scholarly journals LEGALITAS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 454 K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010)

2017 ◽  
Vol 16 (3) ◽  
pp. 353
Author(s):  
Achmad Fikri Rasyidi
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
War On Drugs ◽  
Next Generation ◽  
Conflict Of Interests ◽  
Performance Targets ◽  
Procedure Code ◽  
Legal Force

Penegakan hukum tindak pidana narkotika (war on drugs) sedang marak dilakukan di Indonesia. Mengingat perhatian terhadap bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa semakin meningkat. Peredaran narkotika seakan tidak dapat dibendung walaupun terpidana narkotika berada di penjara. Meski demikian, praktek penegakan hukum narkotika di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Permasalahan rekayasa kasus kerap kali dilakukan untuk memenuhi target kinerja aparat kepolisian. Pengakkan hukum semacam ini tentu menciderai hak asasi manusia, khususnya orang yang direkayasa terlibat dalam tindak pidana narkotika dalam kapasitas apapun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan penyidik untuk bersaksi di persidangan atas kasus yang ia sidik sebelumnya, kemudian bagaimana kekuatan kesaksian tersebut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam praktek. Penelitian diharapkan berkontribusi pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang eksis sejak 1981. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kesaksian penyidik dapat didengarkan di persidangan selama memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27, dan Pasal 168-171 KUHAP. Tetapi dalam kasus tindak pidana narkotika, yang dibenarkan untuk melakukan teknik penangkapan tertentu, kesaksian penyidik di persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim karena mengandung konflik kepentingan, sehingga keterangan saksi penyidik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara.AbstractNow, Indonesia is forceful in law enforcement of narcotics crime (war on drugs). Remembering concern to the danger of narcotics for next generation more increasing. Its traffic is hard to be repressed despite convicts are in prison. Nevertheless, in Indonesia the practice of narcotics law enforcement have not carried out as procedure. The intrigue of cases often is made by police to meet performance targets. It will offend human rights, for one (victim) whom is conspired to get involved in a narcotic crime of any capacity. The problem of this research is about legality of investigator to witness in trial of case that has investigated before, then how strength of its testimony to influence the consideration of the judges, and some practices of narcotics trial in hearing testimony of witnesses come from investigators. This research is useful for restriction of witnesses meaning development as stipulated in the Criminal Law Procedure Code. It concludes that in normative, the investigator testimony can be heard in trial as long as meet provisions the article 1 figure 26 and 27, and article 168-171 of the Criminal Law Procedure Code. But, it can be right to arrest narcotics defendant by a certain technique, the investigator testimony could not be considered by the judges because it can be conflict of interests, so its testimony has not legal force to decide a case.

scholarly journals Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Dodik Hartono ◽  
Maryanto Maryanto
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Procedure ◽  
Active Role ◽  
District Court ◽  
Central Java ◽  
Procedure Code ◽  
The Law

