scholarly journals The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach

MAZAHIB ◽  
2019 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
Author(s):  
Haji Syaikhu
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Islamic Law ◽  
Customary Law ◽  
Legal Anthropology ◽  
Family Meeting ◽  
Central Kalimantan ◽  
The People ◽  
Peaceful Settlement ◽  
Dispute Settlements ◽  
The City

The issue of inheritance distribution does not often lead to conflicts that must be resolved by means of litigation. In resolving conflicts that might arise, the community usually has set a separate rule to distribute inheritance. The people of Central Kalimantan, especially in the City of Palangka Raya, prioritize deliberations that are actually not contrary to Islamic law in resolving their inheritance disputes. Why and how these dispute settlements are conducted? This study uses normative-empirical methods which employs a legal anthropology approach. The results of the study show that the tradition of resolving inheritance disputes in the people of Palangka Raya City of Central Kalimantan prioritizes peaceful settlement disputes by using Islamic law first and then a family meeting is held to determine the agreeable share and distribution of assets. The principle of kinship in the protection of property (hifz al-maal) in the family is adopted, so that the community returns to share property with the negotiation method which is built on family agreements. By referring to Islamic jurisprudence on inheritance, the dispute settlements also aims at sharia compliant in order to adhere to Islamic doctrine (hifz al-din). Finally, they also adopt the principle of responsive thinking which is human based on local wisdom values in society. The conclusion of this study shows that the Palangka Raya City Society combines Islamic law and customary law in the distribution of inheritance.Keywords: dispute resolution, inheritance, Palangka Raya, legal anthropologyPersoalan pembagian kewarisan tidak jarang menimbulkan konflik yang harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul tersebut, masyarakat biasanya telah menentukan suatu aturan tersendiri untuk meyelesaikan pembagian kewarisan. Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya dalam penyelesaian sengketa waris, mengedepankan musyawarah yang sejatinya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.  Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah mengedepankan perdamaian dengan cara menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah keluarga untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang digabung atau due procces dispute resolution kewarisan. Sikap mental masyarakat tetap membagi harta secara Islam, kemudian harta digabung dengan nilai kemanusiaan (humanis). Adanya asas kekeluargaandalam perlindungan terhadap harta (hifzul maal) dalam keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta dengan metode islah yang dibangun berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Masyarakat  Kota Palangka Raya melaksanakan prinsip ta’abbudi dalam konteks menjalankan hukum faraid yang juga bertujuan syariat (maqashid syariah) memelihara agama (hifzul din) kemudian menjalankan prinsip ta’aqqulli berupa ijtihad responsif yang bersifat humanis berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) di masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Kota Palangka Raya menggabungkan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam pembagian harta warisan.Kata kunci: penyelesaian sengketa, kewarisan, Palangka Raya, antropologi hukum

Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)

2019 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 203-216
Author(s):  
Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu ◽  
Ahmad Syaikhu ◽  
Jefry Tarantang
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Inheritance Law ◽  
Central Kalimantan ◽  
Legal Enforcement ◽  
The People ◽  
Customary Laws ◽  
The City

The people of Central Kalimantan, especially in the District of Katingan and the City of Palangka Raya in resolving inheritance disputes prioritize deliberations by peaceful means and do not conflict with Islamic law. Because, Islamic law also accommodates customary laws, as long as it does not conflict with Islamic tenets. The tradition of resolving the inheritance disputes of the people of Central Kalimantan in the Katingan Regency and Palangka Raya City is in accordance with the custom in resolving inheritance disputes prioritizing peace by using Islamic law first and then holding a meeting to agree on the determination of shares and distribution of assets. The legal enforcement of the settlement of inheritance disputes in the community is recognized absolutely and they also apply farā’id (Islamic inheritance) law first, then deliberations are carried out in a family consensus with the principle of peace.

scholarly journals PRESS DISPUTE RESOLUTION: METODOLOGI RESOLUSI KONFLIK BERBASIS MEDIA

2021 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 63-90
Author(s):  
Kurnia Sari Wiwaha ◽  
Ustadi Hamsah
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Islamic Law ◽  
Online News ◽  
Moral Judgement ◽  
Customary Law ◽  
Treatment Recommendation ◽  
Online Media ◽  
Framing Analysis ◽  
Analysis Technique ◽  
The Media

