scholarly journals PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO

2020 ◽  
Vol 8 (8) ◽  
pp. 1129
Author(s):  
Nusan Indah Permata Sari ◽  
Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Keyword(s):  
Video Games ◽  
Scientific Journal ◽  
Legal Protection ◽  
Copyright Law ◽  
Moral Rights ◽  
Copyright Holder ◽  
Economic Rights ◽  
Know How ◽  
Commercial Activities ◽  
Copyright Laws

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan permainan video dalam Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap pelanggaran permainan video. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu pada ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf r “permainan video”. Kekaburan norma ini terlihat jelas karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengertian permainan video serta pengklasifikasiannya. Selain itu terlihat jelas pula bahwa terdapat kekosongan norma terkait dengan sanksi bagi pelanggar hak moral pencipta yang tidak dilakukan tidak untuk kegiatan komersiil. Selanjutnya kesimpulan kedua bahwa permainan video merupakan salah satu objek dari suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak permainan video tersebut dipublikasikan.  Berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta atau ahli waris dari pencipta permainan video dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta permainan video.   The purpose of this scientific journal is to know the rules of the video games in the Copyright law and to know how the copyright legal protection against video games violations. In this paper, the research method used is normative legal research which uses a statutory approach. The result of this journal are indicate there is a blurry norm in Article 40 paragraph letter r of Copyright law. The ambiguity of norm is cleary seen because there is no further explanation related to the understanding of video games and their classification and it is also cleary that there are void norm related to sanction for violators of the creator’s moral rights wich are not carried out not for commercial activities. Then, the second conclusions is that video games are one of the object of a creation that get protection from Copyright laws, the protection os valid for 50 years since the video games was published. Based on the Article 95 of Copyright law, the creator or copyright holder or the heirs of creator of video games can submit compensations claims to the Commersial Court to the perpretators of violations of the economic rights of the video games creator’s.

scholarly journals Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Vidio Menggunakan Aplikasi Dubsmash

Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 141
Author(s):  
Dimas Hamdanniam ◽  
Akhmad Khisni
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Copyright Law ◽  
Moral Rights ◽  
Copyright Holder ◽  
Economic Rights ◽  
Legal Provisions ◽  
State Administration ◽  
Directorate General ◽  
Video Creation

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa: (1) penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi dubsmash melanggar hak cipta ditinjau dari UUHC. (2) peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adany penggunaan audio populer yang membuat video menggunakan aplikasi dubsmash tanpa izin (3) kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta.Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelanggaran atas penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi dubsmash ditinjau dari UUHC dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak ekonomi dimana Pencipta atau pemegang hak ekonominya terenggut. (2) Peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi Dubsmash tanpa izin ditinjau dari UUHC adalah sebagai konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral. Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. (3) Kendalanya adalah terikatannya pencipta aplikasi Dubsmash ketika mengupload dengan ketentuan dari Mobile Motion dan dalam hal penyidikan dilakukan oleh PPNS berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta. Solusinya adalah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta aplikasi Dubsmash atas karya ciptanya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dan upaya represif dilakukan dengan cara penegakan hukum berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) UUHC.Saran dari penelitian ini adalah bagi para editor aplikasi dubsmash hendaknya harus lebih memperhatikan ketentuan hukum dalam bidang Hak Cipta di indonesia sebagaimana diatur dalam UUHC, bagi para masyarakat hendaknya mengindahkan UUHC sehingga hak pencipta dapat dilindungi.Kata kunci : Hak Cipta, Audio Populer, Dubsmash ABSTRACTThe purpose of this study is to examine and analyze: (1) the use of popular audio in video creation using copyright infringing dubsmash apps reviewed from UUHC. (2) the role of a Notary in the legal protection of the creator in terms of the use of popular audio which makes the video use unauthorized dubsmash applications (3) constraints and solutions in the legal protection of the creator.The results of this study are: (1) Violation of the use of popular audio in the making of video using dubsmash application viewed from UUHC can be categorized as an act which includes violation of economic rights where the Creator or his economic rights holder is taken away. (2) The role of the Notary in the legal protection of the creator in the case of the use of the popular audio-making video using the unlicensed Dubsmash app reviewed from UUHC is as a consultant registered with the Directorate General. Such provisions have privileges, as they comply with the principles of the establishment of good legislation. The protection of copyright law against songwriters downloaded through the internet may be done in a manner that is legally state administration, criminal law and civil law. (3) Constraints and solutions in the legal protection of the creator in the form of weakness of the application of compensation sanction to the offender in accordance with the value of the loss of exclusive rights in the form of moral rights and economic rights of the creator and the copyright holder. And the solution is through copyright registration through Notary to obtain legal certainty over the copyrights.Suggestion from this research is for editor of dubsmash application should have to pay more attention to legal provisions in the field of Copyright in Indonesia as regulated in UUHC, for the society should heed UUHC so that the rights of creator can be protected for the sake of nation development.Keywords: Copyright, Popular Audio, Dubsmash

