scholarly journals ‎ASAS MANFAAT SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 201-212
Author(s):  
Noercholis Cholis Noercholis Rapid A
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Islamic Law ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Positive Law ◽  
Library Research ◽  
Principle Of Justice ◽  
Using Data

AbstractThis study discusses diyat‎ comparison of criminal sanctions in criminal law. This study aims to determine the essence of criminal sanctions for murder in positive law and Islamic criminal law.This type of research is library research using data that are qualitative (non-statistical). This research is a review of the written works of legal experts, both Islamic law and national law. Normative theological approach, which is the approach used by referring to laws that originate from the Quran and Hadith and the juridical approach, that is, the approach used by referring to the applicable laws.This research implies that criminal sanctions for murder in national criminal law contain two principles, namely the principle of certainty and the principle of justice does not contain the principle of benefit, in this case, the benefit for the victim's family. Whereas Islamic criminal law contains all three principles because it provides maslahah for the victims' families.Keywords: Benefits; Criminal; The killing.AbstrakPenelitian ini membahas tentang diyat perbandingan sanksi pidana dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi dari sanksi pidana pembunuhan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.            Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif (non statistic). Penelitian ini merupakan penelaahan terhadap karya-karya tertulis dari para ahli hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Pendekaatan teologis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada hukum-hukum yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadis dan pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada kitab perundang-undangan yang berlaku.            Implikasi penelitian ini bahwa sanksi pidana bagi pembunuhan dalam hukum pidana nasioan mengandung dua asas yaitu asas kepastian dan asas keadilan tidak mengandung asas manfaat dalam hal ini manfaat bagi keluarga korban. Sedangkan dalam hukum pidana Islam mengandung ketiga asas tersebut karena memberikan maslahah kepada keluarga korban.Kata Kunci: Manfaat, Pidana, Pembunuhan

scholarly journals Islamic Law Analysis of Criminal Sanctions for Abortion in the Criminal Code: A Call for Reform

2021 ◽  
Vol 58 (1) ◽  
pp. 5398-5407
Author(s):  
Ishaq, Maratun Saadah
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Criminal Law ◽  
Islamic Law ◽  
Criminal Code ◽  
Criminal Sanction ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Library Research ◽  
Legal Literature ◽  
Legal Sanctions

This study aims to contribute to Islamic law regarding the criminal sanction of abortion in the Criminal Code (KUHP) as an effort to reform Indonesian criminal law. The method used is comparison, with data collection carried out by library research, by studying Islamic legal literature, interpretation of the Quran (tafsir), hadith, Criminal Code, and the Draft of Criminal Code. The sanctions for abortion in articles 346, 347, 348 and 349 of the Criminal Code are only imprisonment, not accompanied by fines. According to Islamic law these sanctions are not sufficient, because they tend to make the perpetrators not deterred, as a result the purpose of punishment is not achieved. Therefore, it needs to be updated by including the value of Islamic legal sanctions in the form of fines (diat), so that the purpose of punishment can be achieved.

scholarly journals SANKSI ADAT BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

2018 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Abdul ◽  
Jamhuri ◽  
Irwansyah
Keyword(s):  
Physical Abuse ◽  
Criminal Law ◽  
Islamic Law ◽  
Head Injuries ◽  
The Other ◽  
Medical Expenses ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Positive Law ◽  
Other Hand

Physical abuse is an act causing pain and injury to one's body. Today, there is a customary criminal law regulating the sanctions for the perpetrators of physical abuse, namely in Kampung Taman  Firdaus. However, the customary sanctions are significantly different from the penalties stipulated in Islamic law and positive law. The differences in the type and the rate of sanctions will have consequences on the purpose of a law formation. Therefore, this study examined the regulations of criminal sanctions for the perpetrators of physical abuse in Kampung Taman Firdaus. The results of this study concluded that the customary sanctions of physical abuse in Kampung Taman Firdaus were the fine of one goat for head injuries with blood flowing, and the penalty of one chicken for head injuries without blood flowing. On the other hand, for the physical abuse other than on the head and face, the customary sanction is only to pay medical expenses until the victim is healed,  and this sanction is not in line with Islamic criminal law. Abstrak: Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang  mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Dewasa ini terdapat sebuah hukum pidana Adat  yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu di Kampung Taman  Firdaus. Namun pada sanksi Adat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hukuman yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik yaitu denda satu ekor kambing untuk luka di kepala yang darahnya mengalir, dan denda satu ekor ayam untuk luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir. Sedangkan kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah sanksi adatnya ialah hanya membayar biaya pengobatan saja sampai sembuh, dan sanksi adat pada bagian ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Kata kunci : Sanksi Adat, kekerasan fisik, dan Hukum  Pidana Islam.