Islam has been known as a religion of Rahmatn lil’alamiin which guarantees inclusion and maintains a treatise on all humanity. However, the interpretation of universality of Islam does not meet a common understanding even though within Muslim community itself. Those diverse interpretations have resulted in how the universality of Islam has been expressed. One of those quarrels toward interpretation is the discussion of Islam Nusantara. West Sumatera is one of the regions in Indonesia which implements Islamic law as its customary law in which rejection against Islam Nusantara has been echoed across the borders. The rejection caused reactions from various parties since West Sumatera strongly stated the rejection as a way for preserving it. Those dispute has been sharpened by the online news in several Indonesian media that began to raise the phenomenon up. This research aim to find out how those medias frame the news and whether online media contribute on minimizing public tensions. This research used descriptive method with qualitative approach. The source of the data focused on Indonesian online media news on 2018 and was analyzed with framing analysis from Robert N. Entman and also using the concept of treatment recommendation as an analyzes of dispute resolution. The results discovered that media with its framing analysis technique has their own moral judgement and treatment recommendation as a form of dispute resolution towards discourses in the media. This moral judgment can show the tendency and alignment of a media regarding an issue. In addition, the media also has an important role in developing the audience’s mindset in the midst of dispute it can be analyzed from the treatment recommendation that can be used as a media based dispute resolution.   Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamiin dan bersifat universal serta hadir sebagai sebuah risalah seluruh umat manusia. Akan tetapi, pemaknaan terhadap universalitas Islam tidak seragam terlebih pemaknaannya bagi kalangan umat Islam itu sendiri. Hal ini menimbulkan banyak interpetasi yang bermacam-macam untuk mengekspresikan universalitas Islam ini. Salah satu bentuk interpretasi ini adalah munculnya istilah Islam Nusantara yang kembali menuai perdebatan. Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan hukum Islam dan adatnya yang sangat kuat menolak pengistilahan ini. Penolakan ini menimbulkan banyak reaksi dari beberbagai pihak. Hal ini dikarenakan, Sumatera Barat yang sangat menjaga kelestarian budayanya menolak wacana ini yang memiliki visi samaseperti yang dimiliki Sumatera Barat. Arena pertarungan ini diperluas oleh adanya pemberitaan di media-media online Indonesia yang mulai mengangkat fenomena ini. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana media membingkai pemberitaan dan apakah media juga memiliki peran untuk meminimalisasi ketegangan yang terjadi antara pihak yang bertikai. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh mengacu pada pemberitaan media online mainstream Indonesia pada tahun 2018 dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis framing media model Robert N. Entman dan treatment recommendation sebagai bentuk dispute resolution wacana di media. Hasil dari penelitan ini mengungkapkan bahwa dalam pembingkaian sebuah berita, media memiliki moral judgement-nya masing-masing. Moral Judgement ini yang dapat memperlihatkan arah atau keberpihakan suatu media terhadap suatu isu. Selain itu, media juga memiliki peranan penting dalam mendewasakan khalayak di tengah konflik. Hal ini terlihat dari adanya treatment recommendation yang dapat digunakan sebagai dispute resolution berbasis media.

scholarly journals The Concept of Patah Titi: The Problem of Inheritance and Its Solution in Aceh Tengah

2019 ◽  
Vol 26 (1) ◽  
Author(s):  
Fauzi Fauzi
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Islamic Law ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Legal Pluralism ◽  
Customary Law ◽  
State Laws ◽  
The People ◽  
Customary Laws ◽  
Universal Values ◽  
Legal Consequences

This article examines the inheritance issue of patah titi practiced by the people of Aceh Tengah. Patah titi is a state in which one of the aṣḥāb al-furūḍ (obligatory sharers or primary heirs) loses linkage (due to death) to muwārith (the deceased). This study used descriptive analysis and drew upon legal pluralism,which considers the interaction between state laws, customary laws, and religious laws in resolving a case. The findings show that inheritance distribution is implemented in three steps: first, the heir inherits nothing due to the legal consequences of patah titi; second, the heir receives inheritance because they are considered a badl (substitution) of the predeceased heir; third, the heir receives hibah (gift).The last two steps in the settlement of patah titi are derived from various sources, including the Compilation of Islamic Law (KHI), customary law,and the universal values of Islamic law, which consider principles of equity, humanity and child protection.

scholarly journals Commitment of Political Communication in the Mayor of Banda Aceh, Indonesia

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 35-43
Author(s):  
Zahari Nurdin
Keyword(s):  
Political Communication ◽  
Islamic Law ◽  
Science Journalism ◽  
The People ◽  
Psychology History ◽  
The World ◽  
Consistent Manner ◽  
City Model ◽  
The City ◽  
Banda Aceh

The development of political communication relies on multidisciplinary based on concepts in communication, political science, journalism, sociology, psychology, history, rhetoric, and others. This study deals with commitment of political communication in the mayor of Banda Aceh, Indonesia. Constructivism paradigm is used in this study to discuss the perceptions on truth, explanation, beliefs and views about the world. The result shows that the mayor paradigm in building the Banda Aceh city area referred to the concept of the Prophet's development in Medina, and the Aceh Sultanates in building the area. Success in building the country and region are basically fully committed to carrying out and enforcing Islamic law in order to be strong and reside in the souls of the people. Therefore the mayor believes and is committed to continuing to build the city of Banda Aceh as a civil city model that is inseparable from building Islamic law in a consistent manner.

