Stakeholder Collaboration Model for Ecotourism Development in Indonesia: Case Study from Batu City East Java Province

This research aims at creating a concept of cooperation between stakeholders in developing eco-tourism in Batu City. Eco-tourism and the role of stakeholders are related to one another. It is due to the urge of stakeholders to work together in managing the potential of eco-tourism to achieve a development goal. This study applies the Penta-helix model and triple-bottom-line theories to investigate the contribution of stakeholders to sustainable development. The Penta-helix model is used to identify relevant stakeholders and conduct effective collaboration. At the same time, the triple-bottom-line is applied to observe the environmental and socio-economic aspects of the eco-tourism sector. This study employs a qualitative method with an interactive approach from Miles, Huberman, and Saldana by deepening literary understanding; and field interviews. The results of this study show that cooperation and interaction between stakeholders in developing eco-tourism are inferior. Thus, the researchers develop a stakeholder collaboration model through the Penta-helix model covering the government, private eco-tourism enterprises, communities, academics, and the media. They collaborate in determining the sustainability agendas covering environmental, economic, and social as a reflection of the triple bottom line element. Those designed agendas are to encourage the realization of eco-tourism development in Batu City, Indonesia. The research recommends further research to evaluate whether this eco-tourism development model can be effective if implemented. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan konsep kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Kota Batu. Karena ekowisata dan peran pemangku kepentingan berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengelola potensi ekowisata untuk mencapai tujuan pembangunan. Studi ini menerapkan model penta helix dan teori triple bottom line untuk menyelidiki kontribusi pemangku kepentingan terhadap pembangunan berkelanjutan. Model Penta helix digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan untuk melakukan kolaborasi yang efektif, sedangkan triple bottom line diterapkan untuk mengamati aspek lingkungan dan sosial ekonomi dari sektor ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana dengan pendalaman pemahaman literatur; dan wawancara lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan model kolaborasi pemangku kepentingan melalui model Penta helix yang mencakup pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media. Mereka berkolaborasi dalam menentukan agenda keberlanjutan yang meliputi lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai cerminan dari elemen triple bottom line. Agenda yang dirancang tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekowisata di Kota Batu, Indonesia. Peneliti merekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi apakah model pembangunan ekowisata ini dapat efektif jika diimplemetasikan.

Policy Networks: Actors, Interests, and Power Relations in the Jakarta Bay Reclamation Project

This case study seeks to understand the policy-making of the Jakarta bay reclamation project through the analytical lens of the policy networks. It posits that different policy networks would possibly produce or condition different policy outcomes in the project. The study uses a qualitative secondary data analysis. The study found: First, policy changes in the project, from initiation to implementation and finally termination, might be explained through the formation and transformation of different types of policy networks. Overall, the networks were characterized by fluctuating interactions among actors and the persistent power struggle between economic, environmental, and societal interests. Second, the networks’ type changes were possible due to two factors: (1) the political context of the 2017 gubernatorial election; and (2) the influences of environmental and societal ideas. Studi kasus ini berupaya untuk memahami pembuatan kebijakan proyek reklamasi teluk Jakarta melalui lensa analitik policy networks. Studiiniberasumsi bahwa jenis policy networksyang berbeda mungkin akan menghasilkan atau mengkondisikan hasil kebijakan yang berbeda dalam proyektersebut. Hasil studi ini menemukanbeberapatemuan. Pertama, perubahan kebijakan dalam proyek, dari inisiasi hingga implementasi dan akhirnya penghentian, dapat dijelaskan melalui pembentukan dan transformasi berbagai jenis policy networks. Secara keseluruhan, networkstersebutditandai oleh interaksi yang berfluktuasi di antara para aktor dan perebutan kekuasaan yang terus-menerus antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dan masyarakat. Kedua, perubahan jenis networks tersebut kemungkinan disebabkan oleh dua faktor: (1) konteks politik Pilgub 2017; dan (2) pengaruh gerakanpemikiran lingkungan dan sosial.

