The Will and the Presence of Human Being in Abu al-Hasan al-Ash’ari’s Thought: Explaining the Relation between Human and God in Kalam Discourse

This article tries to problematize the mainstream academic perspectives about fatalistic orientation and predetermined will of mankind attributed to the thoughts of Abu al-Hasan al-Asy’ari, founder of theological school in Islam named after his name. Benefited from phenomenological approach it proves that Ash’ari has conceptualized that mankind is free creature represented by his/her will as it is related to the will of God. This article argues that Ash’ari’s assertion that humankind has freedom is based on the fact that he/she has ability to feel the presence of the will in his/her consciousness as something belongs to him/her. Departing from the logic of Arabic linguistics, freedom is defined as free will found in human being regardless of whether it is created by mankind or by God. Knowing that human will is created by God theologically doesn’t mean that the will is predetermined in the state of consciousness due to the fact that al-Qur’an states that God has created a feeling of freedom for human being to feel free not to feel being determined. Since the conception of being is elucidated linguistically by Ash’ari as being found by finder, this projection has firmly been compatible with projection of phenomenological consciousness. This article ends with conclusion that the feeling of will in the sense of consciousness of it manifests human freedom without neglecting the will of God. This relation of two wills has enabled human being to be aware of his/her freedom and God’s one as unseparated dualism in human religious experience. [Artikel ini mencoba untuk melakukan problematisasi atas pandangan para sarjana mainsntream dalam diskursus teologi yang menyatakan bahwa pemikiran Abu al-Hasan al-Asy’ari, pendiri mazhab Asy’ariah, adalah fatalistik. Lebih lanjut, artikel ini ingin membuktikan bahwa pemikiran Asy’ari mempunyai perhatian yang besar terhadap kebebasan manusia yang direpresentasikan oleh adanya kehendak manusia yang berelasi dengan kehendak Tuhan dengan pendekatan fenomenologis. Artikel ini menjelaskan bahwa Asy’ari menegaskan kebebasan manusia dengan argumentasi bahwa ia mempunyai kehendak yang hadir dalam kesadarannya dan dinisbatkan kepadanya; orang yang berkehendak adalah orang yang mempunyai kehendak tanpa melihat siapa yang mewujudkan kehendak tersebut. Meskipun Tuhan menciptakan kehendak untuk manusia, tapi secara sadar kehendak itu dinisbatkan manusia. Pandangan Asy’ari tentang kehendak dan kebebasan manusia didasarkan pada logika Bahasa Arab dengan menyatakan bahwa eksistensi adalah wujud yang ditemu oleh manusia yang menemukan, mempunyai kesesuaian dengan fenomenologi yang menyatakan bahwa eksistensi adalah relasi kesadaran manusia terhadap wujud. Dalam konteks ini, kehendak merupakan bukti yang paling kuat atas eksistensi manusia yang bebas. Artikel ini berkesimpulan bahwa dalam pandangan Asy’ari manusia adalah makhluk yang bebas melalui kehendaknya tanpa harus mengkorbankan kehendak Tuhan. Lebih lanjut kehendak manusia dan Tuhan merupakan dualisme kesadaran eksistensialisme yang tak bisa dipisahkan dalam pengalaman kemanusiaan religius.]

Women’s Roles in Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn and Method of Teaching it at Pesantrens in Indonesia

