scholarly journals Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 213-227
Author(s):  
Siswandi Siswandi ◽  
Said Sampara ◽  
Baharuddin Badaru

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dan faktor yang menghambat kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara ditemukan hambatan yakni, hambatan kultural bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat serta hambatan instrumental dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hukuman yang diterapkan hanya sebatas hukuman badan dan pengembalian kerugian negara sehingga tidak membuat pelaku tindak pidana korupsi tidak berkurang. Faktor yang menghambat kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi antara lain: Minimnya saksi yang mendukung pembuktian perkara korupsi, Keterbatasan sarana dan prasarana, Penghitungan kerugian negara. This study aims to determine the effectiveness of the prosecutor's office in an effort to recover state losses due to corruption, and the factors that hinder the prosecutor's office in trying to recover state losses due to corruption. The type of this research is juridical empirical. The results of the authors' research found that: The effectiveness of the prosecutor's office in recovering state losses due to corruption has not been effective. This is because in law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in the context of recovering state losses, obstacles are found, namely, cultural barriers that arise from negative habits that develop in society as well as instrumental obstacles in the form of laws and regulations that make the handling of corruption crimes not run properly. The punishments that are applied are limited to corporal punishment and the return of state losses so that it does not reduce the perpetrators of corruption. Factors that hinder the prosecutor's office in efforts to recover state losses due to criminal acts of corruption include: The lack of witnesses who support proof of corruption cases, Limited facilities and infrastructure, Calculation of state losses.

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 59-81
Author(s):  
La Ode Muhammad Jefri Hamzah ◽  
Abdul Agis ◽  
Hamza Baharuddin

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar terlaksana kurang efektif. Meskipun demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan tersebut sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tersangka Sdr. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA yang terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/ kosmetika yang tidak memiliki izin edar, sehingga tersangka dijerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga dijerat dengan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU R.I No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaha hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. The purpose of this study is to: (1) Analyze the effectiveness of criminal liability against business actors who produce and trade dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection; and (2) Analyzing the factors that influence the effectiveness of criminal liability against business actors producing and trading dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results of the study show that: Law enforcement against businesses that produce and trade dangerous cosmetics that are dangerous in the Makassar Port Police Area is ineffective. Nevertheless, the law enforcement process carried out has referred to the applicable laws and regulations, such as the suspect Br. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA who was proven to have committed a crime of distributing pharmaceutical / cosmetic preparations that did not have a marketing authorization, so that the suspect was charged with Article 197 Jo article 106 paragraph (1) of Law R.I. No. 36 of 2009 concerning Health, and also snared with Article 62 Paragraph (1) Jo Article 8 Paragraph (1) of Law R.I No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The factors of legal substance, legal structure, legal status, facilities and infrastructure, and legal knowledge have less influence on law enforcement against dangerous cosmetics business operators in Makassar Port Police


2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Ardrian Yolanda ◽  
Ali Hanafiyah

The thesis aims to determine the application of advances in the provisions of the prevailing laws and regulations. And how the legal consequences for violations of the provisions stipulated by regulation of the Minister of Finance No. 43/PMK. 010/2012 concerning advances in consumer financing for motor vehicles in financing companies, and regulation of the Financial Services Authority No. 35/POJK. 05/2018 on the implementation of business financing company. The type of research used in this study is normative juridical law research conducted by examining the library material or secondary data as the basic material to be examined by conducting a search of the rules and literature relating to the investigated issues. The result of this thesis study shows that regulation of the Minister of Finance No. 43/PMK. 010/2012 concerning advances in consumer financing for motor vehicles in financing companies and regulations of the Financial Services Authority No. 35/POJK. 05/2018 concerning the implementation of the financing company is not contrary to the prevailing laws and regulations. However, the regulations have not been implemented optimally in the field, because there are still many violations regarding the promotion of low DP in dealers who have been in cooperation with leasing. In regulation of the Minister of Finance shall apply a 20% advance payment and in regulation of the Financial Services Authority at least 10%. But there are still some leasing that violates the provisions far from the prevailing provisions. The consequences of applicable law in the form of warnings, suspension of business activities, and revocation of business licenses. But because there is no firm supervision in the field make dealers/leasing often commit violations, causing uncertainty in law enforcement.


