scholarly journals PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU DENGAN GANGGUAN SEKSUAL

2020 ◽  
Vol 8 (10) ◽  
pp. 1516
Author(s):  
Yudi Gabriel Tololiu ◽  
Gde Made Swardhana
Keyword(s):  
Mental Illness ◽  
Research Methods ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Criminal Code ◽  
Sexual Disorders ◽  
Comparative Approach ◽  
Legal Research ◽  
Rehabilitation Treatment

Tujuan Studi ini untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan yang ideal bagi orang dengan gangguan seksual saat melakukan tindak pidana. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta juga perbandingan hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan seksual ketika melakukan tindak pidana sesungguhnya tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa jiwa atau diri orang tersebut sedang mengalami sakit atau cacat jiwanya. Pasal 44 ayat (1) KUHP sendiri menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin untuk dimintai pertanggungjawaban atau dipidana bila ternyata jiwanya sakit atau terganggu. Lebih lanjut seharusnya bagi mereka yang sedang mengalami sakit akan jiwanya terganggu saat melakukan tindak pidana, sejatinya tidak cocok untuk diberikan pidana penjara melainkan sanksi tindakan seperti rehabilitasi, perawatan, atau bahkan pengobatan. Sebagai bahan perbandingan di Jerman orang yang jiwanya terganggu atau tidak mampu untuk bertanggungjawab maka orang tersebut layak untuk dibawa ke rumah sakit bukan ke penjara.   The purpose of this study was to analyze criminal responsibility and ideal punishment for people with sexual disorders when committing a crime. The writing is done using empirical legal research methods, with the type of approach namely the case approach, the statute approach, analytical and conseptual approach, and also comparative approach. The results of this study indicate that people with sexual disorders when committing a crime are actually not able to be held responsible for the crime. This is based on the reason that the person's soul or self is experiencing mental illness or disability. Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code itself explains that it is impossible for a person to be held accountable or sentenced if his soul is sick or disturbed. Furthermore, it should be that those who are experiencing mental illness have been disturbed when they commit a criminal act, in fact it is not suitable for imprisonment but for sanctions such as rehabilitation, treatment, or even medication. As a comparison, in Germany, a person whose soul is disturbed or unable to be responsible, then that person deserves to be taken to the hospital not to prison.

scholarly journals Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online

Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 271
Author(s):  
Alexander Imanuel Korassa Sonbai
Keyword(s):  
Criminal Responsibility ◽  
Criminal Liability ◽  
Criminal Code ◽  
Comparative Approach ◽  
Online Media ◽  
Service Users ◽  
Trafficking In Persons ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Future

The phenomenon of online prostitution became a hot issue in Indonesia. Online Prostitution Article 27 paragraph (1) Jo. Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, Article 296 of the Criminal Code, Article 506 of the Criminal Code, Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons, and Article 30 Jo. Article 4 paragraph (2) Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. However, in the article has not set explicitly against online prostitution service users. The aim of this study was to elaborate on the user settings prostitution service through online media and forms of criminal responsibility prostitution service users through online media. The method used is a normative legal research. This type of approach is used, among others: statue approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study indicate that the formulation policy criminal liability for online prostitution service users has not yet been regulated in Indonesian legislation, from the results of a comparison with Sweden (Sex Purchase Act) also regulates the criminal liability of users of online prostitution services and should the rules in the future refer to Swedish law (sex purchase act). Fenomena prostitusi online menjadi suatu isu hangat di Indonesia. Prostitusi online Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, dalam pasal tersebut belum mengatur secara eksplisit terhadap pengguna jasa prostitusi online. Tujuan studi ini ialah untuk mengelaborasi pengaturan pengguna jasa prostitusi melalui media online dan bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi melalui media online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online saat ini belum di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dari hasil perbandingan dengan Swedia (Sex Purchase Act) mengatur juga pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online dan sebaiknya aturan di masa mendatang mengacu pada hukum swedia (sex purchase act)

scholarly journals PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSAL

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 353
Author(s):  
Nuredah Nuredah ◽  
Haeranah Haeranah
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Social Assistance ◽  
Legal Research

 Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara dan pemberian memo untuk pencairan Dana Bansos dapat dikualifikasikan sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi secara utuh telah diatur melalui UU PTPK; Apabila Memo yang dikeluarkan oleh Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH. M.Si. selaku wakil Bupati dan Memo tersebut dipedomani oleh bawahannya yang mengakbatkan kerugian negara dan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 maka Memo tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Memo This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators who participate in the criminal act of corruption, abuse of authority that is detrimental to State finances and the provision of memos for disbursement of Social Assistance Funds can qualify as participating in criminal acts of corruption, abuse of authority that harms state finances. This research uses normative legal research methods. The results of this research are that the full accountability of the perpetrators of corruption has been regulated through the PTPK Law; If the memo issued by Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH. M.Si. as the representative of the Regent and the Memo is guided by his subordinates which results in state losses and fulfills the elements of Article 2 and Article 3, the Memo can qualify as a form of participation.Keyword: Criminal Accountability, Corruption Crime, Memo

scholarly journals Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP

2021 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 291
Author(s):  
Faisal Faisal ◽  
Muhammad Rustamaji
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Research Study ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Criminal Liability ◽  
Criminal Code ◽  
Law Reform ◽  
Legal Research ◽  
Discussion Section ◽  
The Ideal

The basic idea underlying the reform of  the Criminal Code Bill has an impact on reforming the pillars of criminal law. The purpose of this research is to find out the new direction of criminal law policy regarding criminal acts, criminal responsibility and punishment. The research method uses normative legal research. The results of the research study in the discussion section are the reform of the pillars of criminal law, namely criminal acts, criminal liability, and punishment oriented to the basic idea of ??the value of balance. The reform of the pillars of criminal acts is aimed at broadening the meaning of the legality principle which provides space for living law as a source of law and also creates juridical terminology regarding criminal acts. The pillar of criminal responsibility accommodates the principle of no crime without error. The pillar of punishment is that the purpose of punishment is no longer synonymous with retaliation, but there are efforts to improve the behavior of the perpetrators of crime. The changes in the three pillars are influenced by the basic idea of ??balancing the values ??of Pancasila, namely the values ??of Divinity, Humanity, and Society. Recommendations in strengthening the direction of criminal law reform are needed in formulating criminal provisions outside the Draft Criminal Code that must be in accordance with the basic idea of ??balance which is the ideal of criminal law reform law. Ide dasar yang melandasi pembaruan RUU KUHP berdampak pada pembaruan pilar hukum pidana. Tujuan penelitian untuk mengetahui arah baru kebijakan politik hukum pidana mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian dalam bagian pembahasan ialah pembaruan pilar hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan berorientasi pada ide dasar nilai keseimbangan. Pembaruan pilar tindak pidana tertuju pada perluasan makna asas legalitas yang memberikan ruang pada hukum yang hidup sebagai sumber hukum dan melahirkan pula terminologi yuridis mengenai tindak pidana. Pilar pertangungjawaban pidana mengakomodasi asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pilar pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi identik pembalasan akan tetapi ada upaya memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan. Perubahan ketiga pilar tersebut dipengaruhi oleh ide dasar keseimbangan nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Kemasyarakatan. Rekomendasi dalam memperkuat arah pembaruan hukum pidana diperlukan dalam merumuskan ketentuan pidana di luar RUU KUHP harus sesuai dengan ide dasar keseimbangan yang menjadi cita hukum pembaruan hukum pidana

scholarly journals Penyelesaian Perkara Pencurian sebagai Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 19-24
Author(s):  
Gede Mahadi Waisnawa Hanata Putra ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Ni Made Sukaryati Karma
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Research Methods ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Procedure ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Research ◽  
East Indies ◽  
Procedure Code ◽  
The Supreme Court ◽  
A Minor

