Kajian Sistematis: Perkembangan Sistem Pembayaran Kapitasi Berbasis Penyesuaian Risiko di Berbagai Negara

Kapitasi merupakan salah satu metode pembayaran yang dilakukan kepada penyedia layanan kesehatan primer. Penerapan kapitasi yang tidak berdasarkan penyesuaian risiko dapat menimbulkan dampak negatif. Terdapat beberapa bentuk penyesuaian risiko terhadap pembayaran kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sistem pembayaran kapitasi dengan penyesuaian risiko pada pelayanan primer yang digunakan di beberapa negara. Penyusunan kajian sistematis ini menggunakan metode PRISMA. Kajian sistematis dilakukan dengan mengambil artikel dari tiga online database yaitu Pubmed, EBSCOhost Medline, dan Scopus. Dari 212 artikel yang diperoleh, terdapat 7 artikel yang memenuhi kriteria untuk dikaji lebih lanjut. Kajian sistematis difokuskan pada model sistem pembayaran kapitasi berbasis penyesuaian risiko. Didapatkan model sistem pembayaran kapitasi berbasis penyesuaian risiko dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kesimpulan dari kajian sistematis ini yaitu faktor risiko yang paling sering dipakai adalah usia dan jenis kelamin. Model sistem pembayaran kapitasi berbasis penyesuaian risiko terus mengalami perkembangan sehingga penting untuk melakukan pembaharuan dan penyesuaian secara berkala. Dengan melihat berbagai kelebihan yang ada dalam penerapan model sistem pembayaran kapitasi berbasis penyesuaian risiko tersebut, dapat menjadi acuan bagi negara yang ingin mendapatkan formulasi kebijakan kapitasi dengan penyesuaian risiko yang paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

Analisis Efisiensi Relatif di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019

Tantangan pengawasan obat dan makanan mengharuskan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM bekerja optimal di tengah keterbatasan sumber daya. Analisis efisiensi relatif pada Unit Pelaksana Teknis BPOM tahun 2019 dilakukan bertujuan untuk perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan kebijakan strategis BPOM dalam upaya peningkatan capaian kinerja pada masing-masing UPT. Perhitungan efisiensi relatif menggunakan metode DEA (Data envelopment Analysis). Penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah 31 UPT BPOM yang memenuhi syarat sebagai DMU (Decision Making Unit) dan menggunakan 3 input dan 4 output yang diuji dengan metode DEA. Terdapat 10 informan dalam analisis kualitatif untuk mengetahui strategi dalam pencapaian efisiensi UPT. Hasil dari analisis terdapat 15 UPT yang efisien dan 16 UPT yang tidak efisien. Hasil wawancara diketahui bahwa UPT yang efisien dan yang tidak efisien telah melaksanakan strategi efisiensi internal dengan baik. DEA merupakan analisis efisiensi relatif dengan konsep memaksimalkan rasio output dan input. Penggunaan model VRS (Variabel return to Scale) yang mempertimbangkan proses, diharapkan mengeliminasi kekurangan yang terdapat dalam perhitungan dengan DEA. Perhitungan DEA dilakukan secara mekanik, maka diperlukan pendalaman proses untuk menggali faktor efisiensi yang tidak didapatkan dari perhitungan DEA, terlebih untuk organisasi yang dalam prosesnya melibatkan faktor eksternal yang cukup besar.

Evaluasi Capaian Peta Jalan JKN di Provinsi Bengkulu Studi Kasus Sectio Caesarea Tahun 2014 Sampai 2019