2021 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
pp. 79-91
Author(s):  
Syaifullah Yophi Ardiyanto ◽  
Tengku Arif Hidayat

Riau Province as one of the provinces in Indonesia with quite complex environmental problems, especially the problem of forest destruction and peat ecosystems, the impact of which is one of the largest contributors to the forest and land fire disaster that occurred in Indonesia. Forest and land fires continue every year, but law enforcement against perpetrators of forest and land fires. Law enforcement against perpetrators of forest and land burning is very important considering that one of the causes of forest and land destruction is the occurrence of fires or burning of forests and land before the use of the forest and land. This is important considering that one of the requirements for realizing Sustainable Forest Management (SFM) really depends on the conditions of policies, laws and institutions, all of which are included in Good Forestry Governance. The main cause of poor forest management is the failure of policies, laws and institutions. Weak forestry institutions cannot enforce laws and regulations related to forestry. Abstrak Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan persoalan lingkungan hidup yang cukup kompleks, khususnya persoalan kerusakan hutan dan ekosistem gambut yang dampaknya sebagai salah satu provinsi penyumbang terbesar bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terus saja terjadi, namun penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan menjadi hal yang sangat penting mengingat salah satu penyebab kerusakan hutan dan lahan adalah terjadinya kebakaran atau dibakarnya hutan dan lahan sebelum hutan dan lahan tersebut digunakan. Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat mewujudkan Sustainable Forest Management (SFM) sangat tergantung pada kondisi kebijakan, hukum dan institusi, yang semuanya itu tercakup dalam Good Forestry Governance. Penyebab utama manajemen hutan yang buruk adalah tidak berjalannya kebijakan, hukum dan kelembagaan. Lembaga kehutanan yang lemah tidak bisa menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait kehutanan.


2021 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 193
Author(s):  
Mirza Nasution ◽  
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra

The state is a social entity that consists of areas that have almost similar historical-cultural backgrounds. These areas have administrative divisions that are hierarchical in nature, where the division aims to accelerate the development and improvement of the area and the people in it. The research method used in this research is normative legal research method. The normative legal research method is a research method that looks for facts through the variables derived from the laws and regulations that are examined on their implementation and their effectiveness and shortcomings so that improvements and improvements can be made to these laws and regulations. Regional head elections are an inseparable part of a country that adheres to the principles of democracy and is even part of the characteristics of a democratic country.


Significance Plaintiffs range from users, customers, app developers, investors, competitors, employees (current and former), law enforcement and tax agencies. They are seeking redress for alleged harm across a gamut of the companies’ business practices, creating financial risks for many firms and existential risks for a few. Impacts Losing privately brought lawsuits will disadvantage tech companies’ efforts to rebuff enhanced regulatory oversight. Some tech companies will initiate litigation to contest laws and regulations they consider a restraint on their businesses. As app platforms penetrate regulated industries such as finance and healthcare, liability risks will rise.


2019 ◽  
Vol 22 (3) ◽  
pp. 417-438
Author(s):  
Jaemin Lee

ABSTRACT Fisheries subsidies norms and discussions at present are based on the subsidy framework under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. This approach is pertinent vis-à-vis various types of governmental subsidies provided to fisheries industries. It, however, fails to tackle illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, one of the core targets of the fisheries subsidies norms, because few governments ‘subsidize’ illegal activities such as IUU. As far as IUU fishing is concerned, the real challenge is not about subsidies but about how to enforce domestic laws and regulations to punish owners, operators, and fishermen engaged in such illegal activities. Future discussion of fisheries subsidies norms regarding IUU should reflect the law enforcement aspect in addition to the present subsidy aspect.


