scholarly journals DINAMIKA KELEMBAGAAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN KEPITING BAKAU DI OHOI EVU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

2018 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 53
Author(s):  
James Abrahamsz ◽  
Marvin M Makailipessy ◽  
Imanuel M Thenu

Pengelolaan perikanan kepiting pada Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku telah dilakukan. Salah satunya melalui pengembangan kelembagaan pengelola di Ohoi Evu, Kecamatan Hoat Sorbay. Inisiatif pengembangan model pengelolaan perikanan kepiting berbasis masyarakat dimulai dengan pembentukan kelompok nelayan Sinar Abadi. Kajian bertujuan menilai dinamika, status dan perkembangan kelembagaan di masyarakat dalam mendukung pengelolaan perikanan kepiting secara berkelanjutan. Dinamika kelembagaan dianalisis melalui penilaian domain kelembagaan dalam Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dan pendekatan flag model. Status dan perkembangan kelembagaan dianalisis dengan pendekatan Institutional Development Framework (IDF). Penelitian ini menemukan dinamika kelembagaan pengelola perikanan kepiting bakau di Ohoi Evu tergolong dalam kategori sedang. Status kelembagaan cukup baik, berada pada tahap pemantapan dan kebutuhan pengembangan kelembagaan mendesak. Implikasi pengembangannya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan perikanan kepiting bertanggungjawab, penetapan dan implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan Kepiting, serta penguatan sumberdaya manajemen kelompok dan kemitraan.The management of crab fishery in the Coastal and Small Islands Conservation Area of Kei Kecil Island and the surrounding Waters of Southeast Maluku Regency of Maluku Province has been conducted. One of them is through the development of management institution in Ohoi Evu, Hoat Sorbay Sub-district. The initiative of developing a community-based crab fisheries management model begins with the formation of the Sinar Abadi fishing group. The study aims to assess the dynamics, status and institutional development in the community to supporting the sustainable management of crab fisheries. The institutional dynamics are analyzed through the assessment of institutional domains in the Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) and the flag model approach. Institutional status and development are analyzed by Institutional Development Framework (IDF) approach. This research found that the institutional dynamics of crab fishery management in Ohoi Evu belong to medium category. The institutional status is quite good, at the consolidation stage and the urgent institutional development needs. The implications are enhancement of institutional capacity in responsible fishery management of crabs, establishment and implementation of the Crab Fisheries Management Plan, and strengthening of institutional management resources and partnership.

Author(s):  
Irfan Yulianto ◽  
Budy Wiryawan ◽  
Am Azbas Taurusman

<p>Dengan adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki peranan penting dalam pengelolaan perikanan karang. Disisi lain kapasitas sebagian pemerintah kabupaten dan kota dalam pengelolaan perikanan masih relatif lemah. Sehingga banyak pemerintah kabupaten dan kota tidak melakukan kegiatan pengelolaan perikanan karang. Kota Sabang, merupakan kota terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera, termasuk wilayah Provinsi Aceh. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang, bidang perikanan merupakan salah satu bidang prioritas dalam rencana tersebut. Salah satu masalah utamanya adalah kapasitas pemerintah Kota Sabang masih terbatas dalam melakukan pengelolaan perikanan khususnya perikanan karang sehingga memiliki kelemahan dalam menyusun strategi pengelolaan perikanan. Tujuan penelitian ini adalah: adanya kajian status kelembagaan pemerintah kota sabang dalam melakukan pengelolaan perikanan karang; dan adanya strategi dan rekomendasi pengelolaan perikanan karang berdasarkan status kelembagaan. Metode yang dipakai dalam studi ini adalah Institutional Development Framework (IDF) yang dikembangkan oleh Renzi (1996) dan Manulang (1999). Hasil penelitian menunjukkan secara kelembangaan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan (BAPEDALKEP) berada dalam tahap pemantapan dalam melakukan pengelolaan perikanan karang.</p><p><br />Kata kunci: kapasitas pemerintah, pengelolaan perikanan, perikanan karang</p>


2018 ◽  
Vol 24 (1) ◽  
pp. 45
Author(s):  
Andhika Prima Prasetyo ◽  
Asep Priatna ◽  
Agus Setiyawan ◽  
Rodo Lasnihora ◽  
Fadli Yahya ◽  
...  

