scholarly journals Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-5
Author(s):  
Annisa Sherin Millenia ◽  
Maman Abdurrahman ◽  
Ilham Mujahid
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Islamic Law ◽  
Attorney General ◽  
Secondary Data ◽  
Descriptive Research ◽  
Library Research ◽  
Principle Of Justice

Abstract. Research in this thesis is a type of descriptive research. The data used in this study is secondary data with primary legal material in the form of Al-Qur'anul Karim, Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974, Law No. 48 of 2009 on the Power of Justice. While the approach the author uses is juridical normative. The author uses data collection techniques or library research in accordance with PERMA No. 1 Year 2019 on The Administration of Cases and Hearings in the Court conducted electronically, however, the facts that occurred, the absence of the respondent at the court on the grounds that the existence of PSBB, although the call has been made officially and appropriately. In the examination of the Respondent from the attorney general the applicant submits an application to the panel of judges to continue the trial and examine the respondent via video call. The results of this study showed that the discretion of the Judge in deciding the divorce lawsuit through a video call in the Brass Religious Court, the judge prioritized the principle of justice and efficacy for the community, especially to the litigants. Abstrak. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa Al-Qur’anul Karim, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau library research Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan dilakukan secara elektronik, Namun, Fakta yang terjadi, ketidakhadiran dari termohon di persidangan dengan alasan saat itu adanya PSBB, meskipun telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut. Dalam pemeriksaan Termohon dari kuasa hukum pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan dan memeriksa pihak termohon melalui video call. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi Hakim dalam memutus perkara gugatan cerai talak melalui video call di Pengadilan Agama Kuningan, hakim mengutamakan asas keadilan dan kemanfatan bagi masyarakat, khususnya kepada pihak yang berperkara.

scholarly journals Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif ‘Urf dalam Hukum Islam

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 153
Author(s):  
Candra Ulfatun Nisa ◽  
Hari Sutra Disemadi ◽  
Ani Purwanti
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Common Sense ◽  
Islamic Law ◽  
Daily Life ◽  
Secondary Data ◽  
The West ◽  
Descriptive Research ◽  
Central Java ◽  
The Guardian

Wali is one important element in marriage because marriages are not valid without a wali. Sometimes wali behaves adultery or refuses to become wali for the customary reasons of Ngalor-Ngetan Kejawen. Adat Kejawen Ngalor-Ngetan is abstinence from marriage when the bride-to-be is residing in the west of the bridegroom or vice versa. This custom is not easily separated from daily life, especially in marriage in Grobogan Regency, Purwodadi, Central Java. Islamic law regulates adat as well as recognizing adat as the source of law which is referred to as ‘Urf. This study aims to determine the view of the guardian is due to the customary reasons Kejawen Ngalor-Ngetan in terms of 'Urf in Islamic law. The method used is a doctrinal approach, with descriptive research specifications. This study uses data collection techniques based on secondary data. The results showed that the adat Kejawen Ngalor-Ngetan belonged to ‘Urf Fasid, which was rejected by Islamic law because it was contrary to Dalil Syara’ and was not acceptable to common sense. The custom of Kejawen Ngalor-Ngetan can not be categorized as the ‘Urf which can be used as a source of law. Its existence in principle and its implementation does not contain an element of benefit, instead, it contains a destructive element that leads to ugliness and damage because it is obstructing and complicating marital procedures. Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, karena perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Adakalanya wali bersikap adhal atau menolak untuk menjadi wali dengan alasan adat Kejawen Ngalor-Ngetan. Adat Kejawen Ngalor-Ngetan adalah pantangan perkawinan ketika calon mempelai wanita bertempat tinggal di sebelah barat dari calon mempelai pria ataupun sebaliknya. Adat ini tidak mudah dipisahkan dari kehidupan sehari-sehari khususnya dalam perkawinan di Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Hukum Islam mengatur mengenai adat sekaligus mengakui adat sebagai sumber hukum yang disebut dengan istilah ‘Urf. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pandangan waliadhal karena alasan adat Kejawen Ngalor-Ngetan ditinjau dari ‘Urf dalam hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Kejawen Ngalor-Ngetan termasuk ke dalam ‘Urf Fasid yang secara keseluruhannya ditolak hukum Islam karena bertentangan dengan Dalil Syara’ dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Adat Kejawen Ngalor-Ngetan tidak dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Keberadaannya secara prinsip maupun pelaksanaannya tidak mengandung unsur kemanfaataan, justru mengandung unsur merusak yang membawa kepada keburukan dan kerusakan karena sifatnya menghalangi dan mempersulit prosedur perkawinan.

