scholarly journals Efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang

2020 ◽  
pp. 125-147
Author(s):  
Kusman Yuhana ◽  
Tony Pathony
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Service Management ◽  
Policy Formulation ◽  
Community Empowerment ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
Building Program ◽  
The Village ◽  
Capacity Building Program ◽  
Descriptive Method

Penelitian ini berjudul Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, karena diduga masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolan penyusunan kebijakan desa dan manajemen pelayanan desa. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Whitney dalam Nazir (2003: 63) mengatakan bahwa metode deskriptif ini merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang belum sepenuhnya efektif, belum sesuai dengan dimensi yang ada atau yang ditentukan. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa belum berjalan seperti yang diharapkan. Terutama pada dimensi produksi dan efisiensi.   This study is entitled The Effectiveness of the Village Government Apparatus Capacity Building Program by the Subang District Community and Village Empowerment Office, due to the alleged low ability of village government officials in managing village policy formulation and village service management. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Whitney in Nazir (2003: 63) says that this descriptive method is a fact finding with the right interpretation.In this study the analysis used is data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the effectiveness of the Village Government Apparatus Capacity Building Program by the Subang District Community Empowerment and Village Agency was not yet fully effective, not in accordance with the existing or determined dimensions. The Village Government Apparatus Capacity Building Program has not gone as expected. Especially on the dimensions of production and efficiency.  

scholarly journals Efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang

2020 ◽  
pp. 125-147
Author(s):  
Kusman Yuhana ◽  
Tony Pathony
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Service Management ◽  
Policy Formulation ◽  
Community Empowerment ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
Building Program ◽  
The Village ◽  
Capacity Building Program ◽  
Descriptive Method

Penelitian ini berjudul Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, karena diduga masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolan penyusunan kebijakan desa dan manajemen pelayanan desa. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Whitney dalam Nazir (2003: 63) mengatakan bahwa metode deskriptif ini merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang belum sepenuhnya efektif, belum sesuai dengan dimensi yang ada atau yang ditentukan. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa belum berjalan seperti yang diharapkan. Terutama pada dimensi produksi dan efisiensi.   This study is entitled The Effectiveness of the Village Government Apparatus Capacity Building Program by the Subang District Community and Village Empowerment Office, due to the alleged low ability of village government officials in managing village policy formulation and village service management. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Whitney in Nazir (2003: 63) says that this descriptive method is a fact finding with the right interpretation.In this study the analysis used is data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the effectiveness of the Village Government Apparatus Capacity Building Program by the Subang District Community Empowerment and Village Agency was not yet fully effective, not in accordance with the existing or determined dimensions. The Village Government Apparatus Capacity Building Program has not gone as expected. Especially on the dimensions of production and efficiency.  

scholarly journals PEMETAAN SUMBERDAYA APARATUR DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 47
Author(s):  
Nofiarsyah Nofiarsyah
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Service Management ◽  
Policy Formulation ◽  
Provincial Government ◽  
The Other ◽  
Primary Data ◽  
Conceptual Thinking ◽  
Other Hand ◽  
Village Government ◽  
The Village

