scholarly journals The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah

2021 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 89-112
Author(s):  
Siti Muniroh ◽  
Khoiruddin Nasution
Keyword(s):  
Legal Status ◽  
Islamic Law ◽  
Adoptive Parents ◽  
Adopted Child ◽  
Judicial Decisions ◽  
Education Status ◽  
Child Adoption ◽  
The Right ◽  
A Minor ◽  
Religious Courts

Islam is a religion that regulates everything in the life of Muslims. No exception in the case of adoption, the jurisdiction of the court up to the adoption of a minor. in the case of child adoption. Today, Islam applies limitations in some matters, such as the prohibition of lineage, the establishment of non-mahram relationships to the issue of inheritance and guardianship. In addition to that field, there is the authority of the judge in the Religious Court to be ijtihad to determine the best decision for the child of the findings as the extent of its authority is based on Law No. 3 of 2006 on Religious Justice. The purpose of this study is to analyze how the legal impact on the adoption status of the findings based on the rationale maqasidus syar'i and its relevance to the development of Islamic law. Research methods use the study of literature through its sources of reference through primary law, both derived from religious sources and from positive legal sources that apply in Indonesia. In addition, the researcher used jurisprudence from the relevant judicial decisions used.The results of this research are (1) through the approach of maqasid al shari'ah doruriyah that children (including children of discovery) must be protected their rights, both their right to life (an nafs) and their intellect (al aql), the right of lineage, religion, as well as paying attention to his rights, including his right to obtain the obligatory will/right of inheritance from the parents who raised him (al maal), (2) The legal impact is, the child is found as a person, he is an orphan so the religious treatment is the same as an orphan. While the adopted child then the legal status can be assessed through recognition by the adoptive parents such as the child of guardianship, then the adopted child has the right to be guarded by his adoptive parents due to the absence of a lineage guardian. (3) While the relevance to the development of Islamic law is that in maintenance (other than the issue of lineage and inheritance), then the child has the same protection and education status of both adoptive parents. There is a need for efforts from various related parties to prioritize the benefits to protect from unwanted things and save the lives of children.

Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid Syariah ( Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr )

2021 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 169-188
Author(s):  
Muh Rizki
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Adoptive Parents ◽  
Best Interests ◽  
Court Order ◽  
Adopted Child ◽  
Library Research ◽  
Child Adoption ◽  
The Republic ◽  
The Right

Abstrak. Di Indonesia pengangkatan anak/adopsi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 perihal pengangkatan anak, di dalam pasal 39 poin 1 dijelaskan, dalam hal ini pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dapat dilakukan dengan ketentuan adat setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini agar pengangkatan anak tidak terjadi kesalah fahaman atau pertikaian di belakang hari, terlebih-lebih apabila orang tua angkatnya meninggal dunia lebih dulu. Sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1A Nomor. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, tentang penetapan ahli warits.  Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menolak penetapan ahli warits disebabkan adanya anak angkat, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penetapan pengadilan atau secara adat tentang pengangkatan anak tersebut. Berdasarkan uraian ini, maka penulis merasa perlu menganalisis dari asfek yuridis dan filososfis untuk menemukan jawaban mengapa permohonan penetapan ahli warits ini ditolak, dan apa dasar hukum hakim yang digunakan serta bagaimana putusan ini jika dianalisis dengan konsep maqasid syariah. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pilosofis. Adapun kesimpulannya, bahwa anak angkat sangat punya kepentingan terhadap harta tirkah dari alamarhumah, karena para pemohon tidak memasukkan anak angkat sebagai orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara aquo, majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon kurang pihak. Maka pertimbangan majelis hakim dengan menggunakan kaedah “Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. Apabila dianalisis perkara ini dengan pisau analisis maqasid syariah  yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah dan terhimpun dalam empat kulliyatul khams sekaligus, yakni memelihara agama (hifz ad-din), memelihara jiwa (hifz an-nafs), memelihar akal (hifz al-aql dan memelihara harta (hifz al-mal). Abstract. In Indonesia, adoption/adoption is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2020 regarding child adoption, in article 39 point 1 it is explained, in this case the adoption can only be carried out based on the best interests of the child and can be carried out with local customary provisions and applicable regulations. This is so that the adoption of a child does not cause misunderstandings or disputes later in life, especially if the adoptive parents die first. As in the decision of the Pekanbaru Religious Court class 1A No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, regarding the determination of heirs. The Pekanbaru Religious Court Panel of Judges rejected the determination of heirs due to the presence of an adopted child, although there is no evidence to show that there was a court order or custom regarding the adoption of the child. Based on this description, the author feels the need to analyze from the juridical and philosophical aspects to find answers to why the application for the determination of heirs was rejected, and what is the legal basis of the judge used and how this decision is analyzed with the concept of maqasid sharia. The type of research in this paper is library research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data using normative and philosophical legal approaches. As for the conclusion, that the adopted child is very interested in the tirkah property of the alamarhumah, because the petitioners do not include the adopted child as a person who has the right as a party in the aquo case, the panel of judges is of the opinion that the petition of the petitioners is lacking in parties. Then the consideration of the panel of judges using the method "Rejecting mafsadah takes precedence over taking benefit". When analyzed this case with a maqasid sharia analysis knife which is in accordance with the principles of maqasid sharia and is compiled in four kulliyatul khams at once, namely maintaining religion (hifz ad-din), preserving soul (hifz an-nafs), preserving reason (hifz al-aql and maintain property (hifz al-mal).

