Institutional Restructuring Community Self-Reliance Agency (Bkm) to Suppress Poverty (Case Study of The National Program for Community Empowerment (Pnpm-Mp) in Semarang

2017 ◽  
Author(s):  
Munawar Noor
Keyword(s):  
Community Empowerment ◽  
National Program ◽  
Self Reliance

scholarly journals EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN: Studi Kasus di Kota Banda Aceh

2016 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 61 ◽  
Author(s):  
Yayan Hikmayani ◽  
Riesti Triyanti
Keyword(s):  
Poverty Reduction ◽  
Business Development ◽  
Community Empowerment ◽  
National Program ◽  
Public Response ◽  
The Public ◽  
Cash Assistance ◽  
The Village ◽  
Banda Aceh

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan pada sektor perikanan diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha mina pedesaan. Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak memperhitungkan keberlanjutan program sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menanggulangi kasus kemiskinan pada kelompok masyarakat tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Banda Aceh, mengetahui respon masyarakat terhadap Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP), dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan desk study. Pengambilan sampel ditentukan secara purposive dengan responden anggota kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR) penerima program. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUMP P2HP di setiap tahapannya secara normatif memang telah terlaksana dan terdapat kesesuaian antara ketentuan pedoman program dengan pelaksanaannya di masyarakat. Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya sebagai sebuah program pemberdayaan, secara substansi masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Hal ini didukung dengan analisis mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik itu mengenai keberlanjutan program, keterlibatan dalam program, manfaat program, dan konflik selama pelaksanaan program. Faktor-faktor dominan yang dapat menghambat pelaksanaan program ini secara keseluruhan perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. Faktor yang menjadi penghambat dan penunjang keberhasilan program yaitu kesesuaian lokasi, pemberian peralatan yang menunjang produksi, dan ketepatan calon penerima bantuan. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di masa depan yaitu (1) Penyederhanaan dalam prosedural kegiatan program, (2) Ketepatan pemilihan calon penerima, (3) Pelatihan dan pendampingan kepada para calon penerima maupun penerima bantuan, dan (4) Evaluasi terhadap program bantuan untuk pengembangan usaha dan kemandirian penerima bantuan secara berkelanjutan. (Implementation of The National Program for Marine and Fisheries Community Empowerment in The Fisheries Processing Business : A Case Study in Banda Aceh City)Fish business development in the village level is considered as the natural program for marine and fisheries community empowerment. Poverty reduction programs through marine and fisheries community empowerment are does not effective and take into account the sustainability of the program so that poverty can not be reduced even increasing. National program of marine and fisheries in the fish processing business are considered one of the MMAF program intended to eliminate poverty in a certain society. The aims of this study was to analyze implementation of PUMP P2HP, particularly in Banda Aceh City, identify the public response to the PUMP P2HP, and identify factors that affect the implementation of the program. This research used a qualitative approach and data collection through interview, observation and desk study. Sample was determined using purposive sampling with respondents “kelompok pengolah dan pemasar” (POKLAHSAR) members participating in the program. The method of data analysis was carried out descriptively. Results show that the implementation of PUMP P2HP in each stage have indeed been implemented as in the guidelines on the implementation of programs in the community. However, in terms of its implementation as a policy of empowerment, it is still far from the expected goals. This is supported by an analysis of the public response to the implementation of the program, in relation to the sustainability of program, the participation in program, the benefits of program, and conflict occurred during implementation of the program. The dominant factors that can support and prevent the implementation of the program as a whole, that the implementation procedures should be be changed and improved. Inhibitory and supporting factor for success of the program were namely the suitability of the location, provision of equipment to support the production, and the accuracy of the prospective beneficiaries. Policy recommendations to improve implementation of the programs of direct cash assistance (BLT) in the future were identified as follows: (1) simplification of the program process, (2) accuracy in selecting candidates (3) training and assistance to the recipients and beneficiaries, and (4) evaluation of the programs for business development and self-reliance of beneficiaries sustainable manner.

scholarly journals PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA ANGGOTA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) PADA PROGRAM PNPM KOTA MATARAM

2017 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
Author(s):  
Rosmiati Rosmiati ◽  
Hermanto Hermanto ◽  
Thatok Asmony
Keyword(s):  
Organizational Commitment ◽  
Linear Regression ◽  
Multiple Linear Regression ◽  
Work Motivation ◽  
Community Empowerment ◽  
National Program ◽  
Self Reliance

