting on how the press represent mediated denunciation will illustrate not only how tabloids and broadsheets frame such practices, but also how they take advantage of connective and data-generating affordances associated with social platforms.

scholarly journals Journalism and Numeracy in Context: Four Case Studies

Numeracy ◽  
2021 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
Author(s):  
Steven Harrison
Keyword(s):  
Numerical Data ◽  
Quantitative Literacy ◽  
News Production ◽  
News Reporting ◽  
Life And Death ◽  
The Public ◽  
News Reports ◽  
Reporting Process ◽  
The Relationship

Although research into the relationship between quantitative literacy (QL) and news reporting is sparse, the consensus among researchers is that journalists tend not to place QL very highly among their professional values and that journalism suffers as a consequence. This paper is an attempt to provide concrete examples of the ways in which news reports systemically misinterpret, misrepresent, or misuse numerical data as part of the reporting process. Drawing on scenarios ranging from elections and healthcare to the mundane world of food preparation, it shows how a lack of rigour in the fields of reporting and news production can lead to a diminution in the quality of journalism presented to the public. It is argued that while the effect of this can sometimes be trivial, on occasion it is literally a matter of life and death.

scholarly journals A day for freedom

1996 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 84-85
Author(s):  
Reporters Sans Frontieres
Keyword(s):  
Annual Report ◽  
Press Freedom ◽  
Freedom Of The Press ◽  
The Press ◽  
The World ◽  
The Right

On 3 May 1996, International Press Freedom Day, Reporters Sans Frontieres published its seventh Annual report on freedom of the press throughout the world, which gave an account of infringements of the right to be informed in 149 countries.    

scholarly journals The right to know and freedom of expression in the Arab world in the Digital Age

2019 ◽  
Vol 9 (3) ◽  
pp. 27
Author(s):  
Iman Mohamed Zahra ◽  
Hosni Mohamed Nasr
Keyword(s):  
New Media ◽  
Freedom Of Expression ◽  
Arab World ◽  
Digital Age ◽  
Freedom Of The Press ◽  
Right To Know ◽  
The Press ◽  
The Right To Know ◽  
Arab States ◽  
The Right

'The right to know' represents a fundamental and vital human right. Progress and development of nations fully require information freedom and knowledge sharing. Using a qualitative analysis of a sample of information and press laws in most of Arab states, this paper aims at discussing 'the right to know' from different perspectives while highlighting the surrounding aspects and their consequences on the right of freedom of expression in those states. The paper also tends to clarify the effects of new media on the vision and practices of governments regarding 'the right to know' and the freedom of the press in the digital age. Moreover, the paper analyzes the different types of censorship the Arab states use to control the new media. Findings shed light on different aspect of 'the right to know' within the different challenges of the digital age and clarify the strong bondage of this right with the other human rights, especially freedom of expression and freedom of the press.

scholarly journals Freedom and The Role of The Press on Law Enforcement Reviewed in The Perspective of Law Number: 40 Of 1999, Concerning The Press

2021 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
Author(s):  
Satino Satino ◽  
Yuliana Yuli W ◽  
Iswahyuni Adil
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Good Life ◽  
Public Information ◽  
Press Freedom ◽  
Freedom Of The Press ◽  
The Public ◽  
The Press ◽  
The Republic

Law Number 40 of 1999 concerning the Press is one of the legal regulations that have a role in efforts to realize a good life together. The struggle of the Indonesian press to achieve freedom was finally achieved after the enactment of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The purpose of this study is to find out how the freedom and role of the press in law enforcement are reviewed from the perspective of Law Number 40 of 1999, concerning the press. This study uses a sociological juridical method, the results of research conducted on real facts in society with the intent and purpose of finding facts, then proceeding with finding problems, ultimately leading to problem identification and leading to problem solving. The results of the research include the press trying to carry out its functions, rights, obligations, and roles, so the press must respect the human rights of everyone. The press has an important role in realizing Human Rights (HAM), as guaranteed in the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number: XVII/MPR/1998. Based on the results of the research above, it is necessary to uphold the freedom of the press in conveying public information in an honest and balanced manner and that freedom of the press is not absolute for the press alone, but to guarantee the rights of the public to obtain information. what happened in the context of realizing press freedom as contained in Law/040/1999 concerning the Press.

scholarly journals La utilización de la cámara oculta en el periodismo de investigación : ¿El fin justifica los medios?

2012 ◽  
pp. 515 ◽  
Author(s):  
Antonio Magdaleno Alegría
Keyword(s):  
The Self ◽  
Alternative Methods ◽  
Freedom Of Information ◽  
Constitutional Court ◽  
Investigative Journalism ◽  
The Public ◽  
The Right To Privacy ◽  
The Press ◽  
Negative Effect ◽  
The Right

Los métodos que utilizan algunos periodistas para recabar información generan importantes conflictos. En nuestro país, las técnicas de investigación periodísticas han cobrado interés como consecuencia de que la STC 12/2012 ha determinado la prohibición constitucional del uso de la cámara oculta. Se trata de una decisión polémica, pues algunos profesionales de la información consideran que dicho pronunciamiento supone el fin del periodismo de investigación, con los consecuentes efectos negativos para el funcionamiento del sistema democrático. Si bien se considera que en los casos estudiados por el TC hasta el presente momento deben prevalecer los derechos a la intimidad y a la propia imagen sobre la libertad de información, no se comparte su prohibición total, pues pueden existir casos límite que, como consecuencia de la imposibilidad de utilizar otros métodos alternativos para obtener la información y de la gran relevancia pública de lo informado, podrían justificar la utilización de la cámara oculta. De no admitir esta posibilidad, se impediría a la prensa ejercer su papel de «perro guardián público» y, por ende, no serían de conocimiento público muchas cuestiones esenciales para el autogobierno de los ciudadanos.The methods used by some journalists to get information generate important conflicts. Journalistic investigation techniques have gathered interest in our country due to the constitutional prohibition of the use of hidden camera in the STC 12/2012. It is a polemic decision, as some professionals of information consider it implies the end of investigative journalism and therefore a negative effect on democratic system’s running. Up to now, in the cases studied at the Constitutional Court, it has been considered that the right to privacy and one’s own image should prevail over the freedom of information. Even so, the complete prohibition of the hidden camera is not shared as there may be extreme cases in which its use could be justified both due to the impossibility of using other alternative methods as well as to the public relevance of the information. If that possibility was not to be admitted, the press could not practice its role as «public watchdog» and therefore essential matters for the self-government of citizens may not be public.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document