Indonesian Criminal Law is currently a legacy from the Dutch East Indies Government which has been adapted and passed by Law No. 16 of 1946 to be implemented nationally. The purpose of this research is to describe the regulation of theft of minor crimes in the Criminal Code before the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 and to describe the juridical consequences of Supreme Court Regulation No.2 of 2012 on theft as a minor criminal act in the Criminal Code. This research uses normative legal research methods. The results show that according to Article 206 of the Criminal Procedure Code, procedures for granting authority to investigate and review cases are carried out by the investigator himself and should not be disturbed by the prosecutor. This Perpres adjusts articles 364, 373, 379, 384, 407 and article 482 of the Criminal Code to Rp. 2,500,000.00. Therefore, fulfill this element of the requirement and enter a case where the value of the commodity does not exceed Rp. 2,500,000.00. Therefore, the case is examined by expedited procedure, which is tried by a judge, and the assignment and review of the case is carried out by the investigator himself without the interference of the prosecutor.

scholarly journals Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 232
Author(s):  
I Ketut Arjuna Satya Prema ◽  
Masruchin Ruba'i ◽  
Nurini Aprilianda
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Juvenile Court ◽  
Criminal Liability ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Research ◽  
Minimum Age

This article aims to discuss the age of criminal responsibility of children according to statutory regulations in Indonesia and the legis ratio of determining the age of child responsibility according to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The study uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study show that three regulations are governing the age limit for a child to be held criminally responsible, namely the Criminal Code Act, Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court, Law Number 11 of 2011 concerning the Criminal Justice System for Children. These three regulations differ in determining the minimum limit for a child to be held liable for criminal liability. Psychological, sociological, and pedagogical aspects are the base for the ratio of the legal determination of the minimum age of 12 years in the Criminal Justice System for Children. 

scholarly journals Sexual Violence in The Framework of Criminal Law (Comparative Study Of Laws Against Rape)

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 39-52
Author(s):  
Andria Luhur Prakoso ◽  
Kuswardani
Keyword(s):  
The Netherlands ◽  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Code ◽  
Comparative Approach ◽  
Legal Research ◽  
Foreign Countries ◽  
The Difference ◽  
Penal Sanctions

Crime or violence directed against women is distinct from crime in general. The characteristics of the crime include women victims, their acts against women's rights, and causing harm in the form of physical, psychological, and/or sexual. A year after Indonesia’s independence, this crime against women was regulated along with other crimes in the Criminal Code (Penal Code) through Act No. 1946. 1 on the Rule of Criminal Law, but not by using a special title with a woman's name. Accordingly, the Criminal Code, which according to history is a Dutch colonial heritage, needs to be reformed to become a better Criminal Code. This paper tries to explain the regulation of violence against women in the form of criminal acts of rape in various countries namely Malaysia, India and the Netherlands. This study is normative legal research with a comparative approach. The author will compare the substance of criminal law in the three Criminal Codes. In doing the comparison, the author focuses on the object of criminal law review, especially on the side of the act and penal sanctions. Based on the study descriptions of several foreign Criminal Codes (Malaysia, India, and the Netherlands), there are several different things in the rape arrangements in the Criminal Codes. The difference is that in Malaysia and India, the Criminal Code does not distinguish between rape (rape) and Cabul (lewd). Only the arrangement is formulated with intercourse with consent. The types of rape in India and Malaysia are more varied than the Dutch, both in terms of the act, the aspect of the perpetrator and the victim aspect. Nevertheless, the Indonesian Criminal Code is simpler than the Dutch Criminal Code. Malaysian Criminal Code has the most serious penal sanction compared to the other foreign countries (India and the Netherland) and Indonesia. The study of these three different laws in these three countries can open our eyes  to reformulate the rape which is more extensively formulated from the aspects of the actions and aspects of the victims with reference from the foreign Criminal Code, and this simple study can be an input of legal material to be processed in accordance with the Nation's values Indonesia.

