Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan

This study aims to determine the legal position of tax-preferred creditors and labour preferred creditors in the bankruptcy process and to determine the factors that influence the occurrence of disputes between labour preference creditors and tax-preferred creditors in the bankruptcy process. The research method used is a method with the type of normative research using 2 (three) types of approaches, namely the statutory approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are based on a conceptual approach and a statutory approach, the authors find that the legal position of tax-preferred creditors and workers' preferences is the same. law, the factor of justice, the factor of increasing public welfare (public interest), the factor of labour rights and human rights. In order to provide certainty about the legal position of tax preferred creditors and labor preferred creditors, it is deemed necessary to improve the bankruptcy law, so that there are no problems between tax preferred creditors and labour preferred creditors in the bankruptcy process. Factors that influence the occurrence of disputes between labour preference creditors and tax-preferred creditors in the bankruptcy process can be input for members of the House of Representatives and the Government to improve the bankruptcy law Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor preferen pajak dan kreditor preferen buruh dalam proses kepailitan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa antara kreditor Preferen buruh dan kreditor preferen pajak dalam proses kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan jenis penelitian normative menggunakan 2 (tiga) tipe pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan penulis menemukan bahwa kedudukan hukum kreditor preferen pajak dan preferen buruh mempunyai kedudukan yang sama, Adapun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa antara kreditor Preferen buruh dan kreditor preferen pajak adalah faktor kepastian hukum, faktor keadilan, faktor meninggikan kesejahteraan umum (kepentingan umum), faktor hak-hak buruh dan hak asasi manusia. Dalam rangka memberikan kepastian kedudukan hukum terhadap kreditor preferen pajak dan kreditor preferen buruh maka dirasa perlu untuk menyempurnakan undang undang kepailitan,agar tidak terjadi permasalahan antara kreditor preferen pajak dan kreditor preferen buruh dalam prose kepailitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa antara kreditor Preferen buruh dan kreditor preferen pajak dalam proses kepailitan ini bisa menjadi masukan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk menyempurnakan undang undang kepailitan

Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial

The unregulated income tax for underage tax subjects who use social media in Indonesia needs attention from the government. The increasing number of social media users by underage tax subjects who currently do not receive supervision. The self-assessment-based income tax collection system is also an obstacle to this problem. In the study in this article using the socio-legal research method which examines the limitations of legal sources. Normative aspects and often legal issues are related to social and political contexts in empirical aspects. The findings from this study required policy formulation: mapping data on underage tax subjects with income generation using social media content, collaborating with various related parties and conducting a review of the income tax collection system.

Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar

The purpose of this study is to determine the implementation of electronic-based traffic case resolution in the regions to determine the obstacles in solving electronic-based traffic cases. This type of research uses empirical research. The type of research used in this research is empirical research. Implementation of electronic-based traffic case settlement in the regions, where the offender receives a ticket ID via SMS, then makes a transfer via a bank account. After that, bring proof of e-ticket payment to the district attorney to exchange the confiscated evidence, then the offender gets a ticket ID via SMS, the offender goes to the district court to attend the trial and pay there and the offender receives the ticket ID via SMS. Offenders come to the court to see the announcement of the traffic court and the court directs to pay at the prosecutor's office and the obstacles to solving electronic-based traffic cases, namely legal factors, social factors and community factors. In the implementation of the settlement of traffic cases in the future, this should be stated in the law so that its application can still be clearer, then more in-depth socialization is also needed regarding the prosecution process so that the public will be able to understand. Abstrak:Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik di daerah untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian empiris. Pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik di daerah yaitu pelanggar menerima ID Tilang melalui SMS, kemudian melakukan transfer melalui rekening bank. Setelah itu membawa bukti pembayaran e-Tilang ke kejaksaan negeri untuk ditukar dengan barang bukti yang disita, kemudian si Pelanggar mendapatkan ID Tilang melalui SMS, si pelanggar ke pengadilan negeri untuk mengikuti sidang dan membayar disana dan si pelanggar menerima ID Tilang melalui sms. Pelanggar mendatangi pengadilan untuk melihat pengumuman sidang lalu lintasdan pihak pengadilan mengarahkan untuk membayar di kejaksaan dan hambatan-hambatan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik yaitu faktor hukum, faktor social dan faktor masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas kedepan seharusnya ini dituangkan di dalam undang undang sehingga penerapannya masih bisa lebih jelas, kemudian juga dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan proses penindakannya sehingga masyarakat akan bisa memahami.

Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power

President term limitation is an effort to prevent a President who takes control of the nation for a long time because the President will make it possible to abuse power. Presidential term limitation is a crucial thing to be regulated because it will make the potential abuse of power, and the authoritarian government will grow in some countries. In every nation, we can see adopting a presidential system organize about Presidential term limitation to President's candidate. Seeing that there are several types adopted by various countries that adopt the Presidential system, then it will be studied which system is the best system to decrease the possibility of the occurrence abuse of power performed by the President. The research method uses a statue approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study indicate that of the 20 (twenty) countries that adhere to the presidential system, it shows that the most widely used method is only one re-election and no re-election because with this system it is supposed that it can easily limit the term of office of the President and also can be determine fixed government. The chance of abusing power will reduce, while the system No Immediate re-election and No limitation re-election is a country that allows it to be in control for a long time without any restrictions to run for President so that the possibility of abuse of authority will be more open. Abstrak:Pembatasan masa jabatan presiden merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya Presiden yang memgang kekuasaan dalam waktu yang panjang akan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan (Abuse of Power) tersebut hal ini penting tiadur karena apabila tidak dibatas maka akan membuka kemungkinan terjadinya penyalagunaan wewenang dan timbulnya otoritarianisme pada suatu negara, dapat dilihat bahwa hampir seluruh negara yang menganui sistem pemerintahan Presidensial menggatur mengenai pembatasan masa jabatan pada calon presiden. Melihat dengan adanya beberapa tipe yang dianut berbagai negara yang menganut sistem Presidensial maka akan dikaji sistem mana yang paling baik untuk mengurangi kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Presiden. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 20 (dua puluh) Negara yang menganut sistem Presidensial ini menunjukan bahwa sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem Only one re-election dan No re-election dikarenaakan dengan sistem ini dianggap dapat dengan mudah membatasi masa jabatan Presiden dan juga dapat menentukan fixed government sehingga kemungkinan untuk menyalahgunakan kewenangan dapat diminimalisir, sedangkan sistem No Immediate re-election dan No Limitation re-election merupakan negara yang memungkinkan Presidennya untuk berkuasa dengan waktu yang panjang tanpa ada Batasan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang akan lebih terbuka

Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

The holding of concurrent elections on April 17 2019 is a new history in the general election process in Indonesia. This is the implication of the Constitutional Court Decision Number 14 /PUU/2013 on the review of Law Number 42 of 2008 concerning the Election of President and Vice President. Although simultaneous elections have been considered better than previous elections, it does not mean that there are no shortcomings in the implementation. The most appalling problem is the large number of fatalities by the election organizers who are seen as the impact of the 2019 concurrent elections as well as other technical problems. Looking at various aspects raised from the 2019 elections, the Association for Elections and Democracy (Perludem) conducted a review of the material of the Law on the 1945 Constitution to the Constitutional Court as outlined in the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019. In their argument, the petitioner conveys a number of things related to the analysis that has been carried out in the holding of simultaneous elections held in 2019 yesterday. In the results of the decision, the Constitutional Court rejected the petition of the petitioner in its entirety because it was considered to be groundless. However, the Constitutional Court provides choices regarding election models that can be chosen and considered constitutional based on the 1945 Constitution. Abstrak:Terselenggaranya pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 merupakan sejarah baru dalam proses pemilihan umum yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/2013 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun pemilu serentak sudah dinilai lebih baik dari pemilu-pemilu sebelummnya bukan berarti dalam pelaksaanannya tidak memiliki kekurangan. Masalah yang paling menggemparkan adalah banyaknya korban jiwa oleh penyelenggara pemilu yang dinilai sebagai dampak pelaksanaan pemilu serentak 2019 serta masalh masalah teknis lainnya. Melihat dari berbagai sisi yang ditumbulkan dari pemilu 2019, maka Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan uji materiil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang dituangkan kedalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Didalam argumentasinya, pemohon menyampaikan beberapa hal terkait dengan analisa yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 kemarin. Dalam hasil keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena dianggap permohonan tersebut tidak beralasan hukum. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan terkait model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Azasi Manusia

