scholarly journals Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Muhammad Rusydianta
Keyword(s):  
Restorative Justice ◽  
Criminal Code

Moral and Criminal Responsibility in Plato'sLaws

2009 ◽  
Vol 103 (3) ◽  
pp. 456-473 ◽  
Author(s):  
LORRAINE SMITH PANGLE
Keyword(s):  
Restorative Justice ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Criminal Code ◽  
Practical Work ◽  
The Political ◽  
Retributive Punishment ◽  
Ordinary Citizens

In his most practical work, theLaws, Plato combines a frank statement of the radical Socratic thesis that virtue is knowledge and vice involuntary with a prudential acceptance of the political community's need for retributive punishment. This paper examines theLaws'statements of principle regarding responsibility and punishment and compares these with the actual criminal code proposed in Book 9. The result is to show how a radical philosophic insight can be adapted to make ordinary citizens more gentle, thoughtful, and humane without sapping their moral commitments. Lessons are drawn from theLawsfor the contemporary restorative justice movement.

scholarly journals Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan

2015 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 167
Author(s):  
Hamidah Abdurrachman ◽  
Fajar Ari Sudewo ◽  
Dyah Irma Permanasari
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Restorative Justice ◽  
Child Protection ◽  
Justice System ◽  
Criminal Code ◽  
Criminal Court ◽  
Central Java ◽  
The Law ◽  
Pass Through

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<br /><br /><br /><em>Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System</em><br /><br />

scholarly journals Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht)

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-29
Author(s):  
Ramdan Kasim
Keyword(s):  
Restorative Justice ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Code ◽  
Criminal Proceedings ◽  
Law Enforcement Agencies ◽  
Conceptual Approach ◽  
Current Application ◽  
Detention Centers ◽  
Death Sentences ◽  
The Right

 ABSTRAKJika melihat kecenderungan proses penerapan pemidanaan di Indonesia, maka dapat kita lihat bahwasanya banyak proses pemidanaan yang diterapkan secara berlebihan. Tentunya hal ini menyebapkan adanya over ciminalization pada penerapan pemidanaan yang tentu saja hal ini menyebapkan adanya ketidak harmonisan dalam penerapan hukum pidana yang mana meniadakan rasa kemanusiaan yang berujung pada banyak gejala dehumanisasi yang terjadi. Pada penelitian ini mengunakan jenis jenis penelitian hukum normative dengan mengunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (case Approach). Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui Bagaimana  penerapan hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini dan Bagaimana Prospektif hukum pidana dan pemidanaan yang ada di Indonesia?.  Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa penerapan hukum pemidanaan di Indonesia saat ini, masih meninggalkan beberapa catatan penting antara lain; banyak Terjadinya Over Criminalization dan banyaknya terjadi Dekonstruksi Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dimana dekonstruksi itu antara lain; Pertama, Terjadinya Over Kapasitas Lapas dan Rutan, kedua, Pengaturan Hukuman Mati yang Sangat Massif; ketiga, Kebijakan Hukum Yang Over Pada Penghinaan Di Media Sosial; keempat, Dalam Penyidikan Kriminal Penyidik Mencari Bukti Dengan Kejahatan (penyiksaaan); kelima, Inkonsistensi Hak  Atas Perkara Cuma-Cuma (prodeo). Bahwa Prospektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Pemidanaan Yang Ada di Indonesia harus didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pedekatan Restorative Justice dalam Penerapan Pemidanaan; Pendekatan Ultimum remedium dalam penerapan pemidanaan; Reformasi Kelembagaan Lembaga Penegak Hukum; dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kata Kunci: Dehumanisasi, Over Criminalization, Restorative Justice, Ultimum remediumABSTRACTIf we look at the trend of the process of implementing criminal punishment in Indonesia, we can see that many criminal proceedings are over-applied. Of course this implies over ciminalization in the application of punishment, which of course imposes a disharmony in the application of criminal law which negates the sense of humanity which leads to many symptoms of dehumanization that occur. In this study using the type of normative legal research using the approach of legislation approach (Statue Approach), conceptual approach (Conseptual Approach), and case approach (case approach). This research aims to find out how the application of criminal law in Indonesia today and How is the prospect of criminal law and punishment in Indonesia ?. The results of this study indicate that the current application of the criminal law in Indonesia still leaves some important notes, among others; there is a lot of Over Criminalization and many cases of Criminal Deconstruction and Criminalization in Indonesia where deconstruction is among others; First, the occurrence of over-capacity of prisons and detention centers, second, the regulation of extremely mass death sentences; third, the Legal Policy Over Over Insulting on Social Media; fourth, In Criminal Investigations Investigators Seek Evidence With Crime (torture); fifth, the Inconsistency of the Right to Free Cases (prodeo). That the Prospective Criminal Law and Penalty Existing in Indonesia must be based on several things, including: Restorative Justice Approach in the Application of Penalty; Ultimum remedium approach in the application of punishment; Institutional Reform of Law Enforcement Agencies; and Revision of the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP). Keywords: Dehumanization, Over Criminalization, Restorative Justice, Ultimum remedium

