scholarly journals Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar

2020 ◽  
Vol 23 (2) ◽  
pp. 167-185
Author(s):  
Jupri Jupri ◽  
Yoslan Koni ◽  
Roy Moonti

The purpose of this study is to determine the implementation of electronic-based traffic case resolution in the regions to determine the obstacles in solving electronic-based traffic cases. This type of research uses empirical research. The type of research used in this research is empirical research. Implementation of electronic-based traffic case settlement in the regions, where the offender receives a ticket ID via SMS, then makes a transfer via a bank account. After that, bring proof of e-ticket payment to the district attorney to exchange the confiscated evidence, then the offender gets a ticket ID via SMS, the offender goes to the district court to attend the trial and pay there and the offender receives the ticket ID via SMS. Offenders come to the court to see the announcement of the traffic court and the court directs to pay at the prosecutor's office and the obstacles to solving electronic-based traffic cases, namely legal factors, social factors and community factors. In the implementation of the settlement of traffic cases in the future, this should be stated in the law so that its application can still be clearer, then more in-depth socialization is also needed regarding the prosecution process so that the public will be able to understand.  Abstrak:Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik di daerah untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian empiris. Pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik di daerah yaitu  pelanggar menerima ID Tilang melalui SMS, kemudian melakukan transfer melalui rekening bank. Setelah itu membawa bukti pembayaran e-Tilang ke kejaksaan negeri untuk ditukar dengan barang bukti yang disita, kemudian si Pelanggar mendapatkan ID Tilang melalui SMS, si pelanggar ke pengadilan negeri untuk mengikuti sidang dan membayar disana dan si pelanggar menerima ID Tilang melalui sms. Pelanggar mendatangi pengadilan untuk melihat pengumuman sidang lalu lintasdan pihak pengadilan mengarahkan untuk membayar di kejaksaan dan hambatan-hambatan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik yaitu faktor hukum, faktor social dan faktor masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas kedepan seharusnya ini dituangkan di dalam undang undang sehingga penerapannya masih bisa lebih jelas, kemudian juga dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan proses penindakannya sehingga masyarakat akan bisa memahami.

2016 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
Author(s):  
Hidayatulloh Hidayatulloh

Abstract: Acquittal on Accusation of Environmental Crime: Analysis of Verdict Number No. 781/Pid/B/2009/PN.Cbn. The number of industries has increasead rapidly and caused some problems in the environment. With the help of science and technology, most of industries produce toxic waste which is one of the issues of the environmental crime. This paper will analyse the verdict of Cibinong District Court on accusation of environmental crime to Lee Sang Book, the Director of PT. Roselia Texindo. The company working in textile industry was indicted that he has done water pollution in the River Cikuda, Bogor because he has thrown the toxic waste to the river produced by its industry. The verdict is really interesting because the panel of judges have finally decided that Lee Sang Book is not guilty. Based on facts of the trial, he doesn’t break a law to do the environmental crime which was indicted according to the Law Number 23 Year 2007 in Living Environment. Cibinong District Attorney has submitted the unqualified evidence in examination of waste toxic in laboratorium. Furthermore most witnesses and expert witnessed have argued that Lee Sang Book and PT. Roselia Texindo are innocence and have followed the rule. Abstrak: Jumlah industri telah meningkat dengan cepat dan menyebabkan beberapa persoalan lingkungan. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak industri menghasilkan limbah berbahaya yang merupakan salah satu isu tindak pidana lingkungan. Tulisan ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong atas dakwaan tindak pidana lingkungan kepada Lee Sang Book, Direktur PT. Roselia Texindo. Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini didakwa melakukan pencemaran air sungai Cikuda, Bogor karena membuat limbah kimia hasil proses industri. Pada akhirnya Majelis Hakim memutus bahwa Lee Sang Book tidak bersalah. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, ia tidak terbukti melakukan tindak pidana lingkungan yang didakwakan berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup. DOI: 10.15408/jch.v4i1.2624


2019 ◽  
Vol 25 (9) ◽  
pp. 879-890
Author(s):  
Stephen Alexander
Keyword(s):  

Abstract This article considers the development, and future course, of the law of privacy in administrative trust proceedings. The author argues that the principles of open justice should remain as the starting point of judicial thinking; that this should mean that the courts' approach is driven by what is necessary to enable the public to see that justice is being administered fairly and impartially; and that the publication of details of parties and trusts in non-contentious trust proceedings is usually unlikely to help achieve that end. The author concludes that the issues of open justice and privacy are best balanced and accommodated by the policy, in administrative trust proceedings, of the court sitting in private and then issuing an anonymised judgment giving as much information as possible.