Bengkulu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dalam 5 tahun terakhir sejak implementasi JKN tercatat mengalami peningkatan proporsi persalinan lewat operasi Caesar. Sementara, BPJS Kesehatan melaksanakan fungsi pembiayaan dalam pelayanan kesehatan JKN. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi capaian sasaran equity kasus SC di Provinsi Bengkulu berdasarkan peta jalan JKN 2014-2019. Metode yang digunakan adalah mix method yakni kuantitatif dan kualitatif dengan cara analisis data JKN dan SUSENAS serta wawancara pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program JKN di Provinsi Bengkulu sudah cukup baik dalam aspek capaian kepesertaan. Namun, pada pemerataan pelayanan dibutuhkan keterbukaan dan sinergitas program dan kebijakan antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Layanan SC di Provinsi Bengkulu belum merata dan berkeadilan. Utilisasi layanan operasi caesar lebih banyak dinikmati oleh peserta JKN yang tinggal di Kota Bengkulu dan didominasi segmen kepesertaan mampu yakni PPU (39%) dan PBPU (45%). Pengawasan layanan SC perlu dilakukan secara cermat. Selain itu, pemenuhan kebijakan kompensasi pelayanan SC perlu diupayakan bagi wilayah faskes tidak memadai oleh BPJS Kesehatan maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pengaruh Pembatasan Sosial dan Variabel Ekonomi Terhadap Prevalensi Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembatasan sosial terhadap penurunan jumlah kasus Covid-19 di 27 Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pembatasan sosial dan variabel ekonomi terhadap pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan beberapa data yang bersumber dari Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Variabel terikat pada penelitian ini adalah rata-rata penambahan kasus harian Covid-19. Sedangkan, variabel bebas pada penelitian ini adalah dummy pembatasan sosial, kepadatan penduduk, PDRB per kapita, tingkat pendidikan, tingkat mobilitas, tingkat pengangguran, jumlah tenaga kesehatan, persentase penduduk miskin, dan angka harapan hidup. Semua data tersebut dikumpulkan dalam periode antara 2 Maret 2020 hingga 2 Maret 2021 yang terdiri dari 17 periode berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Analisis data panel dengan pendekatan Feasible Generalized Least Square (FGLS) diterapkan dengan menggunakan perangkat lunak Stata MP-64. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan sosial, kepadatan penduduk, tingkat pengangguran, dan jumlah tenaga kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penurunan kasus Covid-19, namun tidak signifikan. Tingkat pendidikan, tingkat mobilitas, persentase penduduk miskin, dan angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, pembatasan sosial merupakan kebijakan yang tepat guna menurunkan pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Estimasi Biaya dan Evaluasi Program Intervensi Pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) untuk Perbaikan Status Gizi di Banyumas, Jawa Tengah

Pemerintah Banyumas telah melaksanakan suatu intervensi Pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) dengan suplementasi nutrisi 1.5 kcal/mL pada tahun 2019. Namun, belum pernah dilakukan evaluasi baik dari segi luaran maupun biaya intervensi. Sehingga, penelitian ini diperlukan guna memberikan gambaran awal mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk perumusan perencanaan intervensi pada masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui estimasi biaya yang dibutuhkan untuk intervensi PKMK dan mengetahui luaran dari intervensi. Evaluasi ekonomi dilakukan secara parsial dengan menghitung biaya dari perspektif institusi pelaksana program dan hasil luaran dari intervensi berupa peningkatan BB dan TB. Sampel penelitian sebanyak 40 balita yang telah dipilih berdasarkan skrining gizi balita yang tidak mampu mengkonsumsi makanan yang ada dan memiliki asupan nutrisi yang inadekuat. Hasil studi menunjukkan total biaya intervensi sebesar Rp.219.817.000 untuk 40 anak (Rp.5.495.438 per anak) di mana untuk suplementasi nutrisi 1.5 kcal/mL per anak sebesar Rp.1.395.850. Terjadi peningkatan rata-rata berat dan tinggi anak sebesar 0.64-kilogram dan 0.47-centimeter dalam 28 hari setelah program selesai. Estimasi biaya dari hasil studi ini dapat lebih rendah pada intervensi selanjutnya apabila peralatan yang ada digunakan kembali. Studi ini dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan intervensi PKMK dengan lingkup cakupan / kriteria subjek yang sama atau dalam skala yang lebih luas.

Physicians’ Behavior in Referring National Health Insurance Patients to Hospital

Physicians’ decision to refer patients in primary health care is vital in supporting the referral system. The increase of referral cases impacted the claims cost and hospital workload. This study aimed to analyze the physicians’ behavior in referring National Health Insurance (NHI) patients to hospitals. This study employed a qualitative method; 18 informants were selected using purposive sampling and analyzed using content analysis. The data were validated by triangulating method, source, and data. Physicians referred patients when the cases could not be handled; there were indications of severe disease and required further examination. The obstacles in the referral system were pressure from NHI patients that wanted to be referred and diagnosed differently from ICD 10. In referring NHI patients, physicians had followed referral procedures and criteria. High referrals were caused by patients being forced to be referred, coming with complaints of severe disease, having examined in a hospital, and some cases should not be referred to but still referred by entering a similar diagnosis into the ICD 10. It is expected that public health centers will educate NHI patients related to tiered referral procedures in health services.

