scholarly journals PERKEMBANGAN KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

2017 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 217
Author(s):  
Eka NAM Sihombing

ABSTRAKPutusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur. Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan pemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi. Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku bagi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Rumusan masalah yang akan diurai dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Menteri dan gubernur pasca Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUUXIV/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam negara dengan bentuk kesatuan memang sudah sepatutnya pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yang lahir di daerah. Implementasi dari pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada daerah melalui penguatan executive preview atau pengujian terhadap suatu norma hukum sebelum sah mengikat secara umum, hal ini sejalan dengan ruh ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945.Kata kunci: pembatalan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah. ABSTRACTConstitutional Court Decision Number137/PUUXIII/2015 stated in Article 251 of Law Number 23 of 2014 on Local Government related to the issue if regulatory authority annulment of local and leaders regulations can no longer be withdrawn by the Minister of Home Affairs or Governor. Completing the decision, the Constitutional Court through Decision Number 56/PUU-XIV/2016 stated that the Central Government also no longer has the authority to annul the Provincial Regulation. The Constitutional Court Decision does not necessarily solve the problems related to the authority annulment of the local regulations. This is because the Constitutional Court Decision only applies to the Provincial Regulation and District/City Regulation. The formulation of the problems elaborated through this analysis is how the Authority Annulment of Regional Regulation by the Minister and the Governor after the issuance of Court Decision Number 137/PUUXIII/2015 and Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016. This analysis makes use of the legal juridical normative research method. The results show that in a state of unity it is appropriate that higher levels of government are given the authority to supervise the regulations set in the regions. The supervision can be implemented by conducting such a guidance to the region through the strengthening of executive preview or legal norm review before it is legally binding in general. This is in line with the spirit of Article 24A of the 1945 Constituition of the Republic of Indonesia.Keywords: annulment, local regulation, regional head regulation.

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 72-80
Author(s):  
Liberthin Palullungan ◽  
Trifonia Sartin Ribo

Indonesia is a country that implements a presidential system and a multi-party system jointly. The implementation of general elections has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The presidential threshold is a concept used in proposing candidates for President and Vice President. Proposals are made by political parties or joining political parties by general election participants. This article analyzes the application of the presidential threshold after the Constitutional Court decision Number 114 / PUU-XI / 2013. The purpose of this writing is to determine the application of the Presidensitial threshold after the Constitutional Court decision Number 14 / PUU-XI / 013, and to determine the impact of the Constitutional Court decision number 14 / PUU-XI / 2013 on political parties. The research method used is qualitative and conceptual normative research methods. Based on this article, it is known that the application of the presidential threshold in which political parties must obtain seats 20% of the number of seats in the DPR or 25% of the valid votes nationally in the previous DPR elections, so that making new or small parties will not be able to nominate the President and Vice President themselves, but parties can form a coalition.


2020 ◽  
Vol 12 (3) ◽  
pp. 305
Author(s):  
Sufriadi Sufriadi ◽  
Sobirin Malian

ABSTRAKMelalui Putusan Nomor 06/G/2015/PTUN-BNA, majelis hakim mengakui kewenangan kepada Bupati Aceh Tenggara untuk terlibat dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membatasi pengelolaan perguruan tinggi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Kajian ini berfokus pada dua hal: pertama, mengungkap konstruksi kewenangan Bupati Aceh Tenggara dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser berdasarkan putusan PTUN tersebut beserta masalahnya; kedua, menilai kesimpulan putusan tersebut mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan adanya kekeliruan majelis hakim dalam memahami dan menerapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dijadikan sebagai dasar konstruksi kewenangan Bupati Aceh Tenggara dalam pengelolaan Universitas Gunung Leuser. Kesimpulan majelis hakim dalam putusan tersebut yang menyatakan pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan perguruan tinggi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.Kata kunci: pengelolaan perguruan tinggi; kewenangan; pemerintahan daerah. ABSTRACT Through Decision Number 06/G/2015/PTUN-BNA, the panel of judges authorized the regent of the Southeast Aceh to be involved in the management of Gunung Leuser University although Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System says that management of universities is under the authority of central government and community. This study consist of two purposes. First, to disclose the legal construction of regent authority in managing Gunung Leuser University based on the administrative court decision and related problems. Second, to examine the conclusion of the court decision over the authority of Southeast Aceh local government in managing Gunung Leuser University based on national legislation. This study uses a normative research method, with case and legislation approach. It indicates that the panel of judges made an error in understanding and implementing Article 81 paragraph (1) of the Law on Higher Education as the legitimate basis for the authority of the regent. The conclusion indicated that the local government was authorized in managing Gunung Leuser University was also contradicted with some regulations, particularly Laws on National Education System, Higher Education, and the Local Governance. Keywords: management of higher-education; authority; local governance.