New Public Management New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country policies

This study aims to determine the development of research on new public management policies in developed and developing countries in the last five years. To find out, we reviewed hundreds of related journals related to new general management policies in developed and developing countries with the previous 5-year edition from 2016 to 2020. Then we compared the concepts used in new public management in developed and developing countries. This study used a qualitative research method with a review of previous research. Sources are selected articles published in the Scopus database in the last five years, from 2016 to 2020. Selected items are publications relevant to new public management policy topics in developed and developing countries. This study's results were obtained through a data analysis process using the Nvivo 12 Plus and VOSviwer applications. The results showed 90 concepts in studying new public management policies in developed countries and categorized them into five groups. Again, new public management policies in developing countries have 58 concepts and can be categorized into four groups. The significance of this research is the discovery of mapping new public management policy concepts in developed and developing countries to assist in developing a conceptual framework in subsequent studies and can see the novelty in further research.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian pada tema kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang dalam kurung waktu lima tahun terakhir. Untuk mengetahuinya, kami mereview ratusan jurnal terkait kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang dengan edisi lima tahun sebelumnya dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian membandingkan konsep yang digunakan pada manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mereview dari penelitian sebelumnya. Sumber dipilih yang diterbitkan di data base scopus dalam lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2020. Artikel yang dipilih adalah publikasi yang relevan dengan topik kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang. Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses analisis data menggunakan Aplikasi Nvivo 12 dan VOSviwer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 90 konsep dalam kajian kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan dapat dikategorikan menjadi lima kelompok. Selanjutnya kebijakan manajemen publik baru di negara berkembang terdapat lima puluh delapan konsep dan dapat di kategorikan menjadi empat kelompok. Signifikansi penelitian ini adalah ditemukannya pemetaan konsep kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang sehingga dapat membantu dalam pengembangan kerangka konseptual pada kajian-kajian selanjutnya serta dapat melihat kebaruan dalam meneliti selanjutnya.

National Insights and Youth Political Attitudes in Rural Lampung Against Negative Campaigns

Indonesia is a heterogeneous country that requires an inclusive and tolerant attitude to live in harmony. However, with the implementation of direct elections in Indonesia, there are many hoaxes and black campaigns through the mass media. The purpose of this study is to examine the national insight and political attitudes of rural youth in social media-based election campaigns. The method used is in-depth interviews through structured focus group discussions (FGD) with young students in rural South Lampung. The results showed that Lampung rural youth realized the importance of Pancasila as a unifying tool for the nation. Furthermore, the youth of Lampung strongly disapprove of hoaxes and black campaigns in the general election. This finding is very important to maintain harmony in Indonesia and can serve as a model Indonesia merupakan negara heterogen yang membutuhkan sikap inklusif dan toleran agar dapat hidup rukun. Namun, dengan diterapkannya pemilihan langsung di Indonesia, banyak bermunculan hoax dan kampanye hitam melalui media massa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wawasan kebangsaan dan sikap politik pemuda pedesaan dalam kampanye pemilu berbasis media sosial. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) terstruktur dengan mahasiswa generasi muda di pedesaan Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda pedesaan Lampung menyadari pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu Bangsa. Lebih lanjut, pemuda Lampung sangat tidak setuju dengan hoaks dan kampanye hitam dalam pemilihan umum. Temuan ini sangat penting untuk menjaga kerukunan di Indonesia dan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Factors Affecting Trust in E-Government

This study examined perceived usefulness, information quality, and privacy and security to predict trust in e-government. This study used a survey data collection method and a random sampling technique with 100 residents who visit the local government's public services website as respondents. A Likert scale was used to create the questionnaires. SEM-PLS looked at the data to see if it was valid and reliable, as well as test hypothesis and regression. This study found that perceived usefulness, information quality, and privacy and security had a positive and significant effect on trust in e-government with p-values of 0.000, 0.001 and 0.000, respectively. The influence of the three independent variables towards the dependent variable was moderate (R-square = 0.494). Finally, the limitations and implications of these findings are examined. Studi ini menguji manfaat yang dirasakan, kualitas informasi, dan privasi dan keamanan untuk memprediksi kepercayaan pada e-government. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survei dan teknik random sampling dengan 100 orang warga yang mengunjungi website layanan publik pemerintah daerah sebagai responden. Sebuah skala Likert digunakan untuk membuat kuesioner. SEM-PLS melihat data untuk melihat apakah itu valid dan reliabel, serta menguji hipotesis dan regresi. Studi ini menemukan bahwa persepsi manfaat, kualitas informasi, dan privasi dan keamanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pada e-government dengan nilai p masing-masing 0,000, 0,001 dan 0,000. Pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sedang (R-square = 0,494). Akhirnya, keterbatasan dan implikasi dari temuan ini diperiksa..