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP LOGO INSTANSI PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 95-114
Author(s):  
Mahadiena Fatmashara ◽  
Muhamad Amirulloh ◽  
Laina Rafianti
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Moral Rights ◽  
The Other ◽  
Government Agencies ◽  
Economic Rights ◽  
Natural Right ◽  
Commercial Activities ◽  
The Government ◽  
Alter Ego

ABSTRAKSalah satu instansi pemerintah di Jawa Barat, menggunakan logo yang diciptakan oleh pegawai dari instansi tersebut. Pembuatan logo tidak diperjanjikan khusus, sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti (materiil dan ekonomi). Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai Implementasi Prinsip Alter ego yang berkaitan pada hak cipta seseorang yang mengakui pencipta sebagai pemilik hak tertinggi. Pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Apabila dilihat pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi. Meskipun instansi pemerintah tidak bertujuan untuk kegiatan komersial. Namun hak moral dan hak ekonomi hakikatnya wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas logo tetap harus diakui. Kata kunci: alter ego; hak cipta; hak moral; logo; instansi pemerintah. ABSTRACTOne of the government agencies in West Java, using a logo created by employees of the agency. Logo creation is not specifically promised, so creators do not get royalties (material and economic). It is interesting to review the Implementation of Alter ego Principles relating to the copyright of a person who recognizes the creator as the owner of the highest right. The Creator has the natural right to utilize his creation and defend his creation against any interference from the other party.The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice.If viewed in Article 35 paragraph (1) and (2) of Law No. 28 of 2014 on Copyright is not fulfilled. Although government agencies do not aim for commercial activities. But moral rights and economic rights must essentially be implemented in accordance with the principles of intellectual property protection. Legal protection of creators over logos must still be recognized.Keywords: alter ego; copyright; government agencies; logo; moral rights.

scholarly journals BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TERKAIT (NEIGHBOURING RIGHTS)

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 20-35
Author(s):  
Zulvia Makka
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Copyright Law ◽  
Moral Rights ◽  
Legal Issue ◽  
Economic Rights ◽  
The Public ◽  
The Law ◽  
Neighbouring Rights ◽  
Scope Of Protection

ABSTRAKHak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak ekslusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran. Berdasarkan pengertian hak terkait tersebut maka dapat dipahami bahwa yang merupakan pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (lebih dikenal sebagai produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Perlu adanya perlindungan untuk pelaku karena pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi yang terdapat pada pasal 23 UUHC. Yang memuat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilang atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun. Namun pada prakteknya seringkali hak terkait ini dikesampingkan, karena lingkup perlindungan tidak hanya mencakup hak ekonomi dan hak moral. Permasalahan diatas menimbulkan isi hukum bentuk perlindungan terhadap hak terkait menurut undang-undang Hak Cipta dan perolehan Hak Terkait dalam Hak Cipta Isu hukum ini diteliti dengan menggunakan metode dengan tipe penelitian Normatif.Bentuk pelindungan Hukum terhadap Hak Terkait menurut Undang-Undang Hak Cipta terdiri dari 2 (dua) yaitu, perlindungn hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perolehan hak terkait dalam UUHC yaitu hak moral dan hak ekonomis. Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak terkait telah dialihkan. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang secara eksklusif kepada Pencipta untuk untuk memanfaatkan keuntungan suatu ciptaan yang biasanya berupa publikasi suatu salinan ciptaan atau fonogram supaya dapat tersedia untuk publik dalam jumlah tertentu. Kata Kunci : Perlindungan, Hak Terkait, Hak Moral, Hak Ekonomi  AbstractRelated rights are rights relating to copyright which are exclusive rights for performers, producer phonograms, or broadcasters. Based on the understanding of related rights, it can be understood that those who are related rights holders are performers, phonogram producers (better known as record producers), and broadcasting institutions. There needs to be protection for the perpetrators because the performers have the moral rights and economic rights contained in article 23 of UUHC. Which includes the performers who cannot be lost or cannot be removed for any reason. But in practice often these related rights are ruled out, because the scope of protection does not only cover economic rights and moral rights. The above issues give rise to the contents of the law in the form of protection of related rights according to the Copyright law and the acquisition of Related Rights in Copyright This legal issue is examined using methods with normative research types.The form of legal protection against Related Rights according to the Copyright Act consists of 2 (two), namely, preventive legal protection and repressive legal protection. The acquisition of related rights in the UUHC is moral rights and economic rights. The moral rights of performers are the rights inherent in the performers who cannot be removed or cannot be removed for any reason even though the related rights have been transferred. The Economic Rights of Performers is a right granted by the Law exclusively to the Creator to utilize the benefits of a work which is usually in the form of the publication of a copy of a work or phonogram so that it can be available to the public in a certain amount. Keywords: Protection, Related Rights, Moral Rights, Economic Rights