scholarly journals The Completion of Misdemeanor through Rembuk Pekon in Lampung Province

FIAT JUSTISIA ◽  
2020 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
pp. 159
Author(s):  
Zulfi Diane Zaini ◽  
Lintje Anna Marpaung ◽  
Zainab Ompu Jainah ◽  
Thia Remona Febrianti ◽  
Sija Putra Rulanda
Keyword(s):  
Restorative Justice ◽  
Dispute Resolution ◽  
Alternative Dispute Resolution ◽  
Criminal Code ◽  
Primary Data ◽  
Criminal Offence ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Consequences

The resolution of a criminal offence does not have to be carried out through legal channels. Still, it can be done in the spirit of restorative justice, one of which uses the principle of ADR (Alternative Dispute Resolution) or (win-win solution) through the Rembuk Pekon which means through consensus agreement. This study aims to determine what crimes can be resolved with the Pekon consultation, how the process is resolved, and what the legal consequences are. This study uses an empirical normative method by examining the methods, norms, rules and primary data through observation and interviews, the results of the study indicate that the types of criminal acts that can be resolved with Rembuk Pekon include minor criminal offences Article 302, Article 352 paragraph (1), Article 364, Article 373, Article 379, Article 482, Article 315, Article 407 paragraph 1, and the criminal offence of complaint Article 284 of the Criminal Code. So in this study will discuss how the process of resolving minor criminal cases through the Rembuk Pekon and the authors have a suggestion that the police should implement the Rembuk Pekon to prioritize the principles of professional, modern and reliable, this so that the implementation of the Rembuk Pekon can run optimally.

scholarly journals RESTORATIVE JUSTICE: SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

2013 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 263
Author(s):  
Septa Candra
Keyword(s):  
Restorative Justice ◽  
Criminal Law ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Criminal Code ◽  
Policy And Practice ◽  
Legal Cases ◽  
The Future ◽  
Justice Model ◽  
The Law ◽  
Criminal Matters

Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan dibeberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep restorative justice dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan angka kejahatan yang relatif tinggi, patut pula untuk dipertimbangkan model restorative justice ini menjadi bagian dari pendekatan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi selama ini. Dalam perkembangannya prinsip restorative justice sudah diintrodusir melalui sejumlah ketentuan dalam RUU KUHP dan diversi terhadap anak, terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara stakeholders hukum pidana (pelaku, korban, masyarakat dan negara). Tentunya, model pendekatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.<p>Restorative justice is a new approach model to solve criminal matters. Restorative justice model is an approach that has actually been used in several countries with focus its approach to offenders, victims and the community in the process of settlement of legal cases that have happened among them. Even though the model has still been widely debated in the level of theory, but in fact, it still grows and exists, also influences policy and practice of the law in many countries. Based on the reasons, the focus of this study, namely: How is a mechanism of a restorative justice approach in solving legal cases in Indonesia? How is the concept of restorative justice that can be a part of the reform of criminal law in the future? The research applies descriptive analysis study and uses qualitative method. The result of the study shows that Indonesia as a law state with criminal figures relatively high ought also to be considered that the model of restorative justice may become an approach for solving legal cases. Restorative justice principles in development have already been introduced through a number of provisions in the Criminal Code Bill and diversion of children, especially to provide a balance among stakeholders in criminal law (perpetrators, victims, community and nation). Of course, this model is expected to be a part of the Indonesian criminal law reform in the future to bring justice, certainty and expediency as the purpose of the law itself.</p>