scholarly journals Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris

Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 511
Author(s):  
Ni Putu Anggelina
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Legal Status ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Issue ◽  
Legal Research ◽  
Legal Norms ◽  
Legal Position ◽  
The Law ◽  
Legal Consequences

The legal status of a Notary employee in his capacity is a witness of the Instrumentair to support the validity of an authentic deed which is inseparable and has legal consequences for the deed of the Notary. Notary deed that raises the law causes the Notary employee to work as a witness instrument in the deed to be the party responsible and responsible for the law that appears. The legal issue in this journal is the Responsibility for the accountability of instruments in the deed of a Notary? And how to place the legal position in the instrumentation in terms of supporting the Notary deed related to the Notary's responsibility to keep the confidentiality of the deed which is made by him based on Article 16 Paragraph (1) Letter F and Article 40 of the UUJN Amendment?, This article is analyzed by normative legal research methods with a study of Article 16 paragraph (1) letter f UUJN Changes that still involve obscurity of legal norms. The purpose of this study is to examine the accountability of the instrumentair in the deed of the Notary and also provide understanding in terms of the legal position of the instrumentair selection related to the authenticity of the Notary deed. The results of the study through the journal can prove the lawsuits related to the substance of the deed whose signing involved him, remembering his capacity only employees who are functioned by a Notary to prepare the deed. The legal position of viewing related to the occupation of the Notary keeps the confidentiality of the deed whose production is made based on Article 16 paragraph (1) letter f and Article 40 of the UUJN. Therefore the instrumentair witness cannot apply Article 322 of the Criminal Code because his capacity as an election is not bound by professional ownership. Witness instructors who do not support the confidentiality of Notary documents. Status hukum pegawai Notaris dalam kapasitasnya menjadi saksi Instrumentair guna mendukung sahnya suatu akta autentik merupakan hal yang tak terpisahkan dan memiliki konsekwensi hukum terhadap akta Notaris. Akta Notaris yang menimbulkan persoalan hukum menyebabkan pegawai Notaris yang berfungsi sebagai saksi instrumentair dalam akta menjadi pihak yang dianggap tahu dan bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul. Isu hukum dalam jurnal ini adalah Bagaimanakah tanggungjawab saksi instrumentair dalam akta Notaris? Dan bagaimanakah kedudukan hukum saksi instrumentair dalam hal mendukung keautentikan akta Notaris terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf F dan Pasal 40 UUJN Perubahan ?, Artikel ini dianalisis dengan metode penelitian hukum normatif dengan kajian terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan yang masih terdapat kekaburan norma hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tanggungjawab saksi instrumentair dalam akta Notaris serta memberikan pemahaman dalam hal kedudukan hukum saksi instrumentair terkait dengan keautentikan akta Notaris. Hasil kajian melaui jurnal ini diketahui bahwa saksi instrumentair tidak bisa dituntut secara hukum terkait substansi akta yang penandatanganannya melibatkan dirinya, megingat kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta. Kedudukan hukum saksi instrumentair terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 40 UUJN Perubahan tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan subtansi akta. Oleh sebab itu terhadap saksi instrumentair tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi instrumentair yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

scholarly journals PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK TERBATAS PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT (STUDI PUTUSAN NO.15 /PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN)

2021 ◽  
Vol 2 (01) ◽  
pp. 103-132
Author(s):  
Marthin Simangungsong ◽  
Herlina Manullang ◽  
Tulus R.G Purba
Keyword(s):  
Criminal Responsibility ◽  
Criminal Liability ◽  
Limited Liability ◽  
Criminal Code ◽  
Development Project ◽  
Company Law ◽  
Limited Liability Company ◽  
Legal Research ◽  
Legal Entity ◽  
Project Study

