scholarly journals PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSAL

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 353
Author(s):  
Nuredah Nuredah ◽  
Haeranah Haeranah
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Social Assistance ◽  
Legal Research

 Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara dan pemberian memo untuk pencairan Dana Bansos dapat dikualifikasikan sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi secara utuh telah diatur melalui UU PTPK; Apabila Memo yang dikeluarkan oleh Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH. M.Si. selaku wakil Bupati dan Memo tersebut dipedomani oleh bawahannya yang mengakbatkan kerugian negara dan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 maka Memo tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Memo This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators who participate in the criminal act of corruption, abuse of authority that is detrimental to State finances and the provision of memos for disbursement of Social Assistance Funds can qualify as participating in criminal acts of corruption, abuse of authority that harms state finances. This research uses normative legal research methods. The results of this research are that the full accountability of the perpetrators of corruption has been regulated through the PTPK Law; If the memo issued by Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH. M.Si. as the representative of the Regent and the Memo is guided by his subordinates which results in state losses and fulfills the elements of Article 2 and Article 3, the Memo can qualify as a form of participation.Keyword: Criminal Accountability, Corruption Crime, Memo

scholarly journals PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU DENGAN GANGGUAN SEKSUAL

2020 ◽  
Vol 8 (10) ◽  
pp. 1516
Author(s):  
Yudi Gabriel Tololiu ◽  
Gde Made Swardhana
Keyword(s):  
Mental Illness ◽  
Research Methods ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Criminal Code ◽  
Sexual Disorders ◽  
Comparative Approach ◽  
Legal Research ◽  
Rehabilitation Treatment

Tujuan Studi ini untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan yang ideal bagi orang dengan gangguan seksual saat melakukan tindak pidana. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta juga perbandingan hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan seksual ketika melakukan tindak pidana sesungguhnya tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa jiwa atau diri orang tersebut sedang mengalami sakit atau cacat jiwanya. Pasal 44 ayat (1) KUHP sendiri menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin untuk dimintai pertanggungjawaban atau dipidana bila ternyata jiwanya sakit atau terganggu. Lebih lanjut seharusnya bagi mereka yang sedang mengalami sakit akan jiwanya terganggu saat melakukan tindak pidana, sejatinya tidak cocok untuk diberikan pidana penjara melainkan sanksi tindakan seperti rehabilitasi, perawatan, atau bahkan pengobatan. Sebagai bahan perbandingan di Jerman orang yang jiwanya terganggu atau tidak mampu untuk bertanggungjawab maka orang tersebut layak untuk dibawa ke rumah sakit bukan ke penjara.   The purpose of this study was to analyze criminal responsibility and ideal punishment for people with sexual disorders when committing a crime. The writing is done using empirical legal research methods, with the type of approach namely the case approach, the statute approach, analytical and conseptual approach, and also comparative approach. The results of this study indicate that people with sexual disorders when committing a crime are actually not able to be held responsible for the crime. This is based on the reason that the person's soul or self is experiencing mental illness or disability. Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code itself explains that it is impossible for a person to be held accountable or sentenced if his soul is sick or disturbed. Furthermore, it should be that those who are experiencing mental illness have been disturbed when they commit a criminal act, in fact it is not suitable for imprisonment but for sanctions such as rehabilitation, treatment, or even medication. As a comparison, in Germany, a person whose soul is disturbed or unable to be responsible, then that person deserves to be taken to the hospital not to prison.

KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)

2017 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 84
Author(s):  
Karlina Perdana ◽  
Pujiyono ,
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Geographical Indications ◽  
Legal Research ◽  
Trademark Registration ◽  
Brand Understanding

<p>Abstract<br />This legal research examines the weakness of Act No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, as until now there is still a knockoff brands that passed trademark registration in Indonesia. This research uses  doctrinal  or  normative  prescriptive  research  methods.  Results  of  this  study  is  the  absence  of the requirements and there are multiple interpretations of the philosophy of the brand famous brand understanding and similarity in principle or in its entirety.</p><p>Keyword: Trademark registration, weakness of Act<br /> <br />Abstrak<br />Penulisan hukum ini mengkaji mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana sampai sekarang ini masih terdapat merek-merek tiruan yang lolos pendaftaran merek di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya persyaratan filosofi merek dan terdapat multitafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.</p><p>Kata kunci: pendaftaran merek, kelemahan UU</p>

scholarly journals Tanggungjawaban Perusahaan yang Bergerak di Bidang Legal Consulting dalam Dimensi Nominee

Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 355
Author(s):  
Avina Rismadewi
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Rapid Development ◽  
Legal Research ◽  
Article 9 ◽  
A Company ◽  
Consulting Companies

The offer of making Nominee Agreement services by legal consulting companies has an impact on the rapid development of nominee practices in Indonesia, whereas based on the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) prohibits Nominee Agreement in the ownership of shares in a company. This study aims to analyze the responsibilities of legal consulting companies that offer making Nominee Agarement online. This research uses normative legal research methods. The results of this study show that companies that deliberately offer Nominee Agreements violate the provisions contained in Article 33 paragraph (1) and paragraph (2), Law No. 25 of 2007, also violates the provisions of Article 9, Article 28 paragraph (1), and Article 36 of Law No. 11 of 2008, and may be subject to sanctions as referred to in Article 23 of Law No. 11 of 2008 and has responsibility to fulfill compensation as in the suit filed under Article 23 of Law No. 11 of 2008. Penawaran jasa pembuatan Nominee Agreement oleh perusahaan legal consulting berimbas pada berkembang pesatnya praktik nominee di Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) melarang Nominee Agreement dalam kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan legal consulting yang menawarkan pembuatan Nominee Agarement secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa perusahaan yang dengan sengaja menawarkan Nominee Agreement melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Tahun 2007, juga melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 11 tahun 2008, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 23 UU No 11 tahun 2008 dan bertanggungjawab mengganti kerugian sebagaimana gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 23 UU No 11 tahun 2008.

scholarly journals EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN DI INDONESIA

2019 ◽  
Vol 1 (02) ◽  
pp. 146-161
Author(s):  
Ruli Purnamasari ◽  
Solihan Solihan ◽  
Viyola Azzahra
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Consumer Protection ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Health And Safety ◽  
Food Products ◽  
Health Law ◽  
Legal Research ◽  
Consumer Protection Act ◽  
Food Law ◽  
Law Enforcement Officials

Abstrak   Efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 tersebut didasarkan apabila pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk makanan yang mengandung bahan kimia serta membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka pelaku usaha/produsen melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bertujuan untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025. Faktor hukumnya, yaitu lemahnya sanksi terhadap pelanggarnya, proses penanganan masalah berbelit-belit, kurang profesionalnya para aparatur penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum. Tanggung jawab pidana produsen terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat makanan berbahaya yang diproduksi, dipasarkan, ditawarkan dan diperdagangkannya, secara yuridis, dalam konsepsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.   THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON FOOD MANUFACTURERS IN INDONESIA   Abstract   The effectiveness of law enforcement against dangerous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is based on if business actors produce and trade food products that contain chemicals and endanger the health and safety of consumers, then the business actor/producer violates Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law No. Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a normative legal research that aims to determine the factors that influence the effectiveness of law enforcement against producers of dangerous food towards Healthy Indonesia 2025. The legal factors are the weakness of sanctions against violators, the process of handling problems is complicated, the lack of professionalism of law enforcement officials and the lack of coordination between law enforcement. The producer's criminal responsibility for the loss suffered by the consumer due to the dangerous food produced, marketed, offered and traded, legally, in the conception of the Consumer Protection Act and other relevant laws and regulations.   Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Food Producers

scholarly journals PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN IUS CONTITUM INDONESIA

2021 ◽  
Vol 3 (01) ◽  
pp. 45-58
Author(s):  
Toni Parlindungan S
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Scientific Work ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Research ◽  
Main Ideas

