DAMPAK DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG  NOMOR  7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP MANAJEMEN AIR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

AbstractThe water power resource has a great role to support the activities in the fields of farming, clean water of urban and rural areas, industries, fish embankments, tourisms, electricity power, and flood and erosion controls. Based on the Law No 7 Year 2004 on the Water Power Resource, it has been given the usage right of water management widely to the privates to join to manage the water power resource, which, then, results the understanding of social function and economical function and raising the efforts of private enterprise and commercialization of the water power resource which inflicted a loss up on the public. Based on this consideration, the Constitution Court abrogated the validity of the Law of SDA (Water Power Resource) on the whole and put into effect the Law Number 11 Year 1974 on Irrigation and the Government Regulation Number 22 Year 1982 on the Water Regulation Management. The abrogation will cause impacts to the government (executive), the Corporation of Water Management, and Society. The State should fulfill the people’s right on water considering that the society’s access to water is one of the Basic Human Rights. The prominent priority authority on water should be given to BUMN and BUMD as the follow up of the right authorization by the State on water. The private element may be allowed to carry out to authorize on water with strictly specific requirements. The water usage should consider the function of environmental conservation. The direct impact is that the Government, in the near future, has no Law / Regulation protection to carry out the management of SDA (Water Power Resource) in the field, since all management regulations as the copy of the Law of the Resource of Water Power had also been abrogated. Therefore, the regulation has to be issued soon. The government should prepare the draft of the Government Regulation Planning based on the Law Number 11 Year 1974 and the Law Planning on the Water Power Resource (to substitute Law No 11 Year 1974). The three important substances that must be included are the conservations of water power resource, the usage of water power resource and the control of water damaging power.Key words: Law of Water Power Resource, private, abrogation impacts, the people’s right on water.AbstrakSumberdaya air mempunyai peran cukup besar dalam menunjang kegiatan bidang pertanian, air bersih perkotaan dan pedesaan, industri, perikanan tambak, pariwisata, tenaga listrik, dan pengendalian banjir serta erosi. Berdasarkan UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah memberikan hak guna usaha air secara luas kepada swasta untuk ikut mengelola sumberdaya air, sehingga muncul pemahaman terhadap fungsi social dan fungsi ekonomi serta terjadinya usaha privatisasi dan komersialisasi sumberdaya air yang merugikan masyarakat. Atas pertimbangan ini, Mahkamah konstitusi membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air. Pembatalan UU SDA akan menimbulkan dampak bagi pemerintah (eksekutif), Badan Usaha pengelola Air, dan Masyarakat. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air mengingat akses masyarakat terhadap air merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Prioritas utama penguasaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai kelanjutan hak menguasai oleh Negara atas air. Unsur swasta masih dimungkinkan melakukan penguasaan atas air dengan syarat-syarat tertentu secara ketat. Pemanfaatan air harus mengingat kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dampak langsung adalah bahwa pemerintah dalam waktu dekat tidak mempunyai paying hukum untuk melaksanakan pengelolaan SDA di lapangan,karena semua aturan pelaksanaan sebagai turunan dari UU SDA juga dibatalkan. Oleh karena itu aturan payung hukum harus segera diterbitkan. Pemerintah segera menyiapkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berpijak pada UU Nomor 11 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (pengganti UU No 11 Tahun 1974). Tiga substansi penting yang harus dimuat yaitu konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak airKata kunci: UU Sumber Daya Air, privatisasi, dampak pembatalan, hak rakyat atas air

Download Full-text

DAMPAK DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP MANAJEMEN AIR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Yustisia Jurnal Hukum ◽

10.20961/yustisia.v92i0.3828 ◽

2015 ◽

Vol 92 ◽

Author(s):

AL. Sentot Sudarwanto ,

Keyword(s):