The existence of corporations in the Criminal Code provisions that currently apply has not clearly stipulated corporations as perpetrators of crime because only Article 59 of the Criminal Code still regulates corporate provisions. However, the provisions of regulations outside the Criminal Code have clearly regulated the existence of corporations as legal subjects such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Corporate criminal crime in its development has been widespread in people's lives, this can be done by the management of the corporation itself. The form of corporation in its development is in the form of legal entity and non-legal entity, one of which is a legal entity is a Limited Liability Company, in Article 82 of the Company Law Director is the management of the company, the Director represents the Limited Liability Company in and out of Article 82 of the Company Law. As for the problem in this research is how the criminal responsibility of the Director of a Limited Company in a criminal act of corruption in a hospital development project (study of decision number 15 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn)The legal research method used in this study is a type of normative legal research that is research used by searching or analyzing and analyzing library materials, one of which is Decision No. 15 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. Then based on the results of research on Decision No. 15 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn it can be concluded that based on the deeds and errors of the Director of PT. Care Indonusa has fulfilled the element of error, criminal liability requirements and found no excuses for excuses or justifications, so that criminal liability can be requested from the Director of a Limited Liability Company. Based on the above, the judge sentenced him to 5 (five) years in prison as a form of criminal liability to the Director of PT. Care Indonusa.

scholarly journals Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 252-259
Author(s):  
Sabrina Siahaan ◽  
Sonya Airini Batubara ◽  
Noel Yoga Panggabean
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Laboratory Testing ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Testing Equipment ◽  
Legal Research ◽  
The Individual ◽  
Administrative Sanctions ◽  
Existing Data

The purpose of this research is to find out about the Regulations for the Crime of Drug Counterfeiting According to Law Number 36 Year 2009 concerning Health, How is the Responsibility for the Crime of Drug Counterfeiting According to the Criminal Code and Law Number 36 Year 2009 Regarding Health and Obstacles That Become BPOM's Obstacles in Handling Drug Counterfeiting Crime. Methods This type of research in writing this thesis uses normative juridical research. The data of this study are secondary data, the collection technique is aligned with the nature of the research. The nature of the research is normative legal research and research is analyzed qualitatively, meaning that the existing data is analyzed in depth, holistically and comprehensively. The conclusion of this research is that the regulation regarding the criminal act of drug counterfeiting in the Indonesian Criminal Code Article 386 Paragraph (1) is prohibited from selling, offering or delivering drugs known to be counterfeited, with a maximum imprisonment of 4 (four) years. Law Number 36 Year 2009 Concerning Health, namely Article 196, Article 197, Article 198, Article 199, Article 201. Law Number 36 Year 2009 Concerning Health, criminal responsibility lies with the individual or the person, the criminal responsibility is given to the form of a fine 3 ( three) times the penalty is imposed, as well as additional penalties in the form of administrative sanctions. The constraints faced are the intensity of supervision, lack of compliance with procedure requirements, limited human resources, limited laboratory testing equipment.

scholarly journals COURT VERDICT ANOMALY THAT DROPPED PUNISHMENT AGAINST CHILDREN UNDER 12 (TWELVE) YEARS OLD

2015 ◽  
Vol 15 (3) ◽  
Author(s):  
Sabungan Sibarani
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Child Protection ◽  
Criminal Code ◽  
Research Data ◽  
Court Decision ◽  
District Court ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Legal Effect ◽  
The Future

The protection of children is a very serious problem and need to be considered better. That is because the child has a very important role in life of the nation in the future. Author emphasizes research how the legal effect of a District Court decision which is contrary to the Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010. The author examines the problem with normative legal research methods. The research data shows that the victims are Doni Yoga (DY) who was aged 11 years old. Doni Yoga charged with the crime of theft under Article 363 paragraph (1) of the Criminal Code of the theft. The author concluded that the decisions of the cases by Pematangsiantar District Court  has been at odds with the law and the Constitutional Court Decision No. 1 / PUU / 8/2010. However, the decision is still to be considered true and valid throughout not be appealed or an appeal that was canceled by court decision on a higher level.Keywords: Child Protection, Punishment.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document