scholarly journals Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 112
Author(s):  
Dwi Alamsyah ◽  
Nuryanti Mustari ◽  
Rudi Hardi ◽  
Ansyari Mone
Keyword(s):  
Collaborative Governance ◽  
Trust Building ◽  
Shared Understanding ◽  
Face To Face

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara?” Tipe penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasar pada teori ANSELL dan GASH tentang tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance yaitu face to face, trust building, commitment to process, dan shared understanding. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang diakukan sudah cukup baik dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance (1) face to face dalam mengembangkan wisata edukasi telah melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah. (2) Trust building atau membangun kepercayaan dengan adanya sebuah pelatihan pengembangan SDM dan menyediakan tempat sampah dilokasi wisata. (3) Commitment to process atau komitmen terhadap proses kolaborasi dalam mengambangkan wisata edukasi telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses pengembangannya (4) share Understanding untuk menilai sejauh mana proses kolaborasi yang dihasilkan dalam mengembangkan wisata edukasi yaitu terdapat forum pembinaan untuk pengelola, penyediaan kontrol atau pamong wisata untuk membantu dalam pengamanan wisata edukasi dan pengadaan promosi objek wisata.

scholarly journals Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu

ijd-demos ◽  
2020 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
Author(s):  
Ranti Meidita Lestari ◽  
Tazkiya Farahnisa
Keyword(s):  
Institutional Design ◽  
Initial Conditions ◽  
Collaborative Governance ◽  
Trust Building ◽  
Facilitative Leadership ◽  
Face To Face ◽  
Intermediate Outcomes ◽  
Governance Process ◽  
Waste Bank ◽  
Collaboration Process

This study aims to analyze the Collaborative Governance process and find out the factors that influence the collaboration process in the chimney and waste bank program in Kramatwatu Village. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that collaborative governance in the chimney and waste bank program in Kramatwatu Village had been going well, only one process that had not gone well was commitment, seen from the indicators of collaborative governance according to Ansel and Gash, namely face-to-face dialogue (face to face), building trust (trust building), commitment to the process (commitment to process), shared understanding (share understanding), and intermediate outcomes. Judging from the commitment process in Kramatwatu Village, it has not been going well, it is located in RW 01 and also RW 04, which has a responsibility for the chimney that is not responsible so that the waste reduction is not optimal. The factors that influence the collaboration process are initial conditions, facilitative leadership, and institutional design. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi proses kolaborasi dalam program cerobong sampah dan bank sampah di Desa Kramatwatu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam program cerobong sampah dan Bank sampah di Desa Kramatwatu sudah berjalan dengan baik, hanya saja salah satu proses yang belum berjalan dengan baik yaitu komitmen, dilihat dari indikator proses collaborative governance menurut Ansel dan Gash, yaitu dialog tatap muka (face to face), membangun kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses (commitment to process), pemahaman bersama (share understanding), dan hasil antara (Intermediate outcomes). Dilihat pada proses komitmen di Desa Kramatwatu belum berjalan dengan baik ini terletak pada RW 01 dan juga RW 04 yang memiliki penanggungjawab atas cerobong sampah yang kurang bertanggungjawab sehingga kurang maksimalnya pengurangan sampah. Adapun faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain institusioanal.  

scholarly journals Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community-Oriented Destination

2019 ◽  
Vol 11 (23) ◽  
pp. 6673 ◽  
Author(s):  
Bernhard Fabian Bichler ◽  
Magdalena Lösch
Keyword(s):  
Collaborative Governance ◽  
Institutional Transformation ◽  
Institutional Setting ◽  
Shared Understanding ◽  
Structured Interviews ◽  
Implementation Phase ◽  
Face To Face ◽  
Institutional Settings ◽  
Tourism Governance

Governance offers valuable guidelines to steer and direct destinations. Recent tourism governance research has explored the role of multiple actors in governing destinations but has not comprehensively investigated the underlying collaborative governance (CG) processes such as face-to-face dialogue, trust-building, shared understanding, or supporting factors such as institutional setting or leadership. The objectives of this paper are to determine the drivers and barriers of CG in a community-oriented destination in South Tyrol (Italy). This aims to reveal the processes that drive collaboration between stakeholders. For this reason, the paper builds on a qualitative case study with 20 semi-structured interviews with key informants. The results highlight that destination leadership is an essential driver of CG. However, several barriers to CG emerged. First, the findings show that institutional transformation led to a lack of trust and increased insecurity. Second, the inclusion of salient actors such as residents in the decision-making and implementation phase is scarce. Third, our findings highlight that a shared understanding of future development directions is missing between stakeholders. The contribution of this paper is a refined assessment of CG in tourism with special attention to the role of leadership and institutional settings. The derived implications target the role of leadership to foster the development of a shared understanding and to embark on a collaborative learning process that provides visible and tangible outcomes in turbulent times.