scholarly journals LEGAL PROTECTION OF LURIK ART CONSERVATION THROUGH INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 2 IN KLATEN REGENCYLEGAL PROTECTION OF LURIK ART CONSERVATION THROUGH INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 2 IN KLATEN REGENCY

2019 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 354
Author(s):  
Riska Andi Fitriono ◽  
Sarwono .
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Property Rights ◽  
Intellectual Property Rights ◽  
Legal Protection ◽  
Copyright Law ◽  
Moral Rights ◽  
Art Conservation ◽  
Economic Rights ◽  
The Law ◽  
The Right

This article aimed to analyze legal protection of Lurik Art Conservation Through <br />Intellectual Property Rights in Klaten Regency. Klaten is the area that is most<br />concerned with the survival of lurik weaving. There is someone mentioned that the<br />Klaten Regency was the capital of lurik weaving. Because the weaving of Looms<br />are not machines or Alat Tenun Bukan Mesin (hereinafter abbreviated to ATBM) <br />is a mainstay of this city. There are countless villages that become centers of lurik <br />craftsmen. This research is empirical or non-doctrinal research, which is a study<br />that sees the law not only from the perspective of legislation, but also sees the law<br />in its implementation. The results of the study show that the first legal protection in<br />preserving the current lurik art in Klaten, namely the Klaten Regency Government,<br />then stipulates the Regent's Regulation Number 53 of 2010 Article 23 Paragraph (9)<br />on the Daily Batik and Traditional Weaving Lurik Service or ATBM Striated and<br />the Klaten Regent's Decree Number : 065/1014/06 December 30, 2010 on Wearing<br />Traditional Weaving, Motives, Colors and Free Models with Attributes. Furthermore,<br />based on the Decree of the Regent of Klaten Number 050/84 of 2016 on Klaten<br />Regency's Superior Products, batik striated is one of the superior products of Klaten<br />Regency. With the issuance of these rules as an effort to protect and preserve lurik<br />art in Klaten district and referring to Law Number 28 of 2014 on Copyright, it has<br />regulated the forms of protection of lurik art in Klaten through Article 40 paragraph<br />(1). The Second Protection of Intellectual Property Rights Against Lurik Art, namely<br />Protection of lurik artworks, besides being accommodated in Law Number 28 of 2014<br />on Copyright (Copyright Law) and Trademark Law and other intellectual property<br />right laws. Elucidation of Article 40 paragraph (1) letter j of the Copyright Law. The<br />work is protected because it has artistic value, both in relation to the picture, style,<br />and color composition. The Copyright Act also emphasizes that it is important to<br />protect Copyright because every creator, in this case, the creator of the lurik motif<br />has the right to moral rights and economic rights.

scholarly journals Digital Curation, Copyright, and Academic Research

2008 ◽  
Vol 1 ◽  
pp. 17-32 ◽  
Author(s):  
Andrew Charlesworth
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Academic Research ◽  
Digital Technologies ◽  
Copyright Law ◽  
Moral Rights ◽  
Economic Rights ◽  
Creative Commons ◽  
Digital Curation ◽  
Copyright Laws ◽  
The Impact

A defining characteristic of contemporary copyright law is the willingness of governments to accept the argument that the impact of digital technologies requires copyright owners to be given ever greater control over the use of their works, regardless of the detriment to the copyright regime's 'public interest' elements. Yet a one-size-fits-all 'all rights reserved' copyright regime clearly fails to meet the requirements of many rightsholders. One response has been the Creative Commons movement which seeks, through licences based on existing copyright laws, to provide a simple mechanism for rightsholders to disseminate their works under less restrictive conditions. The Creative Commons' initial success has led to suggestions that its principles could be equally applied to scientific research outputs, such as publications, licensing of research materials, and datasets. This article argues that the Science Commons approach, if based on the Creative Commons model, and premised at its root on utilitarian copyright law, will both fail to address contemporary policy drivers in research, or to provide researchers with the type of rights that they actually want. It suggests that constructing an appropriate set of rights for the Science Commons, particularly for datasets, will require a willingness to step outside the utilitarian model and look to the Continental copyright tradition, which sets less store in economic rights and gives greater weight to moral rights.

