scholarly journals PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH STUDI PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 33-54
Author(s):  
Harsya Harun
Keyword(s):  
High School ◽  
Local Government ◽  
Key Words ◽  
Local Governments ◽  
Basic Education ◽  
Geographical Location ◽  
Provincial Government ◽  
Municipal Governments ◽  
Local Government Authority ◽  
Government Authority

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah telah bergeser ke arah prinsip ultra vires doctrine yang nampak pada perumusan kewenangan pemerintah daerah menjadi urusan pemerintah daerah, dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengedepankan prinsip yang kongkuren.Kondisi ini ditandai dengan penyelenggaraan urusan pendidikan yang terbagi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, dimana untuk pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sedang pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan motode kualitatif melalui observasi dan kajian pustaka.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyelenggaraan urusan pendidikan menengah yang dialihkan kepada pemerintah provinsi akan menimbulkan sejumlah kecenderungan baru dalam pengelolaannya baik pada pemerintah daerah maupun pada pemerintah provinsi. Pertama, bahwa kebijakan – kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait bidang pendidikan tidak seluruhnya akan diakomodir oleh pemerintah provinsi. Kedua, kecenderungan pada meningkatnya alokasi anggaran pada pemerintah provinsi sebagai ekses pengalihan kewenangan tersebut. Ketiga, proses evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi yang akan semakin berat dilihat dari sisi letak geografis wilayah, dan keempat kekhawatiran akan kurang terakomodirnya muatan kearifan lokal dalam penerapan kurikulum, dimana sebelumnya setiap kabupaten/kota tentunya memiliki karakteristik budaya yang berbeda sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi penguat dalam penyusunan kurikulum pendidikan. Key Words : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pendidikan Menengah   Abstract Implementation of local government authority has shifted towards the principle of ultra vires doctrine which appears on the formulation of local government authority to the affairs of local government, and the division of central and local government authority put forward the principle of kongkuren. This condition is characterized by the implementation of educational affairs divided between district / municipal governments and provincial governments, where basic education is administered by district / municipal governments while high school is managed by the provincial government. This research was conducted with qualitative motive approach through observation and literature review. The results of this study indicate that the implementation of secondary education affairs transferred to the provincial government will lead to new trends in the management of both local government and provincial governments. First, that the policies that have been issued by local governments related to the education sector will not be entirely accommodated by the provincial government. Second, the tendency to increase budget allocation to the provincial government as an excess of the transfer of authority. Third, the process of evaluation, supervision and control of the implementation of high school by the provincial government will be more severe in terms of geographical location of the region, and the four concerns will be less accommodated local wisdom content in the application of the curriculum, where previously each district government / different as a form of local wisdom that can be a reinforcement in the preparation of educational curriculum. Key Words :Implementation of Government Affairs, High School

scholarly journals Struktur Organisasi Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Bandung

2016 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 71
Author(s):  
Dewi Gartika
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Capital Investment ◽  
Government Regulation ◽  
Central Government ◽  
Provincial Government ◽  
City Government ◽  
Regional Government ◽  
Local Government Authority ◽  
The City ◽  
Government Authority

In Act No. 23 of 2014 on Regional Government, where there mention of the obligatory functions and affairs of choice, where one obligatory This is an investment, then in Government Regulation No. 38 Year 2007 on the dealings between the central government, provincial government and district / city government, a local government authority is in the field of investment, government Bandung, capital investment is obligatory and one local government authority is placed in the structure organization Bappeda Bandung is in the Investment Sector, is of course contrary to the Law No. 23 Year 2014 and Government Regulation No. 38 of 2007. This paper provides the organizational structure of institu-tional investment in the city of Bandung.Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dise-butkan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan, dimana salah satu urusan wajib ini adalah pena-naman modal, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah dalam bidang penanaman modal, di pemerintahan Kota Bandung, penanaman modal yang merupakan urusan wajib dan salah satu kewenangan pemerintah daerah ditempatkan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Bandung yaitu pada Bidang Pena-naman Modal, ini tentu saja berseberangan dengan UU No. 32 Tahun 2004/UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Artikel ini berisi tentang struktur organisasi kelem-bagaan penanaman modal di Kota Bandung.