Water Management ◽

Rural Areas ◽

Government Regulation ◽

Environmental Conservation ◽

The State ◽

Power Resource ◽

Water Power ◽

The Law ◽

The Government ◽

The Right

Abstract The water power resource has a great role to support the activities in the fields of farming, clean water of urban and rural areas, industries, fish embankments, tourisms, electricity power, and flood and erosion controls. Based on the Law No 7 Year 2004 on the Water Power Resource, it has been given the usage right of water management widely to the privates to join to manage the water power resource, which, then, results the understanding of social function and economical function and raising the efforts of private enterprise and commercialization of the water power resource which inflicted a loss up on the public. Based on this consideration, the Constitution Court abrogated the validity of the Law of SDA (Water Power Resource) on the whole and put into effect the Law Number 11 Year 1974 on Irrigation and the Government Regulation Number 22 Year 1982 on the Water Regulation Management. The abrogation will cause impacts to the government (executive), the Corporation of Water Management, and Society. The State should fulfill the people’s right on water considering that the society’s access to water is one of the Basic Human Rights. The prominent priority authority on water should be given to BUMN and BUMD as the follow up of the right authorization by the State on water. The private element may be allowed to carry out to authorize on water with strictly specific requirements. The water usage should consider the function of environmental conservation. The direct impact is that the Government, in the near future, has no Law / Regulation protection to carry out the management of SDA (Water Power Resource) in the field, since all management regulations as the copy of the Law of the Resource of Water Power had also been abrogated. Therefore, the regulation has to be issued soon. The government should prepare the draft of the Government Regulation Planning based on the Law Number 11 Year 1974 and the Law Planning on the Water Power Resource (to substitute Law No 11 Year 1974). The three important substances that must be included are the conservations of water power resource, the usage of water power resource and the control of water damaging power. Key words: Law of Water Power Resource, private, abrogation impacts, the people’s right on water. <h3>Abstrak</h3> Sumberdaya air mempunyai peran cukup besar dalam menunjang kegiatan bidang pertanian, air bersih perkotaan dan pedesaan, industri, perikanan tambak, pariwisata, tenaga listrik, dan pengendalian banjir serta erosi. Berdasarkan UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah memberikan hak guna usaha air secara luas kepada swasta untuk ikut mengelola sumberdaya air, sehingga muncul pemahaman terhadap fungsi social dan fungsi ekonomi serta terjadinya usaha privatisasi dan komersialisasi sumberdaya air yang merugikan masyarakat. Atas pertimbangan ini, Mahkamah konstitusi membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air. Pembatalan UU SDA akan menimbulkan dampak bagi pemerintah (eksekutif), Badan Usaha pengelola Air, dan Masyarakat. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air mengingat akses masyarakat terhadap air merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Prioritas utama penguasaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai kelanjutan hak menguasai oleh Negara atas air. Unsur swasta masih dimungkinkan melakukan penguasaan atas air dengan syarat-syarat tertentu secara ketat. Pemanfaatan air harus mengingat kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dampak langsung adalah bahwa pemerintah dalam waktu dekat tidak mempunyai paying hukum untuk melaksanakan pengelolaan SDA di lapangan,karena semua aturan pelaksanaan sebagai turunan dari UU SDA juga dibatalkan. Oleh karena itu aturan payung hukum harus segera diterbitkan. Pemerintah segera menyiapkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berpijak pada UU Nomor 11 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (pengganti UU No 11 Tahun 1974). Tiga substansi penting yang harus dimuat yaitu konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air Kata kunci: UU Sumber Daya Air, privatisasi, dampak pembatalan, hak rakyat atas air

Download Full-text

Abortion: A Review on Indonesia Regulations

Rechtsidee ◽

10.21070/rechtsidee.2019.7.73 ◽

2019 ◽

Vol 7 ◽

Author(s):

Hariansi Panimba Sampebulu

Keyword(s):

Reproductive Health ◽

Government Regulation ◽

Safe Abortion ◽

Long Time ◽

The Law ◽

Legal Construction ◽

The Government ◽

The Right

The position of women in legal construction in Indonesia today is still difficult to adjust to the circumstances that occur, especially in terms of equality issues. The abortion that has been a problem for so long time, being discussed because of the rules that are considered not in accordance with the existing rules, and the amount of pressure from various things. Law and Women are always placed in objects that are not neutral, especially in terms of discussing reproductive health. The government and legislation feel that they have a stake in integrating reproductive health owned by women. It is the position of women in the law that gives rise to many struggle movements and the diffusion of feminism in Indonesia. The rules of Article 31 paragraph 1 and 2 of Government Regulation Number 61 of 2014 which regulate safe abortion need to be more attention and safeguarded, so that a woman has the right to be based on herself.