scholarly journals IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KAJIAN KHUSUS HAK PEJALAN KAKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2018 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 211
Author(s):  
Zetrie Andeka Muslimah
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Road Traffic ◽  
Application Of Law ◽  
The People ◽  
The City ◽  
Made In

Abstract: It is known that Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the City of Bengkulu has not been implemented properly. Then, the application of Law Number 22 Year 2009 in Article 28 Paragraph 2 has not been properly implemented so that pedestrian rights have not been maximally given, and furthermore Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport has been made in accordance with Islamic law where the manufacture is intended for the benefit of the people.Keywords: Pedestrians, Law Number 22 of 2009, benefit of the people, Islamic law

scholarly journals War of Ngali Toward Dutch Colonialism in Bima

2018 ◽  
Vol 5 (4) ◽  
pp. 128
Author(s):  
Sukarddin Sukarddin ◽  
Akhamad Ari Musaded ◽  
Suryo Ediyono
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Customary Law ◽  
Dutch Government ◽  
East Indies ◽  
The People ◽  
Dutch East Indies ◽  
The Government ◽  
Dutch Colonial ◽  
Dutch Colonialism

Sultanate of Bima has been bound by government of Dutch colonial with Lange Contract agreement (long contract), occurred in 1908-1909 That the Sultanate of Bima is a very strategic area. These conditions caused the VOC and the government of Dutch to seek intervention through the Lange Contract agreement (long contract) which has led to the entry of the Sultanate of Bima in the Pax Neerlandica neighborhood. War of Ngali occurred for several reasons namely 1) Feelings of dissatisfaction with the actions of the Dutch government which impose various tax rules in the Sultanate of Bima. 2) The Sultanate of Bima as part of the Dutch East Indies sovereignty was seized by a Lange Contract agreement in 1908. 3) Customary law and Islamic law were replaced by Dutch law. 4) The head or belasting duty system is denied and punished for taxing the unbelievers. The conclusion in this study is that people of Ngali against the government of Dutch colonial because they wanted to control the entire Milky, the resistance made by people Ngalisolely to maintain the customs, religions, and independence owned by the people of Bima.

scholarly journals The Contact Point of Customary Law and Islamic Law (Legal History Perspective)

2018 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 51-59
Author(s):  
Rachmi Sulistyarini ◽  
A. Rachmad Budiono ◽  
Bambang Winarno ◽  
Imam Koeswahyono
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Contact Point ◽  
Seventh Century ◽  
Customary Law ◽  
Inheritance Law ◽  
Legal Traditions ◽  
The People ◽  
Special Character ◽  
Religious Law ◽  
The Relationship

The period before various legal traditions encounter to Indonesia, the people living in these islands has owned rules that contain the value of values as the original law. The term of original law is also known as the name of "chthonic" law, and is used as the customary law of the community of Indonesia, or the archipelago known at that time. The customary law tradition is very different from other legal traditions; this system has a special character that is very different from the character of other legal traditions. Furthermore, around the seventh century of AD, the influence of religion encounter as well; the first is Hinduism, then the religion of Islam brought by traders from Arabia and India. The term known as custom, with its unwritten form and religious element as the definition proposed by Soepomo (1996), is indeed identical with the term given by experts in the colonial period such as: “Godsdientige Wetten, Volks instelingen En Gebruiken" (Regulation of Religious Ordinance, People's Institution and Customs), "Godsdientige Wetten, Instelingen En Gebruiken (Religious Regulations, Institutions, and Customs), Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangen de Rechts Regelen" (Rules of law relating to Religion and religion customs habits), in addition there are also called the Islamic Law or Mohameden Law. It shows that at that time Customary Law is equalized as religious law. The point of contact  between the two can also be identified from the theories that develop at that time as in the theory of Receptio in Complexu (Salmon Keyzer and van Den Berg); Receptie Theory (Scouck Hurgronye); Theory of Receptio a Contrario (Ha zairin). The relationship between customary law and Islamic law is widely found in the field of family law that is the issue of marriage law and inheritance law. After Independence, legislation products related to Islamic law include Law no 1 of 1974, Law no 50 of 2009, Law no 21 of 2008 regarding Islamic Banking.Int. J. Soc. Sc. Manage. Vol. 5, Issue-2: 51-59

