scholarly journals Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha

2020 ◽  
pp. 1-12
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Corona Virus ◽  
Force Majeure

Covid-19 (corona virus disease 19) adalah sebuah jenis virus yang menyerang sistem pernapasan manusia dan menular hanya pada manusia. Saat ini jenis virus ini telah mewabah ke seluruh dunia dan tidak terkecuali Indonesia, dampaknya sangat luar biasa karena telah mengorbankan nyawa ratusan manusia di Indonesia dan juga puluhan ribu manusia di dunia. Selain berdampak pada aspek kesehatan, virus ini pun berdampak pada aspek ekonomi yakni telah menurunkan produktivitas perusahan secara drastis bahkan menghentikan kegiatan usaha pada beberapa sektor usaha seperti sektor perhotelan, transportasi, ritel, restoran dan lainnya. Karena dampaknya terhadap kegiatan usaha yang luar biasa sehingga mengakibatkan jutaan pekerja/buruh kehilangan penghasilan akibat dirumahkan dan diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha. Karena pekerja/buruh telah dirumahkan dan/atau diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha maka diperlukan perlindungan hukum atas hak-haknya agar pekerja yang bersangkutan tetap memperoleh penghasilan selama masa pandemi covid-19. Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05/M/BW/1998 tahun 1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan bukan ke arah pemutusan hubungan kerja maka bagi pekerja tersebut akan mendapatkan upah penuh untuk setiap bulannya dan apabila pengusaha tidak mempunyai kemampuan membayar secara penuh maka perlu dirundingkan dengan pekerja mengenai besarnya upah, cara pembayarannya dan lamanya waktu dirumahkan. Sedangkan bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerja maka berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh tersebut dapat diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha dengan alasan karena keadaan memaksa (force majeure) dengan ketentuan bahwa pekerja/buruh tersebut berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4). Selain itu pekerja yang bersangkutan juga dapat diputuskan hubungan kerja oleh Pengusaha dengan alasan efisiensi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) dengan ketentuan bahwa pekerja/buruh tersebut akan mendapatkan hak pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 165 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

scholarly journals Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 33
Author(s):  
Kunarso Kunarso ◽  
A Djoko Sumaryanto
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Virus Disease ◽  
Human Life ◽  
Large Population ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Corona Virus ◽  
Force Majeure ◽  
The World

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) has a significant impact on all aspects of human life in the world, especially in Indonesia which is very large in area and has a large population (around 267 million people) with different kinds of professions. The purpose of this study is to focus on civil matters, with more emphasis on the problem of agreements that are influenced by Covid-19. The normative legal research method uses a statutory approach, and a conceptual approach to force majeure and describes an analysis (analytical descriptive). The results showed that the agreement in the state of the Covid-19 outbreak greatly influenced the implementation of the agreement set and agreed upon by the parties, because the agreement binds the parties, so the parties are subject to the contents of the agreement.

scholarly journals COVID-19 PANDEMIC AS A FORCE MAJEURE FOR MASSIVE LAYOFFS

2020 ◽  
Vol 7 (8) ◽  
Author(s):  
Mustakim Mustakim ◽  
Syafrida Syafrida
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Virus Disease ◽  
Legal Protection ◽  
Conceptual Approach ◽  
Corona Virus ◽  
Force Majeure ◽  
The Supreme Court

The fact of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemics was often made as a reason by a lot of companies to conduct massive layoffs (PHK) in Indonesia. The regulation about force majeure to do massive layoffs (PHK) could only be found in Article 164 Act No. 13 Year 2003 about employment and it is not that specific about what kind of condition which could be categorized as force majeure that enables companies to conduct massive layoffs PHK. The statement of problem of this research is the spread of Covid-19 a condition categorized as force majeure that could become the reason to do a massive layoffs and how is the legal protection of worker toward the layoffs during the Covid-19 pandemics? This is normative research with constitutional and conceptual approach. The result from the observation and analysis indicated that the Covid-19 pandemics could be qualified as a force majeure but to conduct massive layoffs the companies need to experience loss or disadvantage and already closed permanently or massive layoffs is conducted for efficiency as what has been regulated by Article 164 point (1) and (3) Act No. 13 Year 2003 about employment by doing some steps in advance as stated in Minister Hand-outs  No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, 28th October 2004 and the decision of the Supreme Court No. 19/PUU-IX/2011, 20th June 2012. 

scholarly journals Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia

2020 ◽  
Vol 7 (8) ◽  
pp. 695-706
Author(s):  
Mustakim Mustakim ◽  
Syafrida Syafrida
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Virus Disease ◽  
Legal Protection ◽  
Conceptual Approach ◽  
Corona Virus ◽  
Force Majeure ◽  
The Supreme Court ◽  
Work Relationship