scholarly journals POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

2021 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Rika Putri Wulandari ◽  
Muhammad Helmi Fahrozi
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Local Government ◽  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Mining Activities ◽  
Conceptual Approach ◽  
Local Government Authority ◽  
Mining Law ◽  
Government Authority

AbstractLaw Number 3 of 2020 is a new chapter in the development of mining law politics in Indonesia. The latest Minerba Law brings a number of major changes, one of which is the regulation of the authority to issue mining permits which has been transferred entirely to the central government. These changes caused controversy because the were considered contrary to constitutional values and the spirit of reform by eliminating the role of local governments in mineral and coal mining activities. The purpose of this study is to determine the legal politics of transferring mining permits to the central government and its implications for local government authority. This research is quantitative study using a normative juridical method through a statue approach and conceptual approach. This research finds that the legal politics of transferring mining permits to the central government is aimed at solving mining permit problems that facilitate investment activities so as to increase the country’s economic growth. However, the implications of this transfer of authority make regional governments no longer have attributive authority to issue mining permits. The current mining law should move to create synergy between governments, not by placing the central government and local governments on different paths for the sustainability of future development.Keywords : Politics of law; Mining Permit; Local Government Authority.                     AbstrakUU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan babak baru dalam perkembangan politik hukum pertambangan di Indonesia. UU Minerba terbaru membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai konstitusi dan semangat reformasi dengan menihilkan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan minerba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat ditujukan untuk mengurai permasalahan izin pertambangan yang memudahkan kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, implikasi yang ditimbulkan akibat pengalihan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atributif dalam melakukan penerbitan izin pertambangan. Seharusnya hukum pertambangan yang ada saat ini bergerak untuk menciptakan sinergisitas antar pemerintahan bukan dengan menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada jalan yang berbeda demi keberlangsungan pembangunan di masa depan.Kata kunci : Politik Hukum, Izin Pertambangan; Kewenangan Pemerintah Daerah.

scholarly journals Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember

Lentera Hukum ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 259
Author(s):  
Siti Maimunawaroh ◽  
Antikowati Antikowati
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Local Governments ◽  
Legal Protection ◽  
Poor People ◽  
Legal Assistance ◽  
Legal Aid ◽  
Government Regulations ◽  
The Poor ◽  
Local Government Authority ◽  
Government Authority

Article 19 of the Law on Legal Aid provides the authority to local governments to deliver legal assistance to the poor by allocating budgets in the Regional Revenue and Expenditure Budgets, all of which are subsequently regulated by Regional Regulations. However, some areas have not yet implemented the mandate of Article 19 of this Legal Aid Law, because there is still doubt that the fulfillment of legal aid for the poor is part of the absolute government affairs relating to the justice sector. This includes establishing a Judicial Institution, appointing Judges and Prosecutors, establishing human rights and immigration policies, granting pardons, amnesty, abolition, legislation, Substitutionary Rules of Law, Government Regulations, and other national regulations. Unlike Jember Regency, which has legalized the Regional Regulation of Jember Number 6 Year 2016 regarding Legal Aid for the Poor, this Regulation of Jember Regency cannot be implemented since there is no Regent Regulation that regulates the implementation of the Regional Regulation. This article discusses how to regulate the authority of local government in fulfilling legal aid for the poor, and how to fulfill legal aid for the poor in Jember.  This article concludes with a suggestion for the Local Government of Jember to immediately approve the Regent's Regulation as the implementing regulation of Jember District Regulation No. 6 of 2016 on Legal Aid for the Poor, and to provide opportunities for community participation in supervising the fulfillment of legal aid in Jember. Keywords: Local Government Authority, Legal Aid, Legal Protection, Poor People

scholarly journals Realisasi Kegiatan Program Daerah dalam Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Guna Mendukung Swasembada Daging Nasional