Farmers Social Movement Studies: A Systematic Literature Review for A Conceptual Model

This research aims to formulate a conceptual model of farmers' social movement based on previous studies, which failed to explain this concept. The Systematic Literature Review (SLR) method with a mixture of qualitative and quantitative approaches was used to conduct this research. Data were obtained from 289 articles sourced from the Scopus Database, with the VOSVIEWER and NVIVO 12 software used to determine the conceptual model. The analysis results showed that this study is associated with farmers’ issues, agricultural governance, agricultural systems, and the collaboration of stakeholders in managing agricultural production. These perspectives are used to explain the concepts, topics, and issues of the farmer's social movement, including the role of actors, dynamics of conflict, challenges, and struggles of the movement, processes, conservation, sustainable environment, cooperation, the collaboration of stakeholders, as well as production and marketing of agricultural products. This conceptual model contributes to the development of farmers' social movement studies oriented towards concept development and disclosing issues in the field. Paper ini bertujuan untuk memformulasikan konseptual model studi gerakan sosial petani berdasarkan pada penelitian terdahulu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan SLR digunakan untuk mereview 289 artikel yang bersumber dari Scopus Database.Review paper menggunakan software VOSVIEWER dan NVIVO 12 yang menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana model konseptual studi gerakan sosial petani.Hasil analisis dengan SLR mengungkapkan bahwa studi gerakan sosial petani berkaitan dengan isu-isu gerakan petani, tata kelola pertanian, sistem pertanian, dan kolaborasi stakeholders dalam mengelola produksi pertanian, yang dijelaskan melalui perspektif sosiologi, ilmu lingkungan, dan manajemen pertanian. Perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan konsep, topik, dan isu-isu gerakan sosial petani, meliputi peran aktor, dinamika konflik, tantangan dan perjuangan gerakan, proses gerakan, konservasi, lingkungan berkelanjutan, kerjasama, kolaborasi stakeholders, dan produksi serta pemasaran hasil pertanian. Model konseptual tersebut berkontribusi terhadap pengembangan studi gerakan sosial petani, baik berorientasi pada pengembangan konsep maupun pengungkapan isu-isu gerakan sosial petani yang berlangsung di lapangan.

Ethnic Identity and Local Politics: Study on Regional Head Election in Merauke Regency 2020

In the Regional Head Election of Merauke Regency, there was a contestation between tribes to win the candidate. In this contestation, there was a conflict between ethnic groups, namely the indigenous Papuans and migrants. This study aims to discuss the political struggle of the Merauke Regency to get political support through entities. This study uses an analytical approach to research from several emerging factors such as ethnicity. Data collection was obtained from online media reporting writers, interview websites, and research reports. This study found that identity cannot be separated in the Merauke district, where politics is considered to have its positives and negatives. The positive is to ensure that ethnic immigrants in the Merauke district respect indigenous peoples as owners of territory. The negative is that there is no right to become regent for the immigrant tribes in the Merauke district even though they have fulfilled the requirements as a leader. There are no rules regarding who has the right to lead in special autonomy in the Papua region. This case raises many things related to Papuans in Indonesia in particular.Pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Merauke terjadi kontestasi antar suku untuk memenangkan kandidatnya. Pada kontestasi ini terjadi konflik antar suku yaitu suku asli papua dan suku pendatang Penelitian ini bertujuan membahas pertarungan politik kabupaten Merauke untuk mendapatkan dukungan politik melaui entnisitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian analitis dari beberapa factor yang muncul seperti etnisitas. Pengumpulan data diperoleh penulis dari pemberitaan media online, website wawancara, dan laporan riset. Penelitian ini menemukan identitas tidak dapat terlepas di kabupaten Merauke dengan politik dianggap memiliki positif dan negatifnya. Positifnya adalah memastikan bahwa suku pendatang yang berada di kabupaten Merauke menghargai masyarakat adat sebagai pemilik atas wilayah. Negatifnya adalah tidak adanya hak untuk menjadi bupati bagi suku pendatang yang ada dikabupaten Merauke meskipun telah memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Tidak adanya aturan terkait siapa yang berhak memimpin dalam otonomi khusus di wilayah papua. Kasus ini memunculkan banyak penafsiran terkait kekhususan orang-orang papua di Indonesia.

Model Implementation Trap of Policy New Student Acceptance Zoning System in Makassar City

Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study. The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari system zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. Factor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan system zonasi PPDB. 4. Perangkap implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik system zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan , tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas.