Proses pemeriksaan saksi dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Di tingkat penyidikan maka terlebih dahulu saksi diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi yaitu tanpa ancaman atau tekanan.dari pihak manapun. Kemudian saksi dapat diperiksa di tempat kediaman saksi dan saksi diperiksa tanpa disumpah. Sedangkan pada tingkat penuntutan atau pesidangan maka terlebih dahulu saksi dipanggil untuk didengar keterangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun, yaitu terkait pemeriksaan saksi dalam perkara pidana berdasarkan ius contitum indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative.   Abstract The process of examining witnesses starts from the investigation to the level of prosecution in court. At the level of investigation, the investigator first examines witnesses by paying attention to the protection of witnesses, namely without threats or pressure from any party. Then the witness can be examined at the witness' residence and the witness can be examined without being sworn in. Meanwhile, at the level of prosecution or trial, witnesses are first called to be heard. This study aims to meet the need for the object of writing or a scientific work in order to obtain data, main ideas, and other opinions from experts or any media, which is related to the examination of witnesses in criminal cases based on ius contitum indonesia. This research the authors use normative legal research methods

scholarly journals Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris melalui Aplikasi Android

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Nadia Imanda
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Code Of Ethics ◽  
Civil Law ◽  
Supervisory Board ◽  
Electronic Media ◽  
Public Official ◽  
Android Application ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Provisions

Abstract: The era of technology brings people to the development of sophisticated computers and smartphones in which the applications of various types and purposes are. Notary as a public official appointed by the state to take care of most countries and communities in the context of civil law, has legal provisions related to what may and may not be done by a Notary. In this case, the Notary Code of Ethics of the Indonesian Notary Association (INI) states that notaries are denied publication and self-promotion of their positions through writing media as well as electronic media, but the category of advertising on publicity and self-promotion does not provide clear interpretation on android application that indicates to violate the Article 4 paragraph (3) Notary Code of Ethics. This legal research uses normative research methods using the statute approach and conceptual approaches. The use of an android application by a notary who indicates committing violation must be studied and supervised from the Notary Honorary Board and Notary Supervisory Board  so that the inteniont and the purpose of the UUJN and the Notary Code of Ethics can be realized and the office of notary as a profession cannot be dishonored.  Abstrak: Era teknologi membawa manusia pada perkembangan komputer dan smartphone canggih yang di dalamnya terdapat fasilitas aplikasi berbagai macam jenis dan tujuan. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melak         ukan publikasi dan promosi diri terhadap jabatannya melalui media tulis mau pun media elektronik, namun kategori batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan aplikasi android yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penggunaan aplikasi android oleh notaris yang berindikasi melakukan pelanggaran harus dilakukan pengkajian dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris agar maksud dan tujuan UUJN serta Kode Etik Notaris dapat terwujud dan tidak mencederai jabatan notaris sebagai profesi yang mulia. 

scholarly journals Akibat Hukum terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah tanpa Izin

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 181-186
Author(s):  
I Gusti Agung Gede Catra Artawan ◽  
I Nyoman Budiartha ◽  
I Nyoman Sutama
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Field Research ◽  
Soil Surface ◽  
Underground Water ◽  
Legal Research ◽  
Groundwater Exploitation ◽  
Secondary Sources ◽  
The Government ◽  
Legal Consequences

Underground water is water that is contained in a layer of soil or rock below the soil surface. This study aims to determine the government's authority in regulating groundwater permits and what are the legal consequences of violating unlicensed groundwater use. The research was conducted using empirical legal research methods, source of the data which was used are primary and secondary sources of legal materials, methods of collecting legal materials using documentation studies and field research, and analyzing legal materials using descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the Government's authority in permitting groundwater is regulated in the Bali Governor Regulation Number 5 of 2016 concerning Groundwater Permits, particularly in Article 3 paragraph (1), it is explained that the Governor has the authority to manage groundwater in CAT in the province. In Article 3 paragraph (2), the authority of the Government (Governor) is reaffirmed, including several things, namely: granting permits for groundwater drilling; give permission to extract groundwater; grant permits for the use of groundwater; granting permits for groundwater exploitation; grant permits to groundwater drilling companies; provide guidance, supervise technical investigations and use of Groundwater. As a result of violations of the use of groundwater by violating the parties in accordance with Article 15 paragraph (1) of Law Number 11 of 1974 concerning Irrigation, it is stated that anyone who deliberately runs water and / or water sources business without permission from the Government is punishable by imprisonment. 2 (two) years and or a maximum fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah).

