scholarly journals PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN PELAYANAN DAN KENAIKAN BIAYA INDIHOME DI KOTA PADANG

2020 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 434-443
Author(s):  
Vony Febryan

The problems discussed:How are consumers protection for service losses and increased indihome costs in padang city? How are Dispute resolution of consumer in service losses and increased of indihome costs?This research is Descriptive analytical, normative juridical and empirical juridical approach conducted in Padang city By using interview consumers, and manager of customer care (PT) Telecommunications Indonesia Regional of Padang. The results of this researchConsumer protection for the loss of service and an increase in the cost of Indihome in the city of Padang that the consumer has not fully obtained legal protection, because PT. Telkom only cancel Internet content Catchplay service To prevent future charges from appearing, An Indihome service fee increases that the charge is still charged to the consumer. In the absence of compensation from PT. Telkom, consumers are Highly harmed.Dispute resolution of consumer Loss of service and increase of indihome costs is the consumer only signed a statement letter containing the release of PT. Telkom City of Padang demands,PT.TELKOM does not conduct deliberations in accordance with the provisions Indihome Contract subscription regarding the settlement of disputes between PT. Kota Padang Telkom with the customer must be resolved by means of deliberation.

NOTARIUS ◽  
2018 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 68
Author(s):  
Harin Nadindra Kirti

AbstractRemuneration is the most vulnerable and the most important in the relationship between labor and employers also have differences and even frequent conflicts, especially if it is associated with the perception or interpretation that is not the same on the interests of each party that basically does have differences, so that study of the legal protection of the labor mendapatk paid below the regional minimum wage needs to be analyzed properly in order to achieve the welfare of workers. Issues examined in this research is how the legal protection for workers who are not in wages in accordance with the provisions of the minimum wage cities / districts in the city, as well as how the dispute resolution to resume the work force of less than 10 people, who do not earn the minimum wage. The method used in this research is the empirical juridical approach. The results of this study finally provides an answer that the legal protection for workers who are not in wages in accordance with the provisions of the minimum wage city / county in the city of Semarang is to make a complaint to the All Indonesian Workers Union (SPSI) Semarang to be pursued advocacy and admonition to the employer the conflict in order to realize the protection and welfare of workers, related to the settlement of disputes to the CV workforce of less than 10 people who do not get the minimum wage is that it can be done by utilizing a system of Pancasila Industrial Relations with the aim to advise the order to resolve the issue amicably and consensus by Entrepreneur with workers so that outcomes could satisfy both sides.   AbstrakPengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha yang sering kali menimbulkan konflik. Hal ini membuat kajian tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang  dibayar dibawah ketentuan upah minimum regional perlu dianalisis dengan baik, demi terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga kerja. Masalah dalam  penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak di upah sesuai dengan ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dibayar di bawah ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang adalah dengan melakukan pengaduan kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Semarang untuk diupayakan advokasi hingga peneguran kepada pihak pengusaha yang terlibat konflik, terkait penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR adalah dengan memanfaatkan Sistem Hubungan Industrial Pancasila dengan tujuan untuk menyarankan kepada para pihak, baik pengusaha maupun tenaga kerja, agar menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat sehingga hasil yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak.   


2020 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
pp. 91-100
Author(s):  
Udi Iswadi ◽  
Mahfudoh Haerani

