Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid Syariah ( Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr )

2021 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 169-188
Author(s):  
Muh Rizki
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Adoptive Parents ◽  
Best Interests ◽  
Court Order ◽  
Adopted Child ◽  
Library Research ◽  
Child Adoption ◽  
The Republic ◽  
The Right

Abstrak. Di Indonesia pengangkatan anak/adopsi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 perihal pengangkatan anak, di dalam pasal 39 poin 1 dijelaskan, dalam hal ini pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dapat dilakukan dengan ketentuan adat setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini agar pengangkatan anak tidak terjadi kesalah fahaman atau pertikaian di belakang hari, terlebih-lebih apabila orang tua angkatnya meninggal dunia lebih dulu. Sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1A Nomor. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, tentang penetapan ahli warits.  Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menolak penetapan ahli warits disebabkan adanya anak angkat, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penetapan pengadilan atau secara adat tentang pengangkatan anak tersebut. Berdasarkan uraian ini, maka penulis merasa perlu menganalisis dari asfek yuridis dan filososfis untuk menemukan jawaban mengapa permohonan penetapan ahli warits ini ditolak, dan apa dasar hukum hakim yang digunakan serta bagaimana putusan ini jika dianalisis dengan konsep maqasid syariah. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pilosofis. Adapun kesimpulannya, bahwa anak angkat sangat punya kepentingan terhadap harta tirkah dari alamarhumah, karena para pemohon tidak memasukkan anak angkat sebagai orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara aquo, majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon kurang pihak. Maka pertimbangan majelis hakim dengan menggunakan kaedah “Menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. Apabila dianalisis perkara ini dengan pisau analisis maqasid syariah  yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah dan terhimpun dalam empat kulliyatul khams sekaligus, yakni memelihara agama (hifz ad-din), memelihara jiwa (hifz an-nafs), memelihar akal (hifz al-aql dan memelihara harta (hifz al-mal). Abstract. In Indonesia, adoption/adoption is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2020 regarding child adoption, in article 39 point 1 it is explained, in this case the adoption can only be carried out based on the best interests of the child and can be carried out with local customary provisions and applicable regulations. This is so that the adoption of a child does not cause misunderstandings or disputes later in life, especially if the adoptive parents die first. As in the decision of the Pekanbaru Religious Court class 1A No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr, regarding the determination of heirs. The Pekanbaru Religious Court Panel of Judges rejected the determination of heirs due to the presence of an adopted child, although there is no evidence to show that there was a court order or custom regarding the adoption of the child. Based on this description, the author feels the need to analyze from the juridical and philosophical aspects to find answers to why the application for the determination of heirs was rejected, and what is the legal basis of the judge used and how this decision is analyzed with the concept of maqasid sharia. The type of research in this paper is library research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data using normative and philosophical legal approaches. As for the conclusion, that the adopted child is very interested in the tirkah property of the alamarhumah, because the petitioners do not include the adopted child as a person who has the right as a party in the aquo case, the panel of judges is of the opinion that the petition of the petitioners is lacking in parties. Then the consideration of the panel of judges using the method "Rejecting mafsadah takes precedence over taking benefit". When analyzed this case with a maqasid sharia analysis knife which is in accordance with the principles of maqasid sharia and is compiled in four kulliyatul khams at once, namely maintaining religion (hifz ad-din), preserving soul (hifz an-nafs), preserving reason (hifz al-aql and maintain property (hifz al-mal).

scholarly journals Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya

2014 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 243
Author(s):  
Prabowo Setyo Aji
Keyword(s):  
Birth Certificate ◽  
Adoptive Parents ◽  
District Court ◽  
Adopted Children ◽  
Adopted Child ◽  
Civil Registration ◽  
Child Adoption ◽  
The Right ◽  
Legal Consequences

