KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASLI PAPUA DI KABUPTEN MERAUKE DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Terkait kasus tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang asli papua atau yang disebut dengan AOP merupakan suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat yang tidak berdiri sendiri, dikarenakan tindak kriminal yang dilakukan oleh AOP ada kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi, politik serta budaya. Dengan demikian, fenomena terjadinya tindak kriminal akan mempengaruhi satu sama lainnya. Kriminologi adalah mempelajari tentang gejala – gejala terhadap manusia dalam melakukan kejahatan yang dilihat dari penyebabnya serta mempelajari cara memperbaiki dan mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan berbagai jenis ilmu yang ada. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua di Kabupaten Merauke dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terkait kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang asli Papua di Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang – undangan, dilengkapi juga dengan data – data yang terkumpul disingkronisasi secara sistematif dan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder sehingga ditemukan letak kebenaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) faktor – faktor yang sering terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) di kabupaten merauke timbulnya faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya perilaku kejahatan criminal seperti faktor kondisi psikologis, faktor kondisi ekonomi, faktor kondisi lingkungan dan faktor minuman keras, maka kejadinya yang dilakukan oleh orang asli papua sebagian besar dikarenakan adanya faktor - faktor ada. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terkait adanya kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) dengan cara upaya pre – emtif yaitu dengan cara menanamkan nilai norma – norma agar terinternalisasi dalam diri seseorang, upaya preventif juga dilakukan oleh kepolisian yakni memberikan himbauan dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya saling menjaga dan saling melindungi sesama umat manusia dalam lingkungan masyarakat, serta upaya yang terakhir yaitu upaya represif yakni melakukan upaya pembinaan maupun suatu rehabilitas terhadap pelaku agar kedepan enggan melakukan tindak pidana yang juga memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana.

Implementasi Syari’at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da’i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang

This study aims to discuss the implementation of Islamic law in Aceh, especially regarding the role of border preachers in Aceh Tamiang District, Aceh Province. This research is a study of the sociology of law or empirical law that discusses the law in reality or the reality in people's lives. There are two data collection techniques used, namely literature review and in-depth interviews. This study concludes that the border preacher is a program of the Islamic Shari'ah Service which aims to support the implementation of Islamic law in border areas and remote areas in Aceh. Namely in the regions, Singkil, South Aceh, Subulussalam, Simeulu, Southeast Aceh, and Aceh Tamiang. Especially in Aceh Tamiang, the border preacher has carried out his duties and functions well, namely carrying out religious recitation activities, recitation of al-Qur’an education park, strengthen aqidah and maintaining religious harmony in society. Thus, in the context of the sociology of Islamic law applied in Aceh, it has a positive impact on the community in the sense that people are religiously obedient, their religious knowledge increases, strong aqidah and religious life becomes harmonious.

Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

The increasingly widespread development of the digital era has led to changes in the payment system which then affects the economic behavior of the community in line with the increase in various services that facilitate economic activity. An example is the emergence of crypto currency or Cryptocurrency as a digital currency that has almost the same function as other currencies. The thing that distinguishes this digital currency from conventional currencies in general is that it does not have a physical form of money like currency currency but only a block of data bound by a hash as validation. Although it provides a number of advantages for its users, the existence of cryptocurrencies in Indonesia itself is still experiencing pros and cons in terms of regulation and legality, especially from the point of view of Islamic law for its use. Therefore, this study was conducted to review cryptocurrencies that are widely used in transactions, especially investments from the perspective of Islamic law. This research is a qualitative library research. The data analysis technique used is descriptive-analytical with a normative juridical approach to Islamic law. Based on a number of references used in this study, it is known that investing with cryptocurrencies has a very high risk because its value can go up or down drastically and unpredictable. Meanwhile, from the point of view of Islamic sharia law, the law of this cryptocurrency transaction is haram lighairihi.

Serviҫo Nacional Inteligência; Hambatan, Tantangan, dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional di Timor Leste

This research is a strategy to improve the performance of National Serviço Intelligence (SNI) in carrying out national security in Timor Leste. The influence of globalization that is increasingly felt throughout the world today has prompted some people to question the existence of the National Intelligence Service (SNI) in facing internal and external threats with professionals. The research method used in this research is descriptive qualitative data collection, namely interviews, observations, group discussions and documentation. The conclusion of this research is that Serviço Nacional Intelligence (SNI) plays a role in producing information that contributes to maintaining national independence, national interests and external security, as well as ensuring internal security in preventing sabotage, terrorism, espionage and organized crime. However, the low quality of human resources, lack of budget, and limited facilities and infrastructure are obstacles and challenges for the Serviço Nacional Intelligence (SNI) in maximizing it as a government information agency.

Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas

Terlepas dari beragam kontroversinya, kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang ikut terdampak adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji seperti apa konsep dan permasalahan yang ada pada omnibus law Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap pengaturan dan konsep Dasar Perseroan Terbatas. Studi ini merupakan penelitian normatif (doctrinal) terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research), yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus law merupakan metode legislasi dengan cara menyatukan beragam jenis undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus. Hal ini berpotensi meniadakan kepentingan yang beragam dari masing-masing undang-undang atas nama satu kepentingan saja. Di samping itu, praktik penyusunannya di Indonesia tidak memiliki dasar yuridis serta melanggar asas keterbukaan dan partisipasi. Dari segi implikasinya terhadap UU PT, sejumlah ketentuan dalam Omnibus law Cipta Kerja telah memperluas makna Perseroan terbatas dengan menghadirkan model Perseroan Perorangan yang melahirkan sejumlah kontradiksi dalam konsep Dasar Perseroan Terbatas, disamping juga menghapus batas modal minimum Perseroan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerentanan bagi kelangsungan usaha.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu instrumen untuk menjalanan nilai-nilai di dalam negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksudkan untuk memilih dan menghasilkan pemimpin yang akan melakukan pengelolaan desa dengan segala entitas didalamnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana model kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua model pelaksanaan pilkades di Provinsi Gorontalo, yakni: (1) Model pemilihan kepala desa di Provinsi Gorontalo menggunakan 2 (dua) cara: yakni pencoblosan langsung ke surat suara, dan menggunakan metode e-voting; (2) TPS yang digunakan di setiap penyelenggaraan pilkades di semua kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo hanya 1 (satu), tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan limitasi waktu yang diberikan; (3) Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pilkades belum memiliki mekanisme yang baku; dan (4) Penyelesaian sengketa hasil pilkades, sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah.

Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa

This study aims to determine how Indonesia's resistance strategy in oil palm discrimination by the European Union. Researchers use the perspective of liberalism and idealism, and the basic assumptions are peace and war avoidance. The results show that EU discrimination against Indonesian CPO products requires players in the palm oil industry and the Indonesian government to work together to design and develop intensive diplomatic efforts aimed at the EU government and its people. The Indonesian government's efforts to oppose the EU's incentives for the use of palm oil are 1) filing claims and challenges against the EU incentives to reject palm oil restrictions, 2) The Indonesian government emphasizes the importance of distributing Indonesian palm oil globally 3) Lobbying the leadership of the APEC organization to ensure the safety of Indonesia's palm oil industry 4) Undertake Join Capaign efforts by the world's largest palm oil producer to protect the stability of palm oil shipments and take action against negative campaigns against palm oil, and unite voices in drafting an agreement to jointly support industrial development palm oil to be more resilient against the global backlash on palm oil.

Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia

This study aims to explore and identify the philosophical basis and features of Abdurrahman Wahid's approach to Islamic law regarding the implementation model of Islamic law in Indonesia. This research is a qualitative research in the form of literature review. This research is included in the category of philosophical normative Islamic law research. The theory used as a theory of analysis is the theory of the formalization paradigm of Islamic law. There are two major conclusions in this study. First. First, the indigenousization of Islam is Abdurrahman Wahid’s philosophical foundation for the implementation model of Islamic law through the method of contextual interpretation and contextualization of classical Islamic law. Second, Abdurrahman Wahid’s approach related to the implementation of Islamic law in the context of people's life in Indonesia is a cultural substantive approach

Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan

Kajian ini membahas diversi sebagai salah satu model penyelesaian perkara secara non litigasi yang selaras dengan cita negara hukum Pancasila. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan, demi terwujudnya restorative justice, maka proses diversi wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum pada level penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan) dan pemeriksaan perkara di pengadilan (Hakim). Namun, implementasinya hanya diakui dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tiga sayarat yaitu ancaman sanksi pidananya dibawah tujuh tahun, bukan residivis dan harus ada kesepakatan antara pelaku dan pihak korban. Berpijak pada konsep ini, diversi seharusnya dapat pula diterapkan pada tindak pidana pencurian ringan apabila memenuhi syarat, mengingat aspek restorative justice dan lembaga pemasyaratan maupun rumah tanahan telah melebihi batas kapasitas.

Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum

The purpose of this legal research is to describe the concept of Indonesian legal pluralism or Indonesian legal pluralism in facing the era of legal modernization; as well as describing the Indonesian legal pluralism strategy in integrating customary courts into the national legal system. This legal research uses a statute approach and a conceptual approach. In this legal research, the primary and secondary legal materials used are inventoried in order to obtain proper legal review; and provides a conceptual analysis of the legal issues discussed. The results of the study stated that as a novelty concept; The concept of typical Indonesian legal pluralism provides equality for the enactment of state law, transnational law and customary law so that they can run together based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the era of legal modernization. Then, the concept of typical Indonesian legal pluralism can be used as a strategy to integrate customary justice into the national legal system through aspects of legal development. Thus, this research is expected to be useful theoretically; namely as a scientific development of customary law, and practical benefits; namely as a reference for drafting regulations on customary villages by local governments. Therefore, researchers recommend that the Indigenous Peoples Bill be a priority in the 2021 National Legislation Program (Prolegnas).