KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)

2017 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 84
Author(s):  
Karlina Perdana ◽  
Pujiyono ,
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Geographical Indications ◽  
Legal Research ◽  
Trademark Registration ◽  
Brand Understanding

<p>Abstract<br />This legal research examines the weakness of Act No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, as until now there is still a knockoff brands that passed trademark registration in Indonesia. This research uses  doctrinal  or  normative  prescriptive  research  methods.  Results  of  this  study  is  the  absence  of the requirements and there are multiple interpretations of the philosophy of the brand famous brand understanding and similarity in principle or in its entirety.</p><p>Keyword: Trademark registration, weakness of Act<br /> <br />Abstrak<br />Penulisan hukum ini mengkaji mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana sampai sekarang ini masih terdapat merek-merek tiruan yang lolos pendaftaran merek di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya persyaratan filosofi merek dan terdapat multitafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.</p><p>Kata kunci: pendaftaran merek, kelemahan UU</p>

scholarly journals Tanggungjawaban Perusahaan yang Bergerak di Bidang Legal Consulting dalam Dimensi Nominee

Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 355
Author(s):  
Avina Rismadewi
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Rapid Development ◽  
Legal Research ◽  
Article 9 ◽  
A Company ◽  
Consulting Companies

The offer of making Nominee Agreement services by legal consulting companies has an impact on the rapid development of nominee practices in Indonesia, whereas based on the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) prohibits Nominee Agreement in the ownership of shares in a company. This study aims to analyze the responsibilities of legal consulting companies that offer making Nominee Agarement online. This research uses normative legal research methods. The results of this study show that companies that deliberately offer Nominee Agreements violate the provisions contained in Article 33 paragraph (1) and paragraph (2), Law No. 25 of 2007, also violates the provisions of Article 9, Article 28 paragraph (1), and Article 36 of Law No. 11 of 2008, and may be subject to sanctions as referred to in Article 23 of Law No. 11 of 2008 and has responsibility to fulfill compensation as in the suit filed under Article 23 of Law No. 11 of 2008. Penawaran jasa pembuatan Nominee Agreement oleh perusahaan legal consulting berimbas pada berkembang pesatnya praktik nominee di Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) melarang Nominee Agreement dalam kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan legal consulting yang menawarkan pembuatan Nominee Agarement secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa perusahaan yang dengan sengaja menawarkan Nominee Agreement melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Tahun 2007, juga melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 11 tahun 2008, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 23 UU No 11 tahun 2008 dan bertanggungjawab mengganti kerugian sebagaimana gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 23 UU No 11 tahun 2008.

scholarly journals PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN IUS CONTITUM INDONESIA

2021 ◽  
Vol 3 (01) ◽  
pp. 45-58
Author(s):  
Toni Parlindungan S
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Scientific Work ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Research ◽  
Main Ideas

Proses pemeriksaan saksi dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Di tingkat penyidikan maka terlebih dahulu saksi diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi yaitu tanpa ancaman atau tekanan.dari pihak manapun. Kemudian saksi dapat diperiksa di tempat kediaman saksi dan saksi diperiksa tanpa disumpah. Sedangkan pada tingkat penuntutan atau pesidangan maka terlebih dahulu saksi dipanggil untuk didengar keterangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun, yaitu terkait pemeriksaan saksi dalam perkara pidana berdasarkan ius contitum indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative.   Abstract The process of examining witnesses starts from the investigation to the level of prosecution in court. At the level of investigation, the investigator first examines witnesses by paying attention to the protection of witnesses, namely without threats or pressure from any party. Then the witness can be examined at the witness' residence and the witness can be examined without being sworn in. Meanwhile, at the level of prosecution or trial, witnesses are first called to be heard. This study aims to meet the need for the object of writing or a scientific work in order to obtain data, main ideas, and other opinions from experts or any media, which is related to the examination of witnesses in criminal cases based on ius contitum indonesia. This research the authors use normative legal research methods

scholarly journals Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris melalui Aplikasi Android

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Nadia Imanda
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Code Of Ethics ◽  
Civil Law ◽  
Supervisory Board ◽  
Electronic Media ◽  
Public Official ◽  
Android Application ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Provisions