<p>Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Selain itu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan lainnya juga menjadi penyebab dilakukannya pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang yang terjadi selama tahun 2012, bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan perundang-undangan dimulai dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah penetapan pengangkatan anak dikabulkan kemudian pemohon segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa pengangkatan anak yakni beralihnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak yang diangkat. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka anak angkat tersebut mendapatkan hak sebagaimana ia anak kandung, namun jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut hanya memiliki hak berupa wasiat wajibah.</p><p><br /><em>Along with the times, adoption becomes a necessity in society, especially for couples who have not been blessed with children. In addition to economic factors and other trust factors also cause does adoption. This study aimed to analyze the factors that influence a person or family in doing adoptions in Pemalang, Central Java that occurred during the year 2012, what is the procedure and implementation of the issuance of the marginal note on the birth certificate of the child adoption and what legal consequences arising for parents and adopted children after publishing a sidenote on the birth certificate of the child adoption. This type of research that is in use is the socio-juridical . The results of this study indicate that the drivers are often behind the adoption community in doing is to continue the descent. Implementation of adoption in Pemalang based legislation starts from the local Social Service. The next step is to apply for the determination of adoption to the District Court and Religious Court. After determination of adoption is granted then the applicant immediately report to the Department of Population and Civil Registration to be made marginal notes on the adopted child’s birth certificate as a form of recording important events in the population administration. Legal consequences arising from the transfer of the events of adoption rights and obligations of the biological parents to the adoptive parents of the adopted child. If the determination of adoption is granted by the District Court, the adopted child is getting the right as he is the biological child, but if the determination of adoption is granted by the Religious Courts, the adopted child only has the right form was borrowed.</em></p>

scholarly journals Kajian Yuridis Tentang Kesadaran Warga Negara Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Melaksanakan Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah

2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 280
Author(s):  
Muzayanah Muzayanah
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Voting Rights ◽  
State Institutions ◽  
Leadership Management ◽  
Library Research ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
Regional Leaders

The Republic of Indonesia is a state based on the rule of law in implementing state administration based on Pancasila and the 1945 Constitution. The administration of government with a democratic system in which the highest sovereignty is in the hands of the people and in its implementation the people elect a leader to run the government. To determine the regional leader / regional head must be carried out through regional head elections. Regional head elections are intended to continue the government which has ended its term of office. Therefore, regional head elections must be held simultaneously throughout the territory of the Republic of Indonesia. The holding of regional head elections is a big job and is the responsibility of all parties, including all citizens of the Republic of Indonesia, so that the implementation of regional head elections runs well. The regional head elections in question have been held and are the result of the hard work of various relevant state institutions that have carried out their duties and responsibilities, in this case the General Election Commission (KPU) which has held regional head elections simultaneously throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). ). The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the voting rights of citizens to participate and actively participate in determining regional leaders / regional heads who will lead in their respective territories. Citizens have the right to vote to vote at regional head elections. This is of course an awareness and responsibility as citizens so that regional leaders / regional heads are elected who are able to organize government and create prosperity and justice based on the values contained in the principles of Pancasila. The problem in this research is how a juridical study of the awareness of citizens to use their voting rights in implementing democracy in regional head elections?This research is a normative juridical research with the Library Research research method. The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The population in this study is a random population of residents / community of Pengkol hamlet, Mangunsari village, Gunung pati District, Semarang City. The results of the research show that people in this region as citizens of the Republic of Indonesia have the awareness and responsibility to exercise their voting rights in the implementation of regional head elections, especially the election for Mayor and Deputy Mayor of Semarang on December 9, 2020. Regional head elections in this region have been going well and in a conducive situation even though it was held during the Covid-19 pandemic. It is hoped that the holding of this regional head election will produce regional leaders who have reliable and quality leadership management and are able to bring the community to realize social justice for all Indonesian people.

scholarly journals PENGATURAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM

2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Ade Kurniawan Akbar
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Secondary Data ◽  
Adoptive Parents ◽  
Adopted Children ◽  
Legal Research ◽  
Adopted Child ◽  
Inheritance Law ◽  
Positive Law ◽  
Library Research ◽  
Mandatory Requirement