ABSTRAKLahirnya UU 6/2014 tentang Desa, membutuhkan kesiapan pelaksanaannya terutama kesiapan sumberdaya aparatur pemerintah desa (SDAP). Tujuan dari penelitian ini adalah pemetaan kapasitas dan mengembangkan strategi peningkatan kapasitas SDAP desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan data primer (wawancara dan observasi dokumen serta artefak) serta data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa kapasitas sumberdaya aparatur desa di Kalimantan Timur masih belum optimal baik ditinjau dalam aspek Perencanaan dan Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, dan Manajemen Pelayanan Desa. Berbagai program peningkatan kapasitas telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun inisiatif Pemerintah Desa. Namun berbagai program peningkatan kapasitas belum terintegrasi antar instansi, serta lebih banyak pada aspek teknis. Di sisi lain, pengelolaan sumberdaya desa tidak hanya membutuhkan kapasitas teknis, namun kapasitas manajemen, kewirausahaan dan kapasitas berfikir konseptual. Sumberdaya aparatur di wilayah perdesaan, sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah secara umum mempunyai potensi kearifan lokal, namun terbatas untuk kapasitas manajerial dan kapasitas berfikir konseptual. Penelitian ini merekomendasikan strategi yang dapat diterapkan untuk penguatan kapasitas sumberdaya aparatur desa desa selain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi yang selama ini dilakukan yaitu melalui penguatan kapasitas manajemen dan kewirausahaan. Kedua, melalui pengembangan modul-modul yang memudahkan SDAP desa dalam pengelolaan sumberdaya desa.Kata kunci: Desa, Kapasitas, Sumberdaya Aparatur ABSTRACTThe issuance of Law 6/2014 concerning Village Government requires readiness for its implementation, especially the readiness of village apparatus resources. The purpose of this activity is to map capacity and develop strategies to increase village apparatus resources capacity. The study uses a qualitative approach using primary data (interviews and observation of documents and artifacts) as well as secondary data from related institutions. The results of the study found that the capacity of village apparatus resources in East Kalimantan was still not optimal both in terms of Village Planning & Budgeting, Village Finance, Village Policy Formulation, and Village Service Management. Various capacity building programs have been carried out both by the Provincial Government, District Government and the Village Government initiative. However, various capacity building programs have not been integrated between agencies, and there are more technical aspects. On the other hand, management of village resources on the other hand requires not only technical capacity, but management capacity, entrepreneurship and capacity for conceptual thinking. Apparatus Resources in rural areas, most of them with high school education and below generally have local wisdom potential, but are limited to managerial capacity and capacity for conceptual thinking. This article recommends strategies that can be applied to strengthen the capacity of the village apparatus resources in addition to through socialization, training, technical guidance, consultation that has been carried out so far through strengthening management and entrepreneurial capacity. Second, through the development of modules that facilitate village human resources development in managing village resources.Keywords: Apparature Resources, Capacity, Village

scholarly journals Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Rd. Ahmad Buchari
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Disaster Management ◽  
Disaster Response ◽  
Community Empowerment ◽  
Policy Support ◽  
Disaster Mitigation ◽  
Community Capacity Building ◽  
Village Level ◽  
Village Government ◽  
The Village

Secara demografis Kabupaten Garut sangat rentan terjadinya Bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran dikarenakan wilayah didominasi pegunungan. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut yakni dengan membentuk desa tanggap bencana dengan menggunakan tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan ditingkat Desa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun masyarakat tahan dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Sarannya, Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan disemua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa guna mengurangi resiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri.  Secara demografis Kabupaten Garut sangat rentan terjadinya Bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran dikarenakan wilayah didominasi pegunungan. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut yakni dengan membentuk desa tanggap bencana dengan menggunakan tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan ditingkat Desa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun masyarakat tahan dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Sarannya, Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan disemua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa guna mengurangi resiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri.  Demographically Garut Regency is very vulnerable to landslides, floods, whirlwinds, and fires due to mountainous dominated areas. Disaster mitigation is the first step in preventing disaster. Law number 24 of 2007 concerning Disaster Management and regulated technical and authority by the National Disaster Management Agency as stipulated in Presidential Regulation No. 8 of 2008. Disaster mitigation carried out in Garut Regency is by forming disaster response villages using three aspects namely planning-, institutions at the village level and community capacity building as an effort to build a community resilient and responsive to disasters. Through planning at the village level, involving various elements of stakeholders and policy support for disaster mitigation activities is very beneficial for villagers who are vulnerable to disasters. The institution formed in the village is useful for organizing citizens to further increase awareness and high social sense. whereas capacity building is a form of training village resources to become volunteers who move and focus on volunteerism and disaster tasks. The results of this study indicate that disaster response training has not been optimally provided by all residents, and is still limited to volunteers formed in each RT / RW, this is due to the limited budget support from disaster agencies and the village government in carrying out community empowerment and assistance. in addition to that the weak communication between the village governments which became disaster-resilient villages. The suggestion is that the village government should increase the participation of citizens through training in all groups through planning and maximizing disaster-resilient villages with institutions and capacity building for both disaster volunteers and villagers to reduce the risk of disaster losses and encourage villagers to actively engage in greening activities and preserve the environment beautiful. 

