scholarly journals Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kosmik Hukum ◽  
2018 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
Author(s):  
Emy Rosnawati
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Pilot Project ◽  
Integrated Services ◽  
Women Empowerment ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence

Abstract Violence against women and children is a violation of human rights. The integrated services centre of the women and children empowerment (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) is an integrated activity founded Ministry of women empowerment and child protection and provide services for the Indonesian people, mainly women and children victims of violence acts. The purpose of this research is to know the service of process in P2TP2A given to women victims of domestic violence and P2TP2A efforts in tackling domestic violence. The research method used the juridical sociological. data collection is done by observation, interview and documentation as well as literature-related literature. Researchers took samples from Sidoarjo P2TP2A because P2TP2A is a pilot project of P2TP2A in other districts. Then analyzed in descriptive qualitative. From the above research it can be concluded that the role of the integrated services centre the empowerment of women and children (P2TP2A) in addressing domestic violence is very effective and in accordance with the mandated in the Act No. 23 years 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Keywords: Domestic Violence, Integrated Services Centre, Empowerment of Women and Children Abstrak Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel dari P2TP2A Sidoarjo karena P2TP2A Sidoarjo merupakan pilot project dari P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

scholarly journals OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Service Center ◽  
Standard Size ◽  
Regulatory Policies ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence ◽  
Service Standards ◽  
Integrated Service

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).

scholarly journals PERAN SERTA ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI KORBAN KEKERASAN

2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-23
Author(s):  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi ◽  
Anak Agung Ketut Sukranatha ◽  
I Gusti Ayu Putri Kartika ◽  
Gusti Ayu Kade Komalasari
Keyword(s):  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Research Method ◽  
Family Welfare ◽  
Early Handling ◽  
Women And Children ◽  
The Government ◽  
Victims Of Violence ◽  
The Village

The specific purpose and target of this research is to determine the role of family welfare empowerment organizations (PKK) in the prevention and early handling of women and children victims of violence. The reason for researching this topic is the increase in the number of victims of violence against women and children every year. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, it is shown that since 2012 it has increased from 18,718 to 54,041 cases in June 2017 and until February 2018 it has shown 374 cases of violence against women and children. In this case, the Government is responsible for providing optimal services needed by victims, both medical, psychological, and legal assistance in an effort to recover their condition. The government in providing services to victims should cooperate and partner with the community, especially in the prevention and early handling of victims of violence. Prevention and early handling of victims of violence at the village level can empower family welfare empowerment organizations (PKK) which are government partners that are considered effective in the prevention and early handling of women and children victims of violence in their areas. Based on these reasons, it is necessary to study in depth the role of the PKK organization in preventing and early handling of women and children victims of violence. To achieve specific goals and targets in this study, the research method used is a normative research method with a statue approach and a conceptual approach.The results of the study provide an overview 1) there is a clear regulation in the laws and regulations related to the participation of the PKK in preventing and early handling of victims of violence, what needs to be further regulated is regulation in the form of Village Regulations and customary law (awig-awig) related to the participation of PKK and indigenous women in the prevention and early handling of victims of violence. 2) the procedures for preventing and early handling of victims of violence need to be stated in the operational standards in the village and the traditional village paparem.

PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL)

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Viezna Leana Furi ◽  
Rosalia Indriyati
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Qualitative Method ◽  
Legal Assistance ◽  
Women Health ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence ◽  
Psychological Assistance

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek penelitian ini adalah : (1) kepala UPTD PPA, (2) konselor hukum, dan (3) konselor psikologi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data induktif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah (1) peran UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan yaitu : a) peran dalam menangani perempuan korban kekerasan, b) pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, c) pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, d) pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, e) peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, dan f) peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan. (2) kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu konselor psikologi laki-laki dan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Kata Kunci : UPTD PPA, Pendampingan Korban Kekerasan, Perempuan Abstract This study aims to describe and analyze the role of the Technical Implementation unit protection of women and children (UPTD PPA) in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. In addition, this study aims to describe the constraints faced by UPTD PPA in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. The research used descriptive qualitative method which is considered appropriate to describe an phenomenon. That occurs researchers collect data, observations, interviews and document to get complete and detail data. The subjects of this study were : (1) the head of the UPTD PPA, (2) the legal counselor, and (3) psychology counselor. Data analysis was performed using inductive data analysis techiques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The result of the research are : (1) the role of UPTD PPA in assisting victims of violence against women namely : a) role in dealing with women victims of violence, b) assistance in restoring women health victims ofviolence, c) psychological assistance for women victims of violence, d) legal assistance for women victims of violence, e) the role of psychoeducation in the environment of women victims of violence, and f) the role in social rehabilitation of women victims of violence. (2) The obstacles faced by UPTD PPA is the lack of human resources in UPTD PPA Bantul namely male psychology counselor and victims of violence who do not want to report cases of violence experienced by women victims of violence. Keywords: UPTD PPA, Assisting of Violence, Women.

