scholarly journals PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTO CITIZEN JOURNALIST YANG DIPUBLIKASIKAN DI INSTAGRAM

Author(s):  
Ni Made Dwi Marini Putri

The development of the current paradigm demonstrate initiative of the citizens to share information in their possession to the public. Citizen who was only a reader, now turned into a citizen journalist, who sends the picture to the press on Instagram account on an event that attracts attention. In this research, there are two issues to be discussed namely 1) How is the protection of moral rights and economic rights over the photos produced by citizen journalist on Instagram? 2) How can the efforts of a citizen journalist to protect the copyrighted works uploaded on Instagram? This research is an empirical juridical study that examines the problem of copyright photography protection in Instagram. Moral rights protection of citizen journalist on Instagram photo is done with the mention of names of the photographer (citizen journalist) and copyright holder (press accounts on Instagram). Protection of economic rights of citizen journalism photo on Instagram as stipulated in the Act of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright only applies to photographs with human objects. Efforts that can be done by a citizen journalist to protect copyrighted works uploaded on Instagram are preventive efforts, respresive efforts and pre-emtive efforts. Perkembangan paradigma di era informasi saat ini menunjukkan inisiatif dari warga untuk membagikan informasi yang dimilikinya kepada publik secara cepat dan up to date. Warga yang tadinya hanya seorang pembaca, kini cenderung menjadi citizen journalist yang cenderung berinisiatif dan aktif mengirimkan hasil fotonya kepada akun pers di Instagram mengenai suatu peristiwa yang menarik perhatian. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan inti yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas foto yang dihasilkan oleh seorang citizen journalist di Instagram? 2) Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan seorang citizen journalist untuk melindungi karya cipta fotonya yang diunggah di Instagram? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji mengenai masalah perlindungan karya cipta fotografi di Instagram. Perlindungan hak moral foto citizen journalist di Instagram dilakukan dengan penyebutan nama pencipta (citizen journalist) dan pemegang hak cipta (akun pers pada Instagram). Perlindungan hak ekonomi foto citizen journalist di Instagram sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya berlaku pada karya foto dengan objek manusia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan seorang citizen journalist untuk melindungi karya cipta fotonya yang diunggah di Instagram adalah upaya preventif, upaya respresif serta upaya pre-emtif.

Author(s):  
Satino Satino ◽  
Yuliana Yuli W ◽  
Iswahyuni Adil

Law Number 40 of 1999 concerning the Press is one of the legal regulations that have a role in efforts to realize a good life together. The struggle of the Indonesian press to achieve freedom was finally achieved after the enactment of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The purpose of this study is to find out how the freedom and role of the press in law enforcement are reviewed from the perspective of Law Number 40 of 1999, concerning the press. This study uses a sociological juridical method, the results of research conducted on real facts in society with the intent and purpose of finding facts, then proceeding with finding problems, ultimately leading to problem identification and leading to problem solving. The results of the research include the press trying to carry out its functions, rights, obligations, and roles, so the press must respect the human rights of everyone. The press has an important role in realizing Human Rights (HAM), as guaranteed in the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number: XVII/MPR/1998. Based on the results of the research above, it is necessary to uphold the freedom of the press in conveying public information in an honest and balanced manner and that freedom of the press is not absolute for the press alone, but to guarantee the rights of the public to obtain information. what happened in the context of realizing press freedom as contained in Law/040/1999 concerning the Press.


Author(s):  
Sabine Jacques

This chapter examines the relationship between parody and an author’s moral rights. It first traces the evolution of the concept of moral rights as a means of providing protection not only of the authors’ personal interests but also the public interest before discussing the reasons why moral rights might conflict with parodies. It considers two competing theories underlying the protection of authorial interests—the ‘monist’ theory and the ‘dualist’ theory—and their implications for the parody exception. It also explains how jurisdictions differ in the nature and scope of protection afforded to moral rights, noting that the parody exception in ‘copyright’ law does not extend to moral rights. The chapter goes on to explore the author’s paternity and integrity rights as well as their right against false attribution. It shows that, in the case of parodies, an overlap exists between the regimes applied to moral and economic rights.