scholarly journals KAJIAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SONDER

2019 ◽  
Vol 15 (3) ◽  
pp. 473
Author(s):  
Ferly Rayen Runtu ◽  
Caroline Betsi Diana Pakasi ◽  
Lyndon Reindhardt Jacob Pangemanan
Keyword(s):  
Development Program ◽  
Secondary Data ◽  
Community Empowerment ◽  
Primary Data ◽  
Development Programs ◽  
Analysis Method ◽  
Community Members ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Descriptive Method

 The purpose of this study was to determine the use of village funds in community empowerment programs in 8 villages, which were chosen deliberately (purposive sampling) from 19 villages in Sonder District. This research lasted for 2 months from October to November 2018. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained from interviews with 4 respondents per village selected based on accidental sampling so that the total number of respondents from 8 villages is 32 community members. The interview was intended to find out the opinion of the community about the use of village funds. Secondary data in this study is data obtained from the APBDES document (Village Budget and Revenue). Data analysis method in this research uses descriptive method. The results showed the use of village funds in Sonder Subdistrict for physical programs amounted to 14 types of activities and for empowerment programs amounted to 15 types of activities. Therefore the total activities amounted to 29 activities. The opinion of the community who stated agreed on the openness of the village government to the village funds amounted to 68.75% and 31.25% of the community stated disagree. The community stated that they agreed to use the village funds for development programs amounted to 75%  and 25% of the community disagreed. The opinion of the community that stated that the development program was approriate amounted to 78.12% and 22.88% of the community stated that it was not appropriate. *eprm* 

Management of Village Finance to Achieve Good Governance in Talagasari, Garut

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 11-18
Author(s):  
Riki Ismail Barokah
Keyword(s):  
Financial Management ◽  
Good Governance ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Community Empowerment ◽  
Regional Autonomy ◽  
Lack Of Information ◽  
Village Government ◽  
Management Power ◽  
The Village

This study aims to explore village authority in village financial management to realize village governance in accordance with the principles of Good Governance. One of the financing for the Village Government program is the Village Fund Budget (ADD). The research method used is descriptive analysis to get a clear picture by examining secondary data. Secondary data is obtained through literature studies from primary legal materials and secondary legal materials related to regional autonomy in villages in the management of Village Government, particularly with regard to the performance of Village-Owned Enterprises based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The data obtained from this study were analyzed juridically normative with a statutory approach. The results showed the accountability of the village head in managing village finances. In exercising the power of village financial management, the village head authorizes part of his power to the Village apparatus. (2) The village head as the holder of the village financial management power as referred to in paragraph (1), has the authority to: a. establish policies regarding the implementation of APBDesa; b. determine PTPKD; c. determine the officer who collects village revenue; d. approve expenditures for activities stipulated in APBDesa; and e. take actions that result in spending at the expense of the Village Budget. The factors that become obstacles in Talagasari, namely the lack of information and lack of direction in the distribution of ADD, so that it contributes low to community empowerment.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JAMBU KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI

Publika ◽  
2021 ◽  
pp. 109-120
Author(s):  
Novi Ekri Nurwahyuni ◽  
Muhammad Farid Ma'ruf
Keyword(s):  
Goat Milk ◽  
Descriptive Study ◽  
Community Empowerment ◽  
Fund Allocation ◽  
Village Community ◽  
Tourist Village ◽  
Village Communities ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Collection Methods

