Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera (Rastra) di Wilayah Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang dilakukan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui Program Beras sejahtera (Rastra). penyaluran beras sejahtera di Desa Mulyasari ditemukan permasalahan-permasalahan Kualitas beras sejahtera yang disalurkan ke Desa Mulyasari masih kurang layak, Belum adanya keseimbangan antara kuota beras dengan RTSPM, Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kab. Subang Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kab. Subang Adapun informan perangkat desa Mulayasari, dan Masyarakat terkait. Berdasarkan penelitian diketahui Implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang belum berjalan dengan optimal Pada dimensia isi Kebijakan (Content of Policy), implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tidak tunggangi oleh kepentingan perorangan melain suatu cita-cita dalam pengetansan kemiskinan kemudian masyarakat target program meresa terbantu dengan adanya program ini, untuk menghindari konflik social di masyarakat maka pemerintah desa dan jajaran membagi rata beras rastra tersebut sehingga jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan pemerintah pemerintah belum mampu mengatasi keterlambatan pembayaran beras sejahtera petugas pelaksana program tidak mengantisipasi pembayaran yang macet dari program beras sejahtera, serta terakhir kurangnya kompetensi dan tanggung jawab dari pelaksana program Kemudian pada dimensi Lingkungan Kebijakan dukung oleh seluruh stakeheolder desa mulyasari, adanya ketegasan dari pemerintah sehingga beras sejahtera tepat sasaran serta masyarakat sering menerima Rastra dengan kualitas sangat rendah dan tidak layak dikonsumsi. Poverty alleviation is a policy that is carried out on people who do not have or have a source of livelihood and cannot meet the proper needs of humanity. Many attempts were made by the government to overcome this problem of poverty, through the Poor Rice Program (Rastra). distribution of poor rice in Mulyasari Village found problems Quality of poor rice distributed to Mulyasari Village was still inadequate, There was no balance between the rice quota and RTSPM, this research was expected to find out the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District, Kab. Subang The research conducted is descriptive in nature to obtain objective data in order to know and understand the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District. Subang The informants of the Mulayasari village apparatus, and the community concerned. Based on the research, it is known that the implementation of the Poor Rice Program (Rastra) in Mulyasari Village, Pamanukan Sub-District, Subang Regency has not been running optimally. other than an ideal in poverty alleviation then the target community of the program feels helped by the existence of this program, to avoid social conflict in the community, the village government and the ranks of the Rastra rice evenly distributed so that the amount of rice distributed is not in accordance with the amount determined by the government the government has not been able to overcome the late payment of poor rice program implementers do not anticipate bad payments from the poor rice program, and finally the lack of competence and responsibility of program implementers Then in the Environmental dimension Policy is supported by cells Told the Mulyasari village stakeheolder, there is a firmness from the government so that poor rice is right on target and the community often receives Rastra with very low quality and is not suitable for consumption.

Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Program Desa Migran Produktif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Efektivitas Program Desa Migran Produtif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Answar Annas yang meliputi Ketepatan waktu, Sumber daya manusia, Mekanisme Kerja, Kerjasama dan Komunikasi, Penyaluran dana yang benar, Tidak ada penyimpangan, Monitoring dan evaluasi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya memperoleh gambaran yang kemudian diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah melalui observasi, wawacara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk foto atau rekaman, perataturan-peraturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Desa Migran Produktif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang sesuai dengan teori pengukuran efektivitas program yang dikemukakan oleh Answar Annas belum optimal. Kesimpulan temuan dilapangan yaitu Ketepatan waktu, Sumber daya manusia, Mekanisme kerja, Kerjasama dan Komunikasi, Penyaluran dana yang benar, Tidak ada penyimpangan, Monitoring dan evaluasi dinilai belum sesuai dengan teori yang digunakan. The purpose of the authors conducted this study was to determine the Effectiveness of the Productive Migrant Village Program at the Subang District Manpower and Transmigration Office. This research and writing discusses matters relating to how the Effectiveness of Produtive Village Migrant Program in the Subang Regency Manpower and Transmigration Office in accordance with the theory put forward by Answar Annas which includes Timeliness, Human Resources, Work Mechanisms, Collaboration and Communication, Distribution correct funds, There are no deviations, Monitoring and evaluation. In this study using a qualitative approach that is descriptive, because this study aims to develop understanding, the concepts that ultimately obtain a picture which is then examined are used to reveal problems in the work life of government organizations through observation, interviews, literature studies and documentation. Sources of data obtained from informants through direct observation and interviews and documents obtained in the form of photos or records, regulations and data processing. The results showed that the Effectiveness of the Productive Migrant Village Program at the Subang Regency Manpower and Transmigration Office in accordance with the theory of program effectiveness measurement proposed by Answar Annas was not optimal. Conclusions from the field findings are timeliness, human resources, work mechanism, cooperation and communication, correct distribution of funds, no deviations, monitoring and evaluation are considered not in accordance with the theory used.

Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang

Pada umumnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengefektifkan, mengefisiensikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kebijakannya yaitu kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha yang ingin membuat izin usahanya agar lebih mudah. Diharapkan dengan di terapkannya perizinan melalui Online Single Submission (OSS) akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten suban. Yang menjadi sumber informasi (informan) yaitu penanggung jawab dari pemerintah daerah , dalam hal ini pihak yang terkait adalah pegawai pemerintah daerah (PEMDA) di bagian pemerintahan dan bidang pengembangan sistem informasi Online Single Submission di Dinas Penenaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisa menggunakan teknik triangulasi, kemudian di susun secara sistematis sehingga pada tahap penarikan kesimpulan bersifat intepretatif. Hasil penelitian menunjukan implementasi sistem online single submission belum berjalan efektif sehingga tujuan dari OSS untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat belum efektif dan efisien. In general, local governments have an obligation to provide better services to the community. In the framework of carrying out this matter the regional government has issued a policy that aims to streamline, streamline and bring services to the public. One of the policies is the Republic of Indonesia Presidential Regulation number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The Online Single Submission System (OSS) policy is implemented with the aim of helping business people who want to make their business licenses easier. It is hoped that licensing through the Online Single Submission (OSS) will have a better impact and provide satisfaction for the community. This research uses a qualitative approach. The scope of this research is the one-stop investment and integrated services department in Suban Regency. The source of information (informant) is the person in charge of the regional government, in this case the relevant party is a local government employee (PEMDA) in the government department and in the field of developing an Online Single Submission information system at the One-Stop Investment and Integrated Services Office of Subang Regency. Data collection is done by observation, interview and documentation techniques. The data obtained are then analyzed using triangulation techniques, then arranged systematically so that the conclusions drawn are interpretative. The results showed that the implementation of a single online submission system was not yet effective, so the purpose of the OSS was to improve the quality and bring services closer to the public that had not been effective and efficient.

Kinerja Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Kecamatan Subang Kabupaten Subang

Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Kinerja Bidang Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang dalam hubungannya dengan teori menurut Dwiyato yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, Responbilitas, dan Akuntabilitas. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Bidang Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Belum Optimal diantaranya Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, dan Responbilitas. Hal tersebut perlu diperhatikan agar Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, dan Responbilitas Optimal. This study discusses matters relating to the Performance of Building Permit in Subang Regency in relation to the theory according to Dwiyato namely Productivity, Service Quality, Responsibility, Responsibility, and Accountability.In this study using descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing .The results showed that the Performance of Building Permit in Subang Sub-District, Subang District Not Optimal, including Productivity, Service Quality, Responsibility, and Responsibility. This needs to be considered so that Productivity, Service Quality, Responsibility, and Optimal Responsibility.

Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang

Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab mengenai Pembinaan dan Pelayanan terhadap para calon pekerja migran dari mulai registrasi sampai berkas akhir pemberangkatan ke lokasi atau tujuan dia bekerja. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami efektifitas pelayanan Calon Pekerja Migran dengan studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten subang. Adapun informan adalah Kepala Bidang Penempatan Kerja, Bagian Layanan Calon Pekerja Migran dan calon pekerja migran yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten subang. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum efektif hal ini dikarenakan dimensi efektivitas menurut Sondang P Siagian (1996:60) mengenai Pengukuran efektivitas diantaranya Faktor Waktu, Faktor Kecermatan dan Faktor gaya Pemberian Layanan belum sepenuhnya dijalankan oleh para pegawai. Effectiveness of the Services of Prospective Indonesian Migrant Workers in Integrated Services One roof of the Subang Regency Manpower and Transmigration Office is mandated by Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. The Subang Regency Manpower and Transmigration Office has the responsibility regarding the Development and Services of prospective migrant workers from the registration to the final documents of departure to the location or destination for their employment. The research is descriptive in nature, namely to obtain objective data in order to know and understand the effectiveness of the services of prospective migrant workers by studying the Subang District Manpower and Transmigration Office. The informant is the Head of Work Placement, Service Section for Prospective Migrant Workers and prospective migrant workers registered at the Subang Regency Manpower and Transmigration Office. Based on the research, it is known that the Effectiveness of Indonesian Migrant Workers Prospective Services in the One-Stop Integrated Service of the Subang Regency Manpower and Transmigration Office is considered ineffective because of the effectiveness dimension according to Sondang P Siagian (1996: 60) regarding the measurement of effectiveness including Time Factor, Accuracy Factor and Factor the style of Service Delivery has not yet been fully carried out by employees.

KINERJA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metodi deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk menggali secara deskriptif terkait kinerja pegawai di Bagian Umum Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini ada tiga informan yang menjadi sumber data utama yang akan digali dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Adapun alat untuk menggali dan menganalisis kinerja pegawai ini menggunakan teknik wawancara yang setiap butir pertanyaannya mengacu kepada konsep kinerja pegawai yang berkategorikan kuantitas, kualitas, waktu, kehadiran dan kerjasama. Serta ditunjang dengan data lain berdasarkan faktor-faktor individu dan lingkungan yang memberikan pengaruh langsung kepada kinerja pegawai, yakni kemampuan, kepemimpinan, tim, sitem dan kontekstual. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai pada Bagian Umum Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Subang secara umum dapat dikatakan sudah baik, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan-informan terkait maka kondisi kinerja pegawai di bagian umum tersebut dalam kondisi baik. This research is basically a qualitative research that uses descriptive qualitative methods aimed at exploring descriptively related to employee performance in the General Section of the Assistant General Administration of the Regional Secretary of Subang Regency. In this study there are three informants who are the main data sources that will be extracted and analyzed to answer the questions in this study. The tool for exploring and analyzing employee performance uses interview techniques which each question refers to the concept of employee performance categorized as quantity, quality, time, attendance and cooperation. And supported by other data based on individual factors and the environment that provides a direct influence on employee performance, namely ability, leadership, team, system and contextual. Based on the results of the research described in the previous chapter, it can be concluded that the performance of employees in the General Administration Assistant Section of the General Secretary of Subang Regency in general can be said to be good, based on the results of in-depth interviews with related informants, the performance conditions of employees in the general section are good condition.

EFEKTIVITAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TERUNGTUM PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUSAKANAGARA)

Efektivitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI di Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.Lokasi yang di adikan obyek penelitian yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Penelitian ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Efektivitas kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam menalankan kegiatan untuk meningkatkan keseahteraan para nelayan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data diperoleh langsung dan dokumen di peroleh dalam bentuk peraturan-peraturan, sedangkan pengolahan data dengan menganalisis hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunukkan bahwa Efektivitas kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) DI Kecamatan Pusakanagaran Kabupaten Subang belum efektif sesuai dengan teori pengukuran Efektivitas menurut Duncan yang dikutif Richard M. Stree. Hal ini diakibatkan masih terdspst nelayan yang menual hasil tangkapannya di luar Tempst Pelelangan Ikan (TPI) dan adnya kendala dalam pembayaran secara tunai kepada nelayan, seharusnya dibayar dengan tunai tapi nelayan baru mendapatkan uang dalam waktu 2 samapi 3 hari Effectiveness of the of fish auction places ( TPI) aims to find out how effective the of (TPI) fish auction sites is in Pusakanagara Subang Distric Subang Regency. The location used as the obect of research is the (TPI) fish auction place in the district of Pusakanagara, Subang Regency. This study discusses matters relating the effectiveness of TPI fish auction place in carrying out to inprove the welfare of the fishermen. In this study the authours used a qualitative descriptive research method through observation and interviews, literature study and documentation, data colletion methods are obtained directly and documents are obtained in the form of regulations while processing data by analyzing the results of interviews and observations. The results showed that the effectiveness pf TPI fish auction place in the district of Pusakanagara Subang Regency was not yet effective in accordance with the theory of effectiveness measurement according to duncab cited bby Richard m. strees. This is proven by the fact that there are still fishermen who sell their catch outside the TPI fich auction place as well as the lack of facilities and infrastructure in the TPI fish auction place and there are obstacles in paying cash to fishermen, should be paid in cash but fishermen only get money within 2 up 3 days.

