scholarly journals OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).


Kosmik Hukum ◽  
2018 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
Author(s):  
Emy Rosnawati

Abstract Violence against women and children is a violation of human rights. The integrated services centre of the women and children empowerment (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) is an integrated activity founded Ministry of women empowerment and child protection and provide services for the Indonesian people, mainly women and children victims of violence acts. The purpose of this research is to know the service of process in P2TP2A given to women victims of domestic violence and P2TP2A efforts in tackling domestic violence. The research method used the juridical sociological. data collection is done by observation, interview and documentation as well as literature-related literature. Researchers took samples from Sidoarjo P2TP2A because P2TP2A is a pilot project of P2TP2A in other districts. Then analyzed in descriptive qualitative. From the above research it can be concluded that the role of the integrated services centre the empowerment of women and children (P2TP2A) in addressing domestic violence is very effective and in accordance with the mandated in the Act No. 23 years 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Keywords: Domestic Violence, Integrated Services Centre, Empowerment of Women and Children Abstrak Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel dari P2TP2A Sidoarjo karena P2TP2A Sidoarjo merupakan pilot project dari P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak


Jurnal Besaoh ◽  
2021 ◽  
Vol 1 (01) ◽  
pp. 27-32
Author(s):  
David Bani Adam ◽  
Wildani Eko Nugraha ◽  
Prasetya Putra Nugroho

Women and children are vulnerable to crime that need to be protected, thus encouraging the government of Kabupaten Tegal to always strive to carry out socialization of the prevention of violence against women and children such as socialization activities carried out by regional government of Kabupaten Tegal through Department of Women’s Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB), conducted socialization in order to increase access to services of Integrated Service Center (PPT) institutions for victims of violence against women and children and reduce the number of cases of violence against women and children.


2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 30
Author(s):  
Ni Putu Rai Yuliartini

This research aims to analyze the form of legal protection against child victims of violence in Buleleng. In addition, this research also analyzes the obstacles and efforts made by Buleleng police in uncovering cases of child abuse in Buleleng. This research is an empirical study with a study that sees law as a reality that includes social reality, reality of culture and others (examine law in action). This empirical law study aims to examine legal issues in its practical dimensions, especially related to legal protection for victims of violent crime in Buleleng district. This research uses primary data and secondary data with research location in Buleleng. Technique of collecting data is done through observation and interview. The collected data is then processed and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the Buleleng police prepare by receiving reports or complaints from victims of violence, whether orally or in writing as a form of regulation. The place for report or complain is on the section integrated police service center. Basically legal protection against child victims of violence is conducted in accordance with the Child Protection Act. Basically legal protection against child victims of violence is conducted in accordance with the Child Protection Act. While related to obstacles faced by Buleleng police in revealing cases of violence that occur to children that investigators often have difficulty in finding the perpetrators, lack of information from perpetrators or victims, chronology is often covered, not conformity information between perpetrators and victims. In addition, investigators find it difficult to obtain information or information from traumatized victims, lacking evidence, obstacles to finding witnesses, and the results of their visum. Furthermore, related to the efforts made, Buleleng police conducted the process of receiving reports or complaints from families of victims who experienced violence. In addition, assistance was also provided by the integrated service center for the empowerment of women and children in Buleleng, in the case of violence that occurred was accompanied, mainly related to cases of sexual violence. The involvement of an integrated service center for the empowerment of women and children is to further strengthen the mental victim through psychological support. Not only get assistance from integrated service centers for women and children empowerment but also receive assistance from social services.


2018 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 57
Author(s):  
Linda Evirianti

Humans are social beings formed by mutual interests within the scope of the community. In relation to such reciprocity, social phenomena often arise in the form of violence or conflict arising from the existence of different interests, so that with the emergence of conflicts or disputes, the law plays an important role in resolving these conflicts, especially acts of violence against women and children. Through the Rekso Dyah Utami agency, there is an effort to minimize an act of violence. The way it is done is through the assistance of mediators in resolving cases that occurred at Integrated Service Center for Women and Children of Violence Victims (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami through mediation practice.Keywords: communication transaction (transactional analysis), mediation, mediator.


2018 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 57
Author(s):  
Linda Evirianti

Humans are social beings formed by mutual interests within the scope of the community. In relation to such reciprocity, social phenomena often arise in the form of violence or conflict arising from the existence of different interests, so that with the emergence of conflicts or disputes, the law plays an important role in resolving these conflicts, especially acts of violence against women and children. Through the Rekso Dyah Utami agency, there is an effort to minimize an act of violence. The way it is done is through the assistance of mediators in resolving cases that occurred at Integrated Service Center for Women and Children of Violence Victims (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami through mediation practice.Keywords: communication transaction (transactional analysis), mediation, mediator.