scholarly journals Hak Cipta Karya Seni Lukis Sebagai Jaminan Fidusia

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 32-36
Author(s):  
Ni Kadek Emy Kencana Wati ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
I Ketut Sukadana
Keyword(s):  
Analytical Form ◽  
Copyright Law ◽  
Moral Rights ◽  
Copyright Holder ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Economic Rights ◽  
Law System ◽  
Materials Used ◽  
The Right

The use of copyright for painting artworks in the Intellectual Property Law system in Indonesia provides many benefits for painters as copyright owners or copyright holders. A creator or copyright holder has Economic Rights on his work which includes the right to duplicate, display, and lease his work to third parties. Copyright Law No. 28/2014 states that copyright can be used as an object of Fiduciary security. This study aims to determine the characteristics of the copyright of painting works that can be used as fiduciary guarantees to get credit in banking and to analyze the execution of copyright guarantees of painting works if the debtor defaults The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, and the sources of legal materials used are primary and secondary legal materials with literature collection techniques which are analyzed in descriptive analytical form. Based on the results of the study, it can be concluded that the characteristics of copyright in painting are providing protection for works of art and providing economic rights for the creators or copyright holders and moral rights for the creators. The execution of copyright guarantees can be done by executorial method in accordance with article 29 of the Fiduciary Law.

scholarly journals DISSEMINATION OF COPYRIGHT LAW IN DIGITAL PRODUCTS IN SEMARANG CITY

2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 47-54
Author(s):  
Andry Setiawan
Keyword(s):  
Copyright Protection ◽  
Economic Value ◽  
Legal Protection ◽  
Economic Benefits ◽  
Moral Rights ◽  
Copyright Holder ◽  
Creative Work ◽  
Digital Products ◽  
Intellectual Work ◽  
Economic Rights

A creative work created by its creator based on his sense and intention which is supported by his creativity will become an intellectual work with a high economic value. Such creators are like book and song writers who have an ability and idea to produce a work that can be enjoyed by everyone. Based on the principle of justice, it is understood that to produce such work is not an easy task because it requires sacrifice. Therefore, the creator is entitled to economic benefits for his work. An intellectual work having a very high economic value is supposed to get adequate legal protection supported by a sense of justice as the reward of the creator’s intellectual products. In addition to physical copyrighted work products, there are also digital products on which the creator owns a copyright. There are examples of digital products which follow the development of technology such as song files, e-books, software, etc. One of the problems that exists in the community is that the digital product becomes easier to be pirated or illegally downloaded through the internet. How is copyright protection in digital products as the embodiment of the creator's creative works. Copyright protection against creators and copyright holders pursuant to Act No. 28 of 2014 on Copyright. Article 1 number 1 and Article 24 paragraph (1) and (2). The creator or copyright holder has rights to be protected by the government, namely economic rights and moral rights. The existence of economic rights and moral rights is then someone's creative work will have its own values, so it is not easy to use his property for commercial purposes by the parties who are not responsible.

Redesigning Indonesia Copyright Act to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement

2018 ◽  
Vol 9 (3) ◽  
Author(s):  
Laurensia Andrini
Keyword(s):  
Intelligent System ◽  
Legal Framework ◽  
Copyright Law ◽  
Status Quo ◽  
Moral Rights ◽  
Copyright Holder ◽  
Literature Study ◽  
Economic Rights ◽  
Normative Approach ◽  
Duration Of Protection

Abstract It is an undeniable fact that artificial intelligence has been developed up until the point that it requires a very minimum human involvement. In other words, the current development has brought an Autonomous Intelligent System (AIS) into reality. On one hand, an AIS plays a significant role in creating easier life for human being. On the other hand, however, AIS’ existence creates too much challenge for the current legal framework. In the realm of Copyright law, the very fundamental question is based on the fact that AIS can create copyrightable works on its own. It can create songs, music, paintings, or even a cook-book. In such kind of circumstances, scholars have a thought-provoking debate on whether or not AIS shall be given Copyright. It is the purpose of my research to take a look into Indonesia’s current Copyright Act to analyse (i) to what extent Indonesia’s Copyright Act can be utilised to accommodate AIS and (ii) the aspects of Copyright Act need to be improved in order to accommodate AIS in the Indonesia’s Copyright Act. In order to address the research objectives, I use normative approach by way of literature study. The temporary data gathered from my literature study is then analysed qualitatively in order to reach desirable conclusion. This study finds that (i) there is a very minimum provision with regard to AIS in the Indonesia’s Copyright Act. There have been stipulations to determine who shall be entitled to hold copyright upon a creation. However, there has not been any stipulations allowing the possibility for AIS to be regarded as copyright holder; and therefore (ii) the re-design of Indonesia’s Copyright Act need to accommodate the issues of (a) copyrightability of AIS’ work, (b) the moral rights and economic rights given to AIS, as well as (c) the duration of protection if AIS is to be regarded as a copyright holder.