2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 20-35
Author(s):  
Zulvia Makka

ABSTRAKHak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak ekslusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran. Berdasarkan pengertian hak terkait tersebut maka dapat dipahami bahwa yang merupakan pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (lebih dikenal sebagai produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Perlu adanya perlindungan untuk pelaku karena pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi yang terdapat pada pasal 23 UUHC. Yang memuat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilang atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun. Namun pada prakteknya seringkali hak terkait ini dikesampingkan, karena lingkup perlindungan tidak hanya mencakup hak ekonomi dan hak moral. Permasalahan diatas menimbulkan isi hukum bentuk perlindungan terhadap hak terkait menurut undang-undang Hak Cipta dan perolehan Hak Terkait dalam Hak Cipta Isu hukum ini diteliti dengan menggunakan metode dengan tipe penelitian Normatif.Bentuk pelindungan Hukum terhadap Hak Terkait menurut Undang-Undang Hak Cipta terdiri dari 2 (dua) yaitu, perlindungn hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perolehan hak terkait dalam UUHC yaitu hak moral dan hak ekonomis. Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak terkait telah dialihkan. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang secara eksklusif kepada Pencipta untuk untuk memanfaatkan keuntungan suatu ciptaan yang biasanya berupa publikasi suatu salinan ciptaan atau fonogram supaya dapat tersedia untuk publik dalam jumlah tertentu. Kata Kunci : Perlindungan, Hak Terkait, Hak Moral, Hak Ekonomi  AbstractRelated rights are rights relating to copyright which are exclusive rights for performers, producer phonograms, or broadcasters. Based on the understanding of related rights, it can be understood that those who are related rights holders are performers, phonogram producers (better known as record producers), and broadcasting institutions. There needs to be protection for the perpetrators because the performers have the moral rights and economic rights contained in article 23 of UUHC. Which includes the performers who cannot be lost or cannot be removed for any reason. But in practice often these related rights are ruled out, because the scope of protection does not only cover economic rights and moral rights. The above issues give rise to the contents of the law in the form of protection of related rights according to the Copyright law and the acquisition of Related Rights in Copyright This legal issue is examined using methods with normative research types.The form of legal protection against Related Rights according to the Copyright Act consists of 2 (two), namely, preventive legal protection and repressive legal protection. The acquisition of related rights in the UUHC is moral rights and economic rights. The moral rights of performers are the rights inherent in the performers who cannot be removed or cannot be removed for any reason even though the related rights have been transferred. The Economic Rights of Performers is a right granted by the Law exclusively to the Creator to utilize the benefits of a work which is usually in the form of the publication of a copy of a work or phonogram so that it can be available to the public in a certain amount. Keywords: Protection, Related Rights, Moral Rights, Economic Rights


2020 ◽  
Vol 8 (8) ◽  
pp. 1129
Author(s):  
Nusan Indah Permata Sari ◽  
Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan permainan video dalam Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap pelanggaran permainan video. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu pada ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf r “permainan video”. Kekaburan norma ini terlihat jelas karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengertian permainan video serta pengklasifikasiannya. Selain itu terlihat jelas pula bahwa terdapat kekosongan norma terkait dengan sanksi bagi pelanggar hak moral pencipta yang tidak dilakukan tidak untuk kegiatan komersiil. Selanjutnya kesimpulan kedua bahwa permainan video merupakan salah satu objek dari suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak permainan video tersebut dipublikasikan.  Berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta atau ahli waris dari pencipta permainan video dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta permainan video.   The purpose of this scientific journal is to know the rules of the video games in the Copyright law and to know how the copyright legal protection against video games violations. In this paper, the research method used is normative legal research which uses a statutory approach. The result of this journal are indicate there is a blurry norm in Article 40 paragraph letter r of Copyright law. The ambiguity of norm is cleary seen because there is no further explanation related to the understanding of video games and their classification and it is also cleary that there are void norm related to sanction for violators of the creator’s moral rights wich are not carried out not for commercial activities. Then, the second conclusions is that video games are one of the object of a creation that get protection from Copyright laws, the protection os valid for 50 years since the video games was published. Based on the Article 95 of Copyright law, the creator or copyright holder or the heirs of creator of video games can submit compensations claims to the Commersial Court to the perpretators of violations of the economic rights of the video games creator’s.


2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 32-36
Author(s):  
Ni Kadek Emy Kencana Wati ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
I Ketut Sukadana

The use of copyright for painting artworks in the Intellectual Property Law system in Indonesia provides many benefits for painters as copyright owners or copyright holders. A creator or copyright holder has Economic Rights on his work which includes the right to duplicate, display, and lease his work to third parties. Copyright Law No. 28/2014 states that copyright can be used as an object of Fiduciary security. This study aims to determine the characteristics of the copyright of painting works that can be used as fiduciary guarantees to get credit in banking and to analyze the execution of copyright guarantees of painting works if the debtor defaults The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, and the sources of legal materials used are primary and secondary legal materials with literature collection techniques which are analyzed in descriptive analytical form. Based on the results of the study, it can be concluded that the characteristics of copyright in painting are providing protection for works of art and providing economic rights for the creators or copyright holders and moral rights for the creators. The execution of copyright guarantees can be done by executorial method in accordance with article 29 of the Fiduciary Law.