The Health Status of Labor Force in East Kalimantan Province: Effect of Individual Characteristics and Household Conditions

The aims of this research are first, to explore the factors that are associated with health status. Second, to address the individual characteristics and household conditions that affect the health status of labor force, taking into account the urban-rural differences. This research utilized data from SUSENAS Cor 2018, and employed a cross sectional - multinomial logistic regression analysis method. The dependent variable is the health conditions of the labor force. The findings show that, age and number of household members were significant for both sick and very sick health status in all two type of areas analyzed. In urban and rural areas simultaneously gender, expenditure per capita, and drinking water were only significant for sick health group while marital status, education, employment status, sanitation, house area was only significant for very sick health status group. In urban areas, the results indicated that gender, employment status, and drinking water were only significant for sick health status, while marital status, education, sanitation, and house area significant for very sick health status. Moreover, in rural areas, marital status was only significant for sick health status whereas, sanitation and house area were significant for the very sick health status.

Perhitungan Cost of Treatment pada Pasien Rawat Inap Penderita Stroke Peserta BPJS di RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Stroke merupakan salah satu penyakit katastropik yang menjadi penyebab kematian paling banyak di Indonesia. Kota Probolinggo merupakan kota dengan prevalensi stroke tertinggi kedua di Jawa Timur. Prevalensi dan kematian akibat stroke ini terus meningkat di RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo. Stroke merupakan penyakit berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat membahayakan jiwa, sehingga dibutuhkan pengelolaan pembiayaan yang tepat untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan penyakit ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi mengenai cost of treatment yang mengukur biaya perawatan per episode layanan dari stroke. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran perhitungan cost of treatment pada penderita stroke peserta BPJS di RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo. Studi ini merupakan studi evaluasi ekonomi parsial, dimana bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek biaya tanpa ada perbandingan terhadap intervensi lain yang dilakukan di RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo. Sampel penelitian adalah penderita stroke peserta BPJS di RSUD dr. Mohamad Saleh yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yaitu sebanyak 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata biaya langsung sebesar Rp 8.278.584. Rata-rata indirect cost sebesar Rp 974.383. Sedangkan rerata biaya per satu episode layanan stroke sebesar Rp 9.252.967. Saran yang diberikan adalah meningkatkan pencatatan tindakan keperawatan yang baik serta dilengkapi dengan tindakan koreksi ulang. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap billing sebagai bentuk pengendalian biaya.

Behavioral Changes in Accessing Outpatient Care During the Covid-19 Pandemic

Unwillingness to seek healthcare has been observed in citizens from many countries during the Covid-19 pandemic. Previous studies show that the changes in behavior are due to various reasons such as economic slowdown, loss of health insurance due to termination of employment, and fear of contracting the virus. This behavior may result in worsened health conditions, making a individual more susceptible to the virus. The supply side of health care is one of the things that should be considered in the discussion about access to health care in developing countries. This paper investigates access to the healthcare problem of Indonesians, discusses both the supply side and demand side by looking at the change of behavior due to the patients’ fear of getting treatment during pandemic covid-19. We will serve this purpose through a small-scale survey and offer some insights from a statistical analysis perspective as well. Based on a survey from 588 respondents from the west Indonesia region, this study observes that the respondents’ health condition shows no significant change before and during the Covid-19 pandemic era. On the other hand, the respondents’ frequency of accessing outpatient healthcare proves to be significantly decreasing during the Covid-19 pandemic era, with 23,4% of the respondents stating that they avoid utilizing outpatient healthcare as an effort to avoid the Coronavirus. The frequency of using Kartu Indonesia Sehat to access outpatient healthcare also shows a significant decrease during this pandemic era.

Mandatory Social Distancing for Covid-19 Outbreak and Its Economic Consequences in West Sumatera - Indonesia

The Governor of West Sumatra Province of Indonesia imposed a mandatory social distancing (PSBB) to slow down the Covid-19 outbreak from 22 April to 7 June 2020. The cons argued that PSBB was ineffective because of the impossibility to limit people’s movements. The pros, on the other hand, viewed PSBB as a training facility to increase people’s awareness about the pandemic. Our research aims at evaluating the effectiveness of PSBB by using the Kermack-McKendrick SIR pandemic model and the NLSUR non-linear least square estimation. Using daily data published by the Covid-19 task force, we found that PSBB had a positive impact on flattening the curve. Assuming that vulnerable people were around 30% of the population, PSBB has reduced the rate of spread of Covid-19 from around 2 persons to less than 1 person for every infected. We also found that the economic consequences of PSBB on commodities varied by their demand and supply characteristics. We, therefore, suggest that policy interventions related to price control and subsidy should consider these characteristics. For future research, as data more available, the effect of PSBB on broader economic variables such as poverty and growth in the province needs to be examined.