scholarly journals PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

2014 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
Author(s):  
Rr. Niken Sitoresmi ◽  
Siti Amanah
Keyword(s):  
Social Construction ◽  
Women Victims ◽  
Gender Ideology ◽  
Integrated Services ◽  
The Other ◽  
Gender Inequalities ◽  
Household Economics ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence

Gender as a social construction and beliefs that thrive in the community produce gender inequalities experienced by women. This makes the weak position of women so prone to cases and acts of violence. Comprehensive facilitation for victims of violence are indispensable so that there should be an institution that takes care of this. Therefore, this study was done to find out, identify, describe and analyze the facilitation of women victims of violence by the integrated services centre empowerment of women and children (P2TP2A) DKI Jakarta. The research used survey using questionnaires, instruments was designed following concepts on gender ideology and the role of facilitation from P2TP2A DKI Jakarta. Quantitative and qualitative analysis were used to explain research results. Gender ideology attached to the respondents pointed out that the majority of the respondents have a positive gender ideology that leads to equity and equality of gender. The majority of respondents have knowledge about violence are high by agreeing to things that are associated with violence. There is no signification between the ideology gender of women victims with violence experienced. On the other hand, there is a signification between knowledge about violence of women victims with violence experienced. Respondents perceive that facilitation from P2TP2A DKI Jakarta is effective according to the needs of the victims. The activities conducted by P2TP2A help assisted process of recovery and motivate the women to have specific life skills, such as household economics. <br /> <br />Keywords: violence, recovery, empowerment, women victims, P2TP2A. <br />

scholarly journals OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Service Center ◽  
Standard Size ◽  
Regulatory Policies ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence ◽  
Service Standards ◽  
Integrated Service

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).

scholarly journals On the Bride’s side? Victims of domestic violence and their residence rights under EU and Council of Europe Law

2019 ◽  
Vol 37 (4) ◽  
pp. 311-335
Author(s):  
Vladislava Stoyanova
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Migrant Women ◽  
Eu Law ◽  
Council Of Europe ◽  
Abusive Relationship ◽  
Victims Of Violence ◽  
Istanbul Convention ◽  
The Eu

Migrant women victims of domestic violence might face a stark choice between leaving an abusive relationship and tolerating the abuses so that they can preserve their residence rights in the host country. EU law suffers from some major limitations in addressing this situation. In view of the EU ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women (‘the Istanbul Convention’), will the EU be required to take new measures in light of the demands imposed by Article 59 of the Istanbul Convention that addresses the residence rights of migrant women victims of violence? By clarifying these demands and juxtaposing them with the relevant EU law standards, this article shows the divergences and convergences between the two regional European legal orders. It also forwards concrete suggestions as to which EU rules might need to be modified.

scholarly journals Paralegals and Women Access to Justice : Making Access to Justice of Women Victims of Violence Effective

2018 ◽  
pp. 807-813
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Social Life ◽  
Theoretical Development ◽  
Legal Rights ◽  
Access To Justice ◽  
Legal Method ◽  
Bargaining Position ◽  
Victims Of Violence

This study responds to the fact that the high number of violence against women (KtP) and the weakness of access to justice of women victims of violence, whereas the Government of Indonesia has issued various laws and regulations to protect women. This shows that the face of women, especially women victims of violence in law and social life in Indonesia is very complex.The main obstacle faced by women victims of domestic violence (KDRT) in Surakarta City in accessing justice is the low awareness and understanding of their legal rights. To assist the constraints faced by women victims of violence in accessing justice, the role of intermediaries in this paralegal becomes very important. Therefore, this study will explore the deepening of the role effectiveness and constraints faced by paralegals in the fulfillment of access to justice for women victims Violence in Surakarta City. The purpose of this study is to orient theoretical development on the study of violence against women and access to justice.This research uses qualitative socio-legal method that is interdisciplinary approach to law; Is an alternative approach to conduct an examination of legal studies that are doctrinal.In particular, there are three reasons why the role of paralegals is crucial in helping women victims of access to justice. First, paralegals play the role of "familiarization" of the legal system for poor and marginalized groups such as women victims of violence. Second, paralegals are more accessible to women’s groups. In addition to being easy to find, legal services by paralegals are cheaper than similar services provided by lawyers or advocates. Third, paralegals influence the power relations and bargaining position of women groups that can be seen from reaction changes and other parties’ responses including responses from government institutions and law enforcement agencies. In general, paralegals apply methods of empowerment, education and legal training and representatives of justice seekers. In addition to seeking justice seekers to obtain justice in a real sense, paralegals also build social movements capable of encouraging the settlement of cases and enforcement of women’s rights.Constraints often faced by paralegals in assisting women victims of access to justice are the absence of formal legitimacy for paralegals in terms of legislation, the lack of funds owned by institutions where paralegals are sheltered and formal education level problems for uneven paralegals.