2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 91-113
Author(s):  
Basri Mulyani

Constitutional Court Decision of Number 137/PUU-XIII/2015and Decision Number 56/PUU-XIV/2016 which state that theauthority of the Minister of Home Affairs and the Governor asthe representative of the central government in cancelingProvincial Regulations, District Regulation/City Regulation,Governor Regulation, and Regent Regulation/Regulation ofMayor was inconstitutional. So only the Supreme Court has theauthority to revoke Provincial Regulations, DistrictRegulation/City Regulations, Governor Regulation, and RegentRegulation/Regulation of Mayor. This analysis makes use of thelegal juridical normative research method. The results showthat in a state of unity it is appropriate that higher levels ofgovernment are given the authority to supervise theregulations set in the regions. The supervision can beimplemented by conducting such a guidance to the regionthrough the strengthening of executive preview or legal normreview before it is legally binding in general


2019 ◽  
Vol 15 (4) ◽  
pp. 710
Author(s):  
Yuswanto Yuswanto ◽  
M. Yasin Al Arif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diskursus pembatalan Perda pasca dikeluarkannya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 atas pengujian UU No. 23 Tahun 2014 terhadap UUD 1945 yang dibatasi dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana implementasi pengujian Perda pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016?. Kedua, apakah dampak putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 terhadap perkembangan hukum pemerintah daerah? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pasca putusan MK pengujian Perda hanya dilakukan oleh sebuah lembaga yudisial melalui judicial review di Mahkamah Agung. Kedua, terdapat dua dampak penting atas dikeluarkannya putusan MK, pertama, dengan dibatalkannya Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 maka hal ini mengakhiri dualisme pengujian Perda, karena Menteri tidak dapat lagi melakukan executive review. Kedua, putusan MK o. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 tidak menghapuskan pengawasan Pusat terhadap Perda karena masih dapat dilakukan pengawasan preventif melalui executive preview.This study aimed to analyze the discourse of cancellation after the issuance of local regulations following the Constitutional Court decision No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 on judicial review of Law No. 23 2014 towards the 1945 Constitution which are restricted in two formulation of the problem. First, how is the implementation of a post-test Constitutional Court Regulation No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016? Second, what are the effects of the Constitutional Court decision No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 on the development of the local government law? This study is a normative with statute approach and case approach. The data used was secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that: firstly, the following decision of the Constitutional Court about regional regulations review can only be conducted by a judicial body through a judicial review in the Supreme Court. Secondly, there are two important effects on the issuance of the decision of the Constitutional Court, first, by the cancellation of Article 251 of Law No. 23 year 2014 then the duality of local regulation testing is ended, because the Minister can no longer perform executive review. Second, the decision of the Constitutional Court No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 does not abolish the supervision of the Center Government because they do preventive supervision through executive preview.