scholarly journals Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya

2014 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 243
Author(s):  
Prabowo Setyo Aji
Keyword(s):  
Birth Certificate ◽  
Adoptive Parents ◽  
District Court ◽  
Adopted Children ◽  
Adopted Child ◽  
Civil Registration ◽  
Child Adoption ◽  
The Right ◽  
Legal Consequences

<p>Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Selain itu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan lainnya juga menjadi penyebab dilakukannya pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang yang terjadi selama tahun 2012, bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan perundang-undangan dimulai dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah penetapan pengangkatan anak dikabulkan kemudian pemohon segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa pengangkatan anak yakni beralihnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak yang diangkat. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka anak angkat tersebut mendapatkan hak sebagaimana ia anak kandung, namun jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut hanya memiliki hak berupa wasiat wajibah.</p><p><br /><em>Along with the times, adoption becomes a necessity in society, especially for couples who have not been blessed with children. In addition to economic factors and other trust factors also cause does adoption. This study aimed to analyze the factors that influence a person or family in doing adoptions in Pemalang, Central Java that occurred during the year 2012, what is the procedure and implementation of the issuance of the marginal note on the birth certificate of the child adoption and what legal consequences arising for parents and adopted children after publishing a sidenote on the birth certificate of the child adoption. This type of research that is in use is the socio-juridical . The results of this study indicate that the drivers are often behind the adoption community in doing is to continue the descent. Implementation of adoption in Pemalang based legislation starts from the local Social Service. The next step is to apply for the determination of adoption to the District Court and Religious Court. After determination of adoption is granted then the applicant immediately report to the Department of Population and Civil Registration to be made marginal notes on the adopted child’s birth certificate as a form of recording important events in the population administration. Legal consequences arising from the transfer of the events of adoption rights and obligations of the biological parents to the adoptive parents of the adopted child. If the determination of adoption is granted by the District Court, the adopted child is getting the right as he is the biological child, but if the determination of adoption is granted by the Religious Courts, the adopted child only has the right form was borrowed.</em></p>

scholarly journals PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 128-140
Author(s):  
Erha Saufan Hadana Hukum Islam
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Adoptive Parents ◽  
Adopted Children ◽  
Biological Child ◽  
Left Behind ◽  
The Right

This research was written with the background to find out how Islamic law responds to the issue of adoption, the rights obtained by adopted children and their position in inheritance. This research is a normative juridical research based on library data. The results of the study found that adoption in the perspective of Islamic law does not recognize adoption which makes it an absolute biological child, but the fulfillment of their rights such as clothing, food and education must still be fulfilled by adoptive parents. Regarding the position in inheritance, the child does not have the right to the inheritance of the adoptive parents, but may get a will not more than one third (1/3) of the assets left behind.

scholarly journals Legal Status of Minor Testator’s Parents Deprived of Parental Authority in Intestate Succession. Some Remarks on the Solutions in Polish, Russian, and Italian Law

2021 ◽  
Vol 47 (4) ◽  
pp. 107-134
Author(s):  
Hanna Witczak
Keyword(s):  
Legal Status ◽  
Parental Authority ◽  
Legal Systems ◽  
Family Ties ◽  
Italian Law ◽  
Parental Obligations ◽  
Legal Situation ◽  
Polish Law ◽  
The Right ◽  
A Minor