Author(s):  
Rika Ekayanti

The discussion in this thesis raised regarding Legal Protection against Justice Collaborator in the handling of corruption in Indonesia. The objectives of this study are to be analyzed with both forms of regulation and identify the type of protection provided by the laws of the State of Indonesia justice collaborator and determine the accuracy of the strength of the evidential value of the testimony in the trial of a justice collaborator, by analyzing the legal provisions in the legislation other law relating to witnesses. This type of research is used in a scientific journal this is the kind of normative legal research, because there is disharmony norm based research in the form of a legal vacuum regarding the setting justice collaborator in formal laws and regulations in Indonesia, as well as the legal ambiguities in the text of the legislation on Article 10 paragraph (2) Law No.. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims of the justice collaborator testimony that can be used as consideration to give the judge for leniency. Having regard to the development of the current law that requires courage and willingness of law enforcement in combating corruption as an extraordinary crime, it is necessary to break the law through the use of an instrument justice collaborator.


2019 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 86
Author(s):  
Ramses Hutagaol

<h1>The existence of Authority between Investigators of the National Narcotics Agency and the Republic of Indonesia Police Article 81 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, especially in the field of investigation, causes a dualism in the investigation of narcotics crime. The authority of the Narcotics Agency in Law Number 35 of 2009 has a greater portion than the Police Discipline. The regulatory authority for the investigation of the National Narcotics Agency in Law Number 35 Year 2009 concerning National Narcotics in the context of preventing the development of increasingly organized narcotics crime. In addition good coordination needs to be continued between the police and PPNS BNN. In order for the Government to make laws and regulations governing the limits of authority between law enforcement agencies such as the PPNS National Narcotics Agency and the National Police so that there are no differences in interpretation and investigation dualism.</h1>


2019 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
pp. 239-264
Author(s):  
Nareswari Kencana

Abstract.The implementation of the law takes place because of a violation of law. In this case the law that has been violated must be enforced. It is through this law enforcement that the law becomes a reality. Bantul Regency is a district in the Special Region of Yogyakarta which is also an international tourism destination. One of the regional income is obtained from the tourism sector, then indirectly the culture and also the needs of tourists will enter the area. So to regulate the circulation of alcoholic beverages in Bantul Regency Regional Regulation No. 2 of 2012 was formed, but until now law enforcement on the circulation and sale of alcoholic beverages is still experiencing problems. Some laws and regulations that regulate the circulation and sale of alcoholic beverages, allow the Regional Government to take steps in accordance with the conditions of their respective regions, while still taking into account the applicable laws and regulations.Keywords: Alcoholic Beverages, Regional Regulations, Bantul Abstrak. Pelaksanaan hukum berlangsung karena pelanggaran hukum.Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum  menjadi kenyataan. Kabupaten Bantul merupakan suatu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merupakan destinasi pariwisata Internasional. Pendapatan daerah didapatkan salah satunya dari sektor pariwisata tersebut, maka secara tidak langsung budaya dan juga kebutuhan para wisatawan akan masuk ke dalam daerah. Maka untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, namun sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualanminuman beralkohol masih mengalami kendala.Beberapa peraturan perundang-undangan yangmengatur pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, memungkinkanPemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing,dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, Bantul 


Jurnal Akta ◽  
2017 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 449
Author(s):  
Udi Hermawan ◽  
Munsyarif Abdul Chalim

Referring to the provision of Article 66 Paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014, Assembly Honor Notary is authorized to approve the calling of a Notary by law enforcement. The authority of the Assembly Honor Notary is to replace the authority of the Regional Notary Supervisory Board in the case of giving approval to the calling of a Notary by law enforcement as stated in Article 66 Paragraph (1) of Law Number 30 Year 2004, which has been abolished by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia through the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 49 / PUU-X / 2012 because it is contradictory to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. After the enactment of Law Number 2 Year 2014 the authority is reappeared and delegated to the Assembly Honor Notary. The research is empirical juridical research using primary law material, secondary law material, and tertiary legal material. After all the data collected then arranged systematically then analyzed qualitatively, and presented descriptively.The conclusion of this research is that the exercise of the authority of the Assembly Honor Notary in giving approval to the calling of a Notary by law enforcement has been done accordingly in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and should continue to run as a safeguard against the Notary. A common obstruction is the difficulty of bringing together members of the Assembly Honor Notary when conducting an examination hearing. Related to that, there must be a commitment from each member of the Assembly Honor Notary to be able to perform his / her duties and obligations as a member of the Assembly Honor Notary.Key Words: Authority, Assembly Honor Notary, Calling a Notary.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document