scholarly journals Pasca Kondisi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan: Studi Etnometodologi

2019 ◽  
Vol 6 (02) ◽  
pp. 57-68
Author(s):  
Syahril Djaddang ◽  
Devi Kusumawardhani
Keyword(s):  
Internal Control ◽  
Government Regulation ◽  
Role Theory ◽  
Theory Of Change ◽  
Financial Report ◽  
Field Notes ◽  
Accrual Basis ◽  
The Government ◽  
Accounting Units ◽  
Unit Unit

ABSTRACT This research is qualitative research with etno-methodology approach, whereas researcher seeking the deeper meaning behind the accountancy numerals. The aim of this research is to recite the condition after accountancy accrual basis implementation in finansial record compiling at the finance ministry. Decision of Government Regulation No.71 2010 regarding Government entities to adapt and to face the challenging accountancy accrual basis implementation. Data collection was conducted with interview, filed notes, and documentation. The result of this research financial report compiling at the finance ministry. The result of this research indicated that finance ministry success to defend the unqualified opinion WTP (unqualified opinion) however, still needed stage in implementation fully to obey the government accountancy standard. There are constraint yet in accountancy technical, asset problems, in complexity understanding, human resources coordination, application problems unfully accrual basis, internal control implementation, and increment or the change of accountancy policy to decide accrual point in several the addition of theory namely Theory  of  Change  and the Theory of Role.  Theory of Change and the Theory of Role UAPA is relevant to recite the deeper meaning in this research. UAPA (accounting units of budget users) in financial ministry has an important role, as Detailer Government Accountancy Standard, Consultant Accountancy Units, Business Process Catalyst, and Locomotive Accountancy Units. ABSTRAK Penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi, dimana peneliti mencari kedalaman makna dibalik angka-angka akuntansi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Pasca Kondisi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kementerian Keuangan. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membawa konsekuensi bagi Entitas Pemerintah untuk menyesuaikan tantangan implementasi akuntansi berbasis akrual. Pengumpulan data dengan melakukan interview, membuat field notes, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Kementerian Keuangan berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun masih perlu tahapan merealisasikan sepenuhnya kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Masih ada kendala pada teknis akuntansi, permasalahan asset, pemahaman yang lebih kompleks, koordinasi sumber daya manusia, permasalahan aplikasi yang belum sepenuhnya akrualisasi, penerapan pengendalian intern, dan penambahan ataupun perubahan kebijakan akuntansi unuk menentukan titik akrualisasi beberapa peristiwa akuntansi yang memerlukan perlakuan khusus. Peneliti menemukan tambahan teori yaitu, teori Perubahan Pasca Kondisi Implementasi Basis Akrual dan Teori Peran UAPA yang relevan membantu mengkaji makna lebih dalam penelitian ini. UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran) Kementerian Keuangan mempunyai peranan penting ibarat berperan sebagai Perinci Standar Akuntansi Pemerintah, Konsultan unit–unit Akuntansi, Katalisator Proses Bisnis, dan Lokomotif  Unit-Unit Akuntansi. JEL Classificaton : H83, G02

scholarly journals Pasca Kondisi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan: Studi Etnometodologi

2019 ◽  
Vol 6 (02) ◽  
pp. 57-68
Author(s):  
Syahril Djaddang ◽  
Devi Kusumawardhani
Keyword(s):  
Internal Control ◽  
Government Regulation ◽  
Role Theory ◽  
Theory Of Change ◽  
Financial Report ◽  
Field Notes ◽  
Accrual Basis ◽  
The Government ◽  
Accounting Units ◽  
Unit Unit

