ANALISIS KESIAPAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Elections are activities that aim to elect the leader of a region. Regional head elections held in 2020 are slightly different elections compared to elections in previous years. This difference is related to the Covid-19 pandemic that plagues the world, including Indonesia. The 2020 election sparked pros and cons in the community. Using digital literacy methods with a qualitative approach, this article examines the readiness of Tuban Regency in the face of the 2020 elections. Based on the results obtained, Tuban Regency held elections in 2020 with various preparations that meet health protocols. Like when conducting voter registration, the recorded officer uses a complete self-supporting tool to prevent the transmission of the Covid-19 virus.Keywords : 2020 election, Covid-19 Abstrak Pemilihan umum merupakan kegiatan dimana bertujuan untuk memilih pemimpin suatu wilayah. Pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan di tahun 2020 merupakan pemilihan umum yang sedikit berbeda dibandingkan dengan pemilihan umum di tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ini terkait dengan adanya pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pilkada 2020 yang memicu adanya pro dan kontra dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode literasi digital dengan pendekatan kualiatatif, artikel ini mengkaji tentang kesiapan Kabupaten Tuban dalam menghadapi pilkada 2020. Berdasarkan hasil yang didapat, Kabupaten Tuban mengadakan pilkada 2020 dengan berbagai persiapan yang memenuhi protocol kesehatan. Seperti saat melakukan pendataan pemilih, petugas yang mendata menggunakan alat pelingdung diri yang lengkap guna mencegah penularan virus Covid-19.Kata kunci : Pilkada 2020, Covid-19

PEMBAJAKAN KARYA LAGU MELALUI APLIKASI DI PLAYSTORE MENURUT PERSPEKTIF HAK CIPTA (TAXATION OF SONG WORKS THROUGH THE APPLICATION ON PLAYSTORE BY COPYRIGHT PERSPECTIVE)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentukperlindungan hokum terhadap tersangka pada pembajakan hak cipta melaluiaplikasi di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital programcomputer dalam bentuk bentuk aplikasi yang berisi dokumen elektronikberupa karya cipta lagu atau musik milik orang lain yang kemudian dipublikasikan di salah satu aplikasi bernama Playstore. Penelitian inimenggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan melakukanpendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) danpendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data daribahan sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisamenggunakan metode kualitatif dan melakukan analisis yuridis. Hasilpenelitian ini adalah di Indonesia belum ada aturan khusus mengenaipembajakan lagu melalui media daring atau Internet digital maka UU No. 28Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dapat menjangkau hal tersebut denganmenggunakan dasar seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu dapat dikaitkandengan pasal 32 Jo.pasal 48 UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi DanTransaksi Elektronik walaupun kejahatan yang dilakukan adalah mengenaipelanggaran hak orang lain yaitu Hak Cipta. Hal tersebut juga disebabkan olehkonsep yang belum tepat mengenai pengaturan pembajakan dalam mediainternet atau elektronik. Konsep yang diperlukan ini adalah denganmendirikan badan baru yang menjembatani dua aturan yang berbeda makahal ini akan menjadikan penanganan mengenai pelanggaran pembajakanmelalui aplikasi Playstore akan lebih jelas kewenangan mengadili daripermasalahan tersebut.Kata kunci: Hak cipta; Dokumen elektronik; Analisis yuridis; Mediadaring; Media elektronikBorneo Law Review : Vol.5 No.1 Juni 2021 17ABSTRACTThis study aims to find out and understand how the form of legal protection against suspects in copyright piracy through applications in Indonesia. Especially for digital computer program copyrights in the form of applications containing electronic documents in the form of songwriting or music belonging to other people which are then published in an application called Playstore. This study uses a juridical-normative research type by applying a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data from secondary materials was carried out using literature methods and analyzed using qualitative methods. The result of this research is that in Indonesia there are no specific rules regarding pirating songs through online media or digital Internet. 28 of 2014 regarding Copyright can reach this by using the basis as described above, which can be linked to article 32 Jo. Article 48 of Law no. 19 of 2016 regarding Electronic Information and Transactions even though the crime committed was regarding the violation of the rights of others, namely Copyright. This is also due to the inaccurate concept of regulating piracy in internet or electronic media. The concept needed is to establish a new agency that bridges two different rules, so this will make handling of piracy violations through the Playstore application clearer in the authority to judge these problems.Keywords : Copyright; Electro

PENTINGNYA KONSEP 3 IN 1 IN THE LAND ACQUTITION PADA PROSES PENYERAHAN TANAH FASILITAS UMUM (FASUM).

