INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM GENGGAMAN (PAK DALMAN) BERBASIS APLIKASI DI KABUPATEN KENDAL

Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai bagian dari kabupaten yang ada di jawa tengah tentunya tidak terlepas dari upaya reformasi pelayanan publik dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Pelayanan dibidang administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang penting bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kendal membuat sebuah inovasi dalam pelayanan publik dengan membuat aplikasi Permohonan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang di permudah melalui aplikasi yang di namakan “Pak Dalman” yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Genggaman. Inovasi pelayanan publik melalui Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam pengajuan pembuatan KK, Akta kelahiran dan Akta kematian.Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarangPelakasanaan inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Pak Dalman di Dispendukcapil Kabupaten Kendal sudah memenuhi sebagian besar tipologi, yaitu lima tipologi dalam proses inovasi, yaitu: Inovasi Produk, Inovasi Proses, Inovasi Metode Pelayanan, Inovasi Strategi atau Kebijakan dan Inovasi Sistem. Adapun Faktor pedukung dan penghambatnya yaitu : Adanya kerjasama yang baik antara kelurahan yang ada di Kabupaten kendal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, , Adapun faktor penghambatnya yaitu : Jaringan Alikasi yang kadang terjadi trouble, Jumlah pegawai yang terbatas dan Rendahnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan administrasi kependudukan

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN GUNUNG TOAR

BLT-Dana Desa merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak faktor perekonoman imbas pandemi covid-19 berupa bantuan keungan yang diberikan kepada keluarga miskin dan keluarga terdampak pandemi covid-19 yang bersumber dari anggaran pendapatan Dana Desa. Program BLT-DD sengaja dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengatasi kemerosotan keuangan masyarakat imbas dari wabah covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BLT-DD pada masa covid-19 di Desa Kamung Baru Kecamatan Gunung Toar dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat efektivitas program BLT-DD dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas program oleh Edy Sutrisno dengan menggunakan lima indikator dalam mengukur efektivitas program (pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata). Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan endekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Desa Kampung Baru belum efektif sesuai dengan yang digunakan. Dibuktikan dengan adanya Pemerintahan Desa yang belum memahami tugasnya dalam menentukan kritria sasaran program BLT-DD sehingga masih terdapat masyarakat yang berhak belum mendapatkan BLT-DD. Diharapkan sebelum meluncurkan kebijakan pemerintah dapat mensosialisasikan program agar pihak yang bersangkutan memahami maksud dari program BLT-DD.

ANALISIS KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA INDRASARI KECAMATAAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa kualitas kerja pada kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar masih belum optimal, karena beberapa faktor sebagai berikut, masih terdapat tugas-tugas rangkap yang sering dikerjakan pegawai dan juga tumpang tindih perkerjaan, terlihat beberapa pegawai yang seharusnya berkerja masih banyak yang bersantai, ditambah dengan tupoksi yang seharusnya di miliki satu Kepala Seksi/Kasi, ternyata dijalankan oleh Kepala Seksi lain.Dan pembahasan mengenai ketepatan waktu diatas bahwa kantor Desa Indrasari sudah memenuhi standar dan sudah dapat dikatakan optimal dalam aspek ketepatan waktu, dikatakan optimal karena keadaan yang sekarang (adanya COVID-19) menjadikan ketepatan waktu pada kantor Desa Indrasari tidak sama persis dengan teori yang ada, dalam keadaan yang sekarang untuk menyelesaikan perkerjaan hanya diberikan waktu 2-3 jam saja, sehingga banyak perkerjaan yang dibawa pulang atau dilanjutkan pada jam kerja besoknya, menyebabkan beberapa perkerjaan tidak terselesaikan tepat pada waktunya.Dan pembahasan mengenai Inisiatif pegawai pada kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar masih kurang baik, karena disimpulkan bahwa hanya sebagian atau 50% pegawai yang mampu berinisiatif dalam penyelesaian perkerjaan dan masih banyak pegawai yang mengandalkan pegawai lain dalam penyelesaian tugas yang telah diberkan, dan juga tidak bertanggung jawab atas perkerjaan yang sudah diambil.Dan aspek kemampuan pegawai pada kantor Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dapat dikatakan optimal dan sudah memenuhi standar teori yang ada. karena mengingat keadaan (adanya COVID-19) ini mengakibatkan adanya perubahan jam kerja. Pegawai kantor Desa Indrasari yang seharusnya berkerjasama selama 7-8 jam kini berubah menjadi 2-3 jam saja, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kerjasama dan partisipasi dalam penyelesaian perkerjaan yang berakibat pada kualitas kinerja pegawai.Serta mengenai aspek komunikasi, kantor Desa Indrasari dalam berkomunikasi masih secara manual dengan menggunakan surat-menyurat, yang menyebabkan belum optimalnya sebuah komunikasi pada kantor Desa Indrasari ialah permasalahan yang menganggu kualitas kinerja lainnya, seperti sering terjadi kesalahan pengetikan alamat tujuan, jadi kesimpulannya masih terdapat beberapa pegawai dalam berkerja masih belum menggunakan ketelitian dan kecermatan seperti yang diungkapkan pada aspek lainnya.