The legal situation of minor testator’s parents in intestate succession poses a significant legal and social problem. In Polish law, parents who have been deprived of parental authority continue to enjoy their civil-law status; in other words, they maintain the right to inherit from their child under statute. Meanwhile, the reasons for which the court applied the strictest possible “sanction” in the form of deprivation of authority of parents who, in exercising their rights under parental authority, seriously violated the child’s interest or grossly neglected parental obligations, which is noticeable even to an ordinary bystander, seem to be sufficient “proof” that family ties, which are decisive for the statutory title to inherit, do not exist. If these ties are severed or seriously disrupted, the consequences should be seen in all areas of life. Simply put, persons who deliberately break apart the family should not enjoy the advantages that the law provides for testator’s closest relatives. In such a case, to consider the effect of deprivation of parental authority by “releasing” its holders from any obligation towards the child may not be considered a sufficient civil sanction, especially given that in the vast majority of cases, the reason for such deprivation is gross neglect of parental duties by one or both parents. The consequences of this type of negligence should also, if not primarily, consist in the deprivation of pecuniary benefits that the parents of a minor could enjoy after his or her death. The current legal solutions governing this area undoubtedly need to be revised. Such imperfect normative solutions adopted in Polish law prove the need to propose de lege ferenda recommendations. In this context, it is worthwhile to have a look at the normative solutions adopted in foreign legal systems and whether they can be grafted on Polish law. The reference to the Russian and Italian legal systems seems particularly recommendable due to the fact that their normative solutions directly allude to the institution of deprivation of parental authority in the context of admissibility of the title to inherit.

scholarly journals Profili giuridici dell’aborto in Irlanda. Peculiarità e prospettive della vicenda irlandese alla luce della legge Protection of Life During Pregnancy Act (2013)

2013 ◽  
Vol 62 (4) ◽  
Author(s):  
Carlo Casini ◽  
Marina Casini
Keyword(s):  
Legal Status ◽  
Human Life ◽  
Legal Aspects ◽  
Human Beings ◽  
Right To Life ◽  
Great Chance ◽  
Judicial Decisions ◽  
The Moment ◽  
The Right ◽  
Protection Of Life

Dopo vivacissisimi dibattiti e diverse decisioni giudiziarie, il Parlamento irlandese ha approvato nel luglio 2013 la legge sull’aborto Protection of Life During Pregnancy Act (2013) che però non ha fatto cessare le discussioni né sopito le inquietudini. Il contributo, supportato da un’ampia documentazione, si muove contemporaneamente su tre piani: vengono esaminati i profili giuridici (costituzionali, referendari, legislativi e giurisprudenziali) della storia dell’aborto in Irlanda, evidenziando gli aspetti che rendono peculiare la vicenda irlandese rispetto a quella degli altri Paesi europei; affronta la questione dello statuto giuridico dell’embrione umano nell’ordinamento irlandese sia nell’ambito dell’aborto, sia in quello della fecondazione artificiale (diffusa nella prassi e legittimata dalla giurisprudenza); offre interpretazioni e prospettive concrete per tutelare la vita umana sin dal momento della fecondazione in un contesto che, invece, tende a sottrarre la protezione nei primi 14 giorni di vita dell’embrione umano. One of us, l’iniziativa dei cittadini europei, promossa sulla base del Trattato di Lisbona, si presenta come una straordinaria occasione per svolgere un ruolo di contenimento delle possibili derive negative della legge recentemente approvata e per mantenere nella società la consapevolezza che la dignità umana è uguale per tutti gli esseri umani, così tutti, sin dal concepimento, sono titolari del diritto alla vita. I cittadini irlandesi potrebbero confermare con la vastità delle adesioni a “Uno di noi” la stessa volontà manifestata nei referendum del 1983, del 1997 e del 2002: “lo Stato riconosce il diritto alla vita del bambino che deve nascere”. ---------- After several lively debates and judicial decisions, the Irish parliament passed a law on abortion in July 2013 Protection of Life During Pregnancy Act (2013) which, however, has not put an end to the discussion or calmed anxieties. The contribution, supported by extensive documentation, moves simultaneously on three levels: 1. examining the legal aspects (constitutional, referendums, legislation and judicial decisions) of abortion’s history in Ireland highlighting those that make that history unique compared to other European countries; 2. dealing with the question of the legal status of the human embryo into the Irish legal system regarding both abortion, and artificial insemination (widely practiced and legitimized by law); 3. offers interpretations and concrete prospects for protecting human life from the moment of fertilization in a context which, however, tends to deprive human life of protection in the first 14 days of life. One of us, the European citizens’ initiative, promoted on the basis of the Treaty of Lisbon, is presented as an extraordinary opportunity to play a role in limiting the possible negative tendencies of the law recently passed and to maintain awareness in society that human dignity is the same for all human beings. So everyone, from conception, is entitled to the right to life. In particular, One of us gives Irish citizens the great chance to confirm the same desire expressed in the referenda of 1983, 1992 and 2002 – “The State acknowledges the right to life of the unborn child” – by signing in great numbers the “One of Us” citizen’s initiative.