Abstrak - Hubungan merupakan tindakan yang saling mempengaruhi antar pihak, saling memberi manfaat guna mencapai tujuan, hubungan dapat dikatakan pula sebuah representasi kegiatan yang dilandasi keinginan untuk saling memberi dan memenuhi keperluan masing-masing pihak. Keselarasan akan timbal balik pada sebuah hubungan yang sesuai menghasilkan kedekatan dan kenyamanan antar pihak. Konsep sebuah hubungan didasari oleh faktor internal dan eksternal organisasi atau perusahaan. Sedangkan hubungan yang terjadi dalam perusahaan yaitu hubungan Industrial, dimaknai sebuah metode dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di antara pengusaha dan pekerjanya. Hal yang diselesaikan sudah barang tentu adalah perselisihan. Pelaksanaan metode penelitian dalam pengumpulan data berupa kuesioner. Jumlah populasi yang digunakan yaitu 35 serikat pekerja atau dengan jumlah pekerja sebanyak 5.860 pekerja sebagai populasi dari serikat pekerja sektoral yang tergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Sektoral Kimia di kota Cilegon. Untuk mengetahui bagaimana metode hubungan Industrial yang efektif dipakai maka harus ditentukan jenis perselisihannya terlebih dahulu, dalam penelitian ini ditemukan perselisihan kepentingan kecenderungannya akan diselesaikan ditingkat hubungan Industrial bipatride. Adapun perselisihan yang banyak diselesaikan peneliti melihat waktu kejadiannya seperti perselisihan upah maka akan banyak muncul di awal tahun. Sedangkan untuk melihat seberapa kuat korelasi yang didapat antara Variabel Metode Hubungan Industrial terhadap Penyelesaian Perselisihan, maka hasil perhitungan Uji Korelasi Product Moment r hitung 0,920, dapat dikatakan bahwa pengaruhnya Sangat Kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Metode Hubungan Industrial mempengaruhi variabel Penyelesaian Perselisihan sebesar 84,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nilai Sig. 0,000 < 0,05, diartikan bahwa pengaruh Variabel Metode Hubungan Industrial (X) terhadap Penyelesaian Perselisihan (Y) signifikan. Dari perhitungan ttabel diperoleh nilai 1,987. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis terhadap nol (Ho), yaitu Ho ditolak jika thitung > ttabel. Diperoleh thitung  5,458 > ttabel 1,987 maka Hipotesis nol (Ho) di tolak, dan menerima Hipotesis alternatif (Ha). Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa “Terdapat Pengaruh Metode Hubungan Industrial terhadap Penyelesaian Perselisihan di Serikat Pekerja Sektoral Kimia Kota Cilegon Tahun 2019”. Dengan regresi sebagai berikut : Ÿ = 20,710 + 1,010 X.      Abstract - Relationship is an act of mutual influence between parties, mutually beneficial to achieve goals, the relationship can also be said to be a representation of activities based on the desire to give and meet the needs of each party. Alignment of reciprocity in an appropriate relationship results in closeness and comfort between parties. The concept of a relationship is based on internal and external factors of the organization or company. While the relationships that occur within a company that is industrial relations, is interpreted as a method of solving problems that arise between employers and their workers. The matter that was resolved was naturally a dispute. The implementation of research methods in collecting data in the form of a questionnaire. The population used is 35 trade unions or with a total of 5,860 workers as a population of sectoral trade unions that are members of the Federation of Chemical Sector Trade Unions in the city of Cilegon. For know, how effective industrial relations methods are used, the type of dispute must be determined first. In this study, it was found that disputes over the interests of fraud will be resolved at the bipartite industrial relations level. As for the disputes that many researchers have resolved, seeing when it occurs, such as wage disputes, many will appear at the beginning of the year. To see how strong the correlation obtained between the Industrial Relations Method Variables on Dispute Resolution, the results of the Product Moment Correlation Test r count of 0.920, it can be said that the effect is very Strong. This shows that the Industrial Relations Method variable affected 84.6% Dispute Resolution while the rest was influenced by other factors. The Sig. 0,000 <0.05, which means that the effect of the Industrial Relations Method Variable (X) on Dispute Settlement (Y) is significant. From the ttable calculation, the value is 1.987. Based on the hypothesis testing criteria for zero (Ho), i.e. Ho is rejected if tcount> ttable. Obtained tcount 5.458> t table 1.987 then the null hypothesis (Ho) was rejected, and accepted the alternative hypothesis (Ha). In this study, it can be concluded that "There is an Effect of the Industrial Relations Method on the Settlement of Disputes in the Chemical Sectoral Trade Unions of Cilegon City in 2019". With the regression as follows: Ÿ = 20,710 + 1,010 X.


2017 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 107-128
Author(s):  
Nita Triana

This paper describes the settlement of disputes in the field of Islamic economy based on Indonesian Muslim society culture. The research method used is Library research with normative juridical approach. In business, whether based on conventional or sharia, conflict or dispute sometimes happens and can not be avoided. The settlement of disputes in the Court, takes a long time, the cost is huge and the result is a win-lose, resulting in a sense of unfairness to either party. For that Sulh (peaceful) in resolving the dispute sharia economy becomes the choice of the sharia economic actors if there is a dispute between the parties. Sulh (peace) can be developed with various models, such as negotiation, mediation or arbitration. This dispute resolution model is more acceptable to the society, because philosophically the values of Sulh (peace) already exists intrinsically in the culture of Indonesian society which prioritizes deliberation and harmony in the life of society.


