scholarly journals Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power

2020 ◽  
Vol 23 (2) ◽  
pp. 132-154
Author(s):  
Elsan Yudhistira

President term limitation is an effort to prevent a President who takes control of the nation for a long time because the President will make it possible to abuse power. Presidential term limitation is a crucial thing to be regulated because it will make the potential abuse of power, and the authoritarian government will grow in some countries. In every nation, we can see adopting a presidential system organize about Presidential term limitation to President's candidate. Seeing that there are several types adopted by various countries that adopt the Presidential system, then it will be studied which system is the best system to decrease the possibility of the occurrence abuse of power performed by the President. The research method uses a statue approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study indicate that of the 20 (twenty) countries that adhere to the presidential system, it shows that the most widely used method is only one re-election and no re-election because with this system it is supposed that it can easily limit the term of office of the President and also can be determine fixed government. The chance of abusing power will reduce, while the system No Immediate re-election and No limitation re-election is a country that allows it to be in control for a long time without any restrictions to run for President so that the possibility of abuse of authority will be more open. Abstrak:Pembatasan masa jabatan presiden merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya Presiden yang memgang kekuasaan dalam waktu yang panjang akan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan (Abuse of Power) tersebut hal ini penting tiadur karena apabila tidak dibatas maka akan membuka kemungkinan terjadinya penyalagunaan wewenang dan timbulnya otoritarianisme pada suatu negara, dapat dilihat bahwa hampir seluruh negara yang menganui sistem pemerintahan Presidensial menggatur mengenai pembatasan masa jabatan pada calon presiden. Melihat dengan adanya beberapa tipe yang dianut berbagai negara yang menganut sistem Presidensial maka akan dikaji sistem mana yang paling baik untuk mengurangi kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Presiden. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 20 (dua puluh) Negara yang menganut sistem Presidensial ini menunjukan bahwa sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem Only one re-election dan No re-election dikarenaakan dengan sistem ini dianggap dapat dengan mudah membatasi masa jabatan Presiden dan juga dapat menentukan fixed government sehingga kemungkinan untuk menyalahgunakan kewenangan dapat diminimalisir, sedangkan sistem No Immediate re-election dan No Limitation re-election merupakan negara yang memungkinkan Presidennya untuk berkuasa dengan waktu yang panjang tanpa ada Batasan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang akan lebih terbuka

2018 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 307
Author(s):  
Oce Madril

The New Order government led by President Soeharto was supposed to be a regime that would ameliorate the abuse of power conducted by the previous government. One of the important agendas for the New Order government was overcoming the issues regarding the abuse of authority and corruption in the government sector. Several legislations, Presidential legal policies and institutions were formed to carry out such mission. However, the New Order government eventually failed and became a corrupt regime. This study concludes that notwithstanding Indonesia theoretically had an institutional framework to combat corruption under the New Order government, it failed to eradicate corruption. The failure of anti-corruption policies under the New Order era was caused by 3 forms of failure. Firstly, the failure to build a democratic and anti-corruption presidential power. Secondly, the failure to build a comprehensive anti-corruption policy. Thirdly, the failure to build an effective anti-corruption agency. The method employed in this study is a combination of several approaches between the statutory approach, historical approach and conceptual approach. The main data used in this study is the literature which are consists of previous research, legislation and Presidential policies.


Author(s):  
Atmari Atmari ◽  
Budiarsih Budiarsih ◽  
Slamet Suhartono

Labor law in Indonesia has not comprehensively provided protection for the rights of resigning workers qualification. Since provisions of labor law does not mention the amount of separation pay for resigning workers. This research is conducted to analyze and find the ratio legis in providing separation pay for resigning workers in the Manpower Act and also the concept of giving separation pay to resigning workers in justice perspective. The research method used in this study is normative legal research by using several approach including philosophical approach, purposive approach, conceptual approach, case approach and historical approach. The result of the study shows that the regulation of separation pay in the Manpower Act is a form of reward for workers given by employers as a reward for devotion and loyalty of workers during a certain period of service. The Regulation of separation pay for resigning workers which reflecting justice is by formulating separation pay for resigning workers equal to the rights of terminated workers because of committing criminal act.