scholarly journals Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang

ijd-demos ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Iwan Henri Kusnadi
Keyword(s):  
Education Program ◽  
Collaborative Governance ◽  
Aids Prevention ◽  
Trust Building ◽  
Face To Face ◽  
Non Governmental Organizations ◽  
Intermediate Outcomes ◽  
Starting Point ◽  
Governance Network ◽  
Hiv Aids

Jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam pencegahan HIV / AIDS adalah pemanfaatan jaringan antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih banyak di setiap tingkat sumber daya. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang dalam kaitannya dengan teori menurut Anshell dan Gash, yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen untuk Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Antara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara serta dokumen yang diperoleh dalam bentuk regulasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang belum sesuai dengan teori Anshell dan Gash. Terbukti dari aspek Dialog Tatap Muka, belum sepenuhnya tercapai atau dibangun yang merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen terhadap proses atau elemen-elemen penting dalam langkah awal Kolaboratif Pemerintahan. Kemudian aspek Membangun Kepercayaan belum sepenuhnya ditetapkan yang merupakan titik awal untuk Tata Kelola Kolaboratif. Selain itu, aspek Hasil Antara belum sepenuhnya tercapai dari Tata Kelola Kolaboratif. Hal ini perlu dipertimbangkan agar jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV/ AIDS di Kabupaten Subang menjadi optimal. The collaborative Governance Network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in the prevention of HIV/AIDS is the utilization of networks between government agencies and non-governmental organizations aimed at generating more public value at every level of resources. This study discusses matters relating to Collaborative Governance in the Communication, Information, and Education (IEC) Program in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency in relation to theories according to Anshell and Gash, namely Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to the Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing. The results showed that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency was not yet in accordance with Anshell and Gash's theory. Evident from the aspect of Face-to-Face Dialogue, has not been fully achieved or established which is the heart of the process of building trust, mutual respect, mutual understanding, and commitment to the process or important elements in the initial steps of Collaborative Governance. Then the Trust Building aspect has not been fully established which is the starting point for Collaborative Governance. In addition, aspects of Intermediate Outcomes have not yet been fully achieved from Collaborative Governance. This needs to be considered so that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV / AIDS Prevention in Subang District is optimal.

Trust, Signalling, and International Relations

2018 ◽  
Author(s):  
Nicholas J. Wheeler
Keyword(s):  
International Relations ◽  
Trust Building ◽  
Face To Face

The purpose of this chapter is to show the limits of existing IR approaches to the question of how leaders can accurately interpret signals that are aimed at communicating their peaceful intent. The book’s argument is that it requires trust between sender and receiver for accurate signal interpretation and that this trust develops through face-to-face interaction and the process of bonding it makes possible. The five approaches to trust-building that are discussed in the chapter are: (1) ‘leap in the dark’; (2) incrementalist; (3) identity; (4) individualist; and (5) interpersonal. The chapter argues that none of these approaches adequately explains how trust can build between enemies, and hence how signals that are aimed at communicating peaceful intent can be accurately interpreted.

scholarly journals Collaborative Governance for Affordable Housing in Toronto and Melbourne

2020 ◽  
Vol 2020 ◽  
pp. 1-19
Author(s):  
Carolyn Whitzman ◽  
Katrina Raynor ◽  
Louise Frost
Keyword(s):  
Private Sector ◽  
Affordable Housing ◽  
Collaborative Governance ◽  
Policy Formation ◽  
The State ◽  
Shared Understanding ◽  
Top Down ◽  
Non Profit ◽  
Two Cities ◽  
Partnership Approach

Policy formation and implementation have largely shifted from a top-down government-led process, to a collaborative governance approach characterised by complex and opaque partnerships, weakly steered by the state.  We use 36 interviews, undertaken in Toronto and Melbourne between 2015 and 2018, to assess procedural accountability in these two cities: the extent to which policy outputs developed through a partnership approach are fair, transparent, rational, and intentional.  We find that both cities fail the basics of procedural accountability, and that there is little shared understanding amongst key partners – local and provincial/state policymakers, non-profit and private sector housing providers, and philanthropic and private sector finance providers – about the definition and missing quantum of affordable housing, let alone a sense of how to move forward.

scholarly journals COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MINYAK KAYU PUTIH DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

2021 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 221-232
Author(s):  
Firda Catur Utami ◽  
Dedeh Maryani ◽  
Ali Hanafiah Muhi
Keyword(s):  
Collaborative Governance ◽  
Face To Face