scholarly journals The Phenomenon of Violence Against Women and Girls in Albania

2020 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 219-234
Author(s):  
Valbona Muça
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Women Victims ◽  
Social Services ◽  
Violence Against Women ◽  
Essential Role ◽  
Non Profit ◽  
Safe Place ◽  
The Social ◽  
Women And Girls ◽  
Victims Of Violence

This study aims to analyze and evaluate the social services provided to girls and women victims of domestic violence, based on the practices implemented in the non-public and public sector through this sector's representatives' representatives. The group of subjects included in the study consists of representatives of the Ministry of Social Welfare and Youth, local government, and non-profit social centers for girls and women - victims of violence and the center's beneficiaries. Qualitative ethnographic methods were used to conduct this study. One of the most important findings of this study was that the primary need of raped girls and women is to provide shelter to guarantee a safe place with their children. Also, the findings of this study show that non-public social services for girls and women-victims of domestic violence are limited and very deficient. The lack of some services and their lack of coordination does not meet the needs of the subjects. From 2013-2019, the cases of denouncing domestic violence have increased because the state and non-profit organizations have played an essential role in raising their awareness. A vital contribution of this study is the relevant recommendations to improve social services for this target group.

scholarly journals DIGITALISASI TATA KELOLA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS STAKEHOLDERS DI PROVINSI JAWA TIMUR

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 463
Author(s):  
Jusuf Irianto ◽  
Sulikah Asmorowati ◽  
Erna Setijaningrum ◽  
Rerica Dhea Shavila
Keyword(s):  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Women’S Empowerment ◽  
Digital Platform ◽  
Governance Model ◽  
Women And Children ◽  
Digital Governance ◽  
Victims Of Violence ◽  
Effective Models ◽  
Very High

AbstractThe phenomenon of violence against women is a pandemic. There are many studies on violence but studies focusing on governance are rare. Governance involves various stakeholders with different roles so that they often face problems of coordination, integration, and synchronization. This problem also occurs in East Java. As a leading sector in handling victims of violence against women and children, the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population (DP3AK) of East Java Province faces challenges in the form of effective models in handling victims of violence. Meanwhile, cases of violence against women and children are very high. DP3AK requires a digital governance model in handling victims of violence more effectively on a stakeholder basis. This study offers a solution in the form of a digital platform that is able to connect victims with stakeholders.Keywords: digitalization, governance, violence against women and children, stakeholdersAbstrakFenomena kekerasan terhadap perempuan bersifat pandemik. Kajian terhadap kekerasan sangat banyak namun studi berfokus pada tata kelola jarang dilakukan. Tata kelola melibatkan berbagai stakeholders dengan peran berbeda sehingga sering menghadapi masalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Problematika tersebut juga terjadi di Jawa Timur. Sebagai leading sector penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan berupa model efektif dalam penanganan korban kekerasan. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. DP3AK membutuhkan model tata kelola digital dalam penanganan korban kekerasan yang lebih efektif dengan berbasis stakeholder. Kajian ini menawarkan solusi berupa platform digital yang mampu menghubungkan korban dengan para stakeholder.Kata kunci: digitalisasi, tata kelola, kekerasan perempuan dan anak, stakeholders

scholarly journals MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA

2021 ◽  
Author(s):  
Rahmat Amir
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Domestic Violence ◽  
Law Enforcement ◽  
Women Victims ◽  
Research Methods ◽  
Violence Against Women ◽  
Bargaining Power ◽  
Male And Female ◽  
Victims Of Violence ◽  
Forms Of Violence

The reality in the community shows that the problem of violence against women and the protection of women victims of violence in the legal field is still very low. There are many factors that influence the law enforcement process, namely: substance, structure and culture. In substance, currently available legal products are Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and Law Number 21 of 2007 concerning Trafficking in the Articles of Persons. This paper tries to look at the various types of violence against women both at home, at work and in society as a manifestation of the imbalance in the bargaining power of women in male and female relations. Through qualitative research methods, researchers want to know the forms of violence against women including physical, sexual, economic, political, and psychological appearances that can be carried out by individuals, society and the state. This article shows that law enforcement to protect women is still low.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document