The study examines the portrayal of women’s roles in the marriage from the Islamic classical book Iḥyā’‘Ulūm al-Dīn written by Abu Hamid al-Ghazali which is widely taught at Pesantrens in Central Java, Indonesia. The interpretation of this book has a significant impact on the thinking, mindset, personality, and attitudes of Pesantrens communities. This research first uses the library-based method, analyzing the literature on Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn and using the qualitative-interpretative approach in understanding the text regarding women’s roles in marriage. Secondly, the research examines how Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn is taught in three Pesantrens in Central Java. The result shows that al-Ghazali›s view of women in Iḥyā’ is different from his views before isolation. In Iḥyā’, the patriarchal language is sensed. The common use of al-Ghazali’s monumental work in Pesantren is in the Bandongan (teacher-centered) method without any criticism in teaching about women’s roles in marital relations. Even though Iḥyā’ is not the only source of imbalance of the roles of women and men in marriage, but it does contribute to it by becoming an unquestioned authoritative source on these contemporary issues in the Pesantrens. Therefore a methodical improvement in the learning process becomes a necessity by using the active learning strategies into active-Bandongan methods that can increase the activeness of the teaching and learning process carried out either by teachers or students to produce dynamic and contextual creative thoughts. [Tulisan ini membahas gambaran peran perempuan dalam pernikahan berdasar kitab Ihya’ yang ditulis Abu Hamid al-Ghazali yang mana pengajarannya meluas hingga pesantren di Jawa Tengah. Penafsiran terhadap kitab ini berimplikasi pada pemikiran, sudut pandang, karakter dan sikap komunitas pesantren. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dan kualitatif interpretatif dalam pemahaman teks dalam kitab yang terkait tema peran perempuan dalam keluarga. Selain itu juga pengamatan pada tiga pesantren di Jawa Tengah yang mengajarkan kitab ini. Kesimpulan yang muncul adalah adanya pandangan dan bahasa al-Ghazali yang cenderung patriakal. Karya penting al-Ghazali yang banyak diterapkan di pesantren adalah metode bandongan, yang mana kurang mengapresiasi kritisme dalam melihat peran perempuan dalam hubungan perkawinan. Meskipun Ihya’ bukan satu-satunya sumber sumber referensi, tapi telah menjadi otoritatif yang tidak dipertanyakan lagi di dunia pesantren saat ini. Oleh karena itu pengembangan metode pengajaran menjadi penting dengan penggunaan strategi pembelajaran metode bandongan aktif, baik bagi guru dan murid untuk memproduksi dinamika dan pemikiran kreatif kontekstual.]

The Writing of Hadith in the Era of Prophet Muhammad: A Critique on Harun Nasution’s Thought

The discussion regarding the writing of hadith during the life of the Prophet is a contentious topic within the area of Islamic and hadith studies both in the West and in the Islamic world. Orientalists write their work on hadith with a presumption that hadith has never been written during the life of Prophet Muḥammad. They contend that hadith text only emerged in the third century of Hijrah, i.e. in the era of al-Bukhāri. A few others believe that it started in the era of Malik of the Umayyad. This orientalist’ mindset affects some Muslim intellectuals who accept this premise. One of them is Harun Nasution, a well respected great mind who wrote a book entitled Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Islam Viewed from Various Aspects). However, historical evidence demonstrates that the writing of hadith was carried out at the time when the Prophet was still alive. A number of sheets were discovered, which contain hadith text compilations narrated by the companions of the Prophet, such as the Ṣahīfah of ͑Ali bin Abi Ṭalib, Ṣahifah of Jābir bin ͑Abdillah, and others. Some scholars have misunderstood the message in a saying of the Prophet that prohibited the writing of hadith. They have ignored other hadith that negated the previous hadith by which the Prophet allowed the writing of hadith in his life time. Even though there are a number companions who did not write hadith in this period, it does not mean hadith were not allowed to be written, but it was due to their own preference not to write the hadith.[Perdebatan tentang penulisan hadits masa kehidupan Nabi tetap menjadi tema yang hangat dalam kajian keislaman dan kajian hadits, baik di barat maupun di dunia Islam sendiri. Beberapa orientalis berpendapat bahwa hadits tidak ditulis pada masa Nabi Muhammad. Mereka menyebutkan teks hadits mulai muncul abad ketiga hijriah, misalnya pada era Bukhari. Lainnya percaya bahwa teks hadits dimulai pada masa Malik al Umayyad. Perspektif seperti orientalis ini diterima oleh beberapa intelektual muslim Indonesia, salah satunya Harun Nasution yang menulis buku Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Bagaimanapun bukti sejarah menunjukkan penulisan hadits sudah dimulai ketika Nabi masih hidup. Sejumlah lembaran yang mengandung kompilasi teks hadits dari beberapa sahabat Nabi seperti, Ṣahīfah dari Ali bin Abi Ṭalib dan Ṣahifah dari Jābir bin ͑Abdillah. Sejumlah akademisi keliru dalam memahami pesan Nabi yang melarang menuliskan hadits. Mereka mengabaikan hadits yang menegasikan hadits sebelumnya yang membolehkan penulisan hadits selama hidup Nabi. Meskipun ada sejumlah sahabat yang melarangnya, namun ini bukan berarti hadits tidak diijinkan untuk ditulis, tetapi hal ini lebih terkait dengan masing-masing referensi untuk tidak menuliskannya.]