scholarly journals PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)

2016 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 27
Author(s):  
Mohd Din ◽  
Ida Keumala Jeumpa ◽  
Nursiti Nursiti
Keyword(s):  
Key Words ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Depth Interview ◽  
Key Informant ◽  
Two Stages

This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for. In the doctrine of Criminal Law known by criminal responsibility related to offenders, and in progress subject to criminal law, not only individual but institution or agency or corporation/firms. So, they should be responsible for it. It was a normative legal research, studying the principles of law related to criminal responsibility. Collecting data were done by two stages that were literature and field research. The first aimed to obtain secondary data namely, law material ;primary, secondary and tertiary. And then, the second, collecting data with an in-depth interview with certain key informant. It used a qualitative method.The result showed that party never asked for their responsibility related to offences by legislative candidates who committed election crime because the act did not rule it. The party had not take action associated with offences were done by them. Politic party as cooperation/firms ideally should take account to candidates who conducted the crime. It was a necessary regulation that managed its accountability as in cooperation. Besides, the party should give politics education and strict sanctions to them who did despicable manners. Key words: accountability, party, election of criminal act, legislative ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif, Apa tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota  Legislatif dan apakah  partai dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota legislatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena di dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan pelaku, dan dalam perkembangannya subyek hukum pidana bukan hanya orang perorangan, malainkan juga suatu badan atau korporasi. Sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah juga suatu badan atau korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana, namun demikian diperlukan data lapangan sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan (library research), untuk memperoleh data sekunder  berupa bahan hukum; primer, sekunder dan tertier. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (deptintevew) dengan narasumber yang ditentukan. Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai tidak pernah dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana Pemilu, karena Undang-undang  tidak mengatur pertanggungjawaban Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota ligeslatif. Partai tidak pernah melakukan tindakan terkait dengan calon legislatif yang melakukan pelanggaran. Partai Politik sebagai Korporasi idealnya juga harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Diperlukan regulasi  yang mengatur pertanggungjawaban partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif sebagaimana pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Di samping itu, hendaknya partai melakukan pendidikan politik kepada anggotanya dan memberikan sanksi tegas kepada anggota partai politik yang merlakukan perbuatan yang tercela. Kata Kunci: Tindak pidana Pemilu

scholarly journals TINJAUAN YURIDIS KASUS "BAU IKAN ASIN" GALIH GINANJAR DAN FAIRUZ A. RAFIQ

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 1-10
Author(s):  
Habib Musta'an
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Negative Impact ◽  
Legal Research ◽  
Historical Approach ◽  
Legal Rules ◽  
Salted Fish ◽  
Technological Advances

The outbreak of the case of "salted fish" which involved Fairuz A. Rafiq with his ex-husband was a negative impact of technological advances. It began when Fairuz A. Rafiq's ex-husband, Galih Ginanjar, was interviewed by Rey Utami and Pablo Benua who alluded to Galih Ginanjar's household problems with his ex-wife, whose subsequent talk or interview was uploaded by Rey Utami and Pablo Benua on their youtube account . This case itself has so far dragged 3 (three) names as suspects, namely Galih Ginanjar, Rey Utami, and Pablo Benua. The purpose of this study is to know the legal rules that have been violated in the "salted fish" case (defamation) between Fairuz A Rafiq and Galih Ginanjar, and which articles can be applied for the case. This research uses legal research methods, based on a case approach (case approach), approach to legal doctrines (conseptual approach), historical approaches (historical approach), and approaches to existing legal rules (statute approach).

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document