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI BISNIS UNIQ DRINK HEALTHY HERBAL DRINK KOTA LHOKSEUMAWE

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 140-160
Author(s):  
Hidayatina Hidayatina ◽  
Suci Lailatul Laila
Keyword(s):  
Business Strategy ◽  
Islamic Law ◽  
Field Research ◽  
Traditional Concept ◽  
International Media ◽  
Central Java ◽  
The People ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
Production Strategy ◽  
The City

The driving factor for the increased consumption of herbal medicine is the widespread issue of back to nature voiced by the international media. UniQ Drink Healthy Herbal Drink is a contemporary herbal drink from Central Java, which found an innovation with a traditional concept to become modern. The large number of herbal drink enthusiasts has attracted the attention of Mrs. Adis to become an entrepreneur in the herbal drink UniQ Drink Healthy Herbal Drink in the city of Lhokseumawe. The objectives of this research are: To examine the business strategy of UniQ Drink Healthy Herbal Drinks in general and based on a sharia economic perspective? The method used is in the form of field research with a qualitative descriptive approach. The results of this study explain that: a) UniQ Drink's business strategy is in accordance with the production and marketing strategy, in its production strategy the company does not use chemicals and preservatives and its management is still traditional. b) This business has not implemented a business strategy in accordance with Islamic law, including the facts that are not in the packaging label which are not indicators of production and expiration dates and in financial records, but the company always gets out of the amount earned by 20% of the amount obtained to give to the people.

Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes

2015 ◽  
Vol 69 (4) ◽  
pp. 777-807 ◽  
Author(s):  
Emilia Justyna Powell
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Islamic Law ◽  
Original Data ◽  
The Other ◽  
Territorial Disputes ◽  
Peaceful Resolution ◽  
Peaceful Settlement ◽  
International Dispute ◽  
Legal Structures ◽  
Settlement Of Disputes

AbstractThis article argues that specific characteristics of the domestic legal institutions of Islamic law states shape these states' choices of peaceful resolution methods in territorial disputes. After providing original data on the characteristics of Islamic legal structures, I systematically compare pertinent rules of international dispute resolution methods and Islamic law. I demonstrate empirically that not all Islamic law states view international settlement venues in the same way. Secular legal features, such as constitutional mentions of education, supreme court, or peaceful settlement of disputes have the power to attract these states to the most formal international venues—arbitration and adjudication. On the other hand, Islamic law states whose legal system is infused with Islamic religious precepts are attracted to less-formalized venues.

scholarly journals Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)

2021 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 396-412
Author(s):  
Muhammad Taufan Djafri ◽  
Askar Patahuddin ◽  
Azwar Iskandar ◽  
Ambarwati Ambarwati
Keyword(s):  
Qualitative Methods ◽  
Dispute Resolution ◽  
Islamic Law ◽  
Field Research ◽  
Land Ownership ◽  
Mutual Trust ◽  
Legal Certainty ◽  
Normative Approach ◽  
Descriptive Research ◽  
The People

This research aims to find out: (1) the issue of waqf disputes and their resolution in Indonesia in the review of the Law. No. 41 of 2004 and Islamic law; and (2) the issue of waqf disputes and their settlement in Wahdah Islamiyah. This research includes the category of descriptive research using qualitative methods with a juridical-normative approach through field research. The results showed that: (1) the form of land waqf dispute problems in Indonesia, including: (a) issues involving holders of legitimate rights to waqf land; (b) issues related to the reason for rights or proof of acquisition used as a basis for granting rights; (c) errors/misrepresentation of rights. In addition, the problem is also in the form of still many waqf land that does not have a Waqf Pledge Deed, many waqf implementations are carried out religiously or based on mutual trust, the demand for the return of waqf land by wakif heirs and waqf land is controlled for generations by nazirs who deviate from waqf accounts. Article 62 of Law No. 41 of 2004 on Waqf affirms that the resolution of disputes is taken through deliberation for consensus. If dispute resolution through deliberation is unsuccessful, the dispute can be resolved through mediation, arbitration, or court. As for the review of Islamic law, the resolution of waqf disputes and other issues in the realm of Islamic law can be facilitated through litigation and non-litigation. The existence of peace (al-iṣlah) and deliberation for consensus is always a priority and is expected to solve problems without causing other problems (lā ḍarara wa lā ḍirāra) to achieve the benefit of the people in accordance with maqāṣid al-syarī'ah and justice; (2) Wahdah Islamiyah faces several problems of land waqf disputes, such as lack of legal certainty in waqf land ownership, waqf practice by conventional means, waqf land for sale, claims of waqf land ownership, and no checking the legality of waqf land. In the settlement of land waqf disputes, Wahdah Islamiyah directs the resolution of all dispute cases through two patterns, namely litigation and non-litigation patterns, which are generally done by familial means or consensus deliberation.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document