An Islamic Spiritual Alternative to Addiction Treatment and Recovery

The Islamic spirituality permeating the practice of Muslim religious beliefs, values, and norms, is positioned to play a pivotal role in addiction prevention, treatment, rehabilitation therapy and recovery of Muslim addicts. This study seeks to explore potential interconnections between spirituality, addiction treatments, recovery, and the ways and means with which Islamic spirituality may assist addicts in coping with inner urges, relapse, and recovery. This study seeks to lay the groundwork for future theoretical and empirical research on spirituality and addiction, development of spirituality-based addiction programs, and the assessment of related current spiritual philosophies, methods, and strategies. This inquiry discusses spirituality as a source of meaning-making and purpose cultivation, self-discipline, motivation, support, reintegration, and related issues arising in these regards, and highlights the need for utilizing spirituality as a critical instrument in addiction treatment programs. Islamic spirituality however is neither – and should not be considered - a sole treatment scheme, nor does it appreciate absolute reliance on non-spiritual means of recovery in favor of positivistic empirical methods. [Spiritualitas Islam meresap ke pelbagai praktik keberagamaan, nilai dan norma, yang mana hal ini juga berperan penting pada pencegahan, pengobatan, terapi rehabilitasi dan pemulihan kecanduan pada umat muslim. Artikel ini mengeksplorasi potensi keterkaitan antara spiritualitas, penyembuhan kecanduan, pemulihan dan cara serta sarana spiritualitas Islam dalam membantu pecandu mengelola kondisi batin, ketika kambuh dan pemulihan. Studi ini berusaha meletakkan dasar bagi penelitian teoretis dan empiris dimasa depan tentang spiritualitas dan kecanduan, pengembangan program kecanduan berbasis spiritualitas, dan penilaian filosofi, metode, dan strategi spiritual terkait. Artikel ini membahas spiritualitas sebagai sumber pembentukan makna dan penggalian tujuan, disiplin diri, motivasi, dukungan, reintegrasi, dan isu-isu terkait yang timbul dalam hal ini, dan menyoroti kebutuhan untuk memanfaatkan spiritualitas sebagai instrumen penting dalam program perawatan kecanduan. Spiritualitas Islam bagaimanapun juga bukan–dan tidak boleh dianggap–satu-satunya skema pengobatan, tapi juga tidak tergantung mutlak pada sarana pemulihan non-spiritual yang mendukung metode empiris positivistik.]