AbstractThe fact of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemics was often made as a reason by a lot of companies to conduct massive layoffs (PHK) in Indonesia. The regulation about force majeure to do massive layoffs (PHK) could only be found in Article 164 Act No. 13 Year 2003 about employment and it is not that specific about what kind of condition which could be categorized as force majeure that enables companies to conduct massive layoffs PHK. The statement of problem of this research is the spread of Covid-19 a condition categorized as force majeure that could become the reason to do a massive layoffs and how is the legal protection of worker toward the layoffs during the Covid-19 pandemics? This is normative research with constitutional and conceptual approach. The result from the observation and analysis indicated that the Covid-19 pandemics could be qualified as a force majeure but to conduct massive layoffs the companies need to experience loss or disadvantage and already closed permanently or massive layoffs is conducted for efficiency as what has been regulated by Article 164 point (1) and (3) Act No. 13 Year 2003 about employment by doing some steps in advance as stated in Minister Hand-outs  No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, 28th October 2004 and the decision of the Supreme Court No. 19/PUU-IX/2011, 20th June 2012.  Keywords: Work relationship, massive layoffs, Covid-19 ABSTRAKFakta penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) banyak dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) d Indonesia. Pengaturan mengenai alasan force majeure dalam melakukan PHK hanya terdapat dalam Pasal 164 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan tidak terlalu rinci bagaimana kondisi yang dapat dikualifikasi sebagai force majeure sehingga perusahaan dapat melakukan PHK. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penyebaran Covid-19 merupakan kondisi yang dikualifikasi force majeure sehingga dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada masa penyebaran Covid-19 ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dari hasil penelusuran dan analisis dapat ditegaskan penyebaran Covid-19 dapat dikualifikasi sebagai keadaan memaksa namun untuk melakukan PHK perusahaan harus mengalami kerugian dan telah tutup secara permanen  atau PHK dilakukan dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 13 Taun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  dengan terlebih dahulu  melakukan langkah-langkah dalam Surat Edaran Menteri Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004, tertanggal 28 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2012. Kata kunci : Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19

scholarly journals Tanggung Gugat Konsumen Gagal Bayar dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2021 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 1167
Author(s):  
Sugeng Andrean
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Consumer Finance ◽  
Economic Sector ◽  
Legal Research ◽  
Corona Virus ◽  
Force Majeure ◽  
Presidential Decree ◽  
National Disaster ◽  
The Impact

AbstractThroughout 2020 until earlier 2021 world is hit by pandemic known as the COVID-19 pandemic. Many sectors have the impact of this pandemic, one of which is the economic sector, especially consumer financing institutions. In Indonesia the COVID-19 pandemic has been designated as a non-natural national disaster through Presidential Decree No. 12/2020 (hereinafter referred to as Keppres 12/2020). Consumer or debitor at consumer finance companies argue that this Presidential Decree 12/2020 can be used as an excuse for force majeure so that contracts that have been made can be misled or canceled. For this reason, researchers conducted legal research to find answers to whether the COVID-19 pandemic could be used as an excuse force majeure in consumer financing contracts. In addition, researchers will also examine what legal measures can be made by consumers who fail to pay due to the COVID-19 pandemic for determining defaults in financing companies. Keywords: COVID-19 Pandemic; Force Majeure; Consumer Financing Restructuring.AbstrakSepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini dunia tengah dilanda pandemi virus yang dikenal dengan sebutan pandemi COVID-19. Banyak sektor mengalami dampak dengan adanya pandemi ini, salah satunya adalah sektor ekonomi khususnya lembaga pembiayaan konsumen. Di Indonesia pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Keppres 12/2020). Konsumen atau debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen mendalihkan bahwa Keppres 12/2020 ini dapat dijadikan alasan force majeure sehingga kontrak yang telah dibuat dapat disimpangi atau dibatalkan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian hukum guna menemukan jawaban apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure dalam kontrak pembiayaan konsumen. selain itu, peneliti juga akan menelaah upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi pada perusahaan pembiayaanKata Kunci: Pandemi COVID-19; Force Majeure; Restrukturisasi Pembiayaan.

Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak

Jurnal Selat ◽  
2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 67-88
Author(s):  
Muhammad Fajar Hidayat ◽  
Desi Sommaliagustina
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Corona Virus ◽  
Force Majeure

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 telah ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional di Jakarta pada tanggal 13 April 2020. Presiden telah mengeluarkan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa dampak terhadap pertumbuhan  perekonomian negatif secara global, termasuk dalam hal perikatan. Para pihak  yang tidak bisa memenuhi prestasinya dalam sebuah perikatan  dikarenakan pandemi covid-19 tidak serta merta diklasifikasikan kondisi pandemi covid-19 sebagai keadaan memaksa (overmacht atau force majeure).  Harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktual yang terjadi. Terkecuali apabila para pihak dalam kontrak yang disepakati bersama para pihak telah menguraikan secara rinci tentang apa saja yang dikualifikasi sebagai force mejeure.

scholarly journals Legal Aspect of an Agreement Cancellation in the State of Majeure Force during the Pandemic Covid-19

2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 2541-2550
Author(s):  
Mifta Hulzannah ◽  
Sriono Sriono ◽  
Elviana Sagala
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Legal Aspect ◽  
Civil Code ◽  
Director General ◽  
Corona Virus ◽  
Force Majeure ◽  
Presidential Decree ◽  
The Status ◽  
Written Form ◽  
The Government

Many parties can cancel an agreement or contract during the Covid-19 pandemic in Indonesia. WHO Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus determined the status of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a Pandemic This happened because the government issued Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Disaster in the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. The covid-19 pandemic falls into the force majeure category or a state of force because it causes the economic sector to experience a decline. The community cannot do work as usual, all activities carried out are very limited. A contract is an agreement made by the parties in written form. An agreement is an act that binds one or more people to one or more people. This event resulted in a legal relationship between the parties, which included rights and obligations. Circumstances compel or force majeure may be earthquakes, fires, floods, landslides, wars, military coups, embargoes, epidemics, and so forth. In the time of the corona pandemic which is currently hitting all parts of the world, of course, it has an impact on the implementation of an agreement / contract. The purpose of this paper is to examine the force majeure in an agreement that occurs during the corona virus pandemic, which cannot automatically be used as a reason for cancellation of an agreement / contract, but can be used as a way to negotiate in canceling or changing the contents of the agreement / contract. The contract / agreement is canceled unilaterally without regard to the sense of justice, in accordance with Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, it is stated that the contract is a law for the parties. So the cancellation of the contract with due regard to aspects in the law and Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code cannot be carried out in a covid-19 pandemic force majeure situation. The parties are required to carry out good faith in accordance with Article 1338 of the Civil Code by reviewing the agreement / contract or renegotiating by adding a contract clause to postpone carrying out obligations.  

scholarly journals PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH LEASING DALAM FORCE MAJEURE COVID-19

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Riza Fibriani
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Corona Virus ◽  
Force Majeure

<p>Dalam keadaan pandemi covid-19 sekarang ini, pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional. Bencana dalam hukum perdata masuk dalam kategori keadaan memaksa (<em>force majeure</em>). Akibat dari <em>force majeure covid-19</em> sangat dirasakan oleh masyarakat yang berdampak dalam segi ekonomi. Pada saat yang sama juga berdampak kepada perusahaan sewa guna usaha (<em>leasing</em>), para debitur melakukan wanprestasi tidak dapat membayarkan kredit. Akibatnya, ada beberapa pihak <em>leasing</em> melakukan penarikan paksa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Untuk mengatasi penarikan paksa kendaraan oleh <em>leasing</em> Kitab Undang-Undang Perdata telah mengatur dalam Pasal 1338 mengenai perjanjian. Bahwasannya suatu perjanjian merupakan aturan yang mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran <em>Corona Virus Disease</em> 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <em>Countercyclical </em>Dampak Penyebaran <em>Corona Virus Disease </em>2019. Dengan hukum positif yang telah diterapkan di Indonesia dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka penarikan paksa yang dilakukan oleh <em>leasing</em> tidak bisa dilakukan, karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci : <em>Leasing; Force Majeure</em></strong></p>

Indikationen für chinesische Arzneimitteltherapie bei Covid-19-Erkrankungen

2020 ◽  
Vol 12 (03) ◽  
pp. 18-18
Author(s):  
Christian Thede
Keyword(s):  
Virus Disease ◽  
Traditionelle Chinesische Medizin ◽  
Chinesische Medizin ◽  
Corona Virus ◽  
Chinesische Arzneimitteltherapie

SummaryIn Reaktion auf den massiven Ausbruch von Covid-19-Erkrankungen in der Region Wuhan wurde von staatlicher Seite bereits Ende Januar 2020 eine Expertenkommission namhafter chinesischer TCM-Fachleute berufen. Nach der Sichtung einer größeren Anzahl von Patienten in Wuhan wurdenTherapieprotokolle für verschiedene Krankheitsstadien formuliert, die in den „Guidance for Corona Virus Disease 2019“ des Generalbüros der Nationalen Hygiene und Gesundheitskommission und des Büros der staatlichen Verwaltung für traditionelle chinesische Medizin aufgenommen wurden.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document