Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan

The study presented in this paper analyzes the implementation of public policy oversight. the purpose of supervision is considered effective when in accordance with the principles of supervision. The Research uses secondary data, with descriptive analysis methodology by analyzing data and formulating conclusions. The results of the study indicate that the future examiners should be able to take a more strategic role, to provide recommendations for solutions, for the implementation of better policies, as guardians of development. Abstrak Studi yang disajikan dalam makalah ini menganalisis penyelenggaraan pengawasan kebijakan publik. tujuan pengawasan dianggap efektif manakala sesuai dengan prinsip prinsip pengawasan. Penelitian menggunakan data sekunder, dengan metodologi analisis deskriptif dengan cara menganalisis data dan merumuskan simpulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksa ke depan seharusnya dapat mengambil peran lebih strategis, untuk memberikan solusi rekomendasi, bagi implementasi kebijakan yang lebih baik, sebagai pengawal pembangunan.

Pentingnya Kecerdasan Emosi bagi Kepemimpinan yang Efektif di Era Milenial Revolusi 4.0.

Studi yang disajikan dalam makalah ini menganalisis perubahan yang menjadikan organisasi siap untuk menghadapi permasalahan yang kompleks, penelitian ini bertujuan untuk menyusun kebijakan yang akan dilakukan dengan menyeimbangkan kepentingan organisasi tanpa meninggalkan sumberdaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, hasil penelitian menunjukan pemimpin yang efektif sangat diperlukan di era globalisasi. Karakteristik pemimpin yang dapat merealisasikan visi menjadi kenyataan, memilik perspektif jangka panjang, dapat mengembangkan bawahan, inovatif, kreatif, memiliki kecerdasan emosi dan karakteristik lainnya merupakan sesuatu yang menentukan suksesnya pemimpin untuk bisa bersaing di era globalisasi.

Aplikasi Riset Kualitatif Grounded Theory untuk Studi Kasus

AbstrakPenelitian kualitatif ‘Grounded Theory’ cukup banyak diminati akhir-akhir ini, sebagai suatu upaya untuk memahami fenomena yang belum dapat dijelaskan berdasarkan teori-teori yang ada. Namun demikian, literatur yang menjelaskan aplikasi penggunaan metodologi ini masih jarang ditemukan, terutama yang diterapkan terhadap suatu kasus tunggal. Makalah ini merupakan pembelajaran yang didapatkan dari suatu riset grounded theory yang meneliti fenomena resistensi komunitas terhadap kegiatan pembangunan di sebuah lokasi di Jawa Barat, dengan fokus pada dinamika pembentukannya sejak awal sampai akibat yang ditimbulkan dalam jangka waktu tertentu. Studi kasus yang dipilih ini bersifat ekstrim, karena adanya ketertutupan dari para informan kunci sehingga dibutuhkan teknik wawancara tertentu. Proses pengumpulan data, analisis, kodifikasi, dan pembangunan konstruksi teoritik yang dilakukan dalam riset ini bersifat iteratif, sebagian saling tumpang tindih, dan beberapa teknik validasi digunakan untuk meningkatkan kepercayaan.

Analisis Kebutuhan dan Kondisi Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

The study presented in this paper is to analyze Functional Position which is an alternative in the career development of civil servants, in addition to structural positions such as supervisors, administrators, and high leadership positions. Being a functional official must have certain skills and skills and carry out specific work independently and by their skills and skills. This study aims to identify the needs and conditions of functional positions within the Regional Secretariat of West Java Province. The research method used is a qualitative method, which intends to understand and examine holistic phenomena about functional positions. The results of this study are the identification of the needs and conditions of functional positions, including librarians, staff analysts, and legislators, which can then be used to formulate functional position formations, especially within the West Java Provincial Secretariat. Abstrak Studi yang disajikan dalam makalah ini adalah menganalisis Jabatan Fungsional yang merupakan alternatif dalam pengembangan karier PNS, disamping jabatan struktural seperti pengawas, administrator dan jabatan pimpinan tinggi. Menjadi pejabat fungsional harus memiliki keahlian dan keterampilan tertentu serta melaksanakan pekerjaan yang spesifik secara mandiri dan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang bermaksud untuk memahami dan meneliti fenomena secara holistik tentang jabatan fungsional. Hasil penelitian ini adalah teridentifikasinya kebutuhan dan kondisi jabatan fungsional, diantaranya adalah Pustakawan, Analis Kepegawaian dan Perancang Peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun formasi jabatan fungsional, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tantangan Menghasilkan Diklat yang Berkualitas dan Berdampak Luas

Kualitas organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut menjalankan tugas dan fungsinya. Lembaga diklat akan dihargai dan diapresiasi kinerjanya apabila mampu menyediakan dan menyelenggarakan diklat yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi stake holder yang dilayaninya. Unit organisasi sebagai stake holder Lembaga diklat senantiasa beradaptasi dan terus berinovasi untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas dan untuk itu semua diperlukan kualitas SDM yang tinggi. Badan Pendidikan dan Pelatihan dituntut untuk menyediakan diklat yang tepat sesuai kebutuhan dan dengan kualitas yang prima. Tulisan ini merupakan pemikiran penulis dengan melakukan pengamatan dan studi kepustakaan terkait dengan diklat yang telah dilaksanakan pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharan. Berdasarkan hasil kajian penulis, terdapat diklat yang dari sisi kuantitas tidak begitu banyak namun berdampak luas (impactfull) dan mempengaruhi kebijakan di level Kementerian. Dengan mengacu pada diklat yang impactfull ini diharapkan dapat menjadi best practice diklat yang berkualitas tinggi. Selanjutnya Badan Diklat yang ada di seluruh Kementerian diharapkan mampu mendesain dan melaksanakan diklat berkualitas tinggi dan memberikan dampak yang besar bagi stake holder yang dilayaninya.