Download Full-text

POLITIK HUKUM PENGENDALIAN TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA

Media Iuris ◽

10.20473/mi.v1i2.8827 ◽

2018 ◽

Vol 1 (2) ◽

pp. 236

Author(s):

Anis Tiana Pottag

Keyword(s):

The State ◽

Responsibility To Protect ◽

Foreign Workers ◽

Controlling System ◽

Foreign Labor ◽

Huge Impact ◽

The Law ◽

The Government ◽

National Constitution ◽

The Right

The inception of the regulation No. 6 year concerning immigration 2011 and No. 13 year 2003 and regarding the employment has had a huge impact in the political direction of the law controlling foreign workers who works in Indonesia. The controlling system of foreign workers who work in Indonesia aims to protect the rights of Indonesian citizens from losing their jobs because of the high number of foreign workers who come to work in Indonesia. As the implementation of an Article 27 paragraph 2 of the national constitution in 1945 specifies where every citizen of Indonesia has the right to work and a decent subsistence for humanity. As the state which constituted by the law, Indonesia has a responsibility to protect the rights of its citizens in accordance with Article number 28, paragraph 4 where the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially in this case is the responsibility of the government. The utilization of foreign labor in Indonesia should be limited in number and areas that can be occupied by the foreign labor. The Labor law and regulation limit the positions that can be occupied by the foreign labor. The positions which are prohibited (closed list) should be considered by the employer before filing the utilization of foreign labor. Apart from having to comply with the provisions regarding the positions, the employer should also pay attention to the standards of an applicable competency.

Download Full-text

Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu

Lentera Hukum ◽

10.19184/ejlh.v5i3.8097 ◽

2018 ◽

Vol 5 (3) ◽

pp. 343

Author(s):

Fitri Lestari

Keyword(s):

Government Regulation ◽

International Agreements ◽

The State ◽

International Agreement ◽

National Interests ◽

The Law ◽

The Government ◽

International Instruments ◽

International Conventions

One of the challenges for the state is on how it carries out the ratification of international agreements. Indonesia has arduous tasks due to its late to ratify international conventions or agreements, even though such international instruments are needed for national interests. Based on Law Number 24 of 2000 on the International Agreement it is stipulated that the ratification of an international agreement in Indonesia uses two instruments, inter alia the law and presidential regulations. To adhere to this view, the compelling exigency is essential to analyze as it has been a challenge to overcome and anticipate obstacles in the ratification process and therefore it needs to set a period of time to ratify special international agreements. Ratification of international agreements through the Perppu (the government regulation in lieu of law) is very possible because its legitimacy is equivalent to the law but it should be the last priority. Keywords: Ratification, International Agreement, Perppu

Download Full-text

Some Reflections on Israel's Temporary Legislation on Unification of Families

Israel Law Review ◽

10.1017/s0021223700000832 ◽

2010 ◽

Vol 43 (2) ◽

pp. 457-467 ◽

Cited By ~ 3

Author(s):

Ruth Lapidoth ◽

Ofra Friesel

Keyword(s):