scholarly journals KEBIJAKAN FORMULASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2013 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
Author(s):  
I Made Wahyu Chandra Satriana
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Criminal Code ◽  
Policy Formulation ◽  
Scientific Journals ◽  
Legal Research ◽  
The Law ◽  
Basic Ideas

The discussion on this journal raised regarding policy formulation RestorativeJustice in the Criminal Justice System Children . The objectives of this research thatin order to properly analyze the basic ideas contained in restorative justice , to dowith children in conflict with the law and to analyze policy formulation set forth in the Law. 112012 on the Criminal Justice System Kids for restorative justice to children inconflict with the law . While this type of research used in scientific journals this isthe kind of normative legal research , because it is based on the assessment thatthere is a conflict between the norms of Law. 11 of 2012 on the Criminal JusticeSystem Children with the norms contained in the draft - Criminal Code ( CriminalCode ) . In this case the unlawful act committed by the child who has not reached theage of 18 (eighteen years ) diversion efforts which have the purpose for the creationof a balance between the interests of focus and attention to the perpetrator and thevictim also impact the completion of the criminal case that happens in thecommunity to ensure and protecting children and their rights in order to live , grow,develop and participate optimally in accordance with the dignity of humanity , aswell as protection from violence and discrimination .

scholarly journals PENTINGNYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM KONSEP IUS CONSTITUENDUM

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 253
Author(s):  
Zico Junius Fernando
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Restorative Justice ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Code ◽  
District Court ◽  
Long Distance ◽  
Law System ◽  
Compensation Mechanisms ◽  
The Supreme Court ◽  
The Republic

Abstract: The State of Indonesia is a state of law, the affirmation of this can be seen in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The settlement of cases through the judicial system which results in a court verdict is law enforcement towards the slow path. This is because law enforcement through a long-distance, through various levels starting from the Police, Attorney General's Office, District Court, High Court and even to the Supreme Court which ultimately has an impact on the accumulation of cases which are not small in number in the Court and not to mention other effects. For this reason, it is necessary to proceed with the steps to compile invitations concerning the rights and obligations of citizens in the context of implementing the Pancasila and the 1945 Constitution. Renewal of the Criminal Code by its authors is positioned as the foundation for building a national criminal law system. Related to the Political Law of Criminal Law Renewal in the upcoming National Criminal Law there is a concept known as the Restorative Justice concept. Restorative Justice involves restoring relations between the victim and the perpetrator. The restoration of this relationship can be based on mutual agreement between the victim and the perpetrator. The victim can convey about the loss he suffered and the perpetrator was given the opportunity to make it up, through compensation mechanisms, peace, social work, and other agreements. Keywords: Restorative Justice; Legal Reform; RKUHP

scholarly journals Quiet Contributions: Re-Examining the Benefits of a Restorative Approach to Sentencing in the Aboriginal Context

2008 ◽  
Vol 26 (1) ◽  
pp. 54
Author(s):  
Lauren Wihak
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Criminal Code ◽  
Unified Theory ◽  
De Se ◽  
The World ◽  
Aboriginal Offenders