1947 ◽  
Vol 41 (1) ◽  
pp. 20-37 ◽  
Author(s):  
George A. Finch

Retribution for the shocking crimes and atrocities committed by the enemy during World War II was made imperative by the overwhelming demands emanating from the public conscience throughout the civilized world. Statesmen and jurists realized that another failure to vindicate the law such as followed World War I would prove their incapacity to make progress in strengthening the international law of the future.1


2018 ◽  
Vol 17 (9) ◽  
pp. 26-42
Author(s):  
Ola Rongan Wilhelmus

Corruption is against the law and abuse of authority for the sake of self-enrichment, a group of people or corporations. Transparency International institutions 2015 and 2016 have placed Indonesia as one of the most corrupt countries in the world. Corruption in Indonesia has a very bad impact on various dimensions of society and nation life and can damage the economic system, democracy, politics, law, government and others. Although corruption is already so great, efforts to combat corruption have not shown optimal results. Seeing the difficulties of eradicating corruption, there needs to be a more serious and radical effort in the future to combat corruption in Indonesia, among others through: reforming political institutions, reforming the bureaucracy, formulating and implementing political ethical standards, enforcement that can give deterrent effect to corruptors , And the proper handling of corruption complaints procedures by the public.


2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 187
Author(s):  
Aditya Yuli Sulistyawan

<p>Belakangan ini. kasus Baiq Nuril benar-benar menyita perhatian publik. Kasus hukum ini bermula saat Nuril yang saat itu masih bekerja sebagai pegawai honorer di SMAN 17 Mataram, merekam percakapan telepon Kepala Sekolah kepadanya yang berkonten kesusilaan dan bernada melecehkan dirinya. Singkat cerita, melalui rekannya, rekaman pembicaraan tersebut tersebar. Nuril pun dilaporkan atas sangkaan Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Proses hukum bergulir, Pengadilan Negeri Mataram memberikan vonis bebas kepada Nuril. Namun, Penuntut Umum mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung akhirnya memvonis Nuril bersalah dengan hukuman pidana penjara 6 bulan kurungan dan denda lima ratus juta rupiah. Inilah yang kemudian memunculkan polemik. Masyarakat memprotes putusan yang dianggapnya tidak adil tersebut. Kekecewaan masyarakat kepada hukum sangat terasa melalui berbagai gerakan untuk membela Nuril, baik melalui penggalangan dana maupun aksi demonstrasi. Mereka kecewa kepada hukum yang nyatanya malah memberi hukuman pada seorang korban pelecehan seksual. Berbagai persepsi buruk terhadap hukum bermunculan, masyarakat ramai memberi pandangan awam mereka terhadap kasus ini. Secara ilmiah, kasus ini semestinya dapat diuraikan dengan jelas melalui ilmu hukum, terlebih melalui filsafat hukum. Adalah tugas kita sebagai akademisi untuk menguraikan setiap duduk peristiwa kasus menjadi lebih terang, agar tidak menimbulkan kesesatan berpikir di masyarakat. Berdasarkan uraian ini, penulis akan menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah cara berhukum objektif yang diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana telaah filsafat hukum melalui kajian paradigma akan menguraikan persoalan hukum ini. Pembahasan akan dijabarkan dalam paradigma penulis yakni paradigma konstruktivisme dan melalui metode hermenutikal/dialektikal.</p><p><em>Recently, the Baiq Nuril case really caught the public's attention. This legal case began when Nuril, who at that time was still working as a temporary employee at the SMAN 17 Mataram, recorded the principal's telephone conversation with him who was in decency and insulted him. Long story short, through his colleague, the recording of the conversation was spread. Nuril was reported on the suspicion of Article 27 (1) of the Electronic Information and Transaction Law (ITE). The legal process was rolling, the Mataram District Court gave Nuril a free verdict. However, the Public Prosecutor filed an appeal and the Supreme Court finally sentenced Nuril guilty to a sentence of 6 months imprisonment and a fine of five hundred million rupiah. This is what later led to the polemic. The community protested the decision which he considered unfair. The people's disappointment in the law was felt through various movements to defend Nuril, both through fundraising and demonstrations. They are disappointed in the law which in fact actually punishes a victim of sexual abuse. Various bad perceptions of the law have sprung up, people are busy giving their lay views on this case. Scientifically, this case should be clearly explained through legal science, especially through legal philosophy. It is our duty as academics to elaborate on each sitting the case of the case becomes brighter, so as not to cause an error in thinking in society. Based on this description, the author will answer the problem of how the objective legal method applied in this case, and how the study of legal philosophy through the study of paradigms will describe this legal issue. The discussion will be elaborated in the author's paradigm of the constructivism paradigm and through the hermenutical / dialectical method.</em></p>


Author(s):  
Ali Imron

This research explains the role of the four pillars in law enforcement judges, prosecutors, police and advocates. primarily address corruption need to be instilled sense of justice and implanted " morality" to the mental and cultural.enforcement espoused give someone for corruption. Because of the opportunity and intention to commit the crimes of this corruption.This research using normative and empirical research. First, the legal habitus opportunis part neofeodalistik way of thinking in law enforcement; second, habitus empowerment law that puts opportunis in the implementation of law enforcement in the public domain has the potential to move the law impulsive behavior that tends manipulative, coercive and veiled and other immoral practices . Especially matters related to corruption.  Keywords: right of children toplay, public greenopen space, the role oflocal government.