ABSTRACT This research is qualitative research with etno-methodology approach, whereas researcher seeking the deeper meaning behind the accountancy numerals. The aim of this research is to recite the condition after accountancy accrual basis implementation in finansial record compiling at the finance ministry. Decision of Government Regulation No.71 2010 regarding Government entities to adapt and to face the challenging accountancy accrual basis implementation. Data collection was conducted with interview, filed notes, and documentation. The result of this research financial report compiling at the finance ministry. The result of this research indicated that finance ministry success to defend the unqualified opinion WTP (unqualified opinion) however, still needed stage in implementation fully to obey the government accountancy standard. There are constraint yet in accountancy technical, asset problems, in complexity understanding, human resources coordination, application problems unfully accrual basis, internal control implementation, and increment or the change of accountancy policy to decide accrual point in several the addition of theory namely Theory  of  Change  and the Theory of Role.  Theory of Change and the Theory of Role UAPA is relevant to recite the deeper meaning in this research. UAPA (accounting units of budget users) in financial ministry has an important role, as Detailer Government Accountancy Standard, Consultant Accountancy Units, Business Process Catalyst, and Locomotive Accountancy Units. ABSTRAK Penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi, dimana peneliti mencari kedalaman makna dibalik angka-angka akuntansi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Pasca Kondisi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kementerian Keuangan. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membawa konsekuensi bagi Entitas Pemerintah untuk menyesuaikan tantangan implementasi akuntansi berbasis akrual. Pengumpulan data dengan melakukan interview, membuat field notes, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Kementerian Keuangan berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun masih perlu tahapan merealisasikan sepenuhnya kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Masih ada kendala pada teknis akuntansi, permasalahan asset, pemahaman yang lebih kompleks, koordinasi sumber daya manusia, permasalahan aplikasi yang belum sepenuhnya akrualisasi, penerapan pengendalian intern, dan penambahan ataupun perubahan kebijakan akuntansi unuk menentukan titik akrualisasi beberapa peristiwa akuntansi yang memerlukan perlakuan khusus. Peneliti menemukan tambahan teori yaitu, teori Perubahan Pasca Kondisi Implementasi Basis Akrual dan Teori Peran UAPA yang relevan membantu mengkaji makna lebih dalam penelitian ini. UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran) Kementerian Keuangan mempunyai peranan penting ibarat berperan sebagai Perinci Standar Akuntansi Pemerintah, Konsultan unit–unit Akuntansi, Katalisator Proses Bisnis, dan Lokomotif  Unit-Unit Akuntansi. JEL Classificaton : H83, G02

scholarly journals Pengawasan Internal Perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah (Analisis Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

2020 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 262
Author(s):  
Jabbar Sabil ◽  
Rizkaul Hasanah ◽  
Arifin Abdullah
Keyword(s):  
Internal Control ◽  
Research Method ◽  
Government Regulation ◽  
Public Fund ◽  
Public Funds ◽  
Literature Research ◽  
Normative Approach ◽  
Internal Control System ◽  
The Government ◽  
Internal Supervision

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif maqāṣid al-syarīʻah terhadap pengawasan internal yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan maqāṣidī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal secara maqāṣid al-syarīʻah, dianggap sebagai bagian dari al-maṣlaḥah al-ḥājjiyyah, dan berfungsi sebagai wasā‟il (sarana). Pengawasan internal merupakan sarana untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Pengawasan internal merupakan bagian dari pemeliharaan agama dan harta dalam wujud pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan pertanggung  jawaban  terhadap  amanah  serta  pemeliharaan  atas  harta  umum  (public  fund). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum konsep pengawasan internal yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syarak, hanya saja masih harus dilakukan penyempurnaan pada sistem pengawasannya agar apa yang diinginkan oleh syarak dapat terimplementasi dengan baik.Abstract: The aim of the research is to find out how the perspective of maqāṣid al-syarīʻah towards internal supervision contained in Government Regulation No. 60 of 2008 About the Government Internal Control System. The study was conducted with a literature research method with a juridical-normative approach combined with the maqāṣidī approach. The results showed that internal supervision by maqāṣid al-syarīʻah, was considered as part of al-maṣlaḥah al-jiājjiyyah, and functioned as wasā'il (means). Internal supervision is a means to facilitate the implementation of public services so that they can run according to the rules that God has set. Internal supervision is part of the maintenance of religion and assets in the form of the implementation of amar makruf nahi mungkar and accountability for the mandate and maintenance of public assets (public funds). So it can be concluded that in general the concept of internal supervision mandated in the Government Regulation is in accordance with what is desired by the sharak, only that improvements must be made to its monitoring system so that what is desired by the sharak can be implemented properly.

scholarly journals EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

2016 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
Author(s):  
Renli Ferrari Daud Sondakh ◽  
David Paul Elia Saerang ◽  
Lidia M. Mawikere
Keyword(s):  
Control System ◽  
Internal Control ◽  
Government Regulation ◽  
Government Agencies ◽  
Government Organization ◽  
Performance Effectiveness ◽  
Government Accounting ◽  
Internal Control System ◽  
The Government ◽  
Business Property

In a government organization requires their internal control systems due to their system of internal control activities undertaken by government agencies more effective and avoid fraud and keep the business property of parties who are not responsible. The object of this research is the Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. The purpose of this study to analyze the effectiveness of the internal control system on the performance of government agencies in the Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the internal control system used Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara effective and sufficient for compliance with the Internal Control System of the Government that has been set by the government based on Government Regulation No. 60 of 2008, so that the achievement of revenue receipts and the realization of the region in 2015 is said to be very effective. Keywords: Government Accounting, Internal Control System of the Government, Performance, effectiveness, Dinas Pendapatan Daerah

scholarly journals TINJAUAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA

AdBispreneur ◽  
2018 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 217
Author(s):  
Suryanto .
Keyword(s):  
Financial Management ◽  
Government Regulation ◽  
Management Practices ◽  
Accounting Standards ◽  
Accounting System ◽  
Literature Study ◽  
Indonesian Government ◽  
Government Accounting ◽  
Accrual Basis ◽  
The Government

