Efektivitas Trans Jogja Sebagai Pelayanan Publik Di Kota Yogjakarta

Studi ini bermaksud mencermati bagaimana efektivitas trans jogja sebagai pelayanan publik yang ada di kota yogjakarta. penataan sistem transportasi harus dilakukan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan permintaan pelanggan yang layak dengan biaya yang murah sehingga dapat dijangkau seluruh masyarakat, Oleh karena itu penulis bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi evektivitas Trans Jogja sebagai transportasi publik yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penumpang serta memberikan rekomendasi peningkatan dan pengembangan untuk memperbaiki kualitas layanan Trans Jogja.Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yang dimana peneliti menganalisi bagaimana efektifitas trans jogja yang ada di Yogyakarta metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa review literatur, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan yang ada dalam pelayanan publik terkususnya pada transportasi trans jogja. Hasil dari Penelitian ini Trans jogja merupakan transportasi publik yang hanya beroprasi khusus di kota Yogyakarta. Untuk menunjang kinerja pelayanan, angkutan umum harus berkelanjutan dalam hal transportasi dan kenyamanan pelayanan. Terdapat lebih dari 200 terminal bus Trans Jogja yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Yogyakarta untuk kemudahan akses. Selain itu, Trans Jogja mendapat subsidi yang relatif besar. Alokasi subsidi digunakan untuk mendanai pembelian stasiun portabel, pemeliharaan stasiun bus, dan akses CCTV di setiap unit bus. Subsidi ini juga termasuk dalam tarif Trans Jogja yang dinilai sangat terjangkau, dengan hanya mengeluarkan Rp 3.500, penumpang sudah bisa berkeliling menikmati Kota Yogyakarta.

Study Literature Review Artikel terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria di Negara-Negara Benua Asia

Reforma agraria merupakan operasi untuk mengubah ketimpangan dari struktur penguasaan tanah dan kekayaan alam melalui legislasi dan program pemerintah demi mewujudkan keadilan sosial bagi mayoritas kaum miskin pedesaan. Di Indonesia reforma agraria diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Namun dalam proses pelaksanaannya reforma agraria tidaklah mudah dan kadang tidak berjalan sesuai harapan. Penulis melakukan study literature review terhadap kebijakan reforma agraria di beberapa negara di benua Asia berdasarkan pencarian artikel terindeks Scopus yang diolah menggunakan VOSviewer. SLR ini bermaksud untuk melihat pencapaian reforma agraria di negara lain sehingga dapat diterapkan dan dijadikan pembelajaran di Indonesia. Pada SLR ini menunjukkan reforma agraria di 5 negara di benua Asia yaitu Myanmar, Vietnam, Thailland, Bangladesh dan Cina belum bisa melaksanakan kebijakan reforma agraria dengan baik dan bahkan menimbulkan permasalahan lain dari masyarakat pedesaan. Salah satu negara yang berhasil melaksanakan reforma agraria yaitu Jepang dan sudah dimulai sejak 1946.

Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso

The purpose of this study was to determine the implementation of Jatimakmur Village Owned Enterprise Management (BUMDes) in increasing Village Original Income (PADes) in Jatirejoyoso Village. The method used by researchers in this study is descriptive research with a qualitative approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is data from interviews with respondents related to the implementation of Jatimakmur BUMDes management in increasing Jatirejoyoso Village Original Income. According to Article 1 Number (6) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is written that Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes, are business entities whose entire or most of the capital is owned by separate villages to manage assets, services, and other businesses. for the welfare of rural communities. Then, amended through the Job Creation Act no. 11 of 2020 Article 117 and Article 185 explain that BUMDes is a legal entity established by villages and/or together with villages to manage businesses, assets, develop investment and productivity, provide services, and/or other businesses for the greatest welfare. public. Village Original Income (PADes) is all efforts made by the village government to support the implementation of Village Government in the context of implementing Village autonomy (Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 71). According to the explanation of Law Number 6 of 2014 Article 72 paragraph (1) letter a what is meant by "Original Village Income" is income that comes from village authority in managing village assets based on origin and local scale authority. , results of separated village wealth management, results of self-help, community participation and mutual cooperation, other legitimate village original income (Nurcholis, 2011: 82). Keywords: Management Implementation, Village Original Income, Village Owned Enterprises.