scholarly journals Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam

2020 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 1-38
Author(s):  
Besse Muqita Rijal Mentari
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Capital Punishment ◽  
Islamic Law ◽  
Criminal Code ◽  
Public Law ◽  
Purposive Sampling ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Using Data ◽  
The Relationship ◽  
Collection Methods

Studi komparasi sebagai metode penelitian terhadap artikel sanksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Wajo dengan menggunakan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta Observasi sedangkan Sampel yang dipergunakan adalah dengan menggunakan Purposive sampling, kemudian Data dianalisis secara Normatif, dimana bertujuan untuk Mengetahui “Bagaimana  sanksi pidana pembunuhan menurut KUHP Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana  sanksi pidana pembunuhan menurut  hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana pembunuhan ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359. Hukum Islam membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan menyerupai sengaja. Landasan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam beberapa ayat dalam Al Quran dan juga diatur dalam Hadist Nabi Muhammad SAW.       Hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam menguraikan unsur kesengajaan adalah berupa perbuatan yang dikehendaki pelakunya akan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang disengaja, akibat yang dikehendaki oleh pelaku adalah meninggalnya orang lain. Sedangkan pada pembunuhan yang tidak disengaja pelaku tidakmenghendaki akibat yang akan terjadi. Oleh sebab itu dalam KUHP maupun hukum Islam sanksi pidana pembunuhan yang disengaja akan lebih berat daripada yang tidak disengaja. Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukuman ta’zir. Hukum pidana Indonesia merupakan mutlak hukum publik (hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang/perseorangan (warga negara) dengan Negara. Abstract:Comparative study as a research method for articles of criminal sanctions for murder in the Criminal Law Act with Islamic Law. The study was conducted in the Wajo Regency using data collection methods used were interviews and observations while the sample used was using purposive sampling, then the data were analyzed normatively, which aims to find out "How criminal sanctions for murder according to the Criminal Code Based on the background of the above problems, then the problem to be examined in this study is: "What about criminal sanctions for murder according to Islamic law. The results showed that the crime of murder is a crime committed in the form of an attack on the lives of others. The criminal acts of murder committed intentionally in the Criminal Code are regulated in the Second Book of Chapter XIX Article 338 to Article 350 concerning Crimes Against Life. Whereas the murder crime which is unintentionally regulated in the Second Book of Chapter XXI of the Criminal Code Article 359. Islamic law divides the crime of murder into three types, namely murder committed intentionally, murder committed unintentionally and the murder committed resembles intentionally. The legal basis for the crime of murder is regulated in several verses in the Koran and also in the Hadith of the Prophet Muhammad. Indonesian criminal law and Islamic criminal law outline the element of intent is in the form of an act that the desired culprit will have a certain effect. In the case of an intentional murder crime, the desired result by the perpetrator is the death of another person. Whereas in unintentional killings the perpetrators do not want the consequences that will occur. Therefore both in the Criminal Code and Islamic law, the sanctions of intentional murder will be more severe than those unintentional. Penalties for murder which are regulated in the Criminal Code can be in the form of capital punishment, imprisonment, confinement and additional penalties. Whereas in Islamic criminal law sanctions for murder can be in the form of qishash, diyat, kifarat, and ta'zir penalties. Indonesian criminal law is public law (state law), which is the law that governs the relationship between individuals / individuals (citizens) and the State. Keywords: sanction; crime; murder;

scholarly journals Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam

2020 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 1-38
Author(s):  
Besse Muqita Rijal Mentari
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Capital Punishment ◽  
Islamic Law ◽  
Criminal Code ◽  
Public Law ◽  
Purposive Sampling ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Using Data ◽  
The Relationship ◽  
Collection Methods