ABSTRACLand is essential for human life. On land, humans also build houses as shelter and build various other buildings for offices and so on. Land also contains various kinds of natural resources that can be utilized by humans. The implementation of house construction as a shelter is inseparable from housing development, where the house is a basic human need which has the main function as a place to live or settle, apart from that housing also functions as a place for community interaction which is always done as a useful habit. for the welfare, security and happiness of life as a social being, housing development is certainly inseparable from the previous stages as stated in the 3 In 1 The Land Aquitition Concept ABSTRAKTanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Pelaksanaan pembangunan rumah sebagai tempat bernaung itu tidak lepas dari pembangunan perumahan, dimana rumah merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia yang berfungsi utama sebagai tempat tinggal atau menetap, terlepas dari itu perumahan juga berfungsi sebagai tempat berinteraksi masyarakat yang selalu dilakukan sebagai suatu kebiasaan yang berguna untuk kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan hidup sebagai mahluk sosial, pembangunan kawasan hunian rumah tinggal maupun tempat usaha tentu tidak lepas dari tahapan – tahapan yang di lalui sebelumnya seperti halnya yang tertuang dalam Konsep 3 In 1 The land Aquitition.

UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM)

ABSTRAKKemajuan teknologi yang diiringi perkembangan internet kini kian pesat. Di era globalisasi seperti ini kita semakin dipermudah semenjak kemuncul internet. Seperti belanja, kita dapat membeli kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi belanja online lewat beberapa e-commerce. Pelanggan e-commerce di Indonesia tercatat mengalami peningkatan sebesar 38,3% setelah terjadi pandemi, hal ini justru membuat tingkat keamanan internet semakin rentan karena banyak pendaftar baru yang mendaftarkan data pribadinya ke dalam data pelanggan e-commerce. Maka tak banyak terjadi kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada e-commerce Bhinneka.com. Oleh karena itu tentu kita masih dihadapi persoalan mengenai bagaimana pencegahan kebocoran data dan apa upaya penindakan untuk pelaku kebocoran data serta bagaimana tanggung jawab dari e-commerce tersebut, maka perlu adanya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi yang mana telah dibentuk oleh pemerintah dari lama, RUU ini apabila disahkan dapat menjadi jawaban dari persoalan kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini akan menjabarkan betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan untuk menutut pelaku dan menuntut pertanggungjawaban pemilik e-commerce itu sendiri, tentunya masyrakat akan mendapatkan kepastian hukum untuk menangani masalah kebocoran data.Kata Kunci: E-commerce; Kebocoran Data; Pandemi COVID-19; Perlindungan Data Pribadi.ABSTRACTThe progression of the technology which accompanied by development of the internet are growing rapidly. In this era of globalization, we’ve made it easier by the since emerged of the internet. Like shopping, we can buy our needs by online shopping application through some e-commerces. The consumers of e-commerce in Indonesia has increased until 38,3% after this pandemic happened, this thing actually makes the level of internet security more vulnerable because many registrants just register their data into the e-commerce. So many cases about data leakage, like it happened in e-commerce Bhinneka.com. Therefore, we still facing problems regarding about data leakage and how to prevent data leakage, what our behaviour regarding data leakage perpetrators and what the responsibility by the e-commerce, and then to legalization The Protection of Personal Data Bill is very important, if this bill has legalized it can answer all problems about data leakage. The research method used is normative juridical with statute approach and case approach. In this research will be explained how important to legalization The Protection of Personal Data Bill, because many important articles which can be applied to the consumers who feel disadvantaged by data leakage perpetrators and public will get legal certainty to deal with data leakage problems.Keywords: Data Leakage; E-commerce; Pandemic of COVID-1; Personal Data Protection.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN NOTARIS