International Law ◽

Gaza Strip ◽

The State ◽

Provisional Measure ◽

Israeli Arabs ◽

The Law ◽

The Government ◽

The Gaza Strip ◽

The Individual ◽

The Right

In 2003 Israel adopted the Nationality and Entry into Israel (Provisional Measure) Law, 5763-2003. The Provisional Measure deals generally with entry into Israel; at first it dealt only with entry into Israel of residents of the West Bank and the Gaza Strip, and later it was extended also to nationals and residents of Iran, Iraq, Lebanon and Syria. It is particularly relevant for cases of unification of families and immigration for the purpose of marriage.The following article offers a short summary of the law as it has been amended in 2005 and 2007, as well as its interpretation by the government (since 2008) and then examines its conformity with international law. The Provisional Measure involves a clash between the right of the individual to marry the person of his choice and establish a family on the one hand, and the right of the state to regulate freely immigration and entry into its territory on the other hand. Since international law has not established a right to family unification nor to immigration for the purpose of marriage, the right of the state prevails in this matter. Yet, the Provisional Measure deviates from international law in a different aspect, as it leads to a de facto discrimination, mostly of Israeli Arabs. This discrimination is not permitted by the Convention for the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, to which Israel is a party. It is recommended that Israel amends the law in order to bring it into conformity with international law.

Download Full-text

Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

Syiah Kuala Law Journal ◽

10.24815/sklj.v1i3.9644 ◽

2017 ◽

Vol 1 (3) ◽

pp. 150-163

Author(s):

Fery Irwanda

Keyword(s):

Judicial Review ◽

Government Regulation ◽

Court Decision ◽

Land Registration ◽

Legal Subject ◽

The Supreme Court ◽

The Law ◽

The Government ◽

The Right ◽

The Impact

Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah Jailani Yusuf cs yang merupakan objek sengketa, telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi No.633 K/Pdt/2006. Permohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanpa memberitahukan adanya Putusan Kasasi, sehingga melahirkan sertifikat yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi. Penelitian ini bertujuan, mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat hak atas tanah yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi dan tanggung jawab Kantor Pertanahan atas penerbitan sertifikat untuk atas pihak yang tidak berhak berdasarkan putusan pengadilan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan meneliti keberlakuan hukum itu dalam kenyataan atau dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat No.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 terdapat cacat hukum administratif yang disebabkan kesalahan subyek dan/atau obyek hak, karena di atas tanah yang diterbitkan sertifikat telah ada Putusan Kasasi. Akibatnya pihak yang mendaftarkan tanah bertanggung jawab secara hukum dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab secara administratif.Article 3 of the Government Regulation Number 24, 1997 on Land Registration states that a land registration aiming to provide law certainty and law protection on land right holder over the land. The issuance on of the land certificate of Jailani Yusuf et.al is a dispute object; it has been decided based on Judicial Review Number 633 K/Pdt/2006. The application on the right registration that is proposed by Abdullah Ibrahim and Cut Ben Ibrahim to Land Authority Office of Aceh Besar without providing the review, hence it results in certificate issuance that the law subject is not based on the decision. This research aims to know the implementation of land registration in the making process of certificate that its legal subject is not based on the court decision, responsibility of land office of the change of certificate issuance for party that is no having right based on the court decision. This is juridical empirical research by exploring the law application into society. The research shows that in the implementation of land registration in making process of Certificates Numbers: 11, 12 and 21, 22, 23/2015 has administrative law lack caused by subject fault and/or object of right, as on the land certificate issued has been reviewed by the Supreme Court. The impact on parties registering their land is legally responsible and the Land Authority Office is administrative legally responsible.

Download Full-text

1 The Prerogative in Foreign Affairs

10.1093/law/9780198255642.003.0001 ◽

1986 ◽

Cited By ~ 1

Author(s):

Mann F A

Keyword(s):

Foreign Policy ◽

The State ◽

Foreign Affairs ◽

Financial Resources ◽

War And Peace ◽

The Law ◽

The Government ◽

The Right

The conduct of foreign affairs is an executive act of government in which neither the Queen nor Parliament has any part. It is the Government which represents the State and determines its policy, though Parliament has the right and the power to control the Executive, to withhold confidence in it, to refuse to grant the financial resources required to carry out its decisions, and thus to deprive the Government's foreign policy of efficacy. Hence the Government must be certain that its foreign policy has the support of Parliament. The affairs which the Crown conducts comprise the whole catalogue of relations with foreign nations which includes the declaration of war and peace, of belligerency and neutrality, and the recognition of foreign States and of their extinction. The law can control the conduct of foreign affairs if and in so far as the prerogative has been superseded by legislation, but even where this has happened there usually remains a residue of prerogative power vested in the Executive.