ABSTRACTThe purpose of this study to determine the management of state finances in Indonesia associated with the government accounting system used. This research is a type of research of literature study using a qualitative approach. The data were obtained from various sources of reference, such as journals, expert statements, and media references. The results show that the Indonesian government in its accounting system is still based on Government Regulation No. 24 of 2005 which is the cash base toward accrual (cash toward accrual). However, Due to the growing demands of the community and the encouragement of international institutions to apply the accrual basis, the Indonesian government continues to improve its accounting system. It encouraged the government in 2010 through the Government Accounting Standards Committee to issue accrual based government accounting standards established through Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards superseding Government Regulation No. 24 of 2005. The Government of Indonesia has implemented reforms in the field of accounting with the necessity setting up accrual basis accounting. The use of an accrual basis is one of the characteristics of modern financial management practices in the public sector that aims to provide more transparent information. But in reality, the application of accrual-based accounting system is still a lot of constraints on the human resources sector. Keywords : Accrual basis, cash basis, government accounting system  ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara di Indonesia terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan yang digunakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber referensi baik jurnal, pernyataan para ahli, maupun referensi dari media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dalam sistem akuntansinya masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yaitu basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Namun, Karena adanya tuntutan dari masyarakat yang semakin kuat dan adanya dorongan dari lembaga-lembaga internasional untuk menerapkan basis akrual, maka pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem akuntansinya. Hal tersebut mendorong pemerintah pada tahun 2010, melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan reformasi di bidang akuntansi dengan keharusan menerapan akuntansi berbasis akrual. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern di sektor publik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan. Namun kenyataannya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut masih banyak kendala pada sektor sumber daya manusianya. Kata kunci :  Basis akrual, basis kas, sistem akuntansi pemerintahan

scholarly journals ANALISIS MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 143-165
Author(s):  
Ariesty Edward ◽  
Ria Nelly Sari ◽  
M Rasuli
Keyword(s):  
Control System ◽  
Internal Control ◽  
Government Regulation ◽  
City Government ◽  
Study Approach ◽  
Internal Control System ◽  
Level 3 ◽  
The Government ◽  
Data Collection Technique ◽  
Lack Of Commitment

This study aims to analyze the implementation of the Government Internal Control System (GICS) in the city government of Pekanbaru. This research is a qualitative research with a case study approach and a Soft System methodology in problem solving. The data collection technique in this research is by conducting in-depth interviews, observation and documentation. The results showed that GICS for Pekanbaru City had been implemented in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008. SPIP for Pekanbaru City was already at level 3 (three) but there were obstacles in its implementation, namely lack of commitment, lack of understanding of GICS, disorderly filing of documents, mutations or the frequent turnover of employees in the Pekanbaru City Government, insufficient human resource competence, limited budgets. Efforts made to overcome the obstacles in implementing GICS are compiling, implementing and evaluating SOP activities as well as disseminating information to related parties, order filing documents for each activity , conduct socialization and technical guidance for all regional officials, carry out education and training for assessors, carry out consultations, improve performance and commitment with respect for achievement. This study has a contribution to the Pekanbaru city government in increasing the maturity level of its internal control system.

scholarly journals Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

2017 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Kasman Dollah ◽  
David P E Saerang ◽  
Hendrik Manossoh
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Government Regulation ◽  
Accounting Standards ◽  
Fiscal Year ◽  
Fixed Asset ◽  
Study Approach ◽  
Government Accounting ◽  
Data Validity ◽  
Accrual Basis ◽  
The Government