scholarly journals AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI ANAK DAN ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

2018 ◽  
Vol 12 (3) ◽  
pp. 337
Author(s):  
Kurnia Muhajarah
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Government Regulation ◽  
Islamic Law ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Descriptive Research ◽  
Library Research ◽  
Approach Method ◽  
Religious Courts ◽  
Legal Consequences

<p class="IIABSTRAK333">This research is motivated by a thought that domestic violence is every act against a person, especially a woman, resulting in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the suffering or suffering of the household. Seeing the fact, should not be much more domestic violence, but the reality of proving domestic violence is increasing. The purpose of the study: first, to know and analyze the violence in the household that the reason for the occurrence of divorce. Second, to know and analyze the authority of the Religious Courts in handling divorce cases caused by domestic violence. Thirdly, to know and analyze the legal conse­quences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence. Researchers use normative juridical approach method. The research specification used qualitative analytical descriptive research. Sources of data in this study are some judges of the Religious Courts. As the primary data are Law Number 1 Year 1974 About Marriage, KHI and interview guidelines in a structured manner. Against secondary data, the data collection method is done by library research. The results show that domestic violence is the reason for divorce. The reasons for divorce caused by cruelty or severe maltreatment have been set forth in the following provisions: a) provided for in Article 39 paragraph (2) of the explanation of Law Number 1 Year 1974 con­cerning Marriage; b) is regulated in Article 19 point (d) of Government Regulation Number 9 Year 1975 concerning the imple­mentation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage; c) is regulated in Article 116 point (d) KHI (Compilation of Islamic Law). These reasons are included in the category of domestic violence. In other words, domestic violence is part of cruelty or severe abuse. The authority of the Religious Courts to handle divorce cases caused by domestic violence has been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal consequences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence are stipulated in Article 156 of KHI.</p><p class="IIABSTRAK333">_________________________________________________________</p>Penelitian ini didorong oleh pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, ter­utama wanita, yang mengakibatkan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian penderitaan atau penderitaan rumah tangga. Melihat kenyataan, seharusnya tidak lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataan membuktikan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Tujuan penelitian ini: pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kekerasan di rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Kedua, untuk menge­tahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tan­g­ga. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian meng­gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi pe­nelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa hakim Peng­adilan Agama. Sebagai data utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan pedoman wawancara secara terstruktur. Terhadap data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Alasan perceraian yang disebabkan oleh kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan berikut: a) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pe­laksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per­kawin­an; c) diatur dalam Pasal 116 huruf d (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat. Kewenangan Peng­adilan Agama untuk menangani kasus perceraian akibat ke­kerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI.

APPLICATION OF AKAD IJARAH ISLAMIC LAW IN THE AL-QUR'AN

ISLAMIKA ◽  
2020 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 1-11
Author(s):  
Ade Jamarudin ◽  
Ofa Ch Pudin
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Islamic Law ◽  
Financial Institution ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Research Field ◽  
Islamic Banking ◽  
Library Research ◽  
Human Labor ◽  
Leasing Company

Ijarah is a contract on the transfer of goods or services with rewards instead. Ijarah based transactions with the displacement benefit (rights to), not transfer of ownership (property rights), there ijara financing translates as buying and selling services (wages hired), that take advantage of human power, there is also a translate lease, which take advantage of goods. Application ijarah growing financial institutions in the current Shari'ah is happening on the leasing company (financial institution based on Islamic teachings, as well as Islamic banking is one of the products in Islamic finance. Application ijarah emerging financial institutions shari'ah 'ah at the moment that is happening on the leasing company (financial institution based on Islamic teachings, as well as Islamic banking is one of the Islamic financing products). This research is a library research (library research) and field research (field research), and is descriptive, analytic and comparative. Data sources used in this study are sourced from primary and secondary data. Ijarah transactions are based on the transfer of benefits (use rights), not the transfer of ownership (ownership rights), some translate ijarah financing as the sale and purchase of services (wage wages), i.e., taking the benefits of human labor

ADAB PEMBELAJARAN AL-QURAN: STUDI KITAB AT-TIBYAN FI ADABI HAMALATIL QURAN

2020 ◽  
Vol 18 (2) ◽  
pp. 219
Author(s):  
Ismail Ismail ◽  
Abdulloh Hamid
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Research Methods ◽  
Secondary Data ◽  
Study Data ◽  
Library Research ◽  
The Face ◽  
Using Data