The Spread of Muslim Feminist Ideas in Indonesia: Before and After the Digital Era

Internet has changed the way how knowledge is spread. This paper describes the spread of Muslim feminist ideas in Indonesia. It answers the questions of what constitute feminist ideas, how Muslim feminist ideas spread before and after the Digital Era and what challenges and opportunities provided by the internet that hinder and help the spread of these ideas. Muslim feminism has spread in Indonesia since the early 1990s through the translation of the works of non-Indonesian Muslim feminists such as Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Asghar Ali Engineer and Amina Wadud. Since 2010, the increasing use of internet among Indonesians has made the spread of Muslim feminist ideas faster. However, it is challenging that conservative groups also mobilized the internet to oppose Muslim feminist ideas. Another challenge is that not all Indonesian Muslims have easy access to the internet and therefore Indonesian Muslim feminists still have to adopt various offline media such as seminars or radio to spread their ideas. [Internet telah mengubah cara penyebaran pengetahuan. Artikel ini akan menjelaskan penyebaran ide-ide feminis Muslim di Indonesia. Artikel ini akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan ide-ide feminis Muslim, bagaimana ide-ide feminis Muslim tersebar sebelum dan sesudah Era Digital dan tantangan serta kesempatan apa yang diberikan oleh internet yang menghalangi dan membantu penyebaran ide-ide ini. Feminis Muslim telah tersebar di Indonesia sejak awal tahun 1990-an melalui penerjemahan karya-karya Muslim feminis yang bukan dari Indonesia seperti Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud. Sejak tahun 2010, meningkatnya penggunaan internet dikalangan orang Indonesia telah membuat penyebaran ide-ide Muslim feminis lebih cepat. Akan tetapi, terdapat tantangan yaitu bahwa kelompok konservatif pun menggunakan internet untuk menentang ide-ide feminis Muslim. Tantangan lainnya adalah bahwa tidak semua Muslim Indonesia memiliki akses yang mudah terhadap internet, oleh karena itu para feminis Muslim Indonesia masih juga harus menggunakan berbagai media di luar jaringan seperti seminar atau radio untuk menyebarkan ide-ide mereka.]

Islam and Humanity: Commodification of Aid for Rohingya in Aceh

This study examines how Rohingya refugees in Aceh in 2015-2016 received assistance and the role of Islamic philanthropic institutions in providing aid. The paper shows that through the media, Islamic philanthropic institutions have successfully advocated for Rohingya rights and raised the issue as a religious issue so that they have collected large donations. Also, this paper finds a discrepancy between the information conveyed by the media and the reality in the field, showing significant efforts in the commodification of humanitarian aid and abuse of religion.[Artikel ini membahas bagaimana pengungsi Rohingya di Aceh periode 2015-2016 mendapatkan bantuan dan peran dari lembaga filantropi Islam dalam penyediaan bantuan tersebut. Artikel ini menjelaskan bahwa lembaga filantrofi Islam berhasil mengadvokasi hak Rohingya melalui media dan mengkaitkan dalam isu agama sehingga mendapatkan donasi yang berlipat. Selain itu dalam artikel ini juga menunjukkan ketidaksesuaian antara informasi di media dengan kenyataan di lapangan, bahkan terdapat indikasi komodifikasi bantuan kemanusiaan dan penyalahgunaan agama.]

Stuck in Sharia Space: The Experiences of Christian Students to Reside in Langsa, Aceh

This article examines the problem of spatial access for Christian students of Samudera University as experiences of minorities in Langsa, Aceh. This article argues that Aceh’s public space that is formed by religious identity, leads dichotomy of citizenship in social life. Using life story method, this article explores the problem of Christian students of Samudera University to reside in Langsa. The results show the formation of space by displaying a single identity has polarized majority-minority in public space. Finally, this article also shows that the formation of space by displaying a single identity created an imbalance space for minority, and compelling minority to create alternative space.[Artikel ini membahas persoalan akses ruang berdasarkan pengalaman mahasiswa minoritas Kristen di Universitas Samudera, Langsa, Aceh. Artikel ini berargumentasi bahwa ruang publik Aceh terbentuk oleh identitas religius yang berujung pada dikotomi kehidupan sosial penduduknya. Dengan pendekatan life story, artikel ini menjelaskan masalah yang dihadapi mahasiswa Kristen yang tinggal di Langsa, Aceh. Dalam kesimpulannya menunjukkan bahwa formasi ruang publik terbelah dan tidak seimbang antara identitas mayoritas dan minoritas, dimana identitas minoritas terdesak untuk menciptakan ruang alternatif baru.]