Pencegahan HIV/AIDS melalui Collaborative Governance antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat

HIV / AIDS cases in Indonesia continue to increase and have spread to all provinces in Indonesia. As the province with the highest number of HIV cases, DKI Jakarta through the Provincial AIDS Commission (KPAP) seeks to prevent the increase of HIV / AIDS cases through collaborative governance between the Government, Non-Governmental Organizations (NGOs), and the public. This collaborative governance is reinforced through Governor Regulation No. 231 of 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Jakarta Capital City Provincial AIDS Commission and the DKI Jakarta Provincial Regulation Number 5 of 2008 concerning HIV and AIDS Prevention. This research was conducted to analyze the process of collaboration between the Government, NGOs and Communities in the DKI Jakarta Province. In addition, this study aimed to provide strategic recommendations for effective collaborative governance in the context of HIV / AIDS prevention in DKI Jakarta Province. This study used descriptive qualitative research methods that described the collaborative process of preventing HIV / AIDS in DKI Jakarta Province. Therefore, this study used a collaborative governance theory that focused on the collaborative process. Based on the research, it was known that collaborative governance has been established between KPAP, Health Office, NGOs, Working Groups (Pokja), and the Community. However, it was still not effective because of the lack of roles of working groups and NGOs that were still dependent on donor agencies in carrying out their activities.

Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat)

Waste management is one form of public service from the government. On the other hand the community must also participate and collaborate with the government in the implementation, decision making, and supervision of waste handling. By using a descriptive qualitative approach, this study answers how collaborative governance processes in handling waste between community self-help and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) and the factors that influence it. The results of the study show that collaborative waste management processes have been built with the involvement of government and non-government actors, there are a division of authority, collaboration between community self-help, community waste bank organization, public facility maintenance (PPSU) and the jakarta barat Environtment agency in collaboration with the private sector. Dialogue, trust, understanding, commitment have been established to achieve temporary result. Private involvement in collaborative governance processes is still limited to the stages of waste sorting activities. Research also found that this collaborative process was not perfect. factors that influence, among others are the low understanding of the community about sorting waste, the people's mindset that is still traditional in handling waste, lack of motivation from garbage officers, and less optimal infrastructure and management of garbage truck transportation. For this reason, socialization, more intensive counseling, assistance to change community behavior and innovation in stimulating active participation from the community are needed.Keywords :Collaborative Governance, Waste Management, waste sorting, waste collection, waste transportation, Facility Maintenance Officers (PPSU)

Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan Tekanan Darah Sistole pada Peserta Pelatihan Manajemen Puskesmas

This study generally aims to determine the analysis of factors related to cystole blood pressure in Puskemas Management training participants at Batam Health Training Center. This type of research is cross sectional with a sample of 92 respondents. Data collection by interview and examination. Interviews were conducted to find out data about the characteristics of respondents which included age and gender. Blood pressure checks are measured with a sphygmomanometer and stetoschope. Univariate analysis was used to test normality using Kolmogorov-Smirnov, while bivariate analysis was used to test factors that influence blood pressure. From the normality test obtained the results of p (normality) = 0.00 <0.05, so the test used is the Kendall Tau test. Based on measurements of height and weight obtained results are: Skinny category = 4.30%, Normal = 59.80%, Overweight = 17.40%, and Obese = 18.50%. The results of blood pressure measurements obtained results are: blood pressure in the normal category = 69.60%, hypertension = 30.40%. From the statistical test results obtained p age = 0.064 (p> 0.05) there was no relationship between age and blood pressure systole. p gender = 0.014 p = nutritional status = 0.010 (p <0.05), there is a relationship between sex and nutritional status with systolic blood pressure.. Keywords : systole blood pressure, trainee, Kendall Tau test Abstrak Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tekanan darah sistole pada peserta pelatihan Manajemen Puskemas di Balai Pelatihan Kesehatan Batam. Jenis penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 92 responden. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan pemeriksaan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui data tentang karakteristik responden yang meliputi usia dan jenis kelamin. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan pengukuran dengan sphygmomanometer dan stetoschope. Analisis univariat digunakan untuk menguji kenormalan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan analisis bivariat digunakan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi tekanan darah. Dari uji normalitas diperoleh hasil p (normalitas) = 0,00 < 0,05, sehingga uji yang digunakan adalah uji Kendall Tau. Berdasarkan pengukuran tinggi badan dan berat badan diperoleh hasi yaitu: kategori Kurus = 4,30%, Normal = 59,80%, Kegemukan =17,40%, dan Obese =18,50%. Hasil pengukuran tekanan darah diperoleh hasil yaitu: tekanan darah dalam kategori normal = 69,60%, hipertensi = 30,40%. Dari uji statistik diperoleh hasil p usia = 0,064 (p>0,05) tidak ada hubungan antara usia dengan tekanan darah systole. p jenis kelamin = 0,014 p = status gizi = 0,010 (p<0,05), ada hubungan jenis kelamin dan status gizi dengan tekanan darah sistole.