This research is an attempt to know the courtesy reading the Quran in the book of At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran by Imam Nawawi. The question that is to be answered through this study is (1) how the courtesy to read Al-Quran in the book At-Tibyan, (2) How does the relevance of courtesy to read the Qur'an in the book of At-Tibyan in contemporary times? The research methods use library research. This study is conducted using data collection techniques by conducting observations on certain sources, seeking, studying books, articles, journals, theses or others related to this study. Data collection is divided into two sources, namely primary and secondary data. Then the data are analyzed using descriptive and contextual methods. The results show that courtesy reading the Quran in the book of At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran includes: Solemn, sincere, ethical, clean and holy State, facing the Qibla, start with Ta'awudz. While the relevance of courtesy reading the Quran in the book of At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran with the context of contemporary can be a solution in improving the manners of interacting with the Quran, especially in the face of today's characteristics or contemporary.

scholarly journals TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (FIQIH JINAYAH)

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 25-36
Author(s):  
Zulkifli Zulkifli ◽  
Muh. Syarif Hasyim ◽  
Hamiyuddin Hamiyuddin
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Data Collection ◽  
Literature Review ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Data Sources ◽  
Theory Approach ◽  
Library Research ◽  
Data Collection And Analysis ◽  
Secondary Data Sources

The discussion in this research is terrorism from the perspective of Islamic criminal law (fiqih jinayah). The problem that becomes the focus of research is how terrorism is in the review of Islamic criminal law or jinnayah fiqh. Qualitative research, the source of which is library research, is the method used in research. There are two kinds of data sources in this research, namely primary and secondary data sources, while the data collection and analysis uses literature review research. The data were analyzed using the Islamic criminal law theory approach. So as a result of this research that acts of terrorism are not justified in Islamic teachings. The birth of this action is because the perpetrators have shallow thoughts or have very minimal thoughts and have political goals to harm themselves and others. They even consider this act as Jihad, even though in fact it is not a jihad but an act that brings fear to potential victims.

scholarly journals DEBATE OF ISLAM AND COUNTRIES IN THE CONSTITUANTE BOARD, 1956-1959

2019 ◽  
Vol 2 ◽  
pp. 155-174
Author(s):  
Heri Herdiawanto ◽  
Valina Singka Subekti
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Islamic Law ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Islamic State ◽  
Basic Group ◽  
Constituent Assembly ◽  
Library Research ◽  
The One ◽  
The Relationship

This study examines Hamka's political thinking about Islam and the State in the Basic State debate that took place in the Constituent Assembly 1956-1959. Hamka belongs to the basic group of defenders of the Islamic state with Mohammad Natsir in the Masyumi faction, fighting for Islamic law before other factions namely the Nationalists, Communists, Socialists, Catholics-Protestants and members of the Constituent Assembly who are not fractured. Specifically examines the issue of why Islam is fought for as a state basis by Hamka. and how Hamka thought about the relationship between Islam and the state. The research method used is a type of library research with literature studies or documents consisting of primary and secondary data and reinforced by interviews. The theory used in this study is the theory of religious relations (Islam) and the state. This study found the first, according to Hamka, the Islamic struggle as the basis of the state was as a continuation of the historical ideals of the Indonesian national movement. The second was found that the constituent debate was the repetition of Islamic and nationalist ideological debates in the formulation of the Jakarta Charter. Third, this study also found Hamka's view that the One and Only God Almighty means Tauhid or the concept of the Essence of Allah SWT. The implication of this research theory is to strengthen Islamic thinking legally formally, that is thinking that requires Islam formally plays a major role in state life. The conclusion is that Indonesian society is a heterogeneous society in terms of religion. This means that constitutionally the state recognizes the diversity of religions embraced by the Indonesian people and guarantees the freedom of every individual to embrace religion and realize the teachings he believes in all aspects of life. Hamka in the Constituent Assembly stated that the struggle to establish a state based on Islam rather than a secular state for Islamic groups was a continuation of the ideals of historical will.