Abstract. The issuance of Government Regulation (PP) No.71 in 2010 about Government Accounting Standards and Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No.64 in 2013 regarding application of accrual basis government accounting standards in local government, requires that each local government to be able to implement the slowest starting from fiscal year 2015. This study is aimed to analyze the obstacles faced and the efforts to overcome the obstacles encountered in the implementation of the Government Accounting Standards (SAP) Accrual Basis in the Government Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. The method used in this study is a qualitative research method with case study approach. Data collection techniques were observation, indepth interviews, and documentation. Data was analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. Method of triangulation was employed to check data validity. This study found that there are 4 (four) factors as the obstacles in the implementation of accrual basis SAP in resources, dispositions/ attitudes, fixed asset accounting and accounting obligations. Based on the existing constraints, Kabupatan Bolaang Mongondow Utara government has made efforts to overcome them. However, the efforts still have not overcome the obstacles faced primarily related to fixed asset accounting. Key Words: Accrual Basis, Constraints, Effort Abstrak. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk dapat melaksanakannya paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi SAP Berbasis Akrual pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik memeriksa validitas data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi kendala dalam implementasi SAP Berbasis Akrual yaitu sumber daya, disposisi/sikap, akuntansi aset tetap dan akuntansi kewajiban. Dari kendala yang ada, pemerintah Kabupatan Bolaang Mongondow Utara telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Tetapi upaya yang dilakukan masih belum bisa mengatasi kendala yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap.Kata Kunci : Basis Akrual, Kendala, Upaya

scholarly journals IPTEKS PERATURAN PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010 TENTANG AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

2018 ◽  
Vol 2 (02) ◽  
Author(s):  
Trianti K. A. Pinatik ◽  
Leonardo Tumanduk ◽  
Novi Swandari Budiarso
Keyword(s):  
Disaster Management ◽  
Government Regulation ◽  
Accounting Standards ◽  
Financial Accounting ◽  
Descriptive Research ◽  
Government Accounting ◽  
North Sulawesi ◽  
Effective Performance ◽  
Accrual Basis ◽  
The Government

Organization of Prov. Regional Disaster Management Agency North Sulawesi Moves in the Field of Disaster Management Operations Centers which need to implement Government Regulation No. 71 of 2010 on accrual bases to provide information from financial records and facilitate more effective performance. In accounting there are two records of the first cash basis and accrual basis. Accrual Basis is the basis for facilitating performance measurement, in regulating clearer and more understandable. This study uses descriptive research methods that aim to explain the circumstances, events or everything related to programs that can be explained in words or numbers. The application of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning accrual basis is certainly in accordance with what has been implemented by the Law that has been implemented by the government, Government Accounting Standards, Financial Accounting Standards. Accrual basis application needs financial statements, so that problems can be found or what things are not in accordance with the activities of either budgeting or calculation of budgeting.Keywords: Accrual Basis, Government Accounting, Government Accounting Standards, Financial Accounting Standards, Descriptive Methods.

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA

2019 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 58-65
Author(s):  
Novi Trisnawati
Keyword(s):  
Internal Control ◽  
Financial Statements ◽  
Developed Countries ◽  
Public Confidence ◽  
Accounting System ◽  
Political Commitment ◽  
Government Accounting ◽  
Government Sector ◽  
Accrual Basis ◽  
The Government

Accrual-based accounting system is a modern accounting system that is widely applied in developed countries. While Indonesia has been using an accrual-based accounting system in the private sector for a long time. however, for the government sector, before 2010 Indonesia still used cash basis and cash toward accrual basis. But after the issuance of PP 71 of 2010 all government sectors are required to use an accrual basis to prepare their financial statements. The application of the accrual basis is expected to be able to improve the performance of government units. This improvement will be demonstrated by the better opinion obtained on financial statements, both LKPP and LKKL. And the improved opinion obtained will increase public confidence in the government regarding the use of funds that have been obtained from them. Therefore, for the implementation of accrual basis accounting to be fully implemented, several requirements are needed, including: (1) Improvements that must be made to an adequate accounting system and accounting technology, including a reliable internal control system; (2) The availability of competent accountants as adequate HR requirements; (3) Appropriate strategies are used for applying the accrual basis; (4) political commitment; and (5) communicating the purpose of applying this basis. Keywords: government accounting standard, accrual based accounting

scholarly journals Government Internal Control System and Reliability of Social Aid Fund Management Financial Statements

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 49
Author(s):  
Dini Pramesti Putri ◽  
Djuminah Djuminah ◽  
Devi Narulitasari
Keyword(s):  
Control System ◽  
Internal Control ◽  
Government Regulation ◽  
Central Government ◽  
Financial Statements ◽  
Fund Management ◽  
Internal Control System ◽  
Environment Control ◽  
Information And Communication ◽  
The Government

This study aims to determine the effect of the government internal control system (SPIP) which refers to Central Government Regulation Number 60 of 2008 on the reliability of financial statements for the management of social aid (BANSOS). Tests were carried out on 19 SKPD as social aid managers in Sukoharjo regency area. The results show that the elements of SPIP, namely the environment control, activities control and information and communication did not significantly influence the reliability of financial statements of social aid fund management. While other SPIP elements, namely risk assessment and monitoring have a significant effect on the reliability of financial statements of social aid management.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document