Rechtsidee ◽  
2014 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 101
Author(s):  
Sri Ayu Astuti

Freedom of expression and press freedom is the embodiment of the recognition of human rights. Freedom of expression is also the existence of press to disclose the news with honesty and do not get a pressure to deliver the news to the public space, which in news production is known as a work of journalism. Now the  press has gained freedom of expression in the news production process which is guaranteed in the state constitution. Although Article 28 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 does not point directly at the press, However, Article 28 F emphasis on processing and storage as well as ownership, excavations to information. It also contains provisions on the freedom of expression of others, which should be valued and respected. It shows equality for everyone in his position before the law in accordance with Article 27 1945 Constitution, which emphasizes the recognition of constitutional rights that belong to every person in the state of law in the Republic of Indonesia. Thus the press, which have freedom of expression in the writings of journalistic works are required to be responsible for the published news. So as not to face the legal issues and criminalization, then press should perform tasks and functions to enforce ethics as the precautionary principle when processing the news and broadcast it to the public space, as well as upholding human rights. How To Cite: Astuti, S. (2014). Freedom of the Press In the Scope of Human Rights. Rechtsidee, 1(1), 101-118. doi:http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v1i1.96


Author(s):  
Wojciech Lis

Freedom of expression and freedom of the press form guarantee and emphasize the democratic character of a state. The dissemination of information and opinions is a prerequisite of democracy, which essentially requires that citizens be guaranteed the possibility to participate in public affairs. An opportunity to learn some information and opinions is of paramount importance for broadening knowledge, sharpening the critical mind, shaping one’s own views and making rational and informed choices. For full access to information and opinions circulating in the public, it is necessary that it should be made public and media and their journalists will make it in the best way.


Author(s):  
Trùng Dương

This chapter examines the events leading to the protests of the press community, culminating in the trial of the daily newspaper, Sóng Thền. It aims to provide a primary source for future studies of the Republic of Vietnam, with a focus on the press. Secondly, the chapter attempts to show that despite governmental efforts in controlling the media, South Vietnamese journalists did not just submit but fought back, without communist influences as many people believed, to defend freedom of expression recognized by the 1967 constitution. They did their job as journalists to inform the public of state affairs and the progress of the war against communism. This is thus a personal account of the trial of Sóng Thền.


Author(s):  
Kim Treiger-Bar-Am

Copyright gives an author control over the presentation of her work. Economic rights afford control over copies, and the noneconomic rights known as moral rights afford control over changes. An author’s moral rights remain with her even after she sells her economic rights in copyright. The excessive control that copyright offers to copyright owners may be limited by cementing these authorial rights, for all authors. Some elements of copyright law allow the meaning of a work as perceived by its audience to develop and evolve. The strengthening of that support by extending rights to the public will further restrict copyright’s excesses.


2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 47-54
Author(s):  
Andry Setiawan

A creative work created by its creator based on his sense and intention which is supported by his creativity will become an intellectual work with a high economic value. Such creators are like book and song writers who have an ability and idea to produce a work that can be enjoyed by everyone. Based on the principle of justice, it is understood that to produce such work is not an easy task because it requires sacrifice. Therefore, the creator is entitled to economic benefits for his work. An intellectual work having a very high economic value is supposed to get adequate legal protection supported by a sense of justice as the reward of the creator’s intellectual products. In addition to physical copyrighted work products, there are also digital products on which the creator owns a copyright. There are examples of digital products which follow the development of technology such as song files, e-books, software, etc. One of the problems that exists in the community is that the digital product becomes easier to be pirated or illegally downloaded through the internet. How is copyright protection in digital products as the embodiment of the creator's creative works. Copyright protection against creators and copyright holders pursuant to Act No. 28 of 2014 on Copyright. Article 1 number 1 and Article 24 paragraph (1) and (2). The creator or copyright holder has rights to be protected by the government, namely economic rights and moral rights. The existence of economic rights and moral rights is then someone's creative work will have its own values, so it is not easy to use his property for commercial purposes by the parties who are not responsible.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document