THE RITUAL MEANING OF MA'NENE 'FOR THE SOCIETY OF TORAJASPECIFIC AND CLEAR TITLE IN INDONESIAN (Makna Ritual Ma'nene bagi Masyarakat Toraja Sebagai Budaya Indonesia)

2021 ◽  
Author(s):  
HARZIKO
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Secondary Data ◽  
Symbolic Meaning ◽  
Primary Data ◽  
Probability Sampling ◽  
Descriptive Research ◽  
The Past ◽  
Library Research ◽  
Foreign Countries ◽  
New Religion

AbstractToraja culture with its authenticity makes this culture unique and cannot even be found in other areas. This uniqueness and authenticity is what makes Toraja culture known to foreign countries. Culture includes a way of thinking and a way of acting. This is characteristic of certain societies. This study aims to (1) find out the development of the Ma'nene 'ritual for the Toraja people and (2) to know the symbolic meaning contained in the Ma'nene' ritual. Ma'nene 'is a tradition of the ancestors of the Toraja people, namely the procession of changing ancestral clothes. This research is qulitative descriptive research. Research informants are determined by non?probability sampling. Primary data is carried out through observation and interviews with parties related to the research and secondary data is carried out through library research by reviewing some literature which isclosely related to the issues to be discussed. The data that has been collected is then presented in the form of realism narrative and analyzed qualitatively. The results showed that (1) the development of Ma'nene 'rituals that are still being carried out in the Toraja area until now has experienced many changes when compared to the Ma'nene' rituals that were carried out in the past. This is inseparable from the influence of the new religion adopted by the local community at this time which then replaced the previous religion, namely Aluk Todolo. (2) the meaning of Ma'nene 'for the Toraja people is through the ritual of caring for ancestral corpses carried out in this ritual, which is reflected in an attitude of continuing to love, respect and honor ancestral services.Keywords: makna, ritual, Ma’nene’, Toraja

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog

2020 ◽  
pp. 94
Author(s):  
Ali Mustofa ◽  
Eva Fauziah ◽  
Yayat Rahmat Hidayah
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Islamic Law ◽  
Specific Data ◽  
Research Results ◽  
Library Research ◽  
Verification Techniques ◽  
Collaboration Agreement

Abstaract. This thesis is the result of a library research entitled "Review of Islamic Law Against Displaying Google Adsense Ads in Blogs". This study aims to answer the question of how the process of cooperation agreements and mechanisms for displaying advertisements on blogs, how the implementation of cooperation agreements on displaying advertisements on blogs and how the provisions of Islamic law on cooperation agreements displaying advertisements on blogs. This study aims to determine the mechanism of Google Adsense ads on blogs, the implementation of the contract in the display of Google Adsense ads on blogs, and a review of Islamic law on the Google Adsense ad display contracts on blogs. This type of research uses data collection techniques. The data collected in this research is data that has been obtained during the study by studying books related to problems and interviews with publishers and Google Adsense. The results of the study were then examined using descriptive verification techniques with an inductive mindset, this mindset is used to analyze specific data based on the facts of the research results then general conclusions are drawn. Which reveals the reality of the results of research. The results of this study explain that the collaboration agreement between Publisher and Google Adsense for displaying advertisements on blogs is not valid according to the review of Islamic law, because it does not fulfill several conditions of the syirkah contract, which is association in terms of allowing forbidden things to be prevented, and in terms of the contract object is not it can be seen that the advertisement that will be aired will be in conflict with or not with Islamic law, and this clearly contains the element of gharar (speculative), which will lead to the injury of the principle of 'an taradhin (mutual pleasure / like-like) between the seller and the buyer.Keywords: Advertisement, Google Adsense, Publisher, SyirkahAbstrak. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Penayangan Iklan Google Adsense dalam Blog”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses akad kerjasama dan mekanisme penayangan iklan di blog, bagaimana implementasi akad kerjasama terhadap penayangan iklan di blog dan bagaimana Ketentuan hukum Islam terhadap akad kerjasama penayangan iklan di blog. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme iklan Google Adsense dalam Blog, implementasi akad dalam penayangan iklan Google Adsense dalam Blog, dan tinjauan hukum Islam terhadap akad penayangan iklan Google Adsense dalam Blog. Jenis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan wawancara dengan publisher dan google adsense. Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yang mengungkapkan kenyataan kenyataan dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Akad kerjasama antara Publisher dan Google Adsense atas penayangan iklan dalam blog tidak sah menurut tinjuan hukum Islam, karena tidak memenuhi beberapa syarat akad syirkah yaitu berserikat dalam hal yang memungkinkan tidak terhindarnya hal yang diharamkan, dan dari sisi objek akadnya pun tidak dapat diketahui bahwa iklan yang akan ditayangkan nantinya bertentangan atau tidak dengan hukum Islam, dan hal ini jelas mengandung unsur gharar (spekulatif), yang akan mengakibatkan cederanya prinsip ‘an taradhin (saling ridho/suka sama suka) antara penjual dan pembeli.Kata Kunci: Iklan, Google Adsense, Publisher, Syirkah