Studi komparasi sebagai metode penelitian terhadap artikel sanksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Wajo dengan menggunakan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta Observasi sedangkan Sampel yang dipergunakan adalah dengan menggunakan Purposive sampling, kemudian Data dianalisis secara Normatif, dimana bertujuan untuk Mengetahui “Bagaimana  sanksi pidana pembunuhan menurut KUHP Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana  sanksi pidana pembunuhan menurut  hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana pembunuhan ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359. Hukum Islam membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan menyerupai sengaja. Landasan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam beberapa ayat dalam Al Quran dan juga diatur dalam Hadist Nabi Muhammad SAW.       Hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam menguraikan unsur kesengajaan adalah berupa perbuatan yang dikehendaki pelakunya akan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang disengaja, akibat yang dikehendaki oleh pelaku adalah meninggalnya orang lain. Sedangkan pada pembunuhan yang tidak disengaja pelaku tidakmenghendaki akibat yang akan terjadi. Oleh sebab itu dalam KUHP maupun hukum Islam sanksi pidana pembunuhan yang disengaja akan lebih berat daripada yang tidak disengaja. Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukuman ta’zir. Hukum pidana Indonesia merupakan mutlak hukum publik (hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang/perseorangan (warga negara) dengan Negara. Abstract:Comparative study as a research method for articles of criminal sanctions for murder in the Criminal Law Act with Islamic Law. The study was conducted in the Wajo Regency using data collection methods used were interviews and observations while the sample used was using purposive sampling, then the data were analyzed normatively, which aims to find out "How criminal sanctions for murder according to the Criminal Code Based on the background of the above problems, then the problem to be examined in this study is: "What about criminal sanctions for murder according to Islamic law. The results showed that the crime of murder is a crime committed in the form of an attack on the lives of others. The criminal acts of murder committed intentionally in the Criminal Code are regulated in the Second Book of Chapter XIX Article 338 to Article 350 concerning Crimes Against Life. Whereas the murder crime which is unintentionally regulated in the Second Book of Chapter XXI of the Criminal Code Article 359. Islamic law divides the crime of murder into three types, namely murder committed intentionally, murder committed unintentionally and the murder committed resembles intentionally. The legal basis for the crime of murder is regulated in several verses in the Koran and also in the Hadith of the Prophet Muhammad. Indonesian criminal law and Islamic criminal law outline the element of intent is in the form of an act that the desired culprit will have a certain effect. In the case of an intentional murder crime, the desired result by the perpetrator is the death of another person. Whereas in unintentional killings the perpetrators do not want the consequences that will occur. Therefore both in the Criminal Code and Islamic law, the sanctions of intentional murder will be more severe than those unintentional. Penalties for murder which are regulated in the Criminal Code can be in the form of capital punishment, imprisonment, confinement and additional penalties. Whereas in Islamic criminal law sanctions for murder can be in the form of qishash, diyat, kifarat, and ta'zir penalties. Indonesian criminal law is public law (state law), which is the law that governs the relationship between individuals / individuals (citizens) and the State. Keywords: sanction; crime; murder;

scholarly journals PENELANTARAN ORANG TUA DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

QAWWAM ◽  
2019 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 63-84
Author(s):  
Wardah Nuroniyah
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Domestic Violence ◽  
Islamic Law ◽  
Research Data ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Positive Law ◽  
Parental Neglect ◽  
Library Research ◽  
Adequate Food

Abstract One of the acts of domestic violence against people in the household sphere is neglect. Parental neglect is negligence of the child towards the biological mother's father who has a dependency in physical needs (negligence to provide adequate food, clothing, or hygiene), and emotional (negligence to provide care or affection). neglect of parents is included in the form of lawlessness to parents because parents have rights to their children. So that for each perpetrator of neglect parents must be subject to sanctions. This study aims to answer the questions that formulate the problem: "What is the view of Islamic law and positive law in Indonesia on neglect of parents" and "What are the sanctions for perpetrators of neglect of parents according to Islamic law and positive law in Indonesia". This study uses qualitative research, data collected by means of literature (library research) are then analyzed. As for the results of this study: 1) Neglect of parents in Islamic law and in positive law in Indonesia is prohibited, because in Islamic law people who do neglect are sinful, while in positive law in Indonesia neglect is included in violence. 2) Sanctions for perpetrators of neglect of parents in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia are criminal sanctions, but in Islamic law it is called jarimah ta'zir and the sanctions are not only that but there are other sanctions, namely big sins, all deeds are not accepted by Allah SWT, will not enter heaven, hated by Allah SWT.   Keywords: Neglect, Parents, Sanctions, Islamic Law, Positive Law in Indonesia.  