2017 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
Author(s):  
Bambang Winarso
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Beef Cattle ◽  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Provincial Government ◽  
Cattle Breeding ◽  
West Java ◽  
Livestock Breeding ◽  
Self Sufficiency ◽  
Government Authority

Regional autonomy is given broad authority, real and accountable to local governments in proportion. In line with the local government should be able to utilize the potential of area resources optimally. However, under Regulation No 25 ps 2 verse 3, yr 2000 showed that specific authority perbibitan and arrangements regarding disease prevention remains a central government authority in this regard is Breed Livestock Directorate. Do with the efforts to develop livestock breeding cattle in various respo . In an effort to increase the population of cattle beef cattle , a policy that could be done by the East Java Provincial Government "Berlian" program. Meanwhile, Bali local government has declared Simantri Program, Jambi Provincial Government still relies on the center's programs, while in West Java are still doing investigations were the provinces that have the potential technical and non- technical support. This paper is part of the research results about the prospect of Livestock Breeding Beef Cattle Expansion medium scale done in 2012 by the Center for Economic and Social Agriculture . As for the location of the research done in the Province of Bali , East Java , West Java and Jambi Province Keywords: Regional Programme, Beef Cattle Breeding, National Self-Sufficiency

scholarly journals A Micro-Political Analysis of Local Governance in Nigeria: The Case of Irepodun Local Government Authority

2021 ◽  
pp. 119-141
Author(s):  
Olawale Olufemi Akinrinde ◽  
Ademola Mubarak Adebisi
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Service Delivery ◽  
Local Governments ◽  
Local Governance ◽  
State Governments ◽  
Wealth Creation ◽  
Political Analysis ◽  
Local Government Authority ◽  
Government Authority

The study examined local government autonomy and local government service delivery in Nigeria. the study discovered that, Nigerian local government needs to be autonomous in the discharge of its statutory responsibility, if ongoing agitation for local government autonomy from different quarters in Nigeria is given an approval, this will strengthen local government’s service delivery. The study discovered that some states in Nigeria oppose local government autonomy due to political and economic considerations. The study further revealed that Irepodun local government (the micro-case study) in Nigeria is not totally autonomous. Although, local governance is transparent and accountable in Irepodun Local Government, especially in the identification, formulation and execution of its projects, Irepodun local government authority has a huge financial challenge in carrying out service delivery. The study therefore recommends that; the state joint local government account should be abolished from the Nigerian constitution to enable allocation of funds directly to the local governments from Federation account. they should also put a stop to the persistence deduction from the monthly allocation of local governments. Again, states should henceforth be made to remit regularly the constitutional 10% of their internally generated revenue to the local government authorities. Irepodun local government and other local government authorities in Nigeria emplace more efforts on sustainable wealth creation rather than depending solely on the grants from the federal and state governments.

scholarly journals Local Government Authority in Forest Protection in Tagafura Protected Forest Area, Tidore Islands City

2020 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 500
Author(s):  
Muhammad Julham
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Provincial Government ◽  
Forest Area ◽  
City Government ◽  
Regional Government ◽  
Forest Protection ◽  
The North ◽  
Local Government Authority ◽  
The Government ◽  
Government Authority

The research objective was to determine the authority of local governments in forest protection based on Law Number 32 of 2004 and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and to see the implications of the transfer of personnel, facilities and infrastructure, and documents on the protection of the Tagafura Protected Forest Area. , Tidore Islands City. This research used interview and document study methods. The data collected were analyzed qualitatively and descriptively. The research was conducted at the Tidore Islands City Government, the North Maluku Provincial Forestry Service Office and the Kalaodi Urban Village Office. This study found that: (1) the authority of the government based on Law Number 32 of 2004 lies in the regency or city, while in Law Number 23/2014, this authority is transferred to the provincial government; (2) The transfer of personnel, transfer of facilities and infrastructure as well as documents on efforts to protect the Tagafura Protected Forest Area did not proceed properly.