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Jual Beli Data Supplier di Agen Fashion

2020 ◽  
pp. 75
Author(s):  
Nur'aeni Nasifah ◽  
Siska Lis Sulistiani ◽  
Yayat Rahmat Hidayat
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Qualitative Method ◽  
Islamic Law ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Point Of View ◽  
Supplementary Data ◽  
Literature Study ◽  
Face To Face

Abstract. Sale and purchase is transaction that often done by individual or group because there is a transfer of ownership between goods and assets. In practice, sale and purchase is not only done by face to face but also can be done online, as in the case of the sale and purchase of suppliers data at Agen Fashion. This study aims to find out how the transaction practice is and how Islamic law and ITE Law point of view are, whether it is accordance to the laws or not. This research uses qualitative method with normative juridical approach and literature study. The main sources in this study are secondary data that support this research, such as Alquran, Hadith, and the ITE Law. The interviews as data collection techniques are conducted as supplementary data. The analytical method used is descriptive analysis. The results of this study are the transaction is not  accordance with the terms of sale and purchase in Islamic law because there is a lack of clarity (gharar) on the quality of the object and is not accordance as well as the clause no. 9 of the ITE Law because the seller did not explain the object completely.Keywords: Sale and Purchase, Islamic Law, ITE Law, GhararAbstrak. Jual beli merupakan bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh tiap individu atau kelompok karena dalam jual beli terdapat perpindahan kepemilikan antara barang dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada praktiknya, jual beli tidak hanya dilakukan secara bertatap muka melainkan dapat dilakukan secara online, seperti halnya pada jual beli data supplier di Agen Fashion. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli data supplier di Agen Fashion serta bagaimana hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memandang praktik jual beli data supplier tersebut, apakah telah sesuai dengan hukum yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mendukung penelitian ini, yaitu Alquran, Hadis, dan UU ITE. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa wawancara dilakukan sebagai data pelengkap. Metode analisis yang digunakan yaitu descriptive analysis. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi yang terjadi di Agen Fashion tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum Islam karena terdapat ketidakjelasan (gharar) pada kualitas objek transaksi, dan tidak sesuai dengan Pasal 9 dalam UU ITE karena pelaku usaha tidak menjelaskan secara lengkap terkait objek yang ditawarkan.Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, UU ITE, Gharar

scholarly journals HAK KEWARISAN BAGI AHLI WARIS YANG MELAKUKAN OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN GANDA (KHUNTSA) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

2017 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 63
Author(s):  
Wiwit Widya Wirawati ◽  
Abdullah Kelib
Keyword(s):  
Legal Status ◽  
Islamic Law ◽  
Research Result ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Norms ◽  
Descriptive Research ◽  
The Status ◽  
Approach Method ◽  
The Right ◽  
Double Sex

<p>ABSTRACT<br />Allah SWT has set the rules on the issue of inheritance clearly and firmly in Al-Qur'an Surah An-Nisa article 11. It explains about the division of inheritance based on male and female sex, that is 2:1 (Das Sollen). But in fact there is a group of people called Khuntsa (double sex). Neither in Al-Qur‘an nor Hadist explains the provisions of inheritance for khuntsa heirs and the large number of parts they receive (Das Sein). The formulation of the problem in this study is how inheritance for the heirs who perform double genital surgery (khuntsa) according to KHI and how the right should be given to the heirs who perform<br />double genital adjustment surgery (khuntsa) in accordance with Islamic Law. <br />This research uses juridical normative approach method with analytical descriptive research specification. Sources and types of data are secondary data obtained from Islamic legal norms on inheritance and khuntsa obtained from Al-Quran, Hadist, KHI, and fuqaha and experts opinions in various literature on inheritance and khuntsa. <br />Based on the research result, khuntsa inheritance right is not regulated in KHI.<br />Theredore if khuntsa conducts genital adjustment surgery, and get the clarity of its legal status hence its right of inheritance is as specified in Article 176 KHI. The provision of inheritance for khuntsa heirs in Islamic Law is khuntsa first predicted as male then female.<br />Khuntsa and other heirs share the smallest and most convincing estimates, while the remaining doubts are held until the status of the khuntsa law is clear. If the khuntsa matter is clear, the acceptance of all the heirs is perfected by adding share to those who are reduced according to the acceptance they should receive. In the future, the formulation of KHI should regulate the right of khuntsa inheritance along with the amount of the inheritance received.</p><p> </p>

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document