This research was conducted to find out the form of the implementation of the rights of suspects at the level of investigation at the Wajo Regional Police Station, as well as what factors influence the implementation of the rights of the suspect at the investigation level of investigations at the Wajo Regional Police Station. This type of research was conducted in the Wajo district police jurisdiction, and data were obtained from in-depth observations, through interviews and then analyzing existing data. The results of the study were analyzed quantitatively by describing data and also using quantitative analysis with descriptive. Protection of Human Rights in the Judicial Act concerning the principles of quick and low-cost justice, the principle of non-discrimination, the principle of presumption of innocence, and guarantees of Human Rights for all Indonesian citizens under the 1945 Constitution. The results obtained by this article are: shows that the implementation of the rights of the suspect at the investigation level investigation at the Wajo Resort Police, in particular the right to obtain legal assistance, the right to be examined immediately, the right to provide information freely, and the right to be informed of his arrest and detention based on the principle of presumption of innocence, based on the results of the study, have been carried out although not optimal due to several factors, namely (1) the quality of investigative Human Resources is still low, the number of personnel is still lacking and is not balanced with the number of cases, investigators who are not professional and (2) the mental attitude of the investigator which is not good, and the level of awareness the law of society which is paternalism so that it causes resignation to law enforcement officers while supporting factors in the form of the increased budget allocated for the settlement of cases. Abstrak:Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui wujud implementasi hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Wajo, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi hak-hak tersangka pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Wajo. Tipe penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Wajo, dan data diperoleh dari pengamatan yang mendalam, melalui wawancara kemudian menganalisis data yang ada. Hasil penelitian dianalisi secara kuantitatif dengan mendeskripsikan data dan juga menggunakan analisis kuantitatif dengan deskriptif. Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam Undang-Undang kehakiman mengenai azas peradilan cepat dan biaya ringan, azas non diskriminasi, azas praduga tidak bersalah, dan jaminan Hak Azasi Manusia bagi seluruh warga Negara Indonesia berdasarkan Undang- undang Dasar 1945. Hasil yang diperoleh oleh artikel ini adalah: menunjukkan bahwa wujud implementasi hak-hak tersangka pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Wajo, khususnya hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk segera diperiksa, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, dan hak untuk diberitahukan penagkapan dan penahanannya berdasarkan azas praduga tak bersalah, berdasarkan hasil penelitian, sudah dilaksanakan meskipun belum optimal yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu (1) kualitas Sumber Daya Manusia penyidik yang masih rendah, jumlah personil yang masih kurang dan tidak seimbang dengan banyaknya perkara, penyidik yang tidak profesional dan (2) sikap mental penyidik yang kurang baik, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang paternalisme, sehingga menyebabkan sikap pasrah kepada aparat penegak hukum, sedangkan faktor pendukung berupa meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelesaian perkara.

Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Azasi Manusia

This research was conducted to find out the form of the implementation of the rights of suspects at the level of investigation at the Wajo Regional Police Station, as well as what factors influence the implementation of the rights of the suspect at the investigation level of investigations at the Wajo Regional Police Station. This type of research was conducted in the Wajo district police jurisdiction, and data were obtained from in-depth observations, through interviews and then analyzing existing data. The results of the study were analyzed quantitatively by describing data and also using quantitative analysis with descriptive. Protection of Human Rights in the Judicial Act concerning the principles of quick and low-cost justice, the principle of non-discrimination, the principle of presumption of innocence, and guarantees of Human Rights for all Indonesian citizens under the 1945 Constitution. The results obtained by this article are: shows that the implementation of the rights of the suspect at the investigation level investigation at the Wajo Resort Police, in particular the right to obtain legal assistance, the right to be examined immediately, the right to provide information freely, and the right to be informed of his arrest and detention based on the principle of presumption of innocence, based on the results of the study, have been carried out although not optimal due to several factors, namely (1) the quality of investigative Human Resources is still low, the number of personnel is still lacking and is not balanced with the number of cases, investigators who are not professional and (2) the mental attitude of the investigator which is not good, and the level of awareness the law of society which is paternalism so that it causes resignation to law enforcement officers while supporting factors in the form of the increased budget allocated for the settlement of cases. Abstrak:Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui wujud implementasi hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Wajo, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi hak-hak tersangka pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Wajo. Tipe penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Wajo, dan data diperoleh dari pengamatan yang mendalam, melalui wawancara kemudian menganalisis data yang ada. Hasil penelitian dianalisi secara kuantitatif dengan mendeskripsikan data dan juga menggunakan analisis kuantitatif dengan deskriptif. Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam Undang-Undang kehakiman mengenai azas peradilan cepat dan biaya ringan, azas non diskriminasi, azas praduga tidak bersalah, dan jaminan Hak Azasi Manusia bagi seluruh warga Negara Indonesia berdasarkan Undang- undang Dasar 1945. Hasil yang diperoleh oleh artikel ini adalah: menunjukkan bahwa wujud implementasi hak-hak tersangka pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Wajo, khususnya hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk segera diperiksa, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, dan hak untuk diberitahukan penagkapan dan penahanannya berdasarkan azas praduga tak bersalah, berdasarkan hasil penelitian, sudah dilaksanakan meskipun belum optimal yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu (1) kualitas Sumber Daya Manusia penyidik yang masih rendah, jumlah personil yang masih kurang dan tidak seimbang dengan banyaknya perkara, penyidik yang tidak profesional dan (2) sikap mental penyidik yang kurang baik, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang paternalisme, sehingga menyebabkan sikap pasrah kepada aparat penegak hukum, sedangkan faktor pendukung berupa meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelesaian perkara.

Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah

This study aims to analyze the implementation of DPRD members 'initiative rights and the factors that hinder the exercise of DPRD members' initiative rights in the formation of Regional Regulations. This type of research is normative juridical research, the source of this research data is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collected legal materials are processed and compiled systematically and provide detailed and in-depth explanations to reveal problems regarding the legislative function of DPRD members with the intention of seeking consistency between applicable legal norms. The results showed that the implementation of DPRD members' initiative rights in the formation of regional regulations was still not optimal even though it had referred to PP No. 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of DPRD Standing Orders because many DPRD members have never used the right of initiative in preparing academic texts and the Draft of Regional Regulation. The inhibiting factors for the implementation of DPRD members' initiative rights in the formation of regional regulations consist of human resources, the effectiveness and efficiency of the use of the budget, the role of the Expert Team, as well as low community participation being an inhibiting factor. The suggestion that the authors propose is that DPRD members in carrying out the legislative function should not only wait for the proposed Regional Regulation coming from the Regional Government but actively use their initiative right in forming Local Regulations as regulated in the legislation, as well as addressing the factors existing obstacles in order to optimize the implementation of the initiative rights of DPRD members. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak inisiatif Anggota DPRD dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD pada pembentukan Peraturan Daerah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematis dan memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap permasalahan mengenai fungsi legislasi anggota DPRD dengan maksud mencari konsistensi antara norma hukum yang berlaku.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah masih kurang optimal sekalipun telah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, karena banyak anggota DPRD yang tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Faktor penghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah terdiri dari Faktor sumber daya manusia, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, peranan Tim Ahli, serta partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor penghambat. Adapun saran yang penulis ajukan adalah, hendaknya anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak sekedar menunggu usulan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah, tetapi secara aktif mempergunakan hak inisiatifnya dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD. Kata Kunci: hak inisiatif; fungsi legislasi; frasa, peraturan daerah;

Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Bank

This study aims to determine the execution of mortgage rights if a bad credit occurs at Sengkang BRI Bank and also to determine the factors that influence if the execution of a non-performing loan mortgage is not implemented. Data collection methods used were interviews and literature study, then the data were analyzed descriptively. The results showed that the execution of mortgage rights in the case of bad credit at Bank BRI Sengkang was not yet effective. This is due to frequent negligence on the part of the Bank concerned in the procedure for credit disbursement, especially in credit agreements involving third parties. The factors that influence the execution of the mortgage are creditor and debtor factors. As long as there is an agreement between the two parties, there is a possibility that there will be no execution of the mortgage rights and if the execution is there the implementation will be carried out by peaceful execution. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi terhadap hak tanggungan bila terjadi terjadi kredit macet di Bank BRI Sengkang dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bila tidak dilaksanakannya eksekusi hak tanggungan kredit macet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi terhadap hak tanggungan bagi kasus kredit macet di Bank BRI Sengkang sebagian belum efektif. Hal ini disebabkan sering adanya kelalaian dipihak Bank yang bersangkutan dalam prosedur pencairan kredit, utamanya pada perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi pada hak tanggungan adalah faktor kreditor dan debitor. Sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kemungkinan tidak akan terjadi eksekusi hak tanggungan dan kalaupun eksekusi itu ada maka pelaksanaannya akan ditempuh dengan cara eksekusi damai.

Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Bank

This study aims to determine the execution of mortgage rights if a bad credit occurs at Sengkang BRI Bank and also to determine the factors that influence if the execution of a non-performing loan mortgage is not implemented. Data collection methods used were interviews and literature study, then the data were analyzed descriptively. The results showed that the execution of mortgage rights in the case of bad credit at Bank BRI Sengkang was not yet effective. This is due to frequent negligence on the part of the Bank concerned in the procedure for credit disbursement, especially in credit agreements involving third parties. The factors that influence the execution of the mortgage are creditor and debtor factors. As long as there is an agreement between the two parties, there is a possibility that there will be no execution of the mortgage rights and if the execution is there the implementation will be carried out by peaceful execution. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi terhadap hak tanggungan bila terjadi terjadi kredit macet di Bank BRI Sengkang dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bila tidak dilaksanakannya eksekusi hak tanggungan kredit macet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi terhadap hak tanggungan bagi kasus kredit macet di Bank BRI Sengkang sebagian belum efektif. Hal ini disebabkan sering adanya kelalaian dipihak Bank yang bersangkutan dalam prosedur pencairan kredit, utamanya pada perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi pada hak tanggungan adalah faktor kreditor dan debitor. Sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kemungkinan tidak akan terjadi eksekusi hak tanggungan dan kalaupun eksekusi itu ada maka pelaksanaannya akan ditempuh dengan cara eksekusi damai.