From Textuality to Universality: The Evolution of Ḥirābah Crimes in Islamic Jurisprudence

The issue of the escalation of crime, which is increasingly varied and is getting heavier, is becoming a global concern. The development and progress of the world seems to have contributed to changes in the type and quality of crime, not only in the form and method, but also in the damage it causes. Crime trends increasingly point to collective crimes, systematic crimes, and crimes with extensive and massive excess damage. This article intends to criticize the systematic change (evolution) that has occurred in the concept of ḥirābah crime in Islamic law from a classical to contemporary perspective. The qualitative analysis of this article is focused on three fundamental issues, namely; ḥirābah interpretation, ḥirābah liability, and ḥirābah punishment. The author reveals in the conclusion that; first, based on its elements and characteristics, the definition of ḥirābah can be expanded to include new types of crimes such as; terrorism, rape, and drug trafficking and smuggling. Second, it is necessary to reconstruct the ḥirābah responsibility theory into a formulation that considers the principle of legal certainty and the principle of equality before the law. The reconstruction model, among others, is the affirmation that all people who involve themselves in the crime are perpetrators of ḥirābah (with an ishtirāk approach). Likewise, reconstruction efforts are needed to enforce equality of accountability between male and female actors. Third, as a serious crime, ḥirābah deserves a severe punishment and has a strong deterrent effect, as offered by Islamic law. However, the opportunity to give dispensation to the punishment will always be open if the perpetrator can prove his seriousness in repenting.[Eskalasi kriminalitas yang semakin beragam dan berat telah menjadi perhatian global saat ini. Pembangunan dan kemajuan dunia berkontribusi pada perubahan pola dan tingkat kriminalitas, tidak hanya bentuk dan cara, tetapi juga akibat yang ditimbulkan. Trend kriminalitas bertambah mulai dari yang berkelompok, sistematis, hingga yang kerusakannya masif dan pengaruhnya panjang. Tulisan ini mengkritisi perubahan sistematis pada konsep kriminal (ḥirābah) dalam hukum Islam dari pendekatan klasik hingga kontemporer. Analisis kualitatif dalam tulisan ini fokus pada tiga hal mendasar yaitu penafsiran, arah kecenderungan dan hukuman. Kesimpulan pertama tulisan ini adalah definisi kriminal berdasarkan unsur dan karakternya yang dapat meluas maknanya termasuk terorisme, pemerkosaan, narkoba, dan penyelundupan. Kedua, perlu rekonstruksi baru teori kriminalitas yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kesetaraan hak dimuka hukum. Ketiga, sebagai kejahatan serius, ḥirābah pantas mendapat hukuman berat dan mempunyai efek pencegahan yang kuat seperti halnya dalam hukum Islam. Meski demikian, ada peluang dispensasi hukuman jika pelaku dapat menunjukkan kesungguhan untuk bertobat.]

Religion and Voting Behavior: Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election