Abstract: The era of technology brings people to the development of sophisticated computers and smartphones in which the applications of various types and purposes are. Notary as a public official appointed by the state to take care of most countries and communities in the context of civil law, has legal provisions related to what may and may not be done by a Notary. In this case, the Notary Code of Ethics of the Indonesian Notary Association (INI) states that notaries are denied publication and self-promotion of their positions through writing media as well as electronic media, but the category of advertising on publicity and self-promotion does not provide clear interpretation on android application that indicates to violate the Article 4 paragraph (3) Notary Code of Ethics. This legal research uses normative research methods using the statute approach and conceptual approaches. The use of an android application by a notary who indicates committing violation must be studied and supervised from the Notary Honorary Board and Notary Supervisory Board  so that the inteniont and the purpose of the UUJN and the Notary Code of Ethics can be realized and the office of notary as a profession cannot be dishonored.  Abstrak: Era teknologi membawa manusia pada perkembangan komputer dan smartphone canggih yang di dalamnya terdapat fasilitas aplikasi berbagai macam jenis dan tujuan. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melak         ukan publikasi dan promosi diri terhadap jabatannya melalui media tulis mau pun media elektronik, namun kategori batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan aplikasi android yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penggunaan aplikasi android oleh notaris yang berindikasi melakukan pelanggaran harus dilakukan pengkajian dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris agar maksud dan tujuan UUJN serta Kode Etik Notaris dapat terwujud dan tidak mencederai jabatan notaris sebagai profesi yang mulia. 

scholarly journals Akibat Hukum terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah tanpa Izin

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 181-186
Author(s):  
I Gusti Agung Gede Catra Artawan ◽  
I Nyoman Budiartha ◽  
I Nyoman Sutama
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Field Research ◽  
Soil Surface ◽  
Underground Water ◽  
Legal Research ◽  
Groundwater Exploitation ◽  
Secondary Sources ◽  
The Government ◽  
Legal Consequences

Underground water is water that is contained in a layer of soil or rock below the soil surface. This study aims to determine the government's authority in regulating groundwater permits and what are the legal consequences of violating unlicensed groundwater use. The research was conducted using empirical legal research methods, source of the data which was used are primary and secondary sources of legal materials, methods of collecting legal materials using documentation studies and field research, and analyzing legal materials using descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the Government's authority in permitting groundwater is regulated in the Bali Governor Regulation Number 5 of 2016 concerning Groundwater Permits, particularly in Article 3 paragraph (1), it is explained that the Governor has the authority to manage groundwater in CAT in the province. In Article 3 paragraph (2), the authority of the Government (Governor) is reaffirmed, including several things, namely: granting permits for groundwater drilling; give permission to extract groundwater; grant permits for the use of groundwater; granting permits for groundwater exploitation; grant permits to groundwater drilling companies; provide guidance, supervise technical investigations and use of Groundwater. As a result of violations of the use of groundwater by violating the parties in accordance with Article 15 paragraph (1) of Law Number 11 of 1974 concerning Irrigation, it is stated that anyone who deliberately runs water and / or water sources business without permission from the Government is punishable by imprisonment. 2 (two) years and or a maximum fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah).

scholarly journals TINJAUAN YURIDIS KASUS "BAU IKAN ASIN" GALIH GINANJAR DAN FAIRUZ A. RAFIQ

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 1-10
Author(s):  
Habib Musta'an
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Negative Impact ◽  
Legal Research ◽  
Historical Approach ◽  
Legal Rules ◽  
Salted Fish ◽  
Technological Advances

The outbreak of the case of "salted fish" which involved Fairuz A. Rafiq with his ex-husband was a negative impact of technological advances. It began when Fairuz A. Rafiq's ex-husband, Galih Ginanjar, was interviewed by Rey Utami and Pablo Benua who alluded to Galih Ginanjar's household problems with his ex-wife, whose subsequent talk or interview was uploaded by Rey Utami and Pablo Benua on their youtube account . This case itself has so far dragged 3 (three) names as suspects, namely Galih Ginanjar, Rey Utami, and Pablo Benua. The purpose of this study is to know the legal rules that have been violated in the "salted fish" case (defamation) between Fairuz A Rafiq and Galih Ginanjar, and which articles can be applied for the case. This research uses legal research methods, based on a case approach (case approach), approach to legal doctrines (conseptual approach), historical approaches (historical approach), and approaches to existing legal rules (statute approach).

scholarly journals Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyaratakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 29-45
Author(s):  
Chintya Cen ◽  
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Community Policing ◽  
Random Sampling ◽  
Primary Data ◽  
Research Report ◽  
Legal Research ◽  
Community Environment ◽  
Community Behavior ◽  
National Police ◽  
Laws And Regulations