2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-23
Author(s):  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi ◽  
Anak Agung Ketut Sukranatha ◽  
I Gusti Ayu Putri Kartika ◽  
Gusti Ayu Kade Komalasari

The specific purpose and target of this research is to determine the role of family welfare empowerment organizations (PKK) in the prevention and early handling of women and children victims of violence. The reason for researching this topic is the increase in the number of victims of violence against women and children every year. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, it is shown that since 2012 it has increased from 18,718 to 54,041 cases in June 2017 and until February 2018 it has shown 374 cases of violence against women and children. In this case, the Government is responsible for providing optimal services needed by victims, both medical, psychological, and legal assistance in an effort to recover their condition. The government in providing services to victims should cooperate and partner with the community, especially in the prevention and early handling of victims of violence. Prevention and early handling of victims of violence at the village level can empower family welfare empowerment organizations (PKK) which are government partners that are considered effective in the prevention and early handling of women and children victims of violence in their areas. Based on these reasons, it is necessary to study in depth the role of the PKK organization in preventing and early handling of women and children victims of violence. To achieve specific goals and targets in this study, the research method used is a normative research method with a statue approach and a conceptual approach.The results of the study provide an overview 1) there is a clear regulation in the laws and regulations related to the participation of the PKK in preventing and early handling of victims of violence, what needs to be further regulated is regulation in the form of Village Regulations and customary law (awig-awig) related to the participation of PKK and indigenous women in the prevention and early handling of victims of violence. 2) the procedures for preventing and early handling of victims of violence need to be stated in the operational standards in the village and the traditional village paparem.


Author(s):  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi

Base on Article 28 G paragraph (1) The Constitution of the Republic of Indonesia to declare,that every person has the right to protection of self, family, material, dignity, and propertyunder his control, and has the right to feel secure and protection from threats to do ornot to do that is a human right. In addition, under Article 20 of act Child Protection toregulate that the State, government, society, family, and the parents are obliged responsiblefor the implementation of child protection. In article 5 of act on the Elimination of DomesticViolence to declare that every person is prohibited from domestic violence against people inthe scope of the household by means of: physical violence; psychological violence; sexualviolence; or neglect of household.Based on the reality that exsistence of women and children are the group who are becomingvictims of violence. Many factors contribute to the violence against women and children,among which is a factor of a patriarchal culture that is still views women is lower than inmen. Another thing is also very influence violence as a false perception of violence whichconsiders that violence as a matter of course, and the rights of the offender.The purpose of research is to determine the authority of local government in providingprotection for women and children victims of violence. So, want to know the forms andmechanisms of a given service standards Badung regency administration especially to womenand children victims of violence. Specific targets to be achieved is to provide information tothe public that is legally local governments have the authority to provide service standardsand to determine also whether local governments already have a minimum service standardsand other forms of care is given to women and children victims of violence , given the manywomen and children victims of violence have not got a good service or minimum service asa form of protection for women and children victims of violence. The method is normativeresearch.Base on discussion can be presented , the first, that authority Badung Government in providingservice standards for women and children victims of violence. That service standards hasbeen regulated in act Number. 15 of 2013, that is the title of act the Protection of Womenand Children Victims of Violence. Second, that the standard services forms of BadungGovernment have five (5) types of shapes minimum service standards.


Author(s):  
Jusuf Irianto ◽  
Sulikah Asmorowati ◽  
Erna Setijaningrum ◽  
Rerica Dhea Shavila

AbstractThe phenomenon of violence against women is a pandemic. There are many studies on violence but studies focusing on governance are rare. Governance involves various stakeholders with different roles so that they often face problems of coordination, integration, and synchronization. This problem also occurs in East Java. As a leading sector in handling victims of violence against women and children, the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population (DP3AK) of East Java Province faces challenges in the form of effective models in handling victims of violence. Meanwhile, cases of violence against women and children are very high. DP3AK requires a digital governance model in handling victims of violence more effectively on a stakeholder basis. This study offers a solution in the form of a digital platform that is able to connect victims with stakeholders.Keywords: digitalization, governance, violence against women and children, stakeholdersAbstrakFenomena kekerasan terhadap perempuan bersifat pandemik. Kajian terhadap kekerasan sangat banyak namun studi berfokus pada tata kelola jarang dilakukan. Tata kelola melibatkan berbagai stakeholders dengan peran berbeda sehingga sering menghadapi masalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Problematika tersebut juga terjadi di Jawa Timur. Sebagai leading sector penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan berupa model efektif dalam penanganan korban kekerasan. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. DP3AK membutuhkan model tata kelola digital dalam penanganan korban kekerasan yang lebih efektif dengan berbasis stakeholder. Kajian ini menawarkan solusi berupa platform digital yang mampu menghubungkan korban dengan para stakeholder.Kata kunci: digitalisasi, tata kelola, kekerasan perempuan dan anak, stakeholders


2020 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 81-90
Author(s):  
Randi M. Gumilang ◽  
Sai Handari

Assessment of Crucial Studies in an Effort to Protect Victims of Women's Opinions by the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) as encouraging and focusing on problem assistance relating to women and children. The purpose of this study is to: (1) Describe and describe the use of assessment of interventions used by the Integrated Service Center for Women and Children Empowermen in East Kalimantan and; (2) Review the assessment of interventions used for women and children with special contributions by P2TP2A in East Kalimantan Province. This study uses descriptive qualitative research. Data collection techniques in this study used interviews, observation and documentation in various P2TP2A work areas in East Kalimantan Province. Includes areas of Samarinda, Bontang, East Kutai Kutai Kartanegara. The results of this study, namely: 1) Assessment of interventions used in P2TP2A East Kalimantan Province consists of a combination that collects data that provides an overview of the case, service delivery process and service follow-up plans. The purpose of the assessment is to obtain an overview, process (formative) and outcome (summative). 2) The assessment used still consisted of conventional assessments that were widely adopted by P2TP2A in East Kalimantan. In some cases, there needs to be special handling, so the assessment used is based on the psychologist or medical history and other assessments that suit the needs of the client with special contributions.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document