In voting behavior studies, the effect of religion on partisan choice relative to psychological factors and political economy has not been conclusively determined. In Indonesian politics, religion has frequently been understood as a typology of Muslim religiosity, i.e. santri versus abangan, or orthodox versus heterodox Muslim. This conception does not significantly predict election outcomes. The effect of religious identity, i.e. Islam versus other religion, on voting is not discernable so far because it has not been systematically tested. The 2017 Jakarta gubernatorial election is a rare instance in which the contestants have different religious identities in an almost homogenous society. This setting is ideal. This essay reports the results of a test from public opinion surveys prior to and an exit poll on election day. The result verified that religion explains very significantly how the Muslim candidate won. Political economy and partisanship, however, save the incumbent from a big loss. These findings have more systematically revised the existing comparative and Indonesian literature on the relationship between religion and voting behavior.[Dalam studi perilaku memilih, perbandingan pengaruh agama, faktor psikologis, maupun ekonomi politik, terhadap pilihan partai atau calon dalam pemilihan umum belum konklusif. Dalam politik Indonesia, agama sering difahami dalam tipologi keberagamaan santri versus abangan, atau Muslim puritan versus Muslim sinkretis. Konsepsi agama ini tidak punya pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih dalam pemilihan umum sejauh ini. Sementara itu pengaruh identitas agama, yakni Islam versus agama lainnya, terhadap perilaku memilih sejauh ini juga tidak banyak terlihat karena belum teruji secara sistematik. Pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 adalah contoh kasus langka di Indonesia di mana calon-calon gubernurnya punya identitas agama berbeda sementara pemilihnya hampir homogen dilihat dari identitas agamanya. Keadaan ini ideal untuk menguji pengaruh identitas agama terhadap perilaku memilih. Artikel ini merupakan laporan hasil uji perbandingan pengaruh identitas agama, faktor psikologis, dan ekonomi-politik pada perilaku memilih gubernur, dan bersandar pada data survei opini publik sebelum dan di hari pemilihan. Hasilnya membuktikan bahwa identitas agama sangat mempengaruhi bagimana calon gubernur beragama Islam menang dalam pemilihan tersebut. Namun demikian, pengaruh ekonomi-politik dan identitas kepartaian menolong petahana yang non-Muslim dari kekalahan telak. Temuan-temuan ini merevisi referensi studi politik perbandingan dan Indonesia terkait hubungan agama dan perilaku memilih.]

The Legal Impact of Islamic Law in the Identity and Provisions of Qatari Legal System: Conceptual Frame and Legislative Directions

This article examines the Islamic law situation in Qatari law based on a case study to the main concepts, and some special practical issues in Qatari Law. The paper focuses on a conceptual approach to Qatari law and Islamic law in the light of centrality of Islamic law. Furthermore this paper also focuses on the distinctive characteristics of the law compared to the other such as the concept of human behavior in such a way that it has an impact on the penalty in the legal rule as a distinct component. The analysis also pays an attention to a distinction between the legal rules and other social rules in the matter of giving an influence on structure of human behavior. As a matter of fact, this article also tries to give e light on the centrality of Islamic law on Qatari law, especially on the case of taking back of charity (hibah) as an example. The paper ends with conclusion that for Islamic legislation in Qatari law, Islamic Sharia is considered to be the main source and it is needed to develop a legislative and judicial orientations based on Islamic legal rules that regulate transactions in Qatari law.[Artikel ini membahas situasi hukum Islam di dalam hukum Negara Qatar berdasarkan pada studi kasus atas beberapa konsep kunci dan isu praktis dalam hukum Qatar. Tulisan ini fokus pada pendekatan konseptual hukum Qatar dan Syariah Islam berdasarkan pada sentralitas Syari’ah islam. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang karakter khusus undang-undang dibanding dengan yang lainnya seperti teori prilaku yang mempunyai pengaruh terhadap penerapan hukumannya. Selain itu, pembahasan tersebut juga mempertimbangkan perbedaannya dibandingkan dengan hukum sosial terkait dengan pengaruh terhadap pembentukan prilaku. Artikel ini juga memberikan penekanan kajian atas sentralitas hukum Islam dan pengaruhnya terhadap konsep undang-undang seperti pengaturan tentang hak menarik kembali dana hibah dalam undang-undang di Qatar. Dalam kesimpulan, artikel ini menyatakan bahwa dalam undang-undang Qatar, hukum Islam menempati posisi yang sentral dan menjadi basis utama dalam pengembangan legislatif dan orientasi yuridis yang didasarkan pada aturan legal Islam dalam pengaturan transaksi dalam undang-undang hukum di Qatar.]