Download Full-text

The Law of Labour Disputes

Israel Law Review ◽

10.1017/s0021223700004970 ◽

1974 ◽

Vol 9 (4) ◽

pp. 548-557 ◽

Cited By ~ 3

Author(s):

Itzhak Zamir

Keyword(s):

Civil Liberties ◽

The State ◽

Supreme Court Justice ◽

Trade Union Movement ◽

Union Movement ◽

The Law ◽

The Government ◽

The Individual ◽

The Right ◽

Labour Disputes

A few years ago a Supreme Court Justice remarked that in Israel the strike was a sacred tradition. Indeed it was. But now, it is more often regarded as a nuisance. This change of attitude has been reflected in the law.In this country, as in some other countries, the law concerning labour disputes has swung back and forth during the years like a pendulum: from severe restrictions under the Ottoman Empire, through de facto recognition during the British mandatory period, to a privileged status after the establishment of the State of Israel. True, even after the establishment of the State, the right to strike has not been expressly guaranteed by any statute. But in this respect, it is not different from other basic rights, such as the freedoms of expression or assembly, which are in the nature of common law rights. In fact, it fares better, since other rights are subject under various statutes to substantial restrictions. Only the right to strike was left virtually free from such legal restraints. One might be led to believe that to the socialist leaders of the country, most of whom rose to the Government from the ranks of the trade union movement, the right to strike was dearer than other civil liberties. During the first twenty years of the State, on the few occasions on which the legislature touched upon the right to strike, it only acted to protect it. Most conspicuous is the provision that a strike shall not be regarded as breach of a personal obligation on the part of the individual employee.

Download Full-text

Abortion: A Review on Indonesia Regulations

Rechtsidee ◽

10.21070/jihr.2019.6.73 ◽

2019 ◽

Vol 6 (1) ◽

Author(s):

Hariansi Panimba Sampebulu

Keyword(s):

Reproductive Health ◽

Government Regulation ◽

Safe Abortion ◽

Long Time ◽

The Law ◽

Legal Construction ◽

The Government ◽

The Right

Download Full-text

Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air

Jurnal Konstitusi ◽

10.31078/jk1228 ◽

2016 ◽

Vol 12 (2) ◽

pp. 353

Author(s):

Helmi Kasim

Keyword(s):

Water Management ◽

Human Rights ◽

Water Resources ◽

The State ◽

Constitutional Court ◽

State Control ◽

Access To Water ◽

The Government ◽

Private Corporations ◽

The Right

This writing analyses access to water not merely as a right but as human rights. Since the right to water constitues human rights, then constitutionally, the state, mainly the government, is obliged to respect, fulfil and protect that right. In order that the government can perform its obligation to fulfil the right of citizens to water, the sate should put control of water under the power of the state. Thus, there are two perspectives in fulfilling the rights of citizens to water, human rights perspective and the perspective of state control. From the perspective of human rights, the 1945 Constitution has stipulated the obligation of the state in fulfilling the human rights of citizens including the right to water as stated in Article 28I paragrahp (4). From the perspective of state control over water resources, the 1945 Constitution has also determined constitutional standard as stipulated in Article 33. This concept of state control based on Article 33 has been interpreted by the Constitutional Court in its decisions. Specifically, in the decision concerning the law on water resources, the Court returned control over water to the state. The Court set some limitations on how to utilize water resources. Private corporations are still allowed to participate in water management with strict conditions. The enhancement of this control by the state over water is intended to guarantee the fulfilment of the right of citizens to water. As an idea, monopoly of the state over water resources might be also be considered just like monopoly of state over electricity.

Download Full-text