Restorative justice challenges the traditional outcomes and processes of the criminal justice system. While as a unified theory of punishment restorative justice is notably problematic, elements of it have been incorporated within sentencing regimes around the world. Responding to increasing incarceration rates and disproportionate Aboriginal incarceration rates and in articulating the fundamental purpose and principles of sentencing, Parliament included principles of restorative justice, thanks in part to a belief in its particular application to Aboriginal offenders. The Canadian approach to restorative justice is focused entirely on securing non-custodial outcomes. However, other principles of sentencing, Canadian appellate jurisprudence, further legislative amendment, and the growth of penal populism demonstrate that the Canadian sentencing regime, taken as a whole, precludes this very goal. The author demonstrates that the statutory adoption of restorative justice through the Criminal Code has not had its intended effect: Aboriginal offenders are just as likely to face a term in custody as they were prior to the 1996 amendments. That said, there remains a role for restorative justice. The author argues for a shift to restorative processes. This shift would allow for a continued commitment to restorative justice while alleviating the obstacles associated with an outcome-centered approach. Importantly, it reflects the recognition that the Aboriginal offender can benefit from actively participating in the determination of how best to address his offending. Finally, this approach recognizes that there is a disconnect between the criminal justice system and traditional Aboriginal justice, and reflects factors shown to increase voluntary compliance with the law.La justice réparatrice met en question les résultats et les processus traditionnels du système de justice pénale. Quoique en tant que théorie unifiée de châtiment, la justice réparatrice est notamment problématique, certains de ses éléments ont été incorporés aux systèmes de détermination des peines partout au monde. En réaction aux taux croissants d’incarcération et des taux disproportionnés d’incarcération d’autochtones et en énonçant le but fondamental et les principes de la détermination des peines, le Parlement a inclus des principes de justice réparatrice, en partie à cause de la croyance en son application particulière aux contrevenants autochtones. L’approche canadienne à la justice réparatrice porte entièrement sur l’obtention de résultats sans privation de liberté. Toutefois, d’autres principes de détermination des peines, la jurisprudence des cours d’appel, de nouveaux amendements législatifs et la croissance du sentiment populaire par rapport aux peines démontrent que le système canadien de détermination des peines, dans son ensemble, empêche justement l’atteinte de cet objectif. L’auteur fait voir que l’adoption statutaire de la justice réparatrice dans le Code criminel n’a pas eu l’effet voulu : les contrevenants autochtones ont les mêmes chances de se voir imposer une période de détention qu’ils avaient avant les amendements de 1996. Cela dit, un rôle demeure pour la justice réparatrice. L’auteur argumente en faveur d’un virage vers les processus réparateurs. Ce virage permettrait de maintenir l’engagement envers la justice réparatrice tout en allégeant les obstacles associés à l’approche centrée sur les résultats. Il importe de noter que cela reflète la reconnaissance que le contrevenant autochtone peut bénéficier de participer activement à la détermination de la meilleure façon de traiter de son infraction. Finalement, cette approche reconnaît la discordance entre le système de justice pénale et la justice autochtone traditionnelle, et reflète des facteurs qui ont manifestement augmenté le respect volontaire de la loi.

scholarly journals The position of crime victims in legislation of the Republic of Slovenia

Temida ◽  
2008 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 47-59
Author(s):  
Katja Filipcic
Keyword(s):  
Family Violence ◽  
Restorative Justice ◽  
Systematic Approach ◽  
Criminal Code ◽  
Violent Crimes ◽  
Abused Children ◽  
Secondary Victimisation ◽  
Procedure Code ◽  
The Republic ◽  
Made In

In the last ten years the position of victims of crimes has been improved in Slovenia. In criminal law the model of restorative justice has been enacted and the hearing of sexual abused children at the court main hearing is not allowed. By this measure the secondary victimisation of abused children has been reduced. The changes in the other law, beside the criminal code and criminal procedure code, also have determined the position of victims. The most important new law is The law of preventing family violence witch does not contain any new incrimination or sanction. Its main goal is to coordinate activities of different agencies and provide the systematic approach to family violence. Slovenia also enacted special law about payment the restitution to victims of violent crimes. In Slovenia public opinion about offenders became more punitive and demands for harsher sentences are made in the name of victims rights and public safety.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document