scholarly journals Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2019 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 14
Author(s):  
Adawiyah Nasution
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Islamic Law ◽  
Legal Protection ◽  
Field Research ◽  
Adoptive Parents ◽  
Primary Data ◽  
Adopted Children ◽  
Legal Provisions ◽  
The Right

<h1>The purpose of this study is to assess the legal provisions of the children under Law No. 23 of 2002 and to explain the consequences of the child's adoption law. In addition, to know the legal protection of adopted children under the Child Protection Act is reviewed from Islamic Law Preformance law Practice in Indonesia. To examine the matter, a descriptive study was conducted with a normative juridical approach that was conducted only on the written rules. The collection of data is derived from the literature research and supported field research studies on the appointment of Court and Civil registry office. Primary data collection tools are informant with the interview guidelines whereas data analysis is done with a qualitative approach using the logical and inductive thinking logic in the field of law. In the content of this article shows that, firstly, the consequences of child adoption generally arise with the appointment of a court by not deciding the adoption of adopted children with their biological parents, which switching is the right of custody. In the case of inheritance, the appointment of children based on the determination of the Court of Justice is entitled to the inheritance of his adoptive parents based on wills. Thirdly, with the determination of the adoption of children from the courts, the consequence is the protection of adopted children can be assured of the custody of the law and the inheritance of its adoptive parents.</h1><h1> </h1>

LEGAL STATUS NON-MUSLIM COMMUNITIES IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE XVI-XIX CENTURIES

2016 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 102-110
Author(s):  
Александр Сквозников ◽  
Aleksandr Skvoznikov
Keyword(s):  
Ottoman Empire ◽  
Military Service ◽  
Legal Status ◽  
Islamic Law ◽  
Religious Affiliation ◽  
The State ◽  
Legal Doctrine ◽  
Muslim Communities ◽  
The Right ◽  
Judicial Protection

The aim of the article is to investigate the legal status of non-Muslim communities in the Ottoman Empire. The author concluded that the sources of Islamic law, including the Koran and Islamic legal doctrine, formed the basis of the legal system of the Ottoman Empire, recognized the equality of people regardless of their racial, ethnic or religious affiliation. Non-Muslim subjects of the Ottoman Empire guaranteed the right to life, security of person and property, freedom of religion, freedom of economic activity, the right to judicial protection and protection against external enemies. However, the scope of rights and duties of citizens depend on their religious affiliation. The Ottoman Empire was essentially theocratic state, where Islam is the state religion and regularly held a dominant position among the other denominations. Served non-Muslim were somewhat limited in their rights: they could not come to the state, including military service, which does not allow us to talk about full equality of all subjects of the Ottoman Empire, regardless of religion.

scholarly journals HAK KEWARISAN BAGI AHLI WARIS YANG MELAKUKAN OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN GANDA (KHUNTSA) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

2017 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 63
Author(s):  
Wiwit Widya Wirawati ◽  
Abdullah Kelib
Keyword(s):  
Legal Status ◽  
Islamic Law ◽  
Research Result ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Norms ◽  
Descriptive Research ◽  
The Status ◽  
Approach Method ◽  
The Right ◽  
Double Sex

<p>ABSTRACT<br />Allah SWT has set the rules on the issue of inheritance clearly and firmly in Al-Qur'an Surah An-Nisa article 11. It explains about the division of inheritance based on male and female sex, that is 2:1 (Das Sollen). But in fact there is a group of people called Khuntsa (double sex). Neither in Al-Qur‘an nor Hadist explains the provisions of inheritance for khuntsa heirs and the large number of parts they receive (Das Sein). The formulation of the problem in this study is how inheritance for the heirs who perform double genital surgery (khuntsa) according to KHI and how the right should be given to the heirs who perform<br />double genital adjustment surgery (khuntsa) in accordance with Islamic Law. <br />This research uses juridical normative approach method with analytical descriptive research specification. Sources and types of data are secondary data obtained from Islamic legal norms on inheritance and khuntsa obtained from Al-Quran, Hadist, KHI, and fuqaha and experts opinions in various literature on inheritance and khuntsa. <br />Based on the research result, khuntsa inheritance right is not regulated in KHI.<br />Theredore if khuntsa conducts genital adjustment surgery, and get the clarity of its legal status hence its right of inheritance is as specified in Article 176 KHI. The provision of inheritance for khuntsa heirs in Islamic Law is khuntsa first predicted as male then female.<br />Khuntsa and other heirs share the smallest and most convincing estimates, while the remaining doubts are held until the status of the khuntsa law is clear. If the khuntsa matter is clear, the acceptance of all the heirs is perfected by adding share to those who are reduced according to the acceptance they should receive. In the future, the formulation of KHI should regulate the right of khuntsa inheritance along with the amount of the inheritance received.</p><p> </p>

scholarly journals Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 13-24
Author(s):  
Nizmah Nizmah
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Literature Analysis ◽  
High Court ◽  
Muslim Children ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
Religious Courts

