scholarly journals Policy Advocacy Training for Women Victims of Violence in Maros Regency

2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 59
Author(s):  
Muh Tang Abdullah ◽  
Andi Ahmad Yani ◽  
Atta Irene Allorante ◽  
Amril Hans
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Child Protection ◽  
Government Policies ◽  
Policy Advocacy ◽  
Advocacy Training ◽  
Police Data ◽  
Concrete Action ◽  
Victims Of Violence ◽  
Village Women ◽  
Policies And Programs

Cases of violence against women in Maros Regency are quite high. For example, in 2016, according to Department of Women Empowerment and Child Protection (DP3A) data, there were 68 cases and 21 police data cases. Likewise, divorce data in the Religious Courts are more caused by domestic violence. Of course, this social problem must be immediately addressed through local government policies. However, in fact, no policy specifically regulates the handling of this problem. Therefore, community service in the form of policy advocacy training for village women victims of violence needs to be carried out. This advocacy training was attended by 25 participants from various villages. Participants were provided with policy advocacy materials covering (1) government policies and programs on the protection of women; (2) the concept and practice of policy advocacy; (3) issues of violence and protection of women; (4) technical public speaking and lobby strategy, and (5) public opinion and press release materials. The results of the training evaluation resulted in an increase in knowledge and skills for participants after following the entire set of materials provided. Recommendations for activities are suggested to immediately take more concrete action in the form of policy advocacy to encourage the issuance of the Regional Regulation (Perda) of Maros Regency concerning Protection of Women from Violence.

scholarly journals OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Service Center ◽  
Standard Size ◽  
Regulatory Policies ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence ◽  
Service Standards ◽  
Integrated Service

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).

scholarly journals Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kosmik Hukum ◽  
2018 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
Author(s):  
Emy Rosnawati
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Pilot Project ◽  
Integrated Services ◽  
Women Empowerment ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence

Abstract Violence against women and children is a violation of human rights. The integrated services centre of the women and children empowerment (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) is an integrated activity founded Ministry of women empowerment and child protection and provide services for the Indonesian people, mainly women and children victims of violence acts. The purpose of this research is to know the service of process in P2TP2A given to women victims of domestic violence and P2TP2A efforts in tackling domestic violence. The research method used the juridical sociological. data collection is done by observation, interview and documentation as well as literature-related literature. Researchers took samples from Sidoarjo P2TP2A because P2TP2A is a pilot project of P2TP2A in other districts. Then analyzed in descriptive qualitative. From the above research it can be concluded that the role of the integrated services centre the empowerment of women and children (P2TP2A) in addressing domestic violence is very effective and in accordance with the mandated in the Act No. 23 years 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Keywords: Domestic Violence, Integrated Services Centre, Empowerment of Women and Children Abstrak Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel dari P2TP2A Sidoarjo karena P2TP2A Sidoarjo merupakan pilot project dari P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

scholarly journals OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Service Center ◽  
Standard Size ◽  
Regulatory Policies ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence ◽  
Service Standards ◽  
Integrated Service

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).

Service user violence against social workers in Italy: Prevalence and characteristics of the phenomenon

2021 ◽  
pp. 146801732110091
Author(s):  
Alessandro Sicora ◽  
Urban Nothdurfter ◽  
Barbara Rosina ◽  
Mara Sanfelici
Keyword(s):  
Social Workers ◽  
Social Services ◽  
Child Protection ◽  
Service User ◽  
Online Survey ◽  
Professional Relationship ◽  
Effective Prevention ◽  
Client Violence ◽  
Prevention Programmes ◽  
Victims Of Violence

Summary Client violence in social services is perceived as constantly increasing in Italy, raising deep concern. This article presents the results of the first online survey on the phenomenon. Involving 20,112 social workers, the aim was to determine the prevalence and forms of client violence towards social workers and to identify key factors associated with such events. Findings The results suggest that the vast majority of Italian social workers experience client violence during their careers. Verbal aggression and threats were most common forms of violence, followed by physical attacks and property damage. Young and less experienced social workers appeared more likely to be victims of violence, as well as those who more frequently work in isolation or without their colleagues’ support. Social workers in child protection services, services for adults and municipality services accessible to the entire population were found to be at higher risk of client violence. The social workers considered the quality of the client/professional relationship and communication skills to be critical in preventing and dealing with aggression by users. Unfulfilled clients’ expectation was considered to be one of the main factors contributing to frustration and the consequent hostile behaviour. Applications Violence against social workers is a ‘wake-up call’ that makes the weakening of welfare services, and therefore of professional social work, more visible. The first nationwide study on service user violence reported by this paper may significantly contribute to raising awareness about the phenomenon in Italy and to the devising of effective prevention programmes.

scholarly journals The Urgency of Protection House for Women Victims of Violence

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 41-50
Author(s):  
Helen Intania Surayda
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Victims Of Violence

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang.  Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

scholarly journals Profile of women victims of violence perpetrated by intimate partners / Perfil de mulheres vítimas de violência perpetrada por parceiro íntimo*