ADALAH ◽  
2020 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
Author(s):  
Ayu Christina Wati Yuanda ◽  
Ratih Dara Ayu Dewilly ◽  
Pralistyo Dijunmansaputra

Abstract:Electronic ticketing system is an alternative in a renewable system that is effective in implementing tickets to motorists who violate traffic. Electronic tickets are still not on target, because there are still many Indonesian people who are not ready for the progress of the system and technology. Therefore, this study intends to analyze the effectiveness of the application of the electronic ticketing system in the city of Surabaya. The application of the electronic ticket system has advantages, namely the service is simpler, faster, and easier than conventional ticketing. The result of the research shows that with the electronic ticket system there is transparency to the apparatus related to government administration activities, besides making a better police image in the eyes of the public.Keywords: Electronic Ticket, Traffic, Legal Protection Abstrak:Sistem tilang elektronik adalah sebuah alternatif dalam suatu sistem terbarukan yang efektif dalam pelaksanaan tilang kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Tilang elektronik masih belum tepat sasaran, karena  masih banyak masyarakat Indonesia yang belum siap akan kemajuan sistem dan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisa efektivitas penerapan sistem tilang elektronik di Kota Surabaya. Penerapan sistem Tilang elektronik ini memiliki kelebihan, yaitu pelayanannya lebih sederhana, cepat, dan mudah dibandingkan tilang secara konvensional. Hasi penelitian menunjukkan bahwa dengan sistem tilang elektronik terdapat adanya transparansi kepada aparat terkait kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain membuat citra kepolisian yang lebih baik di mata masyarakat.Kata Kunci: Tilang Elektronik, Lalu Lintas, Perlindungan Hukum 


Author(s):  
Mirza Sangin Beg

The second part of the translation has three segments. The first is dedicated to the history of Delhi from the time of the Mahabharat to the periods of Anangpal Tomar to the Mughal Emperor Humayun as also Sher Shah, the Afghan ruler. In the second and third segments Mirza Sangin Beg adroitly navigates between twin centres of power in the city. He writes about Qila Mubarak, or the Red Fort, and gives an account of the several buildings inside it and the cost of construction of the same. He ambles into the precincts and mentions the buildings constructed by Shahjahan and other rulers, associating them with some specific inmates of the fort and the functions performed within them. When the author takes a walk in the city of Shahjahanabad, he writes of numerous residents, habitations of rich, poor, and ordinary people, their mansions and localities, general and specialized bazars, the in different skills practised areas, places of worship and revelry, processions exemplifying popular culture and local traditions, and institutions that had a resonance in other cultures. The Berlin manuscript gives generous details of the officials of the English East India Company, both native and foreign, their professions, and work spaces. Mirza Sangin Beg addresses the issue of qaum most unselfconsciously and amorphously.


1992 ◽  
Vol 26 (3-4) ◽  
pp. 461-472 ◽  
Author(s):  
O. E. Albertson ◽  
P. Hendricks

A 1630 L/s activated sludge plant at Phoenix was limited to an average rate of 1050 L/s and operated, at 400-600 mg/L MLSS and 0.8-1.3 day solids retention time (SRT) due to bulking sludge and limited clarification capacity. Higher SRTs also produced uncontrolled Nocardia foaming and low dissolved oxygen due to partial nitrification. The City retained the services of a team of consultants to resolve these problems as well as to upgrade the plant to provide nitrification and total nitrogen removal. An anoxic selector design was implemented within the existing basin and the clarifiers were modified to improve inlet design and sludge transport. The modified advanced wastewater treatment (AWT) plant operating at 1450 L/s has averaged an effluent of 7.6 mg/L BOD5, 8.2 mg/L TSS, 1.3 mg/L NH4N, 4.1 mg/L NO3N and 2.9 mg/L TP. Oxygen transfer efficiency has increased about 80% in the nitrification-denitrification (NdeN) mode. The cost of modification/upgrading to AWT was approximately $730,000 and a 400 L/s increase in hydraulic capacity was realized. Upgrading costs were $5.63/m3 ($0.02/gal.)