Efektivitas Komunikasi Risiko Covid-19 oleh Pemerintah

Praktik komunikasi yang diperagakan oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 belum menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Ini berakibat pada kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan wabah yang pada gilirannya dapat memperlambat bahkan menghambat proses penanganan krisis kesehatan ini. Fokus dari rancangan komunikasi risiko adalah pada kegiatan peran serta masyarakat (PSM) sebagai ujung tombak dalam memastikan bahwa norma sosial dan kewaspadaan individu meningkat. Komponen.penting dalam studi ini meliputi 1) pesan penting; jaga jarak, pakai masker, CTPS, Stigma, beribadah di rumah, nutrisi, olah raga. 2) Kebijakan tentang Pembatasan, Kebijakan tentang pembatasan aktivitas Peribadatan, Program pemerintah. 3) Saluran komunikasi; media online, media elektronik dan cetak, media offline. Tujuan dari Studi ini adalah untuk mengetahui efektivitas komunikasi risiko Covid-19 oleh Pemerintah kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan lokal Desa di Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Lebih jauh, kami berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang efektif dan relevan untuk menangani pandemi saat ini maupun di masa yang akan datang. Studi ini dirancang dengan pendekatan kualitatif menggunakan Metode Survey. Populasi tokoh agama dan tokoh masyarakat di tingkat Desa di 3 Provinsi. Karakter responden, Individu Berpengaruh di Masyarakat yaitu: tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan. Penentuan Sampling menggunakan metode ”Purposive Multi-Stage Cluster Sampling”. Studi ini dapat berguna untuk menyusun rekomendasi program yang akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan lokal Desa di Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau

Abstrak: Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial menjadi mandat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P-83 Tahun 2016 yang merupakan wujud nawacita Presiden Joko Widodo, capaian perhutanan sosial sampai saat ini masih jauh dari target 12,7 juta hektar pada tahun 2019, capaian perhutanan sosial diseluruh Indonesia baru mencapai 1,3 juta hektar. Riau dalam merealisasikan perhutanan sosial sangat lambat, dari 1,4 juta hektar yang ditargetkan untuk Provinsi Riau baru mencapai 83.928 Hektar di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni berusaha menganalisis pengembangan dan strategi percepatan perhutanan sosial (meningkatkan komitmen kebijakan pemerintah daerah, harmonisasi lingkungan kebijakan dan sinergisitas pelaku kebijakan). Tujuan penelitian ini dilakukan guna menganalisis strategi kebijakan percepatan terhadap lambatnya realisasi perhutanan sosial di Provinsi Riau dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Teknik penggalian informasi penelitian ini dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi.Hasil penelitian ini menunjukkan strategi percepatan perhutanan sosial ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kelembagaan perhutanan sosial baik dalam upaya peningkatan alokasi anggaran, penguatan regulasi, memfasilitasi pengurusan izin dan pembinaan terhadap pengelolaan hutan. Harmonisasi lingkungan kebijakan berupa political will pemimpin daerah dan kondisi sosial ekonomi dipengaruhi oleh politik legilatif DPRD (Perda RTRW) dan iklim ekonomi kelapa sawit mendominasi penguasaan lahan, Selain itu juga penguatan peran serta sinergisitas pelaku kebijakan (Pokja PPS & KPH) sebagai subjek kebijakan menjadi kunci percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau. Kata Kunci: Strategi, Perhutanan Sosial, Kebijakan Kehutanan.

Kemitraan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Mangrove di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kemitraan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata mangrove di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah, yakni Kepala Desa Bokor dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bathin Galang Desa Bokor, melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor mengembangkan inovasi yang penting bagi kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan membuat destinasi wisata mangrove. Kemitraan yang terjalin dalam meningkatkan pengembangan wisata mangrove di Desa Bokor mengalami masalah, yaitu kemitraannya tidak berkelanjutan. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor masih dalam tahap menjajaki atau masih dalam tahap perundingan kepada stakeholders/pihak swasta di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengembangan wisata mangrove Desa Bokor.