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan usaha minyak kayu puti di Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007), yang pada tahap kondisi awal menggambarkan adanya ketidakseimbangan sumber daya di mana potensi sumber daya alam yang ada tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional; pada aspek desain kelembagaan adapun pihak yang terlibat dan berpartisipasi adalah pemerintah daerah dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan, BUMD Nusa Gelan, pihak swasta dan masyarakat penyuling di mana dinas perindustrian sebagai leading sector, BUMD Nusa Gelan sebagai fasilitator, dan anggota swasta serta masyarakat penyuling; kepemimpinan fasilitatif adalah direktur BUMD dengan melihatposisinya yang menjadi penghubung antara pihak yang berpartisipasi; proses kolaborasi pada tahap face to face dialog dilakukan dengan melakukan diskusi atau pertemuan antar pihak yang terlibat, masih ditemukan adanya ketidakpercayaan antarsesama beberapa masyarakat penyuling, komitmen dalam kolaborasi sudah berjalan cukup baik dengan para pihak yang terlibat menjalankan tugas berdasarkan peran dan kapasitas yang dimiliki, masih belum meratanya pemahaman mengenai visi misi atau tujuan dari kolaborasi ini namun tetap menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, hasil akhir kolaborasi sudah cukup baik namun belum optimal meskipun masih ditemui adanya hambatan-hambatan.

Facing the Challenges of a New Communication Era

2019 ◽  
pp. 122-136
Author(s):  
James M. Goodwin
Keyword(s):  
Effective Communication ◽  
Relationship Building ◽  
Shared Understanding ◽  
Face To Face ◽  
Online Interactions ◽  
And Control

Interpersonal deception, issue acceptance, privacy and control of information, and relationship building are key challenges people face each day in their quests to communicate effectively. Conquering these challenges is important in achieving shared understanding and making interactions flow smoothly and contain feedback and communication adjustments. Uncertainty is a risk to effective communication, so this chapter offers methods to adjust behaviors, solve problems, and build trust to create and nurture communicative relationships. The literature addresses the various ways that communicators have attempted to achieve success over the years. This is followed by an explanation of the key challenges and how to address them. A flexible, full-cycle examination indicates ways to energize effective communication in both face-to-face and online interactions.

The Entangled Twins: Power and Trust in Collaborative Governance

2018 ◽  
Vol 51 (4) ◽  
pp. 607-636 ◽  
Author(s):  
Bing Ran ◽  
Huiting Qi
Keyword(s):  
Conceptual Analysis ◽  
Collaborative Governance ◽  
Power Sharing ◽  
Trust Building ◽  
Power Relationship ◽  
Interorganizational Relations ◽  
Dyadic Relationship ◽  
Power Asymmetry ◽  
Dyadic Relations ◽  
Dynamic Relationships

Power and trust are two important issues of interorganizational relations in collaborative governance. This article develops a critical conceptual analysis of the dyadic relationship between power and trust in the context of collaborative governance. Three dynamic relationships and seven corresponding propositions are proposed regarding the shared sources of power and trust, the effects of power asymmetry and power sharing on trust building, and the influence of trust building on the management of power relationship in collaborative governance. These dyadic relations will help scholars and practitioners to deal with the dynamics brought forth by power and trust in collaboration.

scholarly journals Collaborative Governance Dalam Pelayanan Transportasi Publik (Study BRT Trans Semarang)

2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Agung Nurul Falaq Adi Wibowo
Keyword(s):  
Collaborative Governance ◽  
Trust Building

Salah satu strategi Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kemacetan adalah dengan membangun sistem Transportasi massal berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi yang dilaksanakan terdapat beberapa permasalahan yang berakibat pelayanan Trans Semarang menurun sehingga muncul keluhan-keluhan pengguna jasa. Untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap proses kolaborasi dan untuk mencari faktor-faktor penghambat kolaborasi dalam pelayanan Trans Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kolaborasi yang dilakukan UPTD Trans Semarang dengan operator-operator dalam pelayanan transportasi publik BRT Trans Semarang di Kota Semarang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat collaborative governance dalam pelayanan transportasi publik BRT Trans Semarang di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap Trust building terjadi konflik internal BLU UPTD Trans Semarang,dimana sebagian pihak menolak melaksanakan kebijakan pimpinan. Sedangkan pada tahap Share Understanding terjadi ketidaksesuaian antara keinginan operator dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BLU UPTD Trans Semarang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kolaborasi dalam pelayanan transportasi publik ini adalah faktor budaya dan faktor institusi. Untuk itu disarankan, pada tahap Trust building untuk melakukan pelatihan-pelatihan, test ulang dan seleksi ulang pada karyawan. Sedangkan pada tahap Share Understanding dilakukan rapat koordinasi untuk menyatukan keinginan operator dan Pemerintah. Kata kunci :Collaborative Governance, Administrasi Publik, Transportasi Publik

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document