Abstract: The inheritance law is an approved law regarding the transfer of assets issued by a person who is delayed and the consequences for his heirs. In a will which is also called a mandatory will, a will is usually given to people who are not heirs. Mandatory obligation is a mandatory requirement for every Muslim to provide part of the inheritance to family members needed and for adopted children. The type of research used in this journal is a normative legal research method. Normative research or library research is legal research conducted by examining library material or mere secondary data. Normative legal research is to consider the relationship between the legal sciences and positive law. Mandatory wills are made as a basis by the Compilation of Islamic Law to provide part of the inheritance's inheritance for adopted children who may not be given a will by the testator, or adoptive parents who are not given a will by the heir (adopted child). The existence of mandatory provisions in the Compilation of Islamic Law is a bridge that determines the inequality that has occurred so far between adopted children and adoptive parents who have not inherited from each other, because there is indeed no provision to inherit each other between.Keywords: Mandatory Testament; Adopted Child; Islamic law;

scholarly journals THE IMPLEMENTATION OF CHILDRENADOPTION LICENSING IN THE BENGKULU PROVINCE BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 54 OF 2007 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF CHILDREN ADOPTION

2021 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 110-122
Author(s):  
Willy Purnama Hidayanti ◽  
Edra Satmaidi ◽  
Amancik Amancik
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Adoptive Parents ◽  
Best Interests ◽  
Adoption Process ◽  
Social Rehabilitation ◽  
The Social ◽  
Consultation Team ◽  
Child Adoption ◽  
The Republic ◽  
The Government

The State and the Government are obliged and responsible for the orderliness of children adoption practices, both in terms of administration and legal certainty. Therefore several policies were issued through legislation and jurisprudence that regulates and handles the issue of children adoption. The implementation of children adoption must be based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning Children Adoption. This study aims to get an overview and explanation of the Implementation of Licensing for ChildrenAdoption in Bengkulu Province Based on Government Regulation 54 of 2007 concerning the Implementation of Children Adoption. The children adoption process requires regulations that are in accordance with the Laws and Government Regulations and needs control of how they are implemented in the field. In addition to the Social Department of Bengkulu Province as the technical executor of adoption activities, it is necessary to establish a Regional Consultation Team for Children Adoption (known as PIPA in Indonesian abbreviation), to avoid irregularities in the process of implementation of children adoption, such as the adoption of children carried out without proper procedures, falsification of data and the existence of child trafficking, so the goal of adopting a child for the best interests of the child is not achieved. In analyzing the data in this thesis, the researcher applied a qualitative juridical analysis approach that describes the picture of the data obtained by researcher in the field and connects with each other to get a general conclusion. From the results of the qualitative juridical analysis, it can be seen and obtained inductive conclusions, namely the way of thinking in taking conclusions in general was based on facts that are specific. Data collection methods in this study were done through in-depth interview techniques, observation and documentation.The informants in this study were determined by selecting informants who comprehended and were directly involved in the implementation of child adoption programs. The informants consisted of the Head of Social Rehabilitation Division at the Social Department of Bengkulu Province, Head of Children and Elderly Social Rehabilitation Section at the Social Department of Bengkulu Province, Head of ChildrenProtection Section of the Women Empowerment Department and Children Protection in Bengkulu Province, Children Social Workers and Parents or Prospective Adoptive Parents who follow procedural for children adoption in accordance with applicable regulations. Data processing and analysis were conducted through data reduction, data presentation and conclusion drawing.

scholarly journals KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 307-317
Author(s):  
Emy Eliamega Saragih ◽  
Mustamam Mustamam ◽  
Mukidi Mukidi
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Islamic Law ◽  
Secondary Data ◽  
Inheritance Law ◽  
Case Register ◽  
Library Research ◽  
Female Part ◽  
Data Source ◽  
The Right

Islamic teachings determine that the Koran and the Hadith are the main references in resolving every problem faced by mankind, especially Muslims. Likewise in solving inheritance problems, the Koran and Hadith have explained clearly and in detail. Whereas for matters that have not yet been regulated or there is no agreement on the ulama, such as inheritance for a transvestite. The problem in this study, regarding the position of girls in the distribution of inheritance law according to Islam, concerning inheritance rights of siblings of fathers who leave a daughter in the perspective of Islamic law and on the basis of judges' consideration in determining the determination of heirs in the decision of case register No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn. This research is a normative juridical approach with a case approach by analyzing Decision No. 40/Pdt.G/2017/PA. Mdn). The data source of this research is secondary data obtained from the results of library research. Data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the research results obtained, that the position of girls in the distribution of inheritance law according to Islam is the same as that of boys, namely both have the right to inherit the inheritance of their parents or relatives. It's just that, the male portion is bigger than the female part, which is two parts of the two girls. The inheritance rights of the father's siblings who leave a daughter in the perspective of Islamic law are based on bi ghairihi asabah, because they inherit from men and women together. The basis of the judge's consideration in determining the determination of the heir in the decision of case register No. 40 / Pdt.G/2017/PA.Mdn, is Article 174 paragraph (2) KHI and Al-Quran Letter of Examination verse 176. The panel of judges has mistakenly interpreted the substance of the Examination paragraph 176 and also interpreted the provisions of Article 174 paragraph (2) KHI.