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance

Penerapan teknologi informasi sangat dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Terutama di bidang jasa publik. Penyelenggaraan jasa publik dilakukan oleh pemerintah desa dalam kemudahan akses informasi dan komunikasi. Namun, lain halnya jika jasa publik yang dijalankan tersebut mengalami beberapa kendala seperti kurangnya keterbukaan informasi kepada publik, pelayanan publik yang memakan waktu yang lama, proses yang berbelit-belit, serta layanan yang tak dapat diakses memicu tingkat kepuasan masyarakat berkurang. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya, pemerintah desa masih menggunakan sistem manual, yang menghambat proses kinerja pegawai desa dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Untuk menjawab masalah yang terjadi, maka Pemerintah Desa menciptakan suatu aplikasi SISPEDAL untuk mempermudah administrasi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur dan menggunakan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori elemen sukses E-Government dalam sektor publik, yaitu support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui aplikasi SISPEDAL resmi pemerintah desa Aliantan, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dalam konteks good village governance dilingkungan pemerintahan desa Aliantan. Kata Kunci : Desa, E-Government, Good Village Governance

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya)

Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2014 concerning peace and public order in Tasikmalaya Regency seems to be not functioning. Many public facilities have shifted from their function and seem to have been left alone by those who say the perda is not working. The most noticeable function transfers include sidewalks and road shoulders in the Singaparna District area. The formulation of the research problem is the implementation of the Government's policy on Peace and Public Order in Singaparna Market, Singaparna District, Tasikmalaya District and the impact of the implementation of Government policies on Public Peace and Order in the Singaparna Market, Singaparna District, Tasikmalaya Regency. The research method used a qualitative approach, with data through observation, interviews and documentation. The results of research related to the implementation of government policies on peace and public order specifically related to controlling street vendors (PKL) where there is reciprocity between the community and street vendors in fulfilling their needs, as well as the negative impact that is felt, namely the general public unrest regarding the behavior of street vendors. often used by the general public, such as shoulder roads and sidewalks for pedestrians, very disturbing peace and public order. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tasikmalaya seolah tidak berfungsi. Banyaknya fasilitas umum yang beralih fungsi dan seakan dibiarkan oleh yang berwenang mengindikasikan tidak berjalannya perda tersebut. Peralihan fungsi yang paling mencolok diantaranya trotoar dan bahu jalan di wilayah Kecamatan Singaparna. Perumusan masalah penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan dampak implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Efektivitas Inovasi Program Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi

This research aims to describe the effectiveness of e-goverment in the village of Ketapang District Kalipuro, Banyuwangi regency that implements the concept of Smart Kampung initiated by Banyuwangi Regency Government. The research used methods of literature study by analyzing the results of previous research with a variety of written sources of archives, books, articles, and journals with several documents relevant to the problems studied. The results of this research show the effectiveness of Smart Kampung program goes well. It can be seen from the input and output factors proposed in the compatibility theory proposed by Ali Muhiddin (2009). With holding of training and mentoring regularly and providing scholarships to the village apparatus to continue the education in order to be a superior human resources. The Ketapang village government is also very utilizing the utmost technology by using hardware and software to support the implementation of Smart Kampung innovations. The obstacles that stand out in this case are the problem of Internet networking is crucial to organize the Smart Village Innovation program based on information technology. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas e-goverment di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan konsep Smart Kampung yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode studi literature dengan menganalisis hasil dari penelitian terdahulu dengan berbagai sumber tertulis berupa arsip, buku, artikel, dan jurnal dengan beberapa dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas program Smart Kampung berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor input dan output mengacu pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Ali Muhiddin (2009) . Diadakannya pelatihan dan pendampingan secara rutin serta memberikan beasiswa kepada aparatur desa untuk meneruskan pendidikan agar nanti dapat menjadi SDM yang unggul. Pemerintah Desa Ketapang juga sangat memanfaatkan tekhnologi secara maksimal dengan menggunakan hardware dan software untuk mendukung pelaksanaan inovasi Smart Kampung. Adapun hambatan yang menonjol dalam hal ini yakni, masalah jaringan internet merupakan hal yang krusial untuk menyelenggarakan program inovasi Smart Kampung yang berbasis tekhnologi informasi.