Governor Decree of North Kalimantan No. 26 in 2014 concerning Management of Bombay Duck in the North Kalimantan Province Waters was established in order to address over-exploitation of bombay duck (Harpadon nehereus) population. Fisheries sanctuary is the feasible solution that was agreed by comprehensive stakeholder discussion. This research aims to extract and elaborate our experiences on establishing fisheries sanctuary in the Bangkudulis waters which focus on science communication and in the fisheries sanctuary planning. The acoustic and larva survey conducted to support the consensus and to proof the traditional ecological knowledge of the communities. The results showed that the proposed conservation area of the Bangkudulis waters has significant ecological function to ensure the sustainability of bombay duck population. The distribution and abundance of larva and juveniles were found higher in that area. The approach and challenges to deal with ecological and socio-economic aspects as well as recommendations were discussed in this paper.


2020 ◽  
Vol 96 (4) ◽  
pp. 617-640
Author(s):  
Andrea Dell'Apa ◽  
Joshua P Kilborn ◽  
William J Harford

Recent global improvements to fisheries sustainability have been made through the adoption of more holistic management frameworks, such as the ecosystem approach to fisheries management (EAFM) and ecosystem-based fisheries management (EBFM), and a concurrent transition from a focus on single species or stocks to multispecies and ecosystems. In the US, federal and regional fisheries management encompass multiple layers of comprehensive, ecosystem focused management strategies for living marine resources within its network of large marine ecosystems (LMEs). Here, we provide an overview for the US portion of the Gulf of Mexico large marine ecosystem (GOM-LME) by examining multiple aspects of its fishery management scheme through the lenses of EAFM, EBFM, and the integrated ecosystem assessment (IEA) framework that has been used worldwide to advise, inform, and operationalize ecosystem management. The US-GOM's fishery management and ecosystem community appears to be keeping pace with other US regional efforts. However, more tools like fishery ecosystem plans (FEPs), which are conducive to the effective integration of ecosystem considerations into fishery management processes, are needed to inform and guide the work of regional managers, decision-makers, and stakeholders. Therefore, we propose a structured planning process aimed at advancing the development and implementation of a GOM-FEP, and describe two case studies of EAFM and EBFM applications, respectively, that can help to navigate through our proposed planning process. This work offers strategic guidance and insights to support efforts of regional fishery managers to translate ecosystem management principles, approaches, and objectives into an "action oriented" FEP in the GOM-LME.


2017 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 101
Author(s):  
Suherman Banon Atmaja ◽  
Duto Nugroho

Pengertian dasar untuk pengelolaan perikanan terkait dengan fungsi fungsi biologi, sosial, teknologi, ekonomi serta lingkungan sumber daya sebagai komponen yang saling berhubungan untuk terjaminnya pengelolaan secara berkelanjutan. Stok ikan, ekosistem dan masyarakat nelayan merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem yang dinamis, dimana perubahan taktik dan strategi pemanfaatan masih merupakan suatu hal yang banyak dilakukan dalam rangka penyesuaian antara faktor teknis dan ekonomis yang sering kali mengabaikan pertimbangan bio-ekologi sumberdaya ikan. Sasaran pendekatan dan kebijakan pengelolaan perikanan di berbagai negara sudah mulai berubah, diawali dengan pendekatan memaksimalkan tangkapan tahunan dan ketenaga-kerjaan menuju ke konservasi dan pengelolaan berbasis pelayanan ekosistem. Konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan ko-manajemen masih terbatas pada pengelolaan kawasan konservasi dan habitat terumbu karang. Adanya kesenjangan dan perbedaan antara kepentingan kawasan konservasi sebagai akibat kurangnya pemahaman kolektif terhadap tujuan pengelolaan, dan kerapkali menyebabkan aktifitas perikanan tangkap sebagai bagian dari kebutuhan ekonomis berbenturan dengan fungsi kawasan konservasi dalam jangka panjang. Pengendalian upaya penangkapan dan memahami dinamika perikanan, serta mengelola nelayan menjadi prioritas untuk pengelolaan sumber daya ikan, sedangkan konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan ko-manajemen ditempatkan sebagai pelengkap untuk menutupi kelemahan aspek legal wilayah pengelolaan perikanan atau sumber daya ikan.Basic understanding of fisheries management related to biology, social, technology and economic function of fish resources. Fish stocks, ecosystem and fishers community are the integrated component under the dynamic of fisheries system, where as changing and on fishing tactic and strategy still exist to adjust between biology, technics and economics aspects. It is obvious that all technological creeps oftenly ignored the bio-ecological consideration of fish resources. The fisheries management and its policy were gradually shifting from maximize the catch, job opportunity become conservation and ecosystem based fisheries management. The concept of community-based management and co management is still limited to the management of conservation areas and coral reef habitats. The existence of gaps and differences between the interests of the conservation area as a result of a lack of understanding collective to the management objectives and often causing fishing activities as part of the economic needs clash with the function of conservation areas in the long term. Control efforts to capture and understand the dynamics of fisheries, as well as managing fishing is a priority for the management of fish resources, while the concept of community-based management and co management issued as a supplement to cover the weakness of legal aspects of the fishery management area or fishery resource.