This research was conducted in the community self-reliance organization. This research is aimed at determining the effect of organizational commitment and work motivation of members of Community self-reliance organization of urban national program of community empowerment in Mataram. The population of this research are 556 from which 85 respondents were selected. The data were analyzed using multiple linear regression. The research showed that organizational commitment and work motivation subsequently affect positively and significantly the performance of members of Community self-reliance organization of urban national program of community empowerment in Mataram.Keywords: organizational commitment, work motivation, performance

scholarly journals MODELS OF WAQFFUNDRAISING MANAGEMENTIN INDONESIA

2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Miftahul Huda
Keyword(s):  
Boarding School ◽  
Community Empowerment ◽  
Holistic Model ◽  
Self Reliance ◽  
Social Fund

AbstractNowadays, strengthening the capacity of nazir is very essential in gettingbenefits in terms of self-reliance and empowerment of mauquf alaih. One of its attempts israising fund as an advance of the improvement assets and waqf potential management.Therefore, this paper aims to investigate the uniqueness of waqf management in the viewpointof fundraising from three Nazir, namely, Hasyim Ashari Islamic boarding school TebuirengJombang, Foundation for Waqof Board and the Islamic University of Indonesia Yogyakarta andAl-Falah Social Fund Surabaya. This study employed multi case study from the perspective ofcomparative approach. The findings showed that there are three uniqueness of obtaining waqf,they are, tradition wisdom-based fundraising in Nazir Tebuireng Jombang, university-basedfundraising for community empowerment in Nazir UII Yogyakarta and the community-basedfundraising which focused on marginalized people in YDSF Surabaya. Referring to theexperiences of those three nazir above, there is diverse models in waqf fundraising. Thediversity is in the form of internalization fundraising, relationship fundraising, and integratedfundraising. Those three models lead to a series of holistic model of waqf fundraising in orderto keep the sustainable of waqf management, including the sustainability of nazir, assets,benefits, wakif and mauquf 'alaih. Abstrak                                                                  Saat ini, penguatan kapasitas nazir sangat penting dalam pengembangankemandirian dan pemberdayaan mauquf alaih. Salah satu upayanya adalah mengumpulkan dana sebagai uang muka dari peningkatan aset dan potensi manajemen wakaf. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menggali keunikan manajemen wakaf dalam sudut pandang penggalangan dana dari tiga Nazir, yaitu, UniversitasHasyim Ashari TebuirengJombang, Dewan Wakafdari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Penelitian ini menggunakan studi multi kasus dari perspektif pendekatan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa ada tiga keunikan dalam memperoleh wakaf, yaitu penggalangan dana berbasis tradisi kearifan di Nazir Tebuireng Jombang, pendanaan berbasis universitas untuk pemberdayaan masyarakat di Nazir UII Yogyakarta dan pendanaan berbasis masyarakat yang berfokus pada orang-orang pinggiran di YDSF Surabaya. Mengacu pada pengalaman ketiga nazir di atas, ada beragam model dalam penggalangan dana wakaf. Keanekaragaman itu dalam bentuk internalisasi, hubungandanintegrasipenggalangan dana.  Ketiga model tersebut mengarah pada serangkaian model penggalangan dana wakafholistik dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pengelolaan wakaf, termasuk keberlanjutan nazir, aset, manfaat, wakif dan mauquf 'alaih.

The Local Government of Kulon Progo Regency Innovation in Subduing Capitalism through Community Empowerment

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 229
Author(s):  
Muhammad Eko Atmojo ◽  
Helen Dian Fridayani
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Positive Impact ◽  
Community Empowerment ◽  
Case Study Approach ◽  
Study Approach ◽  
The Past ◽  
The People ◽  
District Government ◽  
The Government