2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 95-113
Author(s):  
Rahmat Qadri Nasrun ◽  
Husni Djalil ◽  
Efendi Efendi

Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah. Kemudian pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis kekuatan eksekutorial Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan peraturan daerah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk menganalisis kedudukan peraturan daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama. Menteri Dalam Negeri masih dapat melaksanakan Keputusan untuk membatalkan Peraturan Daerah karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, namun idealnya yang lebih berhak membatalkan Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung. Kedua, Kedudukan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi maka Peraturan Daerah tersebut tidak langsung batal karena ada mekanisme yang harus dilakukan yaitu pencabutan. Selama belum ada pencabutan, maka Peraturan Daerah dimaksud tetap ada tetapi tidak bisa dilaksanakan. Disarankan kepada Pemerintah Pusat agar merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal yang mengatur tentang pembatalan Peraturan Daerah dan apabila mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.In 2016 the Minister of Home Affairs canceled 3,143 problematic Regional Regulations. Then in 2017 the Constitutional Court issued a Decision revoking the authority of the Minister of Home Affairs to cancel the Regional Regulation. However, there are still Regional Governments who carry out Regional Regulations that have been canceled by the Minister of Home Affairs before the decision of the Constitutional Court is issued. This study aims to analyze the executorial power of the Decree of the Minister of Home Affairs which overturned regional regulations before the Constitutional Court Decision and to analyze the position of regional regulations which were canceled by the Decree of the Minister of Home Affairs which was still implemented by the Regional Government after the Constitutional Court Decision. The research method used is normative legal research. The source of research data is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that : first, The Minister of Home Affairs can still implement the Decision to cancel Regional Regulations because the Constitutional Court Decision does not apply retroactively, but ideally the more entitled to cancel Regional Regulations is the Supreme Court. Second, the position of the Regional Regulation which was canceled by the Decree of the Minister of Home Affairs which is still carried out by the Regional Government after the issuance of the Constitutional Court Decision, the Regional Regulation is not immediately canceled because there is a mechanism that must be done, namely revocation. As long as there has been no revocation, then the Regional Regulation in question still exists but cannot be implemented. It is recommended to the Central Government to revise Act. No. 23 Year 2014 specifically the articles governing the cancellation of Regional Regulations and when issuing a law and regulation must be guided by the hierarchy of legislation in force at that time.


2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 61-78
Author(s):  
Agsel Awanisa ◽  
Yusdianto Yusdianto ◽  
Siti Khoiriah

The purpose of this research is to determine the constitutional complaint mechanism based on comparisons in other countries, practices, and adaptation of constitutional complaints under the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Many cases with constitutional complaint substance have been submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia even though they don’t have this authority. This research uses a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. This research indicates that the constitutional complaint mechanism in Germany, South Korea, and South Africa has been well implemented. In practice, cases with constitutional complaint substance are filed to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia by changing the form by using the legal means of a judicial review, such as case number 16/PUU-VI/ 2008, case number 140/PUU-XIII/2015 and case number 102/PUU-VII/2009. Due to the consideration of the structure, substance, and culture of law, adaptation of constitutional complaint within the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia needs to be carried out by amending Law Number 24 of 2003 jo. Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.


2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Farhan Asyhadi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang merubah/menambah norma hukum Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu bukti nyata akan peran lembaga Pengadilan dalam memikirkan nasib dan masa depan anak yang lahir diluar perkawinan itu terhadap laki-laki sebagai ayah biologisnya, maka dengan norma hukum baru itu, Hakim-hakim pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya diharapkan mampu menjabarkan hak-hak keperdataan anak luar nikah dalam putusan-putusannya, agar kedepan hak-hak keperdataan anak seperti itu terhadap laki-laki sebagai ayah biologisnya terjamin sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan wajar sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Perkawinan Children Married Outside After The Decision Of The Constitutional Court Number: 46 / PUU-VIII / 2010 Relating To Protection Against Civil Rights Child Outside Of Marriage Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, which modified / legal norm of Article 43 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage is one of the first concrete evidence of the role of the Court in thinking about the fate and future of children born outside the marriage of a man as the biological father, then the norms of the new law, judges court religion in accordance with the authority is expected to describe the civil rights of children out of wedlock in its decisions, that future civil rights to children as against men as the biological father assured so as to live it to the fair as it should without discrimination. Keywords: The Constitutional Court, Marriage