Desa Wisata Jambu berdiri sejak tahun 2018  berlokasi di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang meraih penghargaan  nominasi kategori desa wisata terbaik 2018 dan 2019 pada Penghargaan Anugerah Desa. Pada fase awal pembangunan desa wisata menggunakan modal anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Focus penelitian ini adalah meneliti mengenai permasalahan yang diangkat yaitu sumber daya manusia yang kurang responsive terhadap pengelolaan desa wisata. Desa wisata jambu memiliki 17 spot wisata diantaranya yaitu  Kebun Bibit Kediri, Wisata Edukasi Wiwit Padi, Permainan Outbond, Wisata Tubing Niagara, Wisata Edukasi Menangkap Lele, Agrowisata Petik Kelengkeng, Agrowisata Petik Alpukat, Agrowisata Buah Lokal, Wisata Edukasi Menanam Padi, Agrowisata Okulasi dan Tabulampat, Wisata Edukasi Angon Kerbau, Edukasi Pengolakah Yogurt, Edukasi Perah Kambing Ettawa, Edukasi Pengolahan Limbah Kayu “Ask Craft”, Wisata Sungai Sejuta Ikan, Edukasi Karawitan, Pasar Papringan. Pemerintah Desa Jambu gencar mengupayakan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat dengan mengelola desa wisata. Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata Jambu yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mewujudkan masyarakat desa yang mampu berdaya saing dan mandiri. Dalam proses pengelolaan desa wisata terdapat kendala atau hambatan yang terjadi yaitu tanggapan masyarakat yang tidak responsive terhadap konsep spot wisata yang sudah disepakati. Selain itu kurangnya akses sarana dan prasarana spot wisata juga menjadikan kondisi desa wisata yang tidak kondusif sehingga akan menurunkan daya tarik wisatawan. Kata kunci : Desa Wisata, Alokasi Dana Desa,  Pemberdayaan Masyarakat   Jambu Tourism Village was founded in 2018, located in Kayen Kidul District, Kediri Regency, which won the nomination award for the best tourism village category 2018 and 2019 at the Village Award. In the early phase of tourism village development using budget capital from the Village Fund Allocation (ADD) with the aim of increasing the empowerment of village communities. This research is a descriptive study using a qualitative approach, and data collection methods are carried out directly in the field with interviews, observation, and documentation. The focus of this research is to examine the problems raised, namely human resources who are not responsive to the management of tourist villages. Guava tourism village has 18 tourist spots including Kediri Seed Garden, Wiwit Paddy Educational Tour, Outbound Games, Niagara Tubing Tour, Catfish Catching Educational Tour, Longan Picking Agro, Avocado Picking Agro, Local Fruit Agro Tourism, Paddy Planting Educational Tour, Grafting Agro tourism and Tabulampat, Education Tour for Buffalo Angon, Education for Yogurt Processing, Education for Ettawa Goat Milk, Education for Making Rengginang, Education for Wood Waste Processing “Ask Craft”, One Million Fish River Tour, Education for Karawitan, Papringan Market. The Jambu Village Government is aggressively seeking the growth of community empowerment by managing a tourist village. The purpose of community empowerment through the management of the Jambu tourism village is to improve the economy of the village community and create a village community that is able to be competitive and independent. In the process of managing a tourism village, there are obstacles or obstacles that occur, namely the response of the community that is not responsive to the agreed tourist spot concept. In addition, the lack of access to tourist spot facilities and infrastructure also makes the condition of the tourist village not conducive so that it will reduce the attractiveness of tourists. Keywords: Tourism Village, Village Fund Allocation, Community Empowerment

scholarly journals PLATFORM COOPS NOW!: A team entrepreneurship capacity building program to create platform coops

2021 ◽  
pp. 135-156
Author(s):  
Liher Pillado Arbide ◽  
Ander Etxeberria Aranburu ◽  
Giovanni Tokarski
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Sharing Economy ◽  
Digital Platforms ◽  
New School ◽  
Digital Era ◽  
The World ◽  
Set Up ◽  
The One ◽  
Building Program ◽  
Capacity Building Program

Traditional labour relationships have been disrupted due to the digital platforms based businesses. This article aims on the one hand to share the consequences the sharing economy has generated for workers, and how MONDRAGON’s principles as one of the best examples of worker owned business group in the world, can be applied within the new digital era. On the other hand, this paper provides a literature review on how digital platforms can operate with fairer principles based on the framework that platform coops consist of. Last but not least, Mondragon University and The New School have set up a capacity building program on team entrepreneurship and an online incubation program that aims to support the creation of platform coops, whose results after two editions and future opportunities for research are shared.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document