This research uses the Conceptual Approach Method and the Law Approach Method, on Normative Juridical Analysis by combining two data collection methods, namely Studying the Law and Examining library materials or secondary materials which are then analyzed using the Qualitative Analysis Method.The research results show that the notary can only (legally / in accordance with the rule of law) be a suspect if the notary intentionally keeps making a fake deed as requested by the tapper, even though he knows that the parties do not meet the legal requirements of the engagement. This shows that the notary does not strictly adhere to the Law on Notary Position (UUJN) and the Notary Professional Code of Ethics. Where it can lead to a notary public criminal act of forgery of authentic letters / deeds.The position of a Notary is held or its presence is desired by the laws and regulations with the intention of helping and serving people who need authentic written evidence regarding circumstances of events or legal actions of direct involvement by the parties facing them. However, in carrying out his profession, the police law apparatus is often summoned as a suspect in connection with the forgery of authentic deeds he has made. Thus, it is deemed necessary to know the Normative Juridical Analysis of Authentic Deed Falsification Conducted by Notaries. Keywords: Notary, Authentic Deed Falsification, Suspect. AbstrakPenelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Konseptual dan Metode Pendekatan Undang-Undang, tentang Analisis Yuridis Normatif dengan cara menggabungkan dua metode pengumpulan data yaitu Menelaah Undang-Undang dan Meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang Kemudian dianalisa dengan Metode Analisis Kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa notaris hanya dapat (legal/sesuai dengan aturan hukum) dijadikan sebagai tersangka apabila notaris tersebut dengan sengaja tetap membuat akta palsu sesuai yang diminta oleh penghadap, padahal ia mengetahui bahwa para pihak penghadap tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tersebut tidak berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Profesi Notaris. Dimana dapat menjerumuskan notaris mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat/akta otentik.Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh Peraturan Perundang- undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Namun demikian Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak aparat hukum kepolisian sebagai tersangka Sehubungan dengan pemalsuan akta otentik yang dibuatnya. Sehingga, dipandang perlu untuk mengetahui Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. Kata kunci: Notaris, Pemalsuan Akta Otentik, Tersangka.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP EIGENDOM VERPONDING YANG DIKUASAI PIHAK LAIN

AbstrakSejak diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka hak atas tanah eigendom verponding harus dikonversi menjadi hak milik untuk Warga Negara Indonesia dan hak guna bangunan untuk Warga Negara Asing dalam batas waktu 20 tahun sejak UUPA diberlakukan yaitu 24 September 1980. Namun pada praktiknya setelah 20 tahun UUPA diundangkan masih banyak pemilik hak atas tanah eigendom verponding yang belum mengkonversinya menjadi hak milik atau hak guna bangunan sehingga timbul sengketa penguasaan tanah oleh pihak lain tetapi pemiliknya masih memegang hak atas tanah eigendom verponding. Sehingga tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian eigendom verponding terhadap sengketa tanah yang dikuasai pihak lain serta untuk mengetahui dan memahami cara mengembalikan hak atas tanah eigendom verponding yang dikuasai pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan, bahwa: Kekuatan pembuktian eigendom verponding berdasaran PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak atas tanah yang berasal dari hak-hak hukum Eropa termasuk didalamnya hak atas tanah eigendom verponding dapat didaftarkan dengan alat-alat bukti yang kuat untuk dikonversi menjadi hak milik walaupun telah melewati batas waktu konversi. Cara mengembalikan eigendom verponding yang dikuasai pihak lain dengan menggugat dan membuktikan ada kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat yang menimbulkan tumpang tindih dan setelah digugat pemilik hak atas tanah eigendom verponding harus mengkonversinya menjadi hak milik. Sarannya kepada pemilik hak atas tanah eigendom verponding harus mengkonversi dengan mencantumkan alat bukti yang kuat. Serta kepada pihak BPN untuk lebih teliti dalam menerbitkan sertifikat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kepemilikan hak atas tanah. Kata kunci: Eigendom verponding; hak atas tanah; pihak lain. AbstractSince the enactment of the UUPA on September 24th 1960, eigendom verponding land rights must be converted into property rights for Indonesian citizens and land use rights for foreign citizens within 20 years since the UUPA was enacted 24 September 1980. However, in practice after 20 years The UUPA was promulgated there are still many owners of eigendom verponding land rights who have not converted them to property rights or building use rights so that land tenure disputes arise by other parties but the owners still hold the rights to the eigendom verponding land. So that the purpose of this research is to find out and understand the power of proof of eigendom verponding against land disputes controlled by other parties and to know and understand how to return the rights to eigendom verponding land controlled by other parties. The research method used in this study is a normative juridical method and it can be concluded that: Eigendom verponding's evidentiary power is based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, land rights derived from European legal rights including eigendom verponding land rights can be registered with strong evidence to be converted into property rights even though the conversion deadline has passed. The way to return eigendom verponding which is controlled by another party is by suing and proving that there is an error in the certificate issuance process which causes an overlap and after being sued the owner of the eigendom verponding land rights must convert it into property rights. His suggestion to owners of land rights eigendom verponding must convert by including strong evidence. As well as to the BPN to be more careful in issuing certificates so that there is no overlap in ownership of land rights. Keywords: Eigendom verponding, land rights, other parties.