scholarly journals Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 166-180
Author(s):  
Fatahuddin Aziz Siregar
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Islamic Law ◽  
Field Research ◽  
Customary Law ◽  
Total Change ◽  
Positive Law ◽  
The Supreme Court ◽  
The Status ◽  
Using Data ◽  
Adat Law

The South Tapanuli community adopts a patrilineal kinship system so that women do not get inheritance, even if there is acquisition of property, women receive it not in their capacity as heirs but in the form of holong ni ate as confirmed in the Supreme Court Jurisprudence number 506K / Sip / 1968 dated January 22, 1969 However, on the other hand the Tapsel community underwent a process of Islamization that was quite deep, so that the customary law of South Tapanuli was also influenced by positive law including Jurisprudence which gave heir to girls later issued by the Supreme Court number 528K / Sip / 1972 dated 17 January 1973. This rule makes the practice of distributing the assets of Tapsel's community inheritance also shifts no longer according to the full provisions of adat law.This paper focuses on answering the factors that cause the shift in Batak customary inheritance in Tapsel, how the form of Batak adat inheritance shifts in Tapsel, and how the role of Islamic law in the shifting Batak customary inheritance in Tapsel. To answer this, use descriptive-analytical field research using data collection techniques in the form of observations and interviews with traditional leaders, religious leaders, judges and the community who carry out the distribution of inheritance.From this search, the authors found that the practice of inheritance in Tapsel society has shifted from adat inheritance caused by two factors, namely, First, the factor of Islamic law because Tapsel people have understood Islam well and run it in various fields of life including in the distribution of inheritance. Given that there are dozens of Islamic education institutions in Tapsel according to the author has given a pretty good understanding of Islamic law. So in general it can be said, that this change is a consequence of the Islamization process experienced by the Tapsel people. Second, is the factor of higher power or positive law because until now the community still believes that only the Religious Courts as a place to solve the problem of inheritance to obtain legal certainty.The shift to adat inheritance occurs in several patterns. The first pattern is a total change from customary form to division according to faraid, this pattern occurs in areas that are fairly Islamic, namely the Mandailing Natal region, although of course there are some people who divide in a way that is not consistent in carrying out Islamic law. The second pattern is to carry out adat law, namely in communities that are relatively strict with adat, namely in the Padang Lawas and Sipirok regions, in this area many cases seem to have carried out faraid formally but the substance still reflects the spirit of adat law. The third pattern, namely the way of division which is a combination of Islamic law and customary law, which is a fairly moderate community in the Angkola region.Islamic law has contributed by shifting the implementation of customary law to Islamic law. People who according to customary law do not receive inheritance become heirs who receive a certain portion. At first the mother did not count as an heir, then given a part 1/3 or 1/6. Istdri initially did not get any portion of the inheritance then received 1/4 or 1/8. Girls initially only have the status of olong ate, then receive a relatively large portion, which is 1/2 or 2/3.

scholarly journals Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-5
Author(s):  
Annisa Sherin Millenia ◽  
Maman Abdurrahman ◽  
Ilham Mujahid
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Islamic Law ◽  
Attorney General ◽  
Secondary Data ◽  
Descriptive Research ◽  
Library Research ◽  
Principle Of Justice