This article explains the process of managing Covid-19 funds in several regions in Indonesia. Using the grand theory of open government and qualitative approaches to the type of literature study research, researchers conducted data collection to be able to explain the importance of using Open Government through open data initiatives in order to manage the Covid-19 budget and avoid potential corruption. The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia since the beginning of March 2020, has directly encouraged several local governments to be able to act quickly to deal with the spread of the virus before increasing. Some areas were detected as the main points of the spread of the virus which was marked by the increasing number of corona virus sufferers becoming the center of attention of the researchers, especially in relation to the handling budget of Covid-19 which automatically participated to swell. From the analysis of data that has been done, it shows that some regions that experienced a surge in corona virus sufferers accompanied by swelling of the Covid-19 budget, apparently did not include a clear budget management process. Some regions were found to only focus on efforts to reduce the virus distribution statistics, without giving serious attention to transparency, openness, and accountability in managing co-19 budget management. Artikel ini menjelaskan permasalahan tata kelola angaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Menggunakan grand theory open government dan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi literatur, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder untuk dapat menjelaskan pentingnya penggunaan open government melalui inisiatif open data dalam mengelola anggaran Covid-19 demi menghindari potensi korupsi. Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, telah secara langsung mendorong beberapa pemerintah daerah untuk dapat bertindak cepat melakukan penanganan sebelum persebaran virus semakin meningkat. Beberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatian peneliti, terutama kaitannya dengan anggaran penanganan Covid-19 yang secara otomatis turut serta membengkak. Dari analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa beberapa daerah yang mengalami lonjakan penderita virus corona disertai dengan pembengkakan anggaran penanganan Covid-19, ternyata tidak mengikutsertakan proses pengelolaan anggaran yang jelas. Beberapa daerah kedapatan hanya berfokus pada upaya menurunkan statistik persebaran virus, tanpa memberikan perhatian serius pada transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanganan covid-19.

The disruption of the economic life of rural communities is the impact of the current Covid-19 Pandemic. So that it is detrimental to the economic gains of the village community. Therefore, to alleviate this impact, the Government has launched a program to utilize village funds for direct cash assistance for village communities. However, the implementation of the program has a gap in corruption. So it is necessary to make efforts to prevent this corruption, in order to streamline the provision of direct cash assistance to the public. The method used in this research is descriptive qualitative with a case approach and a statute approach. Furthermore, the legal materials used are primary and secondary legal materials. Then a qualitative analysis was carried out. The purpose of this study consists of 2 (two) things. First, outlining the urgency of preventing corruption in the use of village funds for direct cash assistance for handling Covid-19. Second, outlining alternative efforts that can be made to prevent corruption in the use of village funds for direct cash assistance for handling Covid-19. The results of this study indicate the urgency of preventing corruption in the use of village funds for direct cash assistance for handling Covid-19 for several reasons, including: the socio-economic conditions of rural communities who are vulnerable to Covid-19 transmission, data collection and distribution of direct cash assistance from village funds to vulnerable beneficiaries. there is corruption. Furthermore, alternative efforts that can be made to prevent corrupt practices in the use of village funds for direct cash assistance for village communities consist of 2 (two) things, namely: active involvement of village communities in special / incidental village deliberations, for validation / finalization of KPM data. Then optimize the supervisory role of the Village Consultative Body in the village / incidental deliberations. Terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat desa merupakan dampak Pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga merugikan perolehan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk meringankan dampak tersebut, maka Pemerintah mencanangkan program pemanfaatan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut memiliki celah terjadinya korupsi. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut, demi mengefektifkan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, menguraikan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Kedua, menguraikan alternatif upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi pengggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 karena beberapa sebab, diantaranya: kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang rentan mengalami penularan Covid-19, pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ke penerima manfaat rentan terjadi korupsi. Selanjutnya alternatif upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa terdiri atas 2 (dua) hal, yakni: pelibatan aktif masyarakat desa dalam musyawarah desa khusus/insidentil, untuk validasi/finalisasi data KPM. Kemudian optimalkan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa/insidentil tersebut.