scholarly journals The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah

2021 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 89-112
Author(s):  
Siti Muniroh ◽  
Khoiruddin Nasution
Keyword(s):  
Legal Status ◽  
Islamic Law ◽  
Adoptive Parents ◽  
Adopted Child ◽  
Judicial Decisions ◽  
Education Status ◽  
Child Adoption ◽  
The Right ◽  
A Minor ◽  
Religious Courts

Islam is a religion that regulates everything in the life of Muslims. No exception in the case of adoption, the jurisdiction of the court up to the adoption of a minor. in the case of child adoption. Today, Islam applies limitations in some matters, such as the prohibition of lineage, the establishment of non-mahram relationships to the issue of inheritance and guardianship. In addition to that field, there is the authority of the judge in the Religious Court to be ijtihad to determine the best decision for the child of the findings as the extent of its authority is based on Law No. 3 of 2006 on Religious Justice. The purpose of this study is to analyze how the legal impact on the adoption status of the findings based on the rationale maqasidus syar'i and its relevance to the development of Islamic law. Research methods use the study of literature through its sources of reference through primary law, both derived from religious sources and from positive legal sources that apply in Indonesia. In addition, the researcher used jurisprudence from the relevant judicial decisions used.The results of this research are (1) through the approach of maqasid al shari'ah doruriyah that children (including children of discovery) must be protected their rights, both their right to life (an nafs) and their intellect (al aql), the right of lineage, religion, as well as paying attention to his rights, including his right to obtain the obligatory will/right of inheritance from the parents who raised him (al maal), (2) The legal impact is, the child is found as a person, he is an orphan so the religious treatment is the same as an orphan. While the adopted child then the legal status can be assessed through recognition by the adoptive parents such as the child of guardianship, then the adopted child has the right to be guarded by his adoptive parents due to the absence of a lineage guardian. (3) While the relevance to the development of Islamic law is that in maintenance (other than the issue of lineage and inheritance), then the child has the same protection and education status of both adoptive parents. There is a need for efforts from various related parties to prioritize the benefits to protect from unwanted things and save the lives of children.

scholarly journals Due To Legal Determination Of Religious Courts Demak Decision No. 09 / PDT.P / 2018 / PA DMK About Adoption Realization

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 15
Author(s):  
Rodiyah Rodiyah ◽  
Akhmad Khisni
Keyword(s):  
Implementation Process ◽  
Case Law ◽  
Adoptive Parents ◽  
Best Interests ◽  
Adopted Child ◽  
Application Of Law ◽  
Biological Parents ◽  
The Will ◽  
Religious Courts

Society has long recognized the legal institution of adoption even before the time of the Prophet society has implemented a system of adoption with the motivation or a different purpose, among others, to continue the descent, carry on business and so on. In Indonesian society not many people know about the implementation process since the adoption in court litigation adoption petition, the case investigation in the trial until the stage of determination of the judge. This study uses the approach of law (statute aproach) and approach to the case. Law approach is used to determine the overall legal regulations, especially laws governing adoption in Indonesia. Case approach aims to study the application of norms or rules of law in the determination of adoption. The results of this thesis research in the Stipulation No. 09 / Pdt.P / 2018 / PA.Dmk is the implementation of adoptions carried out aimed at the best interests of children in the welfare and protection of children and the application of law by the judge in legal considerations. As a result of the law of the designation is the association adopted child with the adoptive parents only form of legal relationship in the form of transfer of responsibility of the biological parents and not result in legal consequences inherit each other between himself and his adoptive parents are not entitled to inherit each other to each other, but the adopted child can accept the will, and vice versa.Keywords: Because of Law; Kids Appointment; Religious Courts.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA

2020 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 281
Author(s):  
Lisa Carterina Kunadi ◽  
Diana Tantri Cahyaningsih
Keyword(s):  
Civil Law ◽  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Adoptive Parents ◽  
Primary Data ◽  
Adopted Children ◽  
Adopted Child ◽  
Law System ◽  
The Right ◽  
Civil Law System

<p>Abstract<br />This article discusses the legal protection of adopted children for the inheritance rights of adoptive  parents in the Civil Law system in Indonesia. Writing this law is a type of normative legal research that acts prescriptively. The research data is primary data and secondary data. Based on the results of research that can be known, the adoption of children carried out by adoptive parents will require that there is legal protection for the adopted child which is the right of the adopted child to obtain an inheritance from his adoptive parents. The results of the study explaining 4 Court Decisions that have issued these considerations are in accordance with the regulations reviewed in the perspective of Civil Law. The adopted child still has the right to get the inheritance from his adoptive parents.<br />Keywords: Legal Protection; Inheritance Rights; Adopted Children</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak waris  orang tua angkatnya dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang–Undang dan pendekatan kasus serta jenis data-data berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat akan mengakibatkan harus adanya suatu perlindungan hukum bagi anak angkat tersebut yang satunya adalah hak anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan 4 Putusan Pengadilan yang telah diteliti tersebut pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang ditinjau dari perspektif Hukum Perdata. Anak angkat tetap mendapatkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.<br />Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Waris; Anak Angkat</p>

scholarly journals KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 61-82
Author(s):  
Yane Pakel
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Research Data ◽  
Bankruptcy Law ◽  
Legal Research ◽  
Article 59 ◽  
Library Research ◽  
Resource Data ◽  
The Republic ◽  
The Right

There are two purpose of this research 1) to know and analyze banks role as secured creditor in executing collaterals. This is cause by the uncertainty of the execution rights as a result of the inconsistencies of regulations mention to Article 55, Article 56 and Article 59 of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment Obligation. 2) to know and examine the legal protection for secure banks in bankruptcy settlement. This research is a normative legal research that is supported by interview. Secondary data is taken from primary, secondary and tertiary legal resource. Data collection method is documentary study and library research. Data analysis is a qualitative analysis.Based on the result and discussion, bank as a secured creditor has the right to execute collateral that is pledged by debtor, as if bankruptcy does not take place (pursuant to Article 55 paragraph 1)The bankruptcy law has ruled the creditors right on the collateral, but there is uncertainty of execution right. This is caused by the inconsistency of regulations of Article 55, Article 56 and Article 59 of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment Obligation. Article 56 and Article 59 are limit the creditors rights. The current law does not strongly enforced, thus the bank is seeking right by auction or hidden transaction

scholarly journals RESIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

2018 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
Author(s):  
Sherly Ayuna Putri ◽  
Holyness N Singadimedja
Keyword(s):  
Child Labor ◽  
Child Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Social Institutions ◽  
Working Hours ◽  
Library Research ◽  
School Rules ◽  
The Republic ◽  
The Right ◽  
High Level

<p>Every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination as provided for in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. A child is a person who is not yet 18 years old, including a child who still in the womb. The legal issues raised in this study are: what is the risk for underage child labor according to positive laws in Indonesia?; and how children’s rights and legal protections for child labor are based on Law no. 13 of 2003 on Manpower and Law no. 35 Year 2014 on Child Protection? This research is normative juridical research with analytical descriptive and qualitative descriptive research specification. This is a Library Research by using secondary data. Some factors that can prevent children to work are: social institutions (custom rules in hereditary societies); weak business that is impossible to work in it or because of the high level of welfare; public view; Education related to the exam season, scholarships, school rules and working hours coinciding with school hours; and the attitude and prohibition of work from parents. Child labor reduction program and children’s opinion are crucial to local potential as a resource of action and community’s responsibility to participate. The program should involve all institutions related to the causal factors and carried out with good coordination because the problems of child labor and its emerging protection are interrelated and strengthen each other.</p>

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document