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TRADISIONAL DI KAWASAN PESISIR PANTAI POPOH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nelayan tradisional di kawasan pesisir pantai popoh Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan pemberdayaan nelayan tradisional yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga fase penting pemberdayaan yaitu fase inisiasi,partisipatoris dan emansipatoris.Namun ketiga fase tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Pada fase inisiasi pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Perikanan telah meralisasikan bantuan modal dan peralatan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Akan tetapi temuan di lapangan menunjukkan bahwa persyaratan untuk menerima bantuan tersebut berbelit-belit dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pada fase partisipatoris telah dilakukan pelatihan namun hal tersebut tidak bisa dipraktekkan nelayan karena kekurangan modal. Sedangkan pada fase emansipatoris nelayan sama sekali tidak bisa memberdayakan diri mereka sendiri karena rendahnya keinginan untuk maju dan berkembang.

Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Jombang

This study aims to determine the implementation of the policy of an integrative child social welfare center in Jombang Regency. The research method used is a qualitative descriptive method using George Charles Edward's theory of policy implementation, which consists of several variables that affect the success of a policy implementation, including communication, resource sources, disposition, and the structure of the brokerage. The result that Dieh found in this research is that the implementation is less than optimal. In the aspect of communication, socialization has not been carried out to the community and the communication that has been carried out has not been optimally carried out to internal implementers. In the aspect of resources, it was found that there was a lack of staff resources. In the aspect of disposition, it was found that the understanding of implementers regarding policies was not the same. And in the aspect of the bureaucratic structure, it was found that the Standard Operating Procedure (SOP) has not been resolved as a policy implementation guideline.

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KAPUAS

Peraturan Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Kapuas. Setelah beberapa tahun menerapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas, masih terdapat permasalahan terkait sampah dan lingkungan. Penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas. Teknik penentuan sampel ditentukan oleh petugas pelaksana purposive dan sasaran kebijakan masyarakat di Kabupaten Kapuas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas mengacu pada kriteria/indikator evaluasi kebijakan, yaitu 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 2) Akurasi; 3) Penjajaran; 4) akurasi; 5) daya tanggap; 6) kegunaan. Indikator efektivitas kebijakan pengelolaan sampah Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 dapat dikatakan belum optimal karena masih banyak sampah yang tertinggal di TPS di luar jam batas pembuangan. Indikator efisiensi cukup baik dengan adanya retribusi yang dibayarkan masyarakat dibandingkan dengan kebersihan lingkungan di kota Kapuas. Indikator akurasi belum optimal dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah. Indikator pemerataan dalam hal partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat aktif dalam membayar retribusi dan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dikatakan merata dan sarana sanitasi juga tersebar merata di seluruh kota. Indikator daya tanggap sampah sangat baik dan indikator akurasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah sudah sesuai dan telah dikelola dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SMPN 3 BANJARBARU KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU

The purpose of this research is to find out how the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at SMPN 3 Banjarbaru, Cempaka Subdistrict, Banjarbaru City, is it in accordance with the Regulation of the Director General of Education of the Ministry of Education and Culture Number: 1881 / D / BP / 2019 concerning Guidelines for Implementing the Smart Indonesia Program at the Basic Education level. This research is a descriptive study, with data collection techniques interview, observation, and documentation, then the results are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: a. Implementation of the Smart Indonesia Program (PIH), through the Smart Indonesia Card (KIP) at SMPN 3 Banjarbaru has been running well and effectively, in accordance with applicable regulations; b. The number of students receiving assistance from the Smart Indonesia Program through the Smart Indonesia Card at SMPN 3 Banjarbaru was 228 students. However, there are some people who actually no longer meet the requirements, because the income of the parents / guardians of the students concerned has increased from before. KIP recipient students, the process of recapitulation, verification and input of student KIP recipient student data to Dapodik, until the disbursement and use of KIP funds by recipient students; d. The Smart Indonesia Program (PIH), through the Smart Indonesia Card (KIP) at SMPN 3 Banjarbaru, is very beneficial for students from poor or underprivileged families, so that the number of students dropping out of school can be reduced; e. However, there were still some students who received KIP or their guardians who did not understand the use of KIP funds, so they were used to finance expenses outside the context of their educational / school needs.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH EKSKLUSIFITAS AKTOR DI MAKASSAR

This research will further explore the practice of Good Financial Goverance (GFD), with case studies on the partnership process that took place between the city government of Makassar with PT.GMTD in managing the finances for the participation of local government capital. The research will focus on actor relationships taking place between actors involved in capital partnerships as a recipe offered by Good Financial Governance. The research used qualitative method with researcher location in Makassar South Sulawesi, Indonesia.The main argument of this study is to question the claims of Good Financial Governance, which relies on economic development issues and good financial governance by opening investment shells and the involvement of actors outside the government. For this study, the claim is completely wrong. The results of this study found that good financial governance actually gave birth to a new problem that is Exclusivity Actors. Exclusivity of actors as a consequence of the unequal amount of capital on actors involved in Good Financial Governance. Exclusion of Actors Governance impact on the limits of power between governance actors to be biased, depending on the composition of capital in partnership.Keyword : Exclusivity of Actor, Good Financial Governance, Capital Governance

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PERTAMBANGAN INTAN RAKYAT KOTA BANJARBARU

The purpose of this research is to find out how the implementation of Law of the Republic of Indonesia number 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment for miners in the diamond mining of Sungai Tiung Village, as well as the role of the community and the government in implementing this law. The type of research used is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of policies on Environmental Protection and Management in Diamond Mining in the Sungai Tiung Village, Banjarbaru City has been going well. however, activities to restore environmental functions and other methods that are in accordance with science and technology are not implemented. Based on the government's role, it is the provision of suggestions, opinions, suggestions, objections, and plaintiffs. Implemented by providing suggestions, appeals, warnings and complaints. Information and report delivery activities are carried out by providing information to Sungai Tiung Village through community leaders

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN BERBASIS E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

The purpose of this study is to determine the extent of the handling of public complaints management based on E-government in Kendal Regency and the response of the Kendal Regency Government to complaints from the public. This study used a qualitative descriptive research method, while data collection was carried out in three ways, namely observation, interviews, namely interviews with experts or people who understand topic to be researched and documentation study. The results showed firstly that E-government-based complaint handling system at UP4 of the Communication and Informatics Office of Kendal Regency was running optimally. The indicators that can be seen are as of February 2019 as many as 1338 complaints that were submitted to the Public Service Complaints Management Unit (UP4) 1248 have been processed. Second, in the context of implementing e-government in managing complaints, it is included in the scope of Government to Citizens (Government to Society) and also includes the use of Government to Employees services. Third, the types of e-government services in Indrajit (2004: 29-32) are described as divided into three main classes, namely: publish category, interact category, and transact category. In compalint handling system based on e-gove at UP4 Kendal district, it is included in the interact class category, because there has been a two-way communication and interaction relationship between the government and the community. The Influencing Factors 1. From government agencies, a) complaint distribution flow b) required maintenance costs. c) Internet Network. 2. From the community, a) Servers that often have problems, b) Less feedback