2020 ◽  
pp. 2212-2235
Author(s):  
Mirko Pečarič

Public objectives are mostly pursued within public administration, which despite its apparent Weberian rationality works mainly evolutionarily – by imitating processes or things that prove to be effective in other areas. The present complexity cannot be grasped by endless enumeration of objective factors. Individual and personal characteristics that cannot be controlled only by the law can be a different starting point. Research should be moved to a higher level where they could be controlled and implemented through values if their basic human properties could be known that operate also within public administration. The situational and human complexity is so great that it can only be tamed step by step, through non-stop adjustments, using a central perspective on situations from the highest management. “Entering into the unknown fully prepared for changes” will be the motto of the public administration of the future.


Author(s):  
Jens Damgaard Thaysen

Modern states pursue most of their (domestic) ends by creating law and acting in accordance with the law they create. Moreover, many believe states ought to pursue most of their ends this way. If a state ought to do something, then chances are it ought to do it by creating, abolishing, changing, upholding, or enforcing some law. Therefore, almost any kind of political philosophy with bearing on what states should do has bearing on what law should be like. Justifying the legal proscription of some conduct involves more than just showing that citizens ought to refrain from that conduct. Legally restricting conduct is an exercise of coercion and must be justified as such. Criminal prohibitions in particular require special justification, as they are not only coercive but also commit the state to deliberately inflict the harm and stigma of punishment on some of its own citizens. Nevertheless, if the state must coerce its citizens, it ought generally to do so through a law that conforms to the rule of law. Law conforms to the rule of law if it is capable of guiding the citizens as they act and plan for the future. This the law can do only if it is open, clear, prospective, and stable, such that citizens can know what it demands now and predict with reasonable certainty what it will demand in the future. Conformity to the rule of law promotes freedom and is required to respect human dignity. Much of the debate about the justification and scope of legal coercion revolves around several principles that advance claims about what considerations are relevant to the justifiability of law. These principles all have the following structure: The fact that a legal restriction of a certain kind is related in a certain way to a certain type of conduct has a certain impact on whether that restriction is justifiable. Common principles include (a) legal moralism, according to which it is always a good reason to criminalize conduct that the conduct is wrongful; (b) the wrongness constraint, according to which criminalizing morally permissible conduct is never justified; (c) liberalism, according to which it is always a good reason to criminalize conduct that the conduct is either harmful or seriously offensive to others, and criminalizing conduct that is neither harmful nor offensive is never justified; (d) the public wrong principle, according to which it is always a good reason to criminalize conduct that the conduct is a public wrong, and criminalizing conduct is never justified unless the conduct is a public wrong; (e) the sovereignty principle, according to which the only legitimate restrictions on conduct are those that secure independence. Which, if any, of these principles one should accept is the subject of an extensive and sophisticated academic debate.


2010 ◽  
Vol 40 (3) ◽  
pp. 425
Author(s):  
Teguh Soedarsono

AbstractStraightening of case law illegal logging with defendant on behalf of AdelinLis and partners which processed lhe law by District court Medancategorized as controversy decision, phenomenal, and draw attention thepublic, therefore from in perspective of law, social justice, and intactpublication needed by the public test which entangle various credible sideand don't related to object which being examined. The ill defined of assertionand demand weaken of verification, existence of functionary intervention andalso the law decision items and consideration base which is anticipated havethe share in forming practice "Judicial Corruption" to handling of the caseis needed to be analysis, carefull, and laid open for repair here in after inscope to straightening of law of similar case in Indonesia


SEEU Review ◽  
2017 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 135-147
Author(s):  
Emine Zendeli ◽  
Arta Selmani-Bakiu

Abstract The aim of this study is to explore the role and the importance of the notary service in the process of dejudicialization of the judicial-civil protection. In this context, this paper first of all attempts to examine the extent to which the issues from the traditional competence of the court (usually non-litigious) have been transferred to notary publics and the possibilities of further extension of this transfer. The judicial framework for the transfer of these issues from the court competences to that of notary publics has been decided by the Law on Non-Litigious Procedure (2008). In supporting this law, the notary publics undertook the realization of a series of activities in this field, namely in the field of inheritance. In this respect, the idea of this paper was to try to identify other judicial issues that could perhaps be entrusted to the notary publics in the future, by carrying out a judicial-political assessment of the public interest to transfer the resolution of certain issues to notary publics′ competences with the aim of facilitating the judicial circulation and increasing judicial security.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document