Abstract: The magnitude of the impact of the operation of corporation, implies that its operation is necessary and should bemanaged based on the principles of human rights, which aims to provide guarantees for the respect, protection and fulfillment ofhuman rights. Therefore, the UN, through the Human Rights Council recommends Framework based on three pillars, which latercalled as guidance to the principles of human rights. The regulations governing the operation of the corporation in the plantationsector in Indonesian must also follow that guidance. Therefore it is necessary to review how policy-based plantation managementlaw applying the human right principles in Indonesia and what are the weaknesses. Legislations studied are Law No. 18 Year 2004of Plantation, Law No. 39 of 1999 of Human Rights (HAM), Law No. 5 of 1960 of the Basic Regulation of Agrarian (BAL), as wellas various other legislations. Theoretical study of these regulations resulted several recommendations, one of which is the holdingof improvement of a regulatory to accommodate the principles of human rights completely.Keywords: Law Politics, Estates Management, Principles of HumanRightsIntisari: Besarnya dampak dari beroperasinya korporasi, mengimplikasikan beroperasinya korporasi perlu dan sudah seharusnyadikelola berdasarkan prinsip-prinsip HAM, yang bertujuan memberikan jaminan bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhanHAM. Maka PBB melalui Dewan HAM merekomendasikanKerangka Kerja yang bertumpu pada tiga pilar yang kemudian disebutpanduan prinsip-prinsip HAM.Regulasi yang mengatur tentang beroperasinya korporasi di sektor perkebunan di Indonesia haruslahjuga merumuskan prinsip-prinsip HAM tersebut. Maka dari itu perlulah dikaji kebijakan hukum pengelolaan perkebunan berbasisprinsip-prinsip HAM yang berlaku di Indonesia beserta kelemahannya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji yakni UndangundangNomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM),Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), serta berbagai peraturan perundangundanganlainnya. Kajian teoritis dari berbagai peraturan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya ialah perlu diadakannyaperbaikan regulasi untuk mengakomodir prinsip-prinsip HAM seutuhnya.Kata Kunci: Politik Hukum, Pengelolaan Perkebunan, Prinsip-prinsip HAM