PERLINDUNGAN DATA REKAM MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19

<p><em>This study aims to analyze the efforts made by the government in order to protect personal data, especially related to patient medical records. In the midst of the rampant Corona Virus Disease-19 (hereinafter referred to as Covid 19) pandemic in Indonesia. Often the identity of the patient or person who has been exposed to Covid 19 is known by the community in their environment, which has implications for the isolation of the patient from the surrounding community. There are also frequent leaks of the identity of Covid-19 patients in the surrounding community due to information coming out of the hospital with the aim of preventing the spread of the virus which basically violates the provisions regarding the privacy of patients with Covid 19. suffered by someone is also widely spread to the public. Based on this, it is necessary to study how the government should regulate the protection of medical records in the future, especially regarding the current Covid-19 pandemic.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> Medical records, Personal Data Protection, Covid-19.</em></p><p> </p><p>Kajian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi data pribadi khususnya terkait dengan rekam medis pasien. Ditengah maraknya pandemi Corona Virus Disease-19 (Selanjutnya disebut dengan Covid 19) di Indonesia. Seringkali identitas penderita atau orang yang telah terpapar Covid 19 diketahui oleh masyarakat di lingkunganya, yang berimplikasi pada diasingkannya penderita tersebut dari masyarakat sekitar. Sering terjadi juga bocornya identitas pasien Covid-19 dimasyarakat lingkungan sekitar yang diakibatkan informasi yang keluar dari pihak rumah sakit dengan tujuan pencegahan penyebaran virus tersebut yang pada dasarnya melanggar ketentuan mengenai privasi pasien penderita Covid 19, lebih buruk sering kali data rekam medis lain termasuk penyakit yang diderita seseorang ikut tersebar luas ke publik. Berdasarkan hal tersebut perlu dijaki bagaimana seharusnya pengaturan mengenai perlindungan terhadap rekam medis kedepannya terlebih terkait pandemi Covid 19 saat ini.</p><p align="center"><strong>Kata Kunci:</strong> Rekam Medis, Perlindungan Data Pribadi, Covid-19.</p>

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN COVID 19

<p><em>This article aims to understand the concept of legal protection for medical personnel in handling COVID-19. The increase in the incidence of covid 19 has an impact on the workload experienced by medical personnel, causing a decrease in the immune system of medical personnel. Most people who think that covid 19 is just a conspiracy have an impact on reducing public awareness in preventing covid 19. People who lack awareness of the importance of the covid 19 protocol will result in medical personnel being more at risk of being exposed to and experiencing covid 19. The results of this article show that there has been legal protection for medical personnel in handling COVID-19, both criminal law protection and employment law. The conclusion of this article is that the aspect of legal protection for medical personnel is contained in the codeki, Law R1 NO 29 of 2004 concerning Medical Practice, especially Article 48 concerning Medical Secrets, Regulations of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 269 and 290 and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia</em><em>.</em></p><p><strong>Keywords<em>:</em></strong><em> Legal Protection, Medical Personnel, Covid-19.</em></p><p> </p><p>Artikel ini bertujuan untuk megetahui konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covdi 19. Peningkatan kejadian covid 19 berdampak pada beban kerja yang dialami oleh tenaga medis sehingga meyebabkan penurunan sistem imun pada tenaga medis. Kebanyakan masyarakat yang menganggap bahwa covid 19 hanyalah sebuah konspirasi berdampak pada berkurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid 19. Masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya protokol covid 19 akan mengakibatkan tenaga medis lebih berisiko terpapar dan mengalami covid 19. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa telah adanya perlidungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid 19, baik perlindungan hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan. Kesimpulan artikel ini bahwa aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki, UU R1 NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 dan 290 serta Kemenkes RI.</p><strong>Kata Kunci:</strong> Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Covid-19

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN

<p><em>The results of this research in this article show that the existence of virtual money in trade as a means of investment and payment in Indonesia can be said to be illegal when viewed from Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. Digital money users in Indonesia are widely used in terms of business, which if traced in Indonesia there are already digital money such as Bitcoin and Binance Coin and others. Then, there is also the responsibility of perpetrators of money laundering crimes who use digital money as an investment tool that has a negative impact on the State of Indonesia, especially those related to this business because the person or group who committed the crime uses technological advances with dirty goals so that the perpetrator can be caught law using Law No. 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering.</em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Money laundering, digital currency, criminal liability</em></p><p> </p><p>Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan eksistensi uang virtual dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna uang digital di Indonesia banyak dipakai dalam hal bisnis, yang jika ditelusuri di Indonesia sudah ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain-lain. lalu, ada pun tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang memakai uang digital sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan yang kotor sehingga pelaku bisa di hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Pencucian uang, mata uang digital , pertanggung jawaban pidana</p>

TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM

<p><em>Seeing definition of meaningful gratification neutral provision, then the implementation of cultural value system of plant cultivation and reciprocation in the form of gift-giving when it is done the work environment of government, civil service, and organizers of the State, can be interpreted as a form of modus operandi of the practice of gratuities. Gratuity is a form of criminalization of cultural values reciprocation that basically prohibited is a gift related to their occupation, position or influence. Setting the Crime of Bribery in the formulation of the United Nations Convention against Corruption and the exclusion of the elements of the acceptance of gifts as a form of crime.</em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Social system, Reciprocation, Gifts, Gratuities.</em></p><p> </p><p>Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pengawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against Corruption dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana.</p><p><strong>Kata Kunci</strong> : sistem sosial, balas budi, hadiah, gratifikasi. </p>

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN COVID-19

<p><em>This article aims to understand the concept of legal protection for medical personnel in handling COVID-19. The increase in the incidence of covid 19 has an impact on the workload experienced by medical personnel, causing a decrease in the immune system of medical personnel. Most people who think that covid 19 is just a conspiracy have an impact on reducing public awareness in preventing covid 19. People who lack awareness of the importance of the covid 19 protocol will result in medical personnel being more at risk of being exposed to and experiencing covid 19. The results of this article show that there has been legal protection for medical personnel in handling COVID-19, both criminal law protection and employment law. The conclusion of this article is that the aspect of legal protection for medical personnel is contained in the codeki, Law R1 NO 29 of 2004 concerning Medical Practice, especially Article 48 concerning Medical Secrets, Regulations of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 269 and 290 and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia</em><em>.</em></p><p><strong>Keywords<em>:</em></strong><em> Legal Protection, Medical Personnel, Covid-19.</em></p><p> </p><p>Artikel ini bertujuan untuk megetahui konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covdi 19. Peningkatan kejadian covid 19 berdampak pada beban kerja yang dialami oleh tenaga medis sehingga meyebabkan penurunan sistem imun pada tenaga medis. Kebanyakan masyarakat yang menganggap bahwa covid 19 hanyalah sebuah konspirasi berdampak pada berkurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid 19. Masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya protokol covid 19 akan mengakibatkan tenaga medis lebih berisiko terpapar dan mengalami covid 19. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa telah adanya perlidungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid 19, baik perlindungan hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan. Kesimpulan artikel ini bahwa aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki, UU R1 NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 dan 290 serta Kemenkes RI.</p><p><strong>Kata Kunci:</strong> Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Covid-19.</p>

HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMIK

<p><em>The whole world community agrees that the right to health is a basic right (Fundamental Right) that is owned by every human being. The right to health which was previously seen as merely a private matter related to the fate or gift of God, has now undergone a very large paradigm shift into a legal right (legal rights) which is certainly guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic that has spread to almost all regions of Indonesia, the Government must be prepared to issue various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people. This research uses the method of library research with the statutory approach. This research found that the Government's policy to determine the Public Health Emergency status and choosing Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to Public Health Emergency is a wise step, besides the Government must also pay attention to the economic and fiscal sectors according to the conditions and capabilities of the country.</em></p><p><strong>Keywords<em>:</em></strong><em> Right to health, health service, Pandemic Covid-19.</em></p><p> </p><p>Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.</p><p><strong>Kata Kunci:</strong> Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, Pandemi Covid-19.</p>

LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

<p><em>Financial technology is the implementation of the use of technology to improve banking and financial services. The emergence of Fintech-based companies, especially those offering lending and borrowing services or Peer To Peer Lending (P2PL) is currently getting the attention of the public and regulators. P2PL-based fintech services are one of the solutions for limited access to financial services in the country and realizing financial inclusion through synergies with financial institutions and technology companies. With the development of fintech peer to peer lending, illegal fintech problems arise which are detrimental to society, so it is necessary to study the legal protection of the regulations that govern it, and how to resolve disputes against it This research is normative by examining legal issues regarding legal protection for consumers and fintech peer to peer lending services and dispute resolution in the fintech business. The research method used includes a statue approach and a conceptual approach.</em></p><p><strong><em>Keywords : </em></strong><em>Legal Protection, Financial Technology Peer to Peer Lending.</em></p><p> </p><p><em>Financial technology </em>merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis <em>Fintech </em>terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau <em>Peer To Peer Lending </em>(P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator. Layanan <em>fintech </em>berbasis <em>P2PL </em>menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan iklusi keuangan melalui sinerginya dengan istitusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi. Semakin berkembangnya <em>fintech peer to peer lending </em>timbul permasalahan <em>fintech </em>illegal yang banyak merugikan masyarakat, maka itu perlu dilakukan kajian perlindungan hukum terhadap regulasi yang mengaturnya, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadapnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengkaji isu hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan layanan <em>fintech peer to peer lending</em> dan penyelesaian sengketa pada bisnis <em>fintech.</em> Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang <em>(statue approach)</em> dan pendekatan konseptual <em>(conceptual approach). </em></p><strong>Kata Kunci : </strong>Perlindungan hukum, <em>financial technology peer to peer lending.</em>

ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BEBAS BERSERIKAT

<p><em>The results of the study of this article concluded that the 1945 National Constitution emphasized the importance of the system of check and balances (supervision and balance) which need to be a clear division of power between executive and judicial functions. This means that in the problem of dissolving community organizations it is very important to involve the court to break the verdict of the dissolution of community organizations in Indonesia by carrying out the settlement of disputes in court using the principle of justice, simple and mild costs so that the process of resolving the dissolution of community organizations can be carried out effectively and effectively</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> Community organization, HTI</em></p><p><em><br /></em></p><p><em>Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem check and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.</em></p><p><strong>Kata Kunci:</strong> Organisasi Kemasyarakatan, HTI</p><p><em><br /></em></p>

PROBLEMATIKA YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP KORUPTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19

<p>Abstract<br />Corrutiption is categorized as an extraordinary crime, the eradicting must also be done seriously. This article examines the criminal law policy of imposing the death penalty for corruptors during the covid-19 Pandemic. The Covid Pandemic in Indonesia as a national non-natural disaster which has been a serious concern of the government. In the event of corruption cases occur during the Covid-19 Pandemic, such criminal cases should be tackled in an extraordinary and special way because the impact of Covid-19 Pandemic has affected all sectors of life. Considering the Covid-19 Pandemic, it is appropriate if Indonesia is currently categorized under certain conditions. It means that this condition implies that if a criminal act of corruption occurs during the Covid-19 Pandemic, law enforcers can prosecute or impose a death penalty for corruption perpetrators as stipulated in Article 2 paragraph (1) and (2) of the Corruption Eradication Law. This research used the normative legal method which is carried out through literature study and used the statue approach to find out what weaknesses can lead to juridical problems with the enforcement of the death penalty against corruptors in Indonesia and to analyze the urgency of criminal law policy n the imposition of the death penalty for corruptors during the Covid-19 Pandemic.<br /><br /></p><p>Abstrak<br />Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime, Pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Artikel ini mengkaji tentang kebijakan hukum pidana penjatuhan sanksi pidana mati terhadap koruptor pada masa Pandemi Covid-19 . Pandemi Covid-19 di Indonesia ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional yang telah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Apabila terjadi tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 ini, maka penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan secara luar biasa dan khusus. Mengingat dampak dari Pandemi Covid-19 ini telah mempengaruhi segalam macam sektor kehidupan. Melihat kondisi Pandemi Covid-19 sudah selayaknya apabila Indonesia saat ini dikategorikan dalam kondisi keadaan tertentu. Artinya dari kondisi tersebut berimplikasi apabila terjadi tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 penegak hukum dapat menuntut atau menjatuhkan pidana mati bagi pelaku korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan yang nantinya tujuan dari penulisan artikel untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang dapat memunculkan sebuah problematika yuridis terhadap penegakan hukuman pidana mati kepada koruptor di Indonesia dan menganalisis urgensi<br />kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana mati kepada koruptor pada masa Pandemi Covid-19.<br /><br /></p>

PERAN GRASSROOT ACTOR TERHADAP POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

<p><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Non-Cash Food Assistance (BPNT), has the ability as an effort to protect the community (Social </em> <em>Defense) and an effort to achieve community welfare (Social Welfare). At the implementation stage of the program, the legal events summarize the tug of war of interests in accessing resources played by grassroot actors. This article identifies and formulates problems in the question, how is the role of grassroot actors as a potential criminogenous correlative factor for corruption in the implementation of the BPNT program? This study aims to analyze the potential for corruption in the BPNT program to arise from the sociological implications of its application in society. The research study used is a normative juridical approach in both broad and narrow terms. The results found in this study are the potential for corruption, stemming from the role of grassroot actors who have excessive power in power relations to gain access to BPNT resources (single supply of foodstuffs to E-Warong). The strengthening of the potential for corruption is boosted by the discretionary behavior of program supervisors. It takes proactivity in the role of program guard (Government) in terms of its implementation.</em></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstrak</strong></p><p>Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), memiliki kemampuan sebagai upaya perlindungan masyarakat <em>(Social Defence)</em> dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (<em>Social Welfare</em>). Pada tahap implementasi program, peristiwa hukumnya merangkum tarik menarik kepentingan dalam mengakses sumber daya yang dimainkan oleh <em>grassroot actor</em> (Aktor akar rumput). Makalah ini mengidentifikasi dan merumuskan problematika dalam pertanyaan bagaimanakah peran grassroot actor sebagai faktor korelatif kriminogen potensi tindak pidana korupsi pada implementasi program BPNT? Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi timbulnya tindak pidana korupsi penyimpangan program BPNT bersumber dari sosiologis penerapannya di masyarakat. Kajian penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif baik dalam arti luas maupun sempit. Hasil yang ditemukan pada kajian ini ialah potensi timbulnya tindak pidana korupsi, bersumber dari peran aktor akar rumput (<em>grassroot actor</em>) yang memiliki <em>excessive</em> power dalam relasi kuasa mendapatkan akses sumber daya BPNT (pasokan tunggal bahan pangan ke E-Warong). Penguatan potensi tindak pidana korupsi dibooster oleh perilaku diskresi supervisor program. Dibutuhkan proaktivitas peran pengawal program (Pemerintah) dalam hal implementasinya.</p>