scholarly journals Prepare for Impact? Reflecting on Knowledge Exchange Work to Improve Services for Older LGBT People in Times of Austerity

2013 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 15-27 ◽  
Author(s):  
Andrew King
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Knowledge Exchange ◽  
Future Research ◽  
Local Government Authority ◽  
Critical Issues ◽  
Economic Austerity ◽  
Lgbt People ◽  
Government Authority

This article reflects on the experience of undertaking a knowledge exchange project with a local government authority to improve services for older lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) adults. It frames this project in terms of local government equality work, existing research and initiatives concerning older LGBT people and the coming of austerity. The project methodology is detailed, including discussion of the generation and measurement of impact. Some critical issues that arose during the project are considered, including suggestions that these may have been related to economic austerity. The article concludes that although knowledge exchange work with older LGBT people faces challenges in such times, future research and initiatives are warranted.

scholarly journals REORGANIZATION OF REGIONAL ENVIRONMENTAL INSTITUTION

Yuridika ◽  
2017 ◽  
Vol 32 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Bagus Oktafian Abrianto ◽  
Suparto Wijoyo
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Central Government ◽  
Management Policy ◽  
Environment Management ◽  
Government Organization ◽  
Local Government Authority ◽  
Integrated Environment ◽  
Government Authority

Nowadays, The Institutional of environmental in regional experinced many changes, its cause of stipulated of Law No. 23 of 2014 on Local Government and Government Act No. 18 of 2016 on Local Government Organization. Rule about central government authority and local government authority on environment aspect that ruled by Act No. 32 of 2009 on Protection and Management of Environment must be adjusted with Act No. 23 of 2014 on Local Government and Government Act No. 18 of 2016 on Local Government Organization. This research analyze about institutional harmonization on statute approaches. It is expected that this research give a knowledge of affairs which central government authority, province government authority, and district/regency government authority clearly especially on environment aspect. The minister of environment and forestry in order to implementing coordinative function, should be obliged to synchronize working program of environment institution between local and central government for making integrated environment management (policy) approaches.   

scholarly journals Kebijakan Talent Scouting Jabatan Administator dan Pengawas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 108-122
Author(s):  
Herru Setiadhie ◽  
Galih Wibowo
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Change Management ◽  
Local Governments ◽  
Public Organizations ◽  
Provincial Government ◽  
Related Concept ◽  
Central Java

Every organization cannot be separated from change. Change management is also an important aspect of public organizations or bureaucracy in local governments. One of the phenomenal changes implemented by the local government is the concept of employee promotion or widely known as job auctions. Central Java Provincial Government became one of the pioneers in the implementation of open promotion through the concept of talent scouting for the position of administrator and supervisor. Context, content, process, leadership and results are important indicators of change to see the extent to which talent scouting has been successfully implemented by the Central Java Provincial Government. Basically, the changes implemented must be inline with the vision of change and with other related concept changes.

scholarly journals Local Governments and the Crown's Duty to Consult

2018 ◽  
pp. 971
Author(s):  
Felix Hoehn ◽  
Michael Stevens
Keyword(s):  
Local Government ◽  
Local Governments ◽  
Aboriginal Rights ◽  
Municipal Governments ◽  
Government Decision ◽  
Indigenous Groups

Do municipal governments embody the Crown to the extent that they owe a duty to consult with Indigenous groups when a local government decision might detrimentally impact Aboriginal rights? The authors point to two legal trends: jurisprudential recognition of administrative bodies’ ability to satisfy the duty in certain circumstances, and the expansion of the scope and role of municipal governments. The authors argue that when a province creates local governments with broad powers, the exercise of the powers conferred on the municipal governments are still subject to constitutional limits, such as the duty to consult. The article also highlights policy and practical considerations in support of this argument.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document