2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 184-201
Author(s):  
Andre Asmara ◽  
Sri Walny Rahayu ◽  
Sanusi Bintang

Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asala barang atau jasa darisuatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain dan salah satu faktor penunjang kesuksesan dalam pemasaran barang.Hak kepemilikan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif dengan prinsip First to File.Sehingga perolehan merek hanya bagi pihak yang pertama kali melakukan pendaftara. Namun pada kenyataanya masih banyak kasus sengketa merek yang dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan mereknya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah penerapan dari sistem konstituif dengan prinsip First to File yang seharusnya telah dapat memenuhi perlindungan hukum bagi pihak merek terdaftar. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum yuridis – normatif yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sengketa merek Cap Mawar, maka dapat dikatakan bahwa hakim kurang memperhatikan konsep gugatan awal yang didasari itikad tidak baik. Oleh karena dalam hal jangka waktu gugatan yang diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat diajukan kapan saja dengan dasar pertimbangan bahwa merek yang menjadi objek gugatan bukanlah merek terkenal. Oleh sebab itu nilai kepastian akan perlindungan sebuah merek dengan dikeluarkanya sertifikat merek tersebut belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, meskipun telah melalui proses penyaringan dan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menunjukan bahwa kepastian hukum yang hendak dicapai belum sepenuhnya terpenuhi.Brands are basically a sign to identify goods or services from a company with goods or services of other companies and one of the supporting factors for success in marketing goods. The rights of brand ownership based on laws and regulations are obtained through a constitutive registration system with the First to File principle. So that the acquisition of a brand is only for the party who first registered. But in reality there are still many cases of brand disputes won by those who did not register their brands. The main problem discussed in this paper is the application of a constituent system with the principle of First to File that should have been able to fulfill legal protection for registered brands. The type of research method used in this writing is a type of juridical-normative legal research method which consists of the approach of legislation, case approach and conceptual approach. The results of the research on the Supreme Court Decision Number 512 K / Pdt.Sus-HKI / 2016 in the Cap Mawar brand dispute, it can be said that the judge did not pay attention to the initial lawsuit concept based on bad faith. Because in the event that the time period for the lawsuit filed has exceeded the prescribed time limit and cannot be submitted at any time on the basis of consideration that the trademark that is the object of the lawsuit is not a well-known brand. Therefore the value of the certainty of the protection of a brand with the issuance of the brand certificate has not fully received the proper protection, even though it has gone through a screening process and a long time. This can indicate that the legal certainty to be achieved has not been fully fulfilled.


2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 327
Author(s):  
Muh. Cendekiawan Ainul Haq ◽  
Mohamad Rifan ◽  
Resa Yuniarsa Hasan

 Dinamisasi kabinet kerja yang merupakan hak prereogratif presiden tidak hanya memperhatikan resistensi antara presiden dengan kepentingan partai politik, namun juga pertimbangan antara eksistensi Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari sistem Presidensil dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulisan ini berusaha menelaah topik pembahasan Dinamisasi Kabinet dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia. Metode penelitiаn ini аdаlаh yuridis normаtif dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dalam pembahasan ini menyimpulkan bahwa postur kabinet harus dibarengi dengan sinkornisasi hukum hingga pada titik minimum postur pemerintahan (Pemerintah Daerah) dengan Pemerintah Pusat yang direpresentasikan oleh kementerian melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian. Bentuk sinkornisasi tersebut dapat dilakukan melalui: Penambahan unsur profesionalisme dalam UU, Penambahan peraturan terkait komposisi, dan/atau syarat, dalam penambahan/ pengubahan/ penghapusan kementerian, dan penambahan pengaturan terkait harmonisasi kewenangan dan ruang kerja antara pusat dan daerah.Kata kunci: Dinamisasi, Kabinet, Pemerintah. The dynamism of the working cabinet, which is the president's prerequisite, not only takes into account the resistance between the president and the interests of political parties, but also the consideration between the existence of the Regional Government as a consequence of the Presidency system in the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This paper attempts to examine Cabinet Dynamics and Efforts to Consistency in the Presidential System in Indonesia. This research method is juridical normative with a historical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. The results of this discussion conclude that the cabinet posture must be accompanied by legal syncornization to the minimum point of government posture (Regional Government) with the Central Government represented by the ministry through Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government with Law Number 39 of 2008 concerning Ministries. This form of syncornization can be carried out through: Adding elements of professionalism in laws, adding regulations related to composition, and/or requirements, adding/ changing/ deleting ministries, and adding regulations related to harmonization of authority and work space between the central and regional governments.Keywords: Cabinet, Dynamism, State Government