Kulon Progo Regency is one of the districts that has many innovations, one of which is community empowerment in collaboration with a modern shop abbreviated as the shop name owned by the people (tomira). This research was motivated by the achievements of the Kulon Progo district government in carrying out development and innovation in the development of the Kulon Progo region by fully involving the Kulon Progo district community through community empowerment. This initiative was taken by the government of Kulon Progo Regency to improve community empowerment and protect the people of Kulon Progo Regency from various economic threats. Considering that in the past few years many modern shops have mushroomed in each district/city, so this is what makes Kulon Progo Regency move quickly to empower the community by collaborating between MSMEs or cooperative with modern shops. This study uses a qualitative method which case study approach. With the empowerment that has been done, the original products of Kulon Progo Regency or local products can be traded in modern stores so that local products in Kulon Progo Regency can compete with national products in these modern stores. The existence of such cooperation will indirectly improve the image of Kulon Progo Regency and lift the original products of Kulon Progo Regency. The lifting of the original products of Kulon Progo Regency will have a positive impact on the community, where indirectly the economy of the community will increase so that there will be prosperity for the community. Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak inovasi, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan toko modern disingkat nama toko yang dimiliki oleh masyarakat (tomira). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencapaian pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengembangan dan inovasi dalam pengembangan wilayah Kulon Progo dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat kabupaten Kulon Progo melalui pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan melindungi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari berbagai ancaman ekonomi. Menimbang bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak toko-toko modern telah menjamur di setiap kabupaten/kota, jadi inilah yang membuat Kabupaten Kulon Progo bergerak cepat untuk memberdayakan masyarakat dengan berkolaborasi antara UMKM atau bekerjasama dengan toko-toko modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan metode yang digunakan adalah dokumentasi. Dengan pemberdayaan yang telah dilakukan, produk asli Kabupaten Kulon Progo atau produk lokal dapat diperdagangkan di toko modern sehingga produk lokal di Kabupaten Kulon Progo dapat bersaing dengan produk nasional di toko modern ini. Adanya kerjasama tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan citra Kabupaten Kulon Progo dan mengangkat produk asli Kabupaten Kulon Progo. Pencabutan produk asli Kabupaten Kulon Progo akan berdampak positif bagi masyarakat, di mana secara tidak langsung perekonomian masyarakat akan meningkat sehingga akan ada kesejahteraan bagi masyarakat.

THE ROLE OF LOCAL SOCIAL INSTITUTION IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN BANDUNG REGENCY, INDONESIA

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Helly Ocktilia
Keyword(s):  
Leadership Style ◽  
Social Institution ◽  
Community Empowerment ◽  
Board Members ◽  
Supportive Leadership ◽  
Community Institutions ◽  
The Social ◽  
Descriptive Method

This study aims to gain a deeper understanding of the existence of the local social organization in conducting community empowerment. The experiment was conducted at Community Empowerment Institution (In Indonesia it is referred to as Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM). LPM Cibeunying as one of the local social institution in Bandung regency. Aspects reviewed in the study include the style of leadership, processes, and stages of community empowerment, as well as the LPM network. The research method used is a case study with the descriptive method and qualitative approach. Data collection was conducted against five informants consisting of the Chairman and LPM’s Board members, village officials, and community leaders. The results show that the dominant leadership style is participative, in addition to that, a supportive leadership style and directive leadership style are also used in certain situations. The empowerment process carried out per the stages of the empowerment process is identifying and assessing the potential of the region, problems, and opportunities-chances; arranging a participative activity plan; implementing the activity plan; and monitoring and evaluating the process and results of activities. The social networking of LPM leads to a social network of power in which LPM can influence the behavior of communities and community institutions in utilizing and managing community empowerment programs. From the research, it can be concluded that the model of community empowerment implemented by LPM Cibeunying Village is enabling, empowering, and protecting.

The political economy of and practical policies for inclusive growth—a case study of Scotland

2020 ◽  
Author(s):  
Donald Houston ◽  
Georgiana Varna ◽  
Iain Docherty
Keyword(s):  
Political Economy ◽  
Policy Development ◽  
Regional Governance ◽  
Community Empowerment ◽  
Inclusive Growth ◽  
Key Policy ◽  
Inclusive Governance ◽  
The Uk ◽  
Civic Institutions

Abstract The concept of ‘inclusive growth’ (IG) is discussed in a political economy framework. The article reports comparative analysis of economic and planning policy documents from Scotland, England and the UK and findings from expert workshops held in Scotland, which identify four key policy areas for ‘inclusive growth’: skills, transport and housing for young people; city-regional governance; childcare; and place-making. These policies share with the ‘Foundational Economy’ an emphasis on everyday infrastructure and services, but add an emphasis on inter-generational justice and stress the importance of community empowerment as much as re-municipalisation. Factors enabling IG policy development include: the necessary political powers; a unifying political discourse and civic institutions; and inclusive governance and participatory democracy.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document