Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Polres Bulukumba

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Polres Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivtas Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Polres Bulukumba adalah melalui upaya penyidikan melalui teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan saksi pelapor dan saksi pelaku serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik Polri yang melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan serta keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. The research objective was to analyze the effectiveness of the investigation of corruption in the procurement of goods and services by the Bulukumba Police. This research is an empirical legal research, which is research conducted directly in the field. The data obtained both primary and secondary were analyzed both deductively and inductively then presented descriptively. The results show that the effectiveness of investigating corruption in the procurement of goods and services by the Bulukumba Police is through investigative efforts through case development techniques using reporting witnesses and perpetrator witnesses and investigative audit techniques as a method of searching and collecting data, information and other findings to determine truth or even error of a fact in coordination with the BPK / BPKP. Factors that hinder the investigation of criminal acts of corruption in the field of goods and services procurement are the limited number of human resources for Polri Investigators who carry out Investigation and Investigation activities as well as limited funding sources / budget for case handling in investigation activities.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa.) Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sama dengan penerapan sanksi pidana untuk orang dewasa karena menerapkan pidana penjara selama 8 bulan penjara. Pertimbangan hukum oleh hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan akan tetapi hakim kurang memperhatikan asas legalitas dimana undang-undang tersebut berlaku setelah perbuatan pidana terjadi. Dengan pertimbangan penerapan undang-undang tersebut akan lebih adil baik bagi pelaku maupun korban yang masih berstatus anak. The research objective was to analyze the application of criminal sanctions against sexual intercourse by children. and the judge's consideration in imposing criminal sanctions on copulation committed by children. The research method used is empirical juridical legal research. The results of the study show that.) The application of criminal sanctions against criminal acts of sexual intercourse committed by children is the same as the application of criminal sanctions for adults because of imprisonment for 8 months in prison. Legal consideration by the judge that the defendant has been proven to have intercourse, but the judge does not pay attention to the legality principle where the law applies after the criminal act has occurred. With the consideration that the application of this law will be fairer for both the perpetrator and the victim who is still a child.

Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernanan Polri dalam Penanganggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa efektivitas fungsi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika di kota Gorontalo masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya polisi saat ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu secara preventif, pre-emtif, dan represif. Namun upaya-upaya ini belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika serta mudahnya narkotika didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di Gorontalo antara lain: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. This study aims to analyze the role of the National Police in the Management of Narcotics Crime in Gorontalo District. The research method uses juridical-sociological research methods. The results showed that the effectiveness of the police function in investigating narcotics crime in Gorontalo city is still not effective. This is evidenced by the increasing number of illicit trafficking and drug abuse. The current police efforts can be classified into three parts, namely preventive, pre-emptive, and repressive. However, these efforts have not been effective because of the lack of public awareness of the dangers of narcotics abuse and the ease with which narcotics are obtained by the community. Meanwhile, the factors that influence the role of the police in overcoming illicit narcotics trafficking in Gorontalo include: legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture factors

Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar

Paradigma baru dalam undang-undang nomor 23 tahun 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan pemerintah daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan pemerintah daerah adalah menempati posisi yang sama kuat. Hal itu di perlakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) yang di imbangi system pengawasan yang efektif dan efesien melalui mekanisme Check and Balance. Pemerintahan baik Good Government adalah pemerintahan yang di jalankan berdasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang di landasi prinsip transparan, angkutabel, bersih, jujur dan amanah. Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah di dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah sangat penting. Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang sanagt umum di luar peraturan perundang-undangan seperti kebijkan kepala daerah. The new paradigm in law number 23 of 23 of 2014 regarding regional governance requires an equal relationship between the DPRD and local governments. This parallel relationship indicates that the position of DPRD and local government is in the same strong position. This is done in order to create a good government (Good Government) which is balanced by an effective and efficient monitoring system through the Check and Balance mechanism. Good governance Good Government is a government that is run based on the norms or laws and regulations that regulate it consistently and responsibly in order to achieve the country's goals which are based on the principles of transparency, transportation, cleanliness, honesty and trustworthiness. To realize good regional governance, the function of the Regional People's Representative Council in supervising the implementation of regional government affairs is very important. This DPRD oversight includes decisions that are very general outside the statutory regulations, such as the policies of the regional head.

Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah. Penelitian ini adalah meggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII2019 untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat setelah mejalani masa tunggu selama 5 tahun sejak di bebaskan serta terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 2) hak mantan narapiana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan MK telah mengembalikkan hak-hak mantan narapidana yakni hak untuk ikut berpartipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. The research aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 56 / PUU-XVII / 2019 on the rights of ex-convicts to become candidates for regional head. This research is to use the Normative Law research type. The results of this study conclude that: 1) the legal considerations of the panel of judges in the Constitutional Court Decision Number: 56 / PUU-XVII2019 to become a candidate for regional head with the conditions after undergoing a waiting period of 5 years since being released and openly and honestly telling the public that the person concerned ex-convict. On that basis, the Constitutional Court gives the right to ex-convicts to run for regional head. 2) The right of former prisoners to run for regional head elections in the Constitutional Court decision has restored the rights of former prisoners, namely the right to participate in politics and equal rights before the law.