KINERJA BIDANG MITIGASI BENCANA ALAM KABUPATEN SUBANG

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja bidang mitigasi bencana alam di badan penanggulangan bencana daerah melalui kegiatan observasi lapangan. Penelitian ini mengacu pada pendapat Agus Dwiyanto (1995:9) menjelaskan bahwa pada kinerja organisasi terfokus pada aspek produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah desriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian diarahkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai penuntun bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktifitas yang berbicara tetang bagaimana pemberian pelayanan petugas kepada masyarakat, kualitas pelayanan berbicara pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, responsivitas berbicara tentang kecepat tanggapan para petugas dalam pemberian pelayanan, responsibilitas berbicara tentang pertanggungjawaban individu dari petugas dan akuntablitas berbicara tentang pertanggungjawaban organisasi atau kelompok petugas. Pada intinya kinerja bidang mitigasi bencana alam di Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Subang belum optimal. The purpose of this study was to determine how the performance of the natural disaster mitigation field in the regional disaster management agency through field observation activities. This study refers to the opinion of Agus Dwiyanto (1995: 9) explaining that the organizational performance is focused on aspects of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The research method used is descriptive qualitative approach. Research is directed to make a description, a systematic, factual and accurate description of the facts. The type of data used are primary and secondary data with research instruments using interview guidelines as a guide for researchers to develop questions. The results showed that productivity spoke about how the provision of service to officers to the community, quality of service spoke to the quality of human resources owned, responsiveness spoke of the speed of responses of officers in service delivery, responsibility spoke of individual accountability of officers and accountability spoke of organizational responsibility or group of officers. In essence, the performance of the field of natural disaster mitigation in the Subang District Disaster Management Agency is not yet optimal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI WILAYAH DESA MULYASARI KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang dilakukan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui Program Beras sejahtera (Rastra). penyaluran beras sejahtera di Desa Mulyasari ditemukan permasalahan-permasalahan Kualitas beras sejahtera yang disalurkan ke Desa Mulyasari masih kurang layak, Belum adanya keseimbangan antara kuota beras dengan RTSPM, Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kab. Subang. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kab. Subang Adapun informan perangkat desa Mulayasari, dan Masyarakat terkait. Berdasarkan penelitian diketahui Implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang belum berjalan dengan optimal Pada dimensia isi Kebijakan (Content of Policy), implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tidak tunggangi oleh kepentingan perorangan melain suatu cita-cita dalam pengetansan kemiskinan kemudian masyarakat target program meresa terbantu dengan adanya program ini, untuk menghindari konflik social di masyarakat maka pemerintah desa dan jajaran membagi rata beras rastra tersebut sehingga jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan pemerintah pemerintah belum mampu mengatasi keterlambatan pembayaran beras sejahtera petugas pelaksana program tidak mengantisipasi pembayaran yang macet dari program beras sejahtera, serta terakhir kurangnya kompetensi dan tanggung jawab dari pelaksana program Kemudian pada dimensi Lingkungan Kebijakan dukung oleh seluruh stakeheolder desa mulyasari, adanya ketegasan dari pemerintah sehingga beras sejahtera tepat sasaran serta masyarakat sering menerima Rastra dengan kualitas sangat rendah dan tidak layak dikonsumsi. Poverty alleviation is a policy that is carried out on people who do not have or have a source of livelihood and cannot meet the proper needs of humanity. Many attempts were made by the government to overcome this problem of poverty, through the Poor Rice Program (Rastra). distribution of poor rice in Mulyasari Village found problems Quality of poor rice distributed to Mulyasari Village was still inadequate, There was no balance between the rice quota and RTSPM, this research was expected to find out the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District, Kab. Suban. The research conducted is descriptive in nature to obtain objective data in order to know and understand the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District. Subang The informants of the Mulayasari village apparatus, and the community concerned. Based on the research, it is known that the implementation of the Poor Rice Program (Rastra) in Mulyasari Village, Pamanukan Sub-District, Subang Regency has not been running optimally. other than an ideal in poverty alleviation then the target community of the program feels helped by the existence of this program, to avoid social conflict in the community, the village government and the ranks of the Rastra rice evenly distributed so that the amount of rice distributed is not in accordance with the amount determined by the government the government has not been able to overcome the late payment of poor rice program implementers do not anticipate bad payments from the poor rice program, and finally the lack of competence and responsibility of program implementers Then in the Environmental dimension Policy is supported by cells Told the Mulyasari village stakeheolder, there is a firmness from the government so that poor rice is right on target and the community often receives Rastra with very low quality and is not suitable for consumption.

KINERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa mengenai bagaimana Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada DInas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dan factor-faktor apa saja yang menghambat pencapaian Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan objek penelitian serta menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya. i Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa 1) Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat penggunma jasa RPH dengan memperbaiki prosedur yang ada serta memperbaiki pelayanan pemotongan dan unit pengoahan daging. 2) Rumah Potong Hewan Subang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan daging sehat yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. 3) Umpan balik terhadap pelayanan kepada berguna jasa Rumah Potong Hewan (RPH) masih kurang memuaskan bagi pengguna jasa. 4) UPTD Rumah Potong Hewan Subang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang belum dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dikarenakan masih kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah. 5) Kompetensi Pegawai di UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang masih perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang terus berkembang dikarenakan latar belakang pendidikan yang mereka miliki bukan dari dokter hewan. 6) Rumah Potong Hewan (RPH) untuk dapat meningkatkan motivasi kerja anggotanya berupaya memberikan tanggungjawab karena merupakan kesanggupan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu serta berani mengambil resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 7) Kebutuhan daging yang tidak mampu dipenuhi oleh Rumah Potong Hewan yang dikarenakan adanya penurunan jumlah sapi yang dipotong dari 10 sampai dengan 15 ekor per hari berkurang menjadi hanya 5 sampai dengan 8 ekor saja setiap harinya. This study examines and analyzes the performance of the Subang Slaughterhouse UPTD in Subang Regency's Livestock and Animal Health Service and what factors hinder the achievement of the Subang Slaughterhouse UPTD Performance at the Subang District Animal Husbandry and Animal Health Service . The research approach used to study the performance of the Subang Slaughterhouse UPTD at the Subang Regency Animal Husbandry and Animal Health Service is a qualitative approach, which is a research procedure that describes the facts and explains the object of research and digs up the information needed in accordance with reality as it is. The results of the study illustrate that 1) The goal is to provide the best service to the community using RPH services by improving existing procedures and improving slaughtering services and meat processing units. 2) Subang Slaughterhouse is needed for services to the community in the supply of healthy meat in accordance with the developments that occur. 3) Feedback on services to useful slaughterhouse services (RPH) is still unsatisfactory for service users. 4) Subang Animal Husbandry Unit UPTD Subang District Animal Husbandry and Health Office has not been equipped with equipment and equipment in accordance with the standards set by the Ministry of Agriculture due to lack of budget from the Regional Government. 5) Employee Competency in Subang Sub-Province Slaughterhouse (UPH) Subang Animal Husbandry and Animal Health Office still needs to be improved along with the development that continues to grow because their educational background is not from veterinarians. 6) Abattoirs (RPH) to be able to increase the work motivation of members trying to give responsibility because it is a person's ability to complete the work submitted to him properly, on time and dare to take risks on the decisions he takes or the actions he does. 7) Meat needs that cannot be fulfilled by Abattoirs due to a decrease in the number of cattle slaughtered from 10 to 15 per day are reduced to only 5 to 8 per day.