The Community Security and Order is the bearer of community policing in villages. Community Security and Order has objective to carry out preventive functions by directly partnering with the locals, therefore being the tip of the spear of state police in realizing community behavior in line with certain norms to create, maintain and uphold a peaceful, safe and beneficial community environment. The purpose of this study was to determine the effectiveness of Community Security and Order in implementing its functions in Riau Islands Regional Police jurisdiction as regulated in Head of the Indonesian National Police Regulation Number 3 of 2015 about community policing, and Head of the Indonesian National Police Decree Number: KEP/773NII/2016. The effectiveness of Community Security and Order in implementing its duties was reviewed based on the theory of legal effectiveness that coined by Prof. Dr. Soerjono Soekanto. This research was conducted using empirical legal research methods. The author uses primary data obtained from interviews, random sampling of data regarding Community Security and Order activity in Riau Islands Regional Police and activity of Community Security and Order members in each Resort Police within the jurisdiction of Riau Islands Regional Police, as well as conducting observation with a member of Community Security and Order in one of the villages of Batam. Based on the gathered data, the author then processed and compiled it into a comprehensive research report. Research concluded that the implementation of Community Security and Order functions in Riau Islands Regional Police jurisdiction have already been carried in accordance to laws and regulations that is currently in effect. The presence of Community Security and Order helped in shaping community customs to remain positive and maintain a conducive, safe and peaceful environment. However, in overall perspective the implementation of Community Security and Order purposes are not yet fully effective caused by unavailability of specific regulations dictating the functions of Community Security and Order, lack of personnel, as well as limitations in facilitator needs.

scholarly journals Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia

2021 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 71
Author(s):  
Rahmi Ayunda ◽  
Nertivia Nertivia ◽  
Laode Agung Prastio ◽  
Octa Vila
Keyword(s):  
Information Technology ◽  
Research Methods ◽  
Industry 4.0 ◽  
Good Governance ◽  
Government Information ◽  
Legal Research ◽  
Reform Era ◽  
The Public ◽  
Science Technology ◽  
The Government

Based on the history before the reform era, there have been many cases of government committing corruption, collusion and nepotism, this is the background of the movement to create a government to run good governance. As time has progressed, the time has come for a time that is all full of digitalization, both in the economy, education and politics. This research uses normative legal research methods. This study shows that the government in running its government will also be based on the development of sophisticated information technology which can be called E-Government. Therefore, there is now a time when the Indonesian government has used and allowed the Online Single Submission (OSS) system to make it easier for people who want to take care of business licensing. The implementation of good governance during the Industry 4.0 Revolution can take advantage of science, technology and information to provide good facilities and services to the Indonesian people, and the public can easily access government information.

scholarly journals Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

2021 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
pp. 106-119
Author(s):  
M. Hadhri Nur ◽  
Elly Sudarti ◽  
Dheny Wahyudi
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Research Method ◽  
External Factors ◽  
Legal Research ◽  
Internal Factors

This study aims 1) to determine and analyze the factors causing the occurrence of the crime of transferring the object of fiduciary security in Jambi City; 2) to identify and analyze efforts to overcome the occurrence of a criminal act of transferring the object of fiduciary security in Jambi City. The research method used is empirical legal research methods. The results showed that 1) the factors causing the crime of transferring the object of fiduciary security in Jambi City consisted of internal factors and external factors. ; 2). Efforts to overcome the cause of the crime of transferring the object of fiduciary security in Jambi City are through preventive and repressive measures from the police and related parties with fiduciary guarantees. Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi; 2) untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi terdiri atas faktor internal , dan faktor eksternal. ; 2). upaya penanggulangan penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi adalah dengan upaya preventif maupun represif dari pihak kepolisian dan pihak terkait dengan jaminan fidusia.

scholarly journals Kedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminanya

Acta Comitas ◽  
2021 ◽  
Vol 6 (02) ◽  
pp. 310
Author(s):  
I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora ◽  
Dewa Gde Rudy
Keyword(s):  
Regional Development ◽  
Research Methods ◽  
Commercial Banks ◽  
Legal Research ◽  
Legal Standing ◽  
Development Banks ◽  
The Difference ◽  
Regional Development Banks

Abstract This paper aim to develops knowledge in the field of notarial law and finds out the difference in legal standing between Rural Banks and Commercial Banks included Regional Development Banks as buyers in the auction for the executions of collateral for their collateral. Normative legal research methods is uses for this writing. The result of this study indicates that Rural Banks and Commercial Banks have different positions in the purchase of a collateral execution auction. Only Commercial Banks that stipulated in Article 12 A paragraph (1) of the Banking Act can purchase an auction for the executions of mortgage guarantees, while Rural Banks cannot become buyers in the auction for executions of collateral for their collateral.   Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum kenotariatan dan untuk mengetahui perbedaan kedudukan hukum antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum termasuk didalamnya Bank Pembangunan Daerah sebagai pembeli dalam lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum memiliki perbedaan kedudukan dalam pembelian lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. Bank yang dapat membeli lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya hanyalah Bank Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Perbankan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat menjadi pembeli dalam lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document