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan restorative Justice dan dampak penerapannya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di kota Makassar. Metode penelitian ini kalau dilihat dari tipenya adalah tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Makassar, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restoratif) yaitu mempertemukan antara pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yaitu tidak ada lagi konflik antara korban dan pelaku, Tidak berlanjutnya kasus ke pengadilan, serta dapat mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku. The purpose of this study was to determine and analyze the application of Restorative Justice and the impact of its application in solving cases of traffic accidents by children in the city of Makassar. This research method when viewed from the type is the type of empirical research. The results showed that in resolving cases of traffic violations that occurred at the Makassar Police, the best way is to implement restorative justice settlement, namely bringing together the perpetrator-victim, and the family to resolve the dispute in the presence of the local police. As for the impact arising from the application of the principle of restorative justice in the settlement of cases of traffic crimes, namely there is no more conflict between victims and perpetrators, cases of continuing to court, and can affect criminal sanctions against the perpetrators.

Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penelitian bertujuan mengetahui pelaksanaan kontrak pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Kabupaten soppeng dan upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna barang dan jasa bilamana terjadi keterlambatan di dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di KabupatenSoppeng. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk menentukan penyedia barang dan jasa dilakukan dengan metode seleksi atau pelelangan. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa adalah perjanjian dimana suatu pihak yaitu penyedia barang dan jasa sepakat menyerahkan barang atau melaksanakan jasa tertentu dan pihak pengguna barang dan jasa sepakat membayar atas barang yang telah diserahkan atau jasa yang dilaksanakan, Kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dibuat dengan akta dibawah ditangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna barang dan jasa bilamana terjadi keterlambatan di dalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di KabupatenSoppeng dengan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan dengan amandemen Kontrak, sanksi denda, dan pemberhentian kontrak. This study aims to determine the implementation of government procurement contracts for goods and services in Soppeng Regency and the efforts made by the users of goods and services if there is a delay in completing the work of the procurement of government goods and services in Soppeng Regency. This type of research is empirical research. The results of research on the implementation of government procurement of goods and services to determine the providers of goods and services are carried out by the selection or auction method. The Goods and Services Procurement Contract is an agreement in which a party, namely a provider of goods and services, agrees to deliver goods or carry out certain services and the goods and services user agree to pay for the goods that have been delivered or services performed, a contract for the procurement of government goods and services at the District Education Office Soppeng made by deed under the hand. Efforts made by the users of goods and services when there is a delay in the completion of the work of the procurement of government goods and services in Soppeng Regency by increasing the time for carrying out the work by amending Contracts, sanctions fines, and terminating contracts.

Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dan faktor yang menghambat kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara ditemukan hambatan yakni, hambatan kultural bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat serta hambatan instrumental dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hukuman yang diterapkan hanya sebatas hukuman badan dan pengembalian kerugian negara sehingga tidak membuat pelaku tindak pidana korupsi tidak berkurang. Faktor yang menghambat kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi antara lain: Minimnya saksi yang mendukung pembuktian perkara korupsi, Keterbatasan sarana dan prasarana, Penghitungan kerugian negara. This study aims to determine the effectiveness of the prosecutor's office in an effort to recover state losses due to corruption, and the factors that hinder the prosecutor's office in trying to recover state losses due to corruption. The type of this research is juridical empirical. The results of the authors' research found that: The effectiveness of the prosecutor's office in recovering state losses due to corruption has not been effective. This is because in law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption in the context of recovering state losses, obstacles are found, namely, cultural barriers that arise from negative habits that develop in society as well as instrumental obstacles in the form of laws and regulations that make the handling of corruption crimes not run properly. The punishments that are applied are limited to corporal punishment and the return of state losses so that it does not reduce the perpetrators of corruption. Factors that hinder the prosecutor's office in efforts to recover state losses due to criminal acts of corruption include: The lack of witnesses who support proof of corruption cases, Limited facilities and infrastructure, Calculation of state losses.

Analisis Tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Penelitian betujuan mengetahui penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kewenangan Penyelidikan yang dimiliki oleh KPPU adalah atribusi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang dalam pelaksanaanya, Komisi memberikan mandat Penyelidikan kepada Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, tetapi hambatannya KPPU tidak mempunyai upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan dokumen/surat yang dapat menjadi alat bukti; (2) Hukum persaingan usaha dapat berjalan dikarenakan telah memuat norma primer yang bersifat larangan dan norma sekunder tentang tata cara penanganan perkara yang dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pertama, klarifikasi terhadap laporan atau penelitian inisiatif, kedua, penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, ketiga, pemeriksaan Majelis Komisi untuk membuktikan dugaan pelanggaran, dan keempat, penjatuhan Putusan Komisi. The research aims to find out the enforcement of business competition law conducted by KPPU in Indonesia. The research method uses normative legal research methods. The results of this study indicate that: (1) The Investigative Authority possessed by KPPU is attribution through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and has been strengthened through the Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XIV / 2016, which in its implementation, the Commission mandates Investigation to Investigate Investigators to obtain sufficient evidence, but the obstacle is that KPPU does not have compelled efforts such as searches and confiscation to obtain documents / letters that can serve as evidence; (2) The law of business competition can run because it contains primary norms that are prohibited and secondary norms concerning the procedures for handling cases which are carried out in four stages, namely first, clarification of reports or research initiatives, second, investigations to obtain sufficient evidence, third, examination of the Commission Council to prove the alleged violation, and fourth, the imposition of the Commission's Decision.

Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar setiap tahun mengalami penurunan akan tetapi penyelesaiannya juga mengalami kecenderungan penurunan. Oleh karena itu, penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kurang efektiv. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of victims of violence against children at the Makassar Police and its influencing factors. This research method uses normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that cases of violence against children reported to the Makassar Polrestabes have decreased every year but the settlement also has a tendency to decline. Therefore, the investigation of victims of violence against children at the Makassar City Police is less effective. Factors that influence the effectiveness of investigations of victims of violence against children at the Makassar City Police are legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors, and community legal culture