2014 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 9
Author(s):  
Vitória De Barros Siqueira ◽  
Deise Nogueira Da Luz ◽  
Maria Elda Alves de Lacerda Campos
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Intimate Partners ◽  
Victims Of Violence

Objetivo: Descrever as características da violência contra mulher praticada pelo companheiro no município de Petrolina-PE no período de 2009 a 2011. Método: Estudo descritivo de corte transversal que utilizou a base de dados disponibilizados através do Sistema de Informações para Vigilância de Violências e Acidentes. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco mediante CAAE n. 01430312.0.000.5207. Resultados: Durante o período foram identificados 584 casos de violência perpetrada pelo parceiro. Em 57,53% dos casos o agressor era o cônjuge. A maioria das vítimas pertencia a faixa etária de 20 a 49 anos (86,47%), possuía de 8 a 11 anos de estudo (48,93%) e se declararam pardas (59,17%). 81% residiam na área urbana e a maioria das agressões ocorreu na residência da vítima (73,63%). A violência psicológica foi relatada em 89,55% dos casos, sendo a cabeça a estrutura corporal mais atingida em se tratando de violência física (57,89%). Conclusão: a violência é um fenômeno que atinge todos os níveis socioeconômicos, culturais, raças e idades. O conhecimento do perfil destas mulheres é um instrumento para o direcionamento de ações estratégicas que busquem o enfrentamento desse problema.

scholarly journals La contención emocional. Un camino para conservar la estabilidad emocional en el personal que atiende a mujeres víctimas de violencia. / The emotional restraint. A way to maintain emotional stability in the caring staff of women victims of violence

2015 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 169
Author(s):  
Irma Carrillo Flores
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Emotional Stability ◽  
Las Mujeres ◽  
Victims Of Violence

En el marco del proyecto de investigación: aplicación a nivel piloto de los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, desarrollado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante 2011, después de capacitar a 139 personas de las  dependencias: CAPIV, Instituto Aguascalentense de las Mujeres, Instancias Municipales, Maestros universitarios y Servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes se hizo visible la necesidad de cuidado emocional del personal que atiende a mujeres víctimas de violencia para lograr un bienestar laboral y tener una mejor calidad de vida.Las personas capacitadas reconocieron, cuando se trabajó con ellas en grupos de encuentro, que deben conocerse a sí mismos para no repetir en forma automática e inconsciente pautas de conducta conocidas  cuando se está en contacto con situaciones de violencia que de alguna u otra manera remiten a vivencias similares. Reconocieron que el ejercicio de Contención entre pares y el realizado por expertos permite que estos profesionistas que trabajan con mujeres que han sido violentadas no comprometan su ejercicio profesional con situaciones personales o asuntos inconclusos personales.

MENGENALKAN RAGAM BENTUK KEKERASAN, SANKSI PIDANA DAN PENCEGAHANNYA MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2021 ◽  
pp. 787
Author(s):  
Imelda Martinelli
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Human Life ◽  
Violence Against Children ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Helping Others ◽  
Question And Answer ◽  
Service Activity ◽  
Victims Of Violence ◽  
Legal Subjects ◽  
Forms Of Violence

Children are one of the legal subjects who have the potential to become victims of violence. Violence faced by children can be in the form of physical, psychological, sexual and neglect. Against these various types of violence, the Domestic Violence Law and the Child Protection Law can serve as the basis for criminalizing the perpetrators. In the Child Protection Law, even criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against children are weighted for punishment. Furthermore, the law is equipped with additional penalties in the form of announcing the identity of the perpetrator, and action sanctions in the form of chemical castration and installation of electronic detection devices. However, efforts to overcome violence against children are not enough to rely on criminal sanctions. This is evidenced by the rise in the number of violence against children. Therefore, prevention efforts are needed through increasing understanding of the importance of making helping others a basic need of human life. So that each individual will always help and provide assistance to children who need help. The method of implementing this community service activity is carried out using the lecture, discussion and question and answer method at Loyola High School Semarang. The activity begins with material exposure regarding forms of violence, sanctions and prevention. After the presentation, there was a discussion session and a question and answer session regarding the material that had been presented. The results of the service implementation activities were obtained by understanding various information about child violence and its prevention.Anak menjadi selah satu subjek hukum yang berpotensi menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang dihadapi oleh anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Terhadap berbagai kekerasan tersebut, UU KDRT dan UU Perlindungan Anak dapat menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku. Dalam UU PerlindunganAnak bahkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdapat pemberatan pemidanaan. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dilengkapi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeketksi elektronik. Namun upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana. Hal ini terbukti dengan maraknya angkakekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan pemahaman tentang pentingnya menjadikan menolong orang lain sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. Sehingga setiap individu akan senantiasa menolong dan memberikan bantuan kepada anak yang membutuhkan bantuan. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanyajawab di SMA Kolese Loyola Semarang. Kegiatan diawali dengan paparan materi berkenaan dengan bentuk kekerasan, sanksi dan pencegahannya. Setelah paparan dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab berkenaan dengan materi yang telah disampaikan. Hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian diperolehnya pemahaman mengenai berbagai informasi seputar kekerasan anak dan pencegahannya.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document