<em>Abstract</em>.—Effective means to directly engage the public in determining reservoir fishery management objectives and strategies is a common challenge to managers. This paper examines the experiences and lessons acquired from three separate situations in which citizen advisory committees were used to assist fishery management biologists in resolving conflicts and setting management objectives for three lakes in Arkansas. Benefits included a better understanding on both the part of anglers and agency biologists of their respective motivations and preferences, a greater sense of shared ownership of solutions, and a well-defined but flexible management plan. The effectiveness of citizen advisory committees was challenged by dissent and mistrust among advisory committee members, failure of committee members to communicate management plans outside the committee proper, political intervention, and the threat to agency credibility if the agreed plans fail to be implemented. Citizen advisory committees can be an effective tool for crafting reservoir fishery management plans.


2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 41-56
Author(s):  
Beta Indi Sulistyowati ◽  
M Mukhlis Kamal ◽  
Yonvitner ◽  
Irfan Yulianto

Groupers are member of family Serranidae that plays important role in ecology of coral reefs ecosystem as top level predators.Economically, groupers are targets species for their high economic values.Based on statistics data for Karimunjawa fisheries during 2010 to 2014 it is shown a decline in capture of groupers. This implies to the demand of better management. This study dealt with the appraisal of the groupers fisheries in Karimunjawa based on indicators assessment of the Ecosystem Approach Fisheries Management (EAFM). EAFM approach uses comprehensively both ecological, socio-economics as well as institutional and governance capacity in managing fisheries. The results showed that the groupers fisheries has been managed moderately (n=70.59), of which priority management plan started from social development strategy to maintain existing strategy. Keywords: Serranidae; Grouper Fisheries; EAFM; Management Plan


2015 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 9
Author(s):  
Aris Budiarto ◽  
Lucky Adrianto ◽  
Mukhlis Kamal

<p>Laut Jawa (WPPNRI 712) memiliki karakteristik permasalahan dalam pengelolaan perikanan rajungan yaitu berkurangnya stok sumberdaya rajungan dan tinggi nya jumlah armada penangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan perikanan rajungan di perairan Laut Jawa berdasarkan pada indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management-EAFM). Enam domain indikator EAFM yang digunakan sebagai dasar untuk analisis adalah (1) Sumber Daya Ikan; (2) Habitat dan Ekosistem; (3) Teknik Penangkapan; (4) Sosial; (5) Ekonomi; dan (6) Kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai skor komposit EAFM tergolong kategori sedang dengan kisaran antara 1,5 – 2,5. Hasil penilaian aggregat seluruh domain diperoleh nilai skor densitas berkisar antara 6,3 – 55,9. Domain memiliki densitas tertinggi adalah domain sosial dan domain kelembagaan sebesar 54,7 dan 55,9 dengan kategori sedang. Domain habitat/ekosistem dan domain ekonomi memiliki nilai skor 36,5 dan 20,7 dengan kategori kurang. Domain sumberdaya ikan dan domain teknik penangkapan memiliki nilai skor 6,3 dan 16,3 dengan kategori buruk. Secara keseluruhan hasil penilaian indikator EAFM menunjukkan bahwa pengelolaan rajungan di WPPNRI 712 dalam kategori buruk hingga sedang. Rekomendasi dari penelitian ini adalah melaksanakan perbaikan pengelolaan perikanan rajungan secara bertahap dengan melakukan 5 (lima) langkah pengelolaan yaitu; pengaturan rajungan yang boleh ditangkap, pengaturan musim penangkapan, pengendalian alat tangkap dan daerah penangkapan, perlindungan dan rehabilitasi habitat serta melaksanakan restoking.</p><p> </p><p>Java Sea waters (Fisheries Management Area 712) is one of the main live crab habitat which is also the main blue swimming crab (BSC) production centers in Indonesia. FMA 712 has the characteristics of BSC fishery management problems is lower stock of crabs and the high number of fishing fleet. This study was aims to determine the condition of BSC fishery management in Java Sea waters, which developed based on performance indicators of ecosystem approach (EAFM). The six EAFM indicators used as the basis for analysis (1) Fisheries Resources; (2) Habitat and Ecosystem; (3) Fishing Technology; (4) Social; (5) Economic; and (6) Institutional. The results of each research domain indicates that the value of the composite score EAFM classified as category medium in the range of 1.5-2.5. The entire aggregate assessment results obtained domain scores density values ranging between 6.3 - 55.9. Domain which has high density is the domain of social and institutional domains of 54.7 and 55.9 in the medium category. Domain habitat /ecosystem and the economic domain has a score of 36.5 and 20.7 with less category. For domain domain fish resources and fishing techniques have a score of 6.3 and 16.3 with the bad category. The overall of EAFM indicators ranged between 6.3 - 55.9 Indicating that the management of BSC in FMA 712 under poor to moderate category. Recommendations of this study is to carry out repairs BSC fishery management gradually to perform five steps management; minimum legal size for capture, open closed fishing season, control gear and fishing areas, protection and rehabilitation of habitat and implement restoking.<br /><br /></p>