OPTIMALISASI SISHANKAMRATA MELALUI PENERAPAN LIMA PILAR TOTAL DEFENCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA INDONESIA YANG BERDAULAT

AbstrakMenurut data statistik kependudukan dunia megatakan bahwa Negara Indonesia memliki jumlah penduduk terbanyak ke-empat, sebanyak 237,6 juta jiwa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia (the biggest archipelago state in the world). Keadaan tanahnya yang subur, dan terletak diantara dua benua serta dua samudera besar, membuat posisi geografis Indonesia sangat strategis. Hal ini menyebabkan banyak negara lain di dunia sejak dulu ingin menguasai bumi nusantara ini. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber dorongan terbesar tekad bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan bangsa. Salah satu upayanya adalah dengan memperkuat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada penerapanya saat ini SISHANKAMRATA belum berjalan secara optimal dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas SDM, lemahnya ketahanan ekonomi Indonesia, kurang harmonisnya hubungan TNI dan Polri, rendahnya stabilitas politik, dan pudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda. Untuk itu diperlukannya sebuah Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan mencakup pembangunan kemampuan nasional. Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan 5 Pilar Total Defence System sebagai pembaharuan dan penguatan dari pertahanan nasional dengan menggabungkan konsep SISHANKAMRATA Indonesia dengan konsep Total Defence System Singapura yang selaras dengan cita-cita Dasar Negara. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue-approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach), Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan lima Pilar Total Defence System memberikan solusi yang solutif dalam awal langkah baru menyongsong negara Indonesia yang Berdaulat dengan Pengoptimalan Sistem Pertahanan Nasional Indonesia dalam Kerangka SIHANKAMRATA.Kata kunci: SISHANKAMRATA,Sumber daya Manusia.AbstrakAccording to world population statistics, Indonesia has the fourth largest population, 237.6 million. Indonesia is also the largest archipelago country in the world (the biggest archipelago state in the world). The condition of the fertile land, and is located between two continents and two large oceans, makes Indonesia's geographical position very strategic. This has caused many other countries in the world to have always wanted to dominate this archipelago. The preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the greatest source of encouragement for the Indonesian nation's determination to achieve a national goal. One of the efforts is to strengthen the defense and security of the Republic of Indonesia. However, in its current implementation, SISHANKAMRATA has not been running optimally in protecting and defending the sovereignty of the Indonesian state. This is due to several factors such as the low quality of human resources, the weak resilience of the Indonesian economy, the lack of harmony between the TNI and the Police, low political stability, and a fading sense of nationalism in the younger generation. For this reason, a Defense Force Development Policy is needed which includes building national capabilities. The concept of optimizing SISHANKAMRATA with 5 Pillars of Total Defense System as a renewal and strengthening of national defense by combining the Indonesian SISHANKAMRATA concept with the Singapore Total Defense System concept which is in line with the Basic ideals of the State. The type of research that the writer will use in this research is juridical-normative research using the statue-approach method, the conceptual approach, and the comparative approach, the SISHANKAMRATA Optimization Concept with the five Pillars of Total Defense. The system provides a solution that is a solution in the beginning of a new step towards welcoming the Sovereign Indonesian state by optimizing the Indonesian National Defense System in the SIHANKAMRATA Framewor.Keywords: SISHANKAMRATA,Human Resources.

Rethinking the Applicability of Emission Trading System in ASEAN: Lesson from the European Emission Trading System

AbstrakPerdagangan karbon adalah masalah universal yang dapat dipraktikkan di setiap negara, termasuk di kawasan seperti Uni Eropa. Uni Eropa adalah satu-satunya organisasi regional yang berpartisipasi sebagai pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sejauh ini Uni Eropa telah membentuk kerangka hukum yang paling ambisius untuk pengurangan emisi karbon di dunia. ASEAN sebagai asosiasi perkumplan negara-negara di Asia Tenggara dengan tingkat emisi yang cukup tinggi, baik dari kegiatan berbasis industri maupun aktifitas di darat belum menunjukkan kerjasama jual beli karbon antar anggota ASEAN seperti yang telah dlakukan oleh Uni Eropa. Apakah ASEAN memiliki skema perdagan emisi tersendiri atau ada kema lain yang dapat dicontoh seperti yang terjadi di wilayah Uni Eropa.Kata kunci: Perdagangan Karbon; Uni Eropa; ASEAN; Perubahan Iklim