scholarly journals Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 89-94
Author(s):  
Ni Made Harini ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Desak Gde Dwi Arini
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Dispute Settlement ◽  
Legal Protection ◽  
Copyright Law ◽  
Legal Issues ◽  
Moral Rights ◽  
Data Sources ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Economic Rights

Copyright gives an exclusive title to the work of the author which is granted by law as an award. The copyright function protects creators from copyright infringement. This study aims to explain the form of legal protection for music and song copyright owners in royalty payments by the Indonesian copyright works foundation and to describe what factors influence royalty payments and dispute resolution efforts faced by music and song copyright holders in royalty payments by the Karya Foundation. Indonesian copyright. This type of research is an empirical legal research with a conceptual approach to legal issues of fact and sociology. The data sources used were primary and secondary legal materials. The results of the study indicated that copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The form of copyright law protection, namely legal protection of moral rights and legal protection of economic rights. Creators and the KCI Foundation have rights and obligations, in the process of paying royalties experiencing several obstacles and supporters experienced by the KCI Foundation creators and copyright users. Dispute settlement efforts through alternative arbitration and court dispute resolution.

scholarly journals Legal Protection on the Moral Rights and Economic Rights of the Author of Film Script Writing Pursuant to Law No. 28 of 2014 Concerning Copyright (Analysis of Copyright Infringement Case by a Production House of the “ Benyamin Biang Kerok” Film)

2021 ◽  
Vol 8 (8) ◽  
pp. 731-739
Author(s):  
Asima Trismawati Situmeang ◽  
Saidin . ◽  
T. Keizerina Devi A
Keyword(s):  
Film Industry ◽  
Legal Protection ◽  
Copyright Infringement ◽  
Creative Industries ◽  
Moral Rights ◽  
Economic Rights ◽  
Original Manuscript ◽  
Production House ◽  
Film Scripts ◽  
Article 5

Moral Rights and Economic Rights are Exclusive Rights that cannot be separated in relation to Copyrights. Copyright protects all forms of work, one of which is Film Script Writing as referred to in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). One of the forms of infringement on the copyrighted work of the film script is the reuse of the film script without the permission of the creator, resulting in the loss of the moral rights and economic rights of the creator. The problems in this study are: how to use the principles of Moral Rights and Economic Rights of the Author in claiming protection against Copyright infringement on Film Script Writing, how legal remedies can be taken in the form of legal protection for the Author of Film Script Writing used without permission, and how analysis of the Judge's decision on the violation of Moral Rights for the Creator in the dispute of the film "Benyamin Biang Kerok" based on the decision of the Panel of Judges Number 09/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt. Pst. This research is descriptive analytical with a normative juridical approach. Qualitative analysis methods are used to process and analyze research data and then draw conclusions using deductive methods through a normative framework. The results of the research show: the use of the Principles of Moral Rights and Economic Rights of the Creator as a claim for infringement of Copyright is listed in Article 4, Article 5. This right will continue to exist and is eternally attached to the Creator and will continue to apply indefinitely. Legal efforts as a form of legal protection for Film Scripts that are used without permission are to follow the provisions in Article 95 to Article 109 of the UUHC, namely by preventing violations from occurring and through alternative dispute resolution through arbitration or through the Commercial Court. The Plaintiff's lawsuit was declared defeated by the Panel of Judges, due to lack of parties. But the production of the film "Benyamin Biang Kerok" is not determined as a violation of the exclusive rights of the Creator. This decision has not provided justice and provided legal protection for the Plaintiff as the author of the original manuscript and it is feared that the same violation will continue to occur in the future. Suggestions that can be given include: in providing explanations and strengthening the importance of the Creator's Exclusive Rights, it is necessary to have awareness, socialization and public education so as not to use other people's creations carelessly. Legal efforts to prevent infringement of film script writing is to conduct socialization in the film industry and other related creative industries. Against a decision that has not provided legal protection for the Plaintiff, the Panel of Judges must also determine that the defendant has violated the exclusive rights of the Plaintiff's written film script and stipulates compensation for the violation of exclusive rights committed. Keywords: Legal Protection, Moral Rights, Economic Rights, The Author, Copyrights,Film Script Writing.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document