The noble Qur'an has explained the laws of inheritance, the conditions of each heir with a sufficient explanation, where no one among humans escapes the inheritance or inheritance. Because the Qur'an is the backing in establishing the law and the extent of its parts. And very few are determined based on Sunnah or ijma. there is no position of nonMuslim children on inheritance in compilation of Islamic law. While the Religious Court is a court that has the authority to examine and try inheritance disputes for people who are Muslim. Thus, if there is a dispute over inheritance issues between children of Muslims and non-Muslims, it must be resolved through the Religious Courts. Formulation of the problem in this study is how the position of non-Muslim children on the inheritance of Islamic heirs is reviewed from the Compilation of Islamic Law. with literature analysis it means that the author takes data based on existing literature. Based on the results of the study, according to the Compilation of Islamic Law dividing inheritance to the entitled heirs is the obligation of heirs to the heir to be implemented after the heirs have carried out other obligations as contained in. The position of nonMuslim children on the inheritance of Islamic heirs based on Islamic law does not obtain inheritance from the inheritance of their parents. According to the Compilation of Islamic Law as in the case of the Religious Court, it shows that the position of non-Islamic children on inheritance from the inheritance of the property of their parents does not receive the right inheritance, but based on the Religious High Court, get a section called "Wasiah Wajibah".

scholarly journals Socio-Religiuos Model of Disability: Sebuah Rancangan Awal

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 143
Author(s):  
Zanuar Mubin ◽  
Masykur Rozi
Keyword(s):  
Disability Studies ◽  
Islamic Law ◽  
Persons With Disabilities ◽  
Disability Discrimination ◽  
Islamic Science ◽  
The Right ◽  
A Minor ◽  
Access Right ◽  
Right Of Access ◽  
Islamic Society

Studi disabilitas masih menjadi tema kecil dalam ilmu pengetahuan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan Islam tidak memiliki misi untuk mengatasi permasalahan diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas dikucilkan bahkan dalam komunitas Muslim. Kami mengidentifikasi bahwa kurangnya akses yang dilakukan oleh masyarakat Muslim disebabkan oleh kurangnya ilmu- ilmu keislaman dalam mendorong mereka untuk berperilaku secara inklusif. Artikel ini mencoba menawarkan model sosio-religius dalam mengentaskan diskriminasi disabilitas dengan dua level metodologis. Level pertama adalah mengkritisi epistemologi hukum Islam untuk mendobrak bias normalitas yang berakibat pada tidak diangkatnya masalah disabilitas sebagai tema dalam hukum Islam. Pada level kedua dilanjutkan dengan menginternalisasi filosofi model disabilitas sosial pada ahliyyah dan maqasid, sehingga epistemologi hukum Islam memiliki gagasan inklusi. Hasil penelitian ini adalah bahwa hak akses dijamin oleh ahliyah al-wujub, dan strategi pemenuhan hak akses diatur dalam teori maqasid. Metode ini menghasilkan konsep hukum Islam praktis yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk masyarakat Islam yang inklusif.[Disability studies are still a minor theme in the Islamic science. This indicates that Islamic science does not have a mission to alleviate discrimination problems experienced by persons with disabilities. This results in disability being excluded even in Muslims’ community. We identified that lack of access performed by Muslims society is caused by lack of Islamic sciences in encouraging them to conduct inclusively. This article seeks to offer a socio-religious model in alleviating disability discrimination with two methodological levels. The first level is crticizing epistemology of Islamic law to break down the bias of normality which results in the lack of appointment of disability problems as themes in Islamic law. At the second level is continued by internalizing social-disability model philosophy in ahliyyah and maqa>s}id, so that the epistemology of Islamic law has the idea of inclusion. The results of this study are that the right of access is guaranted by ahliyah al-wuju>b, and strategy of fulfilling access right is regulated in light of maqa>s}id theory. This method fruits the concept of practical Islamic law which can be used as a basis for forming an inclusive Islamic society.]

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document