Noise Mapping ◽  
2021 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 138-161
Author(s):  
Jerónimo Vida Manzano ◽  
José Antonio Almagro Pastor ◽  
Rafael García Quesada

Abstract The city of Granada is experimenting a big urban transformation, attending national and international commitments on clean air, energy efficiency and savings linked to greenhouse gases reduction strategies and sustainable development action plans. This situation constitutes a good scenario for new noise control approaches that take into account the sound variable and citizens empowering in urban design, such as the soundscape assessment of urban territory. In this way, soundscape tools have been used in Granada as a complementary method for environmental noise characterisation where traditional noise control techniques are difficult to be carried out or give limited results. After 2016 strategic noise map and in the preparation of the new noise action plan, the city came across a great acoustic challenge in a new area located outskirts characterised by growing urbanisation, still under development, the greatest legal protection because of sensitive teaching and hospital buildings and the greatest noise exposure from nearby ring-way supporting heavy traffic flow. As quiet urban areas are not characterised by the absence of noise but for the presence of the right noise, this research intended to provide the local administration with results and proposals to transform this conflict area in a pleasant or quiet urban place. Main results came from important and significative differences in morning and evening characterisation, as great differences appear in soundscape assessment over the day and along the soundwalk path, indicating the importance of time and local issues to adequately characterised citizens perception to be considered by administration in the development of strategies and effective noise control actions.


Author(s):  
Khee Giap Tan ◽  
Nguyen Trieu Duong Luu ◽  
Le Phuong Anh Nguyen

Purpose Cost of living is an important consideration for the decision-making of expatriates and investment decisions of businesses. As competition between cities for talent and capital becomes global instead of national, the need for timely and internationally comparable information on global cities’ cost of living increases. While commercial research houses frequently publish cost of living surveys, these reports can be lacking in terms of scientific rigour. In this context, this paper aims to contribute to the literature by formulating a comprehensive and rigorous methodology to compare the cost of living for expatriates in 103 world’s major cities. Design/methodology/approach A cost of living index for expatriates composed of the ten consumption categories is constructed. The results from the study covers a study period from 2005 to 2014 in 103 cities. More than 280 individual prices of 165 goods and services have been compiled for each city in the calculation of the cost of living index for expatriates. New York has been chosen as the base city for the study, with other cities being benchmarked against it. A larger cost of living index for expatriates implies that the city is more expensive for expatriates to live in and vice versa. Findings While the authors generate the cost of living rankings for expatriates for 103 cities worldwide, in this paper, the authors focus on five key cities, namely, London, Hong Kong, Singapore, Tokyo and Zurich, as they are global financial centres. In 2013, the latest year for which data are available, Zurich was the most expensive for expatriates among the five cities, followed by Singapore, Tokyo, London and Hong Kong. These results pertain to the cost of living for expatriates, and cities compare very differently in terms of cost of living for ordinary residents, as ordinary residents follow different consumption patterns from expatriates. Originality/value Cost of living in the destination city is a major consideration for professionals who look to relocate, and organisations factor such calculations in their decisions to post employees overseas and design commensurate compensation packages. This paper develops a comprehensive and rigorous methodology for measuring and comparing cost of living for expatriates around the world. The value-addition lies in the fact that the authors are able to differentiate between expatriates and ordinary residents, which has not been done in the existing literature. They use higher quality data and generate an index that is not sensitive to the choice of base city.


2021 ◽  
Vol 182 (2) ◽  
pp. 151-162
Author(s):  
I. G. Loskutov

Among the chronicles relating the heroism of the besieged Leningrad, there are pages dedicated to the deeds performed by the staff the world-famous All-Union Research Institute of Plant Industry (VIR, now the N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources). With the beginning of the war, even before the city was surrounded by the Nazi troops, the government decided to evacuate a number of factories and institutes from Leningrad, including VIR, but the plan failed. Only in winter did the Institute start partial evacuation, although preparations had been going on for a long time. The largest and most important part of the collection was left behind in the besieged city. The remaining employees were forced to work under the hardest conditions of the siege, in unheated premises. In the harsh reality of the winter in 1941–1942, the daily bread rationing was cut down, and hunger raged in the city, killing tens of thousands of city residents, including VIR employees who kept the stored seeds and tubers untouched. The most difficult part was preserving the potato collection. In the spring of 1942, preparations were made for sowing to restore the viability of seeds and tubers in the fields of Leningrad’s suburban area under the fire from the enemy artillery. Only the heroic efforts of VIR’s staff helped to save the collection from destruction and loss of germination. This heroism cost more than 20 experts and scientists their lives. So, the most dangerous period for the Institute was overcome at such price. Immediately after the siege was lifted, a group of experts was sent to Leningrad from Krasnoufimsk to help with selecting seed accessions for urgent reproduction. Working under extreme physical exhaustion in frozen premises, without water or electricity, under continuous shelling, they saved, many at the cost of their own lives, the collection of cultivated plants and their wild relatives, the herbarium, and the scientific library for future generations. 


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document