PROSPEKTIF MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Mengetahui hambatan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bone Bolango; Menciptakan Model Pengawasan yang ideal dalam mewujudkan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan. Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statute Approach); Pendekatan kasus (Case Approach); dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan: Pertama, bahwa Implementasi pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana diamanatkan oleh UU Tentang Desa dan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, sebagian dari Desa yang diteliti secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan pada desa yang diteliti, secara prosedur sebagian sudah sesuai peraturan meskipun tuntutan terhadap pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi belum maksimal. Dalam tahap penatausahaan dan Tahap pelaporan pada desa yang diteliti dapat dikatakan sudah sesuai aturan walaupun subtansi terhadap penatausahan belum sempurna kemudian dapat sebagian desa dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Kedua, Hambatan dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di lokasi desa yang diteliti dapat disimpulkan adalah keterbatasan pemahaman perangkat Desa terhadap Regulasi, faktor ketersediaan Sumberdaya manusia (SDM) , Partisipasi Masyarakat dan serta faktor pengawasan. Ketiga, bahwa Untuk mewujudakan Model Pengawasan yang ideal terhadap pengelolaan keuangan desa, peneliti merekomendasikan Model Pengawasan berbasis masyarakat (Community Based Monitoring) dimana lebih memperkuat keterlibatan masyarakat desa didalam pelaksanaan pembangunan desa, tidak hanya dari aspek perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga adalah keterlibatan dalam pengawasan.Kata Kunci: Transparansi; Keuangan Desa; Pengawasan berbasis masyarakaABSTRACTThe purpose of this study is to Analyze the Implementation of Village Financial Management according to Law Number 6 of 2014; Knowing the obstacles in realizing transparency in village financial management in Bone Bolango Regency; Creating an ideal Oversight Model in realizing transparency in Village Financial Management in Bone Bolango Regency. This research uses empirical legal research. Empirical legal research or in other terms commonly called sociological legal research or also called field research. The approach used in this study is the statute approach; Case Approach; and Conceptual Approach. The results of this study indicate: First, that the implementation of village financial management as mandated by the Law on Villages and Permendagri 20 of 2018 concerning village financial management. In the planning stage, some of the villages studied were in accordance with the procedures in accordance with the regulations, but the target time was not in accordance with the regulations. In the implementation phase of the village under study, the procedure was partly in accordance with the regulations even though the demands on the village government to realize transparency were not optimal. In the administration stage and the reporting stage in the villages studied it can be said to be in accordance with the rules even though the substance of the administration is not yet perfect then some villages can be said to be on time and in accordance with the regulations. Second, the obstacles in realizing transparency in the management of village finances at the location of the village under study can be concluded is the limited understanding of the Village apparatus on Regulation, the availability of human resources (HR), Community Participation and as well as supervision factors. Third, that in order to create an ideal Oversight Model for village financial management, researchers recommend a Community Based Monitoring Model which further strengthens the involvement of rural communities in the implementation of village development, not only from the planning and implementation aspects, but also is an involvement in supervision .Keywords: Transparency; Village Finance; Community-based supervision.

Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007

ABSTRACTThe rise of online fraud practices with investment mode in DKI Jakarta is influenced by 2 (two) factors, namely the community's ignorance about investment through the online platform. Other factors are not yet optimal for law enforcement to take preventative measures by informing the public about the dangers of online investment.The purpose of this research is to better understand the legal interpretation of online fraud cases with investment mode. Another goal is for the public to be more careful with online investment offers that promise multiple benefits.The research approach is the legal sociology approach. Observations indicate that law enforcement by the National Police against suspected online investment fraud has not been carried out optimally because investigators only use the articles of the Criminal Code and the ITE Law. But not using Law Number 42/2009, and Law Number 25/2007, investigators must also immediately break the chain of online fraud practices.Keywords : Legal Interpretation, Online Fraud, Investment Mode.ABSTRAKMaraknya praktek penipuan online dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat perihal investasi melalui platform online. Faktor lainnya belum optimalnya penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi online.Tujuan penelitian ingin lebih memahami penafsiran hukum perkara penipuan online dengan modus investasi. Tujuan lainnya agar masyarakat lebih berhati-hati dengan penawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda.Pendekatan penelitian yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polri terhadap tersangka penipuan investasi online, belum berlangsung optimal karena penyidik hanya menggunakan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2009, dan Undang-Undang Nomor 25/2007, penyidik juga harus segera memutus mata rantai praktek penipuan online tersebut.Kata kunci: Interpetasi Hukum, Penipuan Online, Modus Investasi.