The Application of Social Movement as a Form of Digital Advocacy: Case of #TolakRUUPermusikan

Most of the research on social movement and digital advocacy through hashtags is concentrated on the identifications of social media usage. There is limited research concerning the comprehensive understanding and analysis on how it can develop and interact with social networks. This research aims to further identify the process of the successful social movement that has been mobilized by Indonesian’s musicians and public by using a hashtag as a form of advocacy in thwarting the Music Draft Bill and in understanding the role of the actors and public engagement behind this social movement. We have analyzed #TolakRUUPermusikan as a social movement that formed into digital advocacy by referring to the literature review that was conducted by the previous studies. This research will map out the actors and public engagement behind the movement. In each criterion, the result has been aligned with the conceptual framework in application of #TolakRUUPermusikan as a social movement, the use of online petition as a digital advocacy tool, and the network structure of #TolakRUUPermusikan to find the actors and understanding the engagements of the public. The implication of this study is to show the success of a social movement to assess policy making and policy failure. Sebagian besar penelitian tentang gerakan sosial dan advokasi digital melalui tagar terkonsentrasi pada identifikasi penggunaan media sosial. Penelitian kecil mempertimbangkan pemahaman dan analisis yang komprehensif tentang bagaimana hal itu dapat berkembang dan berinteraksi dengan jaringan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengidentifikasi proses keberhasilan Gerakan sosial yang telah dimobilisasi oleh musisi dan masyarakat Indonesia, dengan menggunakan tagar sebagai bentuk advokasi dalam menggagalkan RUU Permusikan dan memahami peran para actor dan keterlibatan publik di balik gerakan sosial ini. Kami telah menganalisis #TolakRUUPermusikan sebagai gerakan sosial yang terbentuk menjadi advokasi digital dengan mengacu pada tinjauan literatur yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan memetakan aktor dan keterlibatan publik di balik gerakan tersebut. Pada setiap kriteria, hasilnya telah diselaraskan dengan kerangka konseptual dalam penerapan #TolakRUUPermusikan sebagai gerakan sosial, penggunaan petisi online sebagai alat advokasi digital, serta struktur jaringan #TolakRUUPermusikan untuk menemukan para pelaku dan memahami keterlibatan para pelaku. masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan keberhasilan suatu gerakan sosial dalam menilai pembuatan kebijakan dan kegagalan kebijakan.

The Influence of Social Media (Instagram) of Bantul’s General Election Commissions on Voters Participation in the 2019 Elections

In 2019 social media has indeed become a familiar phenomenon for Indonesian people in general. Social media is a communication tool that cannot be abandoned by every individual. In fact, it has become a habit for every individual to share information through social media, because the practical benefits of social media are a means of communication. Social media in its use has many benefits, both positive and negative, like two ends of the sword. The positive value of social media is used as a means of communication, a means of sharing information for voters, and a means of socializing between the KPU and the public. This study uses a qualitative descriptive method by describing the data obtained from the General Election Commission (KPU) of Bantul Regency by analyzing data taken directly from the documents of the General Election Commission of Bantul Regency (KPU Bantul). Voter Participation in Bantul Regency shows a higher participation rate compared to participation in the 2014 Election. The difference between the 2014 and 2019 Elections lies in the number of voters. In 2014 Facebook was used while in 2019 it was using Instagram. The percentage of voter participation in 2019 showed 87.9% of the total number of voters, while in 2014 voter participation was only 81% (Republika.co.id). In the 2014 Election, the KPU did not use Instagram to disseminate information about the Election, while the 2019 Election showed good participation.Di tahun 2019 media sosial memang menjadi fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Media sosial merupakan alat komunikasi yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap individu. Bahkan sudah menjadi kebiasaan setiap individu untuk berbagi informasi melalui media sosial, karena manfaat praktis media sosial adalah sebagai sarana komunikasi.Media sosial dalam penggunaannya memiliki banyak manfaat, baik positif maupun negatif, ibarat dua ujung pedang. Nilai positif media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi, sarana berbagi informasi bagi pemilih, dan sarana sosialisasi antara KPU dengan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dengan menganalisis data yang diambil langsung dari dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul (KPU Bantul). Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul menunjukkan angka partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilu 2014. Perbedaan Pemilu 2014 dan 2019 terletak pada jumlah pemilih. Pada tahun 2014 Facebook digunakan sedangkan pada tahun 2019 menggunakan Instagram. Persentase partisipasi pemilih pada 2019 menunjukkan 87,9% dari total jumlah pemilih, sedangkan pada 2014 partisipasi pemilih hanya 81% (Republika.co.id). Pada Pemilu 2014, KPU tidak menggunakan Instagram untuk menyebarluaskan informasi seputar Pemilu, sedangkan Pemilu 2019 menunjukkan partisipasi yang baik.