Author(s):  
I Wayan Wesna Astara

The insolvent Debtor (PT Dwimas Andalan Bali) filed for insolvency by the Creditors (PT. Karsa Industama Mandiri) did not use his rights to submit a Delay for Debt Payment Obligations (DDPO) due to creditors have been in default and there has been an allegation of fraud in the insolvency proceedings becomes a phenomenon in the world of tourism business in Indonesia. In fact that the Debtor filed for insolvency has executed reconciliation with the other creditors, however there was no reconciliation with PT. Karsa Industama Mandiri. Therefore, the debtor has lost his opportunity to prevent insolvency through the Agency of Delay for Debt Payment Obligations (DDPO). Thus, the problems of this thesis are: what are the efforts of DDPO in insolvency mechanism? And how is the legal protection for debtor in insolvency proceedings. This research applied normative legal research method with the historical approach, legislative approach, and conceptual approach. Furthermore, the source of primary legal materials and secondary legal materials were analyzed through the measures of description, interpretation, systematization, evaluation and argumentation. The results of the research showed that the debtor (PT Dwimas Andalan Bali) as the Respondent of Insolvency has filed rebuttal that the Applicant of Insolvency has committed defaults by applying the doctrine of excptio non adimpleti cordractus and the Applicant of Insolvency (PT Industama Karsa Mandiri) was alleged of committing frauds and forgery. Therefore the insolvent debtor who should filed for insolvency to DDPO did not execute it, instead he executed reconciliation with the other creditors unless the Applicant of Insolvency. In this case, the DDPO Agency was not meaningful to the debtor and the Debtor of Insolvency reported the Applicant of Insolvency to the Regional Police of Bali. Related to the legal protection of debtor under the Law of Insolvency and DDPO No. 37 of 2004, there has been no principle reflected to provide equal protection for all relevant parties concerned against one's or company's insolvency


2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 54-63
Author(s):  
Titin Nurfatlah ◽  
Amiruddin Amiruddin ◽  
Ufran Ufran

This study aims to determine the concept of the death penalty in the future Indonesian criminal law. The method used is a normative research method. The approaches in this research are the statute approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The conclusion based on the results of the research, the death penalty in the Draft of the Penal Code is no longer a primary punishment but has separate rules. The provisions of the death penalty in the Draft Penal Code is particular and as an alternative punishment. The purpose of this death penalty provision includes giving broader consideration for judges in giving decisions as not arbitrary towards the convicted; give more attention to the objectives of the punishment. Additionally, the provision advocates the death penalty as a last resort in protecting the community, as the judges shall look for other punishment as an alternative to the death penalty.  The Draft of the Criminal Code bases on Neo-Classical school of thought, which maintains a balance between objective factors (actions/outward) and subjective factors (people/ inner/inner attitudes).


2020 ◽  
Vol 28 (1) ◽  
Author(s):  
WAHIDA AZAHRAH

The Corruption Crime Act has the term “gratification” as part of a criminal act of corruption. Gratuities are regulated in Article 12B (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. But now a new type of gratification is emerging, sexual gratification. The research method used in this paper is normative research, which is the statutory approach, historical approach and the conceptual approach. Overall regarding sex gratification, there is still a lack of norms, which can be classified into acts of sexual gratification.


2020 ◽  
Vol 28 (2) ◽  
Author(s):  
A Basuki Babussalam

This study examines the actions of maladministration frauds in health services particularly in the condition of Covid-19. This study aims to formulate which health services are categorized as maladministration, notably during the Covid-19 pandemic. The method used in this study is a normative research method followed by three approaches. Those approaches are the statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The outcomes of this study indicate that the condition of the Covid-19 pandemic has opened some opportunity for maladministration fraud in the field of health services. Given the importance of public health services, notably during the Covid-19 pandemic, it is highly important to anticipate the maladministration frauds to not massively occur. When the acts of maladministration frauds still occur although attempts to prevent it have been carried out, hence the law must be present to provide justice. This paper also elucidates about actions need to be taken so that law enforcement related to maladministration frauds in the field of health services can be solved


ALQALAM ◽  
2015 ◽  
Vol 32 (1) ◽  
pp. 83
Author(s):  
Maftuh Maftuh

For many observers, Banten is well known as an area where the population has a strict religious understanding onislamic law. Colonial officials and experts in Islamic studies such as Snouck Hurgronje and GF Pijper, testified that compared to other Muslims across Java , Muslim in Banten and Cirebon were stricter in practicing Islam . The phenomenon of the social life of the religious community in Banten is necessarily formed within a very long time span. This paper traces the root of the formation of public religious understanding ojMuslim in Banten. Using a socio-historical approach, this paper then leads to the conclusion that the sultan of Banten issued policies that had a greater emphasis to the adherence to the Shari'a rather than Sufism. Religious orientation on the fiqh-oriented can explain the Islamic militancy Banten community, as witnessed by the colonial officials, and even still can be seen up to this present moment.Key words: Jslamization, Sultanate, Banten


2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 142
Author(s):  
Putu Ayu Anastasia Wierdarini

The amendment of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 positioned the Majelis Permusyawaratan Rakyat no longer as the highest state institution and the highest sovereign of the people. This has implications for the authority of the Majelis Permusyawaratan Rakyat to have a strategic position, namely to UUD 1945, to stipulate GBHN, to elect the president and vice president through amendment of its authority to be very limited and weak. This paper examines jurisdictionally how to restore the privileges possessed by the Majelis Permusyawaratan Rakyat through the amendment of the UUD 1945. A normative legal research method with statute approach and conceptual approach is used to analyze this problem.The results of the study indicate that the MPR's repatriation in the main and vital position in the Indonesian state administration system is very important, namely through amendments to the material content of the UUD 1945 which must be implemented on an ongoing basis.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document