Abstract. Research in this thesis is a type of descriptive research. The data used in this study is secondary data with primary legal material in the form of Al-Qur'anul Karim, Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974, Law No. 48 of 2009 on the Power of Justice. While the approach the author uses is juridical normative. The author uses data collection techniques or library research in accordance with PERMA No. 1 Year 2019 on The Administration of Cases and Hearings in the Court conducted electronically, however, the facts that occurred, the absence of the respondent at the court on the grounds that the existence of PSBB, although the call has been made officially and appropriately. In the examination of the Respondent from the attorney general the applicant submits an application to the panel of judges to continue the trial and examine the respondent via video call. The results of this study showed that the discretion of the Judge in deciding the divorce lawsuit through a video call in the Brass Religious Court, the judge prioritized the principle of justice and efficacy for the community, especially to the litigants. Abstrak. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa Al-Qur’anul Karim, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau library research Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan dilakukan secara elektronik, Namun, Fakta yang terjadi, ketidakhadiran dari termohon di persidangan dengan alasan saat itu adanya PSBB, meskipun telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut. Dalam pemeriksaan Termohon dari kuasa hukum pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan dan memeriksa pihak termohon melalui video call. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi Hakim dalam memutus perkara gugatan cerai talak melalui video call di Pengadilan Agama Kuningan, hakim mengutamakan asas keadilan dan kemanfatan bagi masyarakat, khususnya kepada pihak yang berperkara.

scholarly journals Children's Criminal Responsibilities: Comparative Study in Islamic and Criminal Law

2018 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
pp. 101-108
Author(s):  
Heni Hendrawati ◽  
Nurwati Nurwati ◽  
Budiharto Budiharto
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Criminal Law ◽  
Justice System ◽  
Islamic Law ◽  
Comparative Method ◽  
Criminal Liability ◽  
Legal Responsibility ◽  
Interesting Phenomenon ◽  
Library Research

The study of criminal liability against child offenders based on Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children and according to Islamic Criminal Law is a very interesting phenomenon to study, especially during this time many phenomena of a minor underage sitting in the accused and detained like a big villain just because of a trivial matter. This study includes the type of research library research, so in this study, researchers conducted data collection through the study and library research on books relating to the problems the authors studied. In analyzing this study, the authors used a comparative method that is comparing child criminal liability in positive criminal law based on Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, with child criminal liability in Islamic criminal law. In Islamic law, a child will not be subject to a punishment for the crime he committed, because there is no legal responsibility for a child of any age until he reaches the age of baliq, qadhi will only have the right to reprimand him or set some restrictions for him to help improve the child in the future. It is expected that this research can contribute to the renewal of national criminal law, especially regarding criminal liability committed by children, taking into account the concepts in Islamic criminal law.

scholarly journals TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT TERJADI BENCANA ALAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH

2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 181-212
Author(s):  
Sudarti S
Keyword(s):  
Natural Disaster ◽  
Criminal Law ◽  
Analytical Methods ◽  
Criminal Code ◽  
Positive Law ◽  
Library Research ◽  
Religious Law

The victims of natural disasterswho commit theft cannot be immediately punished penalty in accordance with Islamic criminal law or positive law as contained in the Criminal Code. This study aims to analyze the problem of theft in the event of a natural disaster using the maqasid ash-sharia. This type of research is library research with descriptive analytical methods. The results showed that the daruriyyat aspect related to punishment for the perpetrators of theft was the aspect of maintaining property (ḥifż al-mal). This aspect is an aspect that is related to the obligation in the search for property lawfully without depriving others of their rights and managing property so that assets are maintained and functional in accordance with religious law.

scholarly journals THE URGENCY OF THE CRIMINAL POLICY IN CRIME MITIGATION POLICE PROFESSION

2016 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 153
Author(s):  
Ridwan Tahir
Keyword(s):  
Crime Prevention ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Policy ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Prescriptive Analytics ◽  
Using Data ◽  
Investigation Process

This article aims to reveal the characteristics of the crimes committed by the police in general, and then continued by asserting the main orientation of the criminal policy in crime prevention. Next, will be discussed more specifically about the urgency of the criminal policy in the prevention of the crimes committed by the police. This paper, presented using data and information from literature sources, then analyzed qualitatively with decomposition descriptive and prescriptive analytics. The focus of the discussion of this article will be directed to the issue of urgency criminal policy in relation to the role of agency compensation and rehabilitation for the abuses of power that are criminogen in the investigation process established through pretrial agencies that the results are only set compensation and rehabilitation as a result of misuse of the police profession. To that end, the weakness of the criminal law policy, need to be updated, ie, by adding the authority to institute pretrial may also recommend its findings to be prosecuted and criminal sanctions

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document