2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 474
Author(s):  
Elisabet . ◽  
Cut Memi

One of the authorities of the Constitutional Court governed by the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 was the examining of laws against the contitution or judicial review. Inside the regulations which governing the implementation of this authority, the Constitutional Court only acts as a negative legislator, namely canceling or reinforcing a norm tested by the Petitioner. But in practice, the Constitutional Court has changed its role to become a positive legislator, who is forming a new legal norm, which is the authority of legislators. The Constitutional Court should not be able to form a new legal norm because there is no legal basis which regulate that. But Constitutional Court can form a new legal norm in some urgent circumstances, relating to Human Rights, and preventing legal vacuum. In addition, the establishment of laws by lawmakers that require a long process and time. This is compelling Constitutional Court to make substitute norm before the law was established by the legislators. In the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-XVI/2016, the Court actually wants to establish a new legal norm, but because the articles in the petitioned have criminal sanctions, and if the Constitutional Court approves the petition, the Constitutional Court has formulated a new criminal act that can only be formed by the lawmaker. Whereas in the Decision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014, the Constitutional Court established a new norm because in the article a quo there were no criminal sanctions.


2021 ◽  
Vol 921 (1) ◽  
pp. 012052
Author(s):  
R S Utami ◽  
Budimawan ◽  
Kurniaty

Abstract The fishing port as the basis for the capture fisheries sector has a very important role in the national economy. Since the inauguration in 2016 until now, Untia Makassar Fishing Port has not shown an increase in activity as expected. This research objective is to make an inventory of the regulations related to the Untia Fishery Port Management Policies and how is the implementation of the Untia Fishery Port Management Policies. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The sampling technique used was purposive sampling. The method of data collection is done by interview, participatory observation, documentation, and questionnaire. The results show that the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 74 / KEPMEN-KP / 2016 concerning the Management of Untia Fishery Ports has not succeeded in becoming a tool in increasing fisheries activities. Therefore, it is necessary to coordinate immediately with the Ministry of Administrative Reform - Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB) so that the nomenclature of Untia fishery port managers can be immediately determined so that additional human resources and budgeting resources can be added. The efforts must be made so that policy implementation can be maximized in the community, namely (1) local government support for the initiation of the 30 GT ship to facilitate it to the fishery port for use and (2) local government support in the form of regulations for industrial entrepreneurs both in the ship supply industry as well as the marketing and distribution of fishery products to grow the fishery industry at the port of Untia.


Author(s):  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi

The purpose of this research is to discover the existence of autonomy of Desa Pakraman in legal pluralism perspective. Related with that purpose, there are two issues that will be discussed, first, how does the existence of the autonomy of Desa Pakraman in Indonesia’s legal system?,Second, how does the existence of the autonomy of Desa Pakraman in legal pluralism perspective?. The research method is normative legal research using statue approach, concept approach and analytical approach and law analysis by using legal interpretation. Based on the problems, the results of discussion are : first, the existence of the autonomy of Desa Pakraman within the Indonesia’s legal system has regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, national and local Regulations. In the Constitution, specifically Article 18 B of paragraph (2), declare that the states recognizes Desa Pakraman and their traditional rights. In regulation of Law No.5 of 1960 concerning basic Agrarian Law (UUPA), regulation of Human Rights, and regulation of Desa (Village) are clearly recognize Desa Pakraman as traditional institution has traditional rights, one of it is the autonomy of Desa Pakraman. At the local regulation, autonomy Desa Pakraman has regulated in Local Regulation about Desa Pakraman. Second, that existence of autonomy Desa Pakraman in perspective legal pluralism is that the existence autonomy Desa Pakraman is a weak legal pluralism. In perspective weak legal pluralism the state law as a superior and the customary law as an inferior, its position in the hierarchy under State law. As a theory, the semi-autonomous social field from Sally Falk Moore perspectives that Desa Pakraman is semi-autonomous. Desa Pakraman has capacity to hold their village based on the customary law and outomaticly Desa Pakraman to be in framework of state law.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document