2018 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 795-804
Author(s):  
. Edwarsyah

The lobster fishery is one of the leading fisheries commodity on Simeulue Regency so that local government must manage wisely in order to maintain the sustainability of the lobster fishery. Aceh Government Regulation namely Qanun Aceh No. 7 of 2010 concerning fisheries already in effect. However, the institutional system has not functioned optimally in the management of lobster fisheries. The purpose this study is to examine the domain of fishing techniques, socio-economic and institutional management of lobster fisheries with ecosystem approaches in Simeulue waters. Research method using qualitative research. The method of data collection is survey method which is done by purposive sampling approach that is by doing depth responder interview which is considered informative and wide knowledge about the institute. Data analysis using EAFM analysis done with Flag Modeling technique. Based on the results of the study that the assessment of the fishing domain techniques and economic domains in aggregate showed bad category. Meanwhile, social domains and institutional domains show moderate categories so aggregate composites overall show fewer categories. It is therefore necessary to make a tactical decision from the bad to be better in accordance with the category of each EAFM domain. Keywords:  fisheries management with ecosystem approach (EAFM), WPP 572, Simeulue


2018 ◽  
Vol 75 (6) ◽  
pp. 2070-2087 ◽  
Author(s):  
D Szalaj ◽  
L Wise ◽  
S Rodríguez-Climent ◽  
M M Angélico ◽  
V Marques ◽  
...  

Abstract An ecosystem approach to fisheries management (EAFM) is as a new paradigm in fisheries management. In this study, a combination of geographic information systems (GISs) and multi-criteria decision-making method (MCDM) is proposed as a framework supporting an ecosystem approach to European sardine (Sardina pilchardus, Clupeidae) fishery management in Portugal. This case study was chosen due to the recent severe decline shown by the species. To develop an EAFM for the sardine fishery, a set of criteria were defined based on literature review and expert knowledge. To address multiple conflicting objectives, namely conservation and fisheries, five scenarios were considered: (i) baseline; (ii) nurseries protection; (iii) spawning areas protection; (iv) fishery profit driven, and (v) safeguarding dependent fishing communities. Combination of GIS and MCDM methods highlighted important areas to implement spatial conservation measures for sardine. The analyses indicate that some areas are suitable for conservation in several scenarios, such as the area near Aveiro and the area near the Tejo estuary. However, conservation measures implemented in the area near Aveiro would imply higher economic trade-offs when compared with the actions applied in the region near the Tejo estuary. Results also suggested some of the conservation objectives, such as the protection of sardine eggs and juveniles, to not be compatible. The proposed framework is an important tool supporting EAFM by addressing conflicting objectives, trade-offs and identifying areas that could be considered as potential fishery closure sites or subjected to further analyses.


2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Deysy M. Puansalaing ◽  
Johnny Budiman ◽  
Farnis B. Boneka ◽  
Daisy M. Makapedua ◽  
Markus T. Lasut ◽  
...  

There are a large variety and quite abundant types of small pelagic fish that have high economic value in the Sulawesi Sea. One of which is the blue scad fish or commonly known as malalugis (Decapterus macarellus). This study aims to analyze and determine the status of scad fisheries management and to develop recommendations in the management of scad fisheries in the waters of Sulawesi Sea, North Sulawesi Province. The evaluation of fishery management status is carried out using multi-criteria analysis (MCA) through the development of composite index of each indicator of Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). The results showed that, in general, the status of scad fisheries management in North Sulawesi Province, was in ‘good’ category, specifically reviewed from the domain of fish resources fall into the category of “medium”, habitat and ecosystem “good”, fishing techniques “good”, economy “not good”, social “medium” and institutional “good”. Management actions take precedence over domains that have “poor” indicator values. Priority management action is implemented in the economic domain, followed by the domain of fish resources, social, institutional and fishing techniques.Indonesian title: Pengelolaan perikanan ikan layang (Decapterus spp.) di perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, menggunakan EAFM


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document