ABSTRAK�Penelitian dengan judul Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Menegakkan Hukum Pidana di Polda Jateng. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1) Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Apa hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran pra peradilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng? 3) Bagaimanakah solusi dari hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran pra peradilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng?Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Maksud dan tujuan utama yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan dijelaskan dalam Pasal 95 KUHAP. 2) Hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng meliputi : a. hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil penangkapan dan penahanan, atau ada tidaknya perintah penahanan dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. b. setiap pelaksanaan upaya paksa selalu ada perenggutan HAM. c. pemeriksaan untuk melakukan penahanan, masih ada penyalahgunaan dalam tahap penyidikan oleh Polisi dan penuntutan oleh jaksa. d. selain luasnya kewenangan penyidikan dalam menentukan bukti permulaan yang cukup, pengawasan terhadap kewenangan tersebut juga lemah. 3) Solusi dari hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum di Polda Jateng meliputi : ����������� a. Diperlukan upaya kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum pada lembaganya masing-masing secara vertikal. b. KUHAP perlu direvisi khususnya mengenai mekanisme saling mengawasi antara penegak hukum dan lembaga dalam subsistem peradilan. c. diperlukan peran aktif hakim dalam menggunakan kewenangannya pada saat pemeriksaan pokok perkara untuk mempertimbangkan penyidikan atau penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum guna menghindari penyalahgunaan HAM. d. dalam tahap ajudikasi, hakim seharusnya berkonsentrasi untuk menentukan hasil pembuktian di persidangan dan dalam tahap ini, hakim dapat menilai apa yang terjadi dalam tahap praajudikasi.Kata Kunci : Peranan dan Fungsi, Praperadilan, Penegakan Hukum Pidana�ABSTRACT�Research with the title Role And Practice Function In Enforcing Criminal Law in Central Java Regional Police. Based on the description in this Thesis, the issues that will be examined are: 1) How is the function and role of pretrial in law enforcement in Indonesia based on the prevailing laws and regulations? 2) What are the obstacles in the implementation of pre-justice functions and roles in law enforcement in the Central Java Regional Police? 3) How is the solution of the obstacles in the implementation of functions and the role of pre-judiciary in law enforcement in Central Java Regional Police?The results of the study conclude that: 1) The main purpose and objectives to be upheld and protected, in the pre-trial process, namely the enforcement of the law and the protection of human rights of suspects in the level of investigation and prosecution investigation. Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code is affirmed in Article 77 of KUHAP stating that the District Court has the authority to examine and decide upon, in accordance with the provisions stipulated in law. The jurisdiction of the courts to adjudicate in pre-trial is described in Article 95 of the Criminal Procedure Code. 2) Obstacles in the implementation of functions and the role of pretrial in law enforcement in Central Java Police include: a. judges pay more attention to whether or not the formal conditions for arrest and detention, or whether there is a detention order and not test and judge material requirements at all. b. every execution of forced efforts is always a rush of human rights. c. checks for detention, there is still abuse in the investigation stage by the Police and prosecution by the prosecutor. d. besides the extent of investigative authority in determining sufficient preliminary evidence, the oversight of the authority is also weak. 3) Solutions from obstacles in the implementation of functions and pretrial roles in law enforcement in Central Java Police include: a. Control of each law enforcement apparatus is required on each institution vertically. b. The Criminal Procedure Code needs to be revised, especially regarding the mechanism of mutual supervision between law enforcement and institutions within the judicial system. c. an active role of the judge in the use of authority at the time of examination of the principal matter to consider investigations or prosecutions that are not in accordance with the provisions of procedural law or against the law in order to avoid abuse of human rights. d. in the stage of adjudication, the judge should concentrate on determining the results of the evidence in the hearing and in this stage the judge can judge what happened in the pre-certification stage.Keywords: Roles and Functions, Pretrial, Criminal Law Enforcement

scholarly journals PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM ELABORASI HUKUM PIDANA ISLAM

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 48-69
Author(s):  
Diah Ratri Oktavriana ◽  
Nasiri Nasiri
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Procedure ◽  
Legal Service ◽  
Legal Assistance ◽  
Legal Aid ◽  
Procedure Code ◽  
Criminal Procedure Law ◽  
The Law ◽  
The Right

This research is a normative research. One of the fulfillment of human rights is justice in equalizing the position of every citizen before the law, as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The right to equality before the law or what is commonly referred to as equality before the law is a principle that provides recognition and protection of human rights for every individual regardless of one's background. Therefore, it is true that Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid for People Who Are Less Capable to Guarantee Constitutional Rights of Citizens for Justice and Equality before the Law emerged. Legal aid is a legal service provided by advocates to the community seeking justice In the realm of criminal cases, the provision of legal assistance is described in Article 54 of the Criminal Procedure Code which explains that in the interests of defense, a suspect or defendant has the right to receive legal assistance from one or more legal advisers during the time and at each level of examination. The provision of legal assistance must be based on the principle of equality before the law as stated in the explanation of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. From the various analyzes that have been carried out, in the perspective of Islamic criminal law it can be concluded that the principle of equality before the law as described in Article 54 of the Criminal Procedure Code is equivalent to an order to provide legal aid which in Islamic criminal law is spelled out in Surah Al-Maidah verse 2 which states that as a fellow humans are ordered to help each other as a form of horizontal worship to fellow humans (habl minan-nas). In addition there are many more both in the Al Qur'an and the hadith of the prophet regarding the application of the principle of equality before the law.

scholarly journals Practical Application of the Provisions of the Code of Criminal Procedure Regarding the Measure of Preventive Arrest

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 24-32
Author(s):  
Nicolae Silviu Pana ◽  
Ana Maria Pana
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Preventive Measures ◽  
Criminal Procedure ◽  
Practical Application ◽  
Criminal Proceedings ◽  
Individual Liberty ◽  
Judicial Control ◽  
House Arrest ◽  
Procedure Code

Preventive measures are coercive criminal law enforcement institutions, aimed at the deprivation or restriction of individual liberty, by which the suspect or defendant is prevented from undertaking certain activities that would adversely affect the conduct of the criminal proceedings or the achievement of its purpose. They have been instituted by the legislator for specific purposes, namely: to ensure the proper conduct of criminal proceedings, to prevent the abstraction of the suspect or defendant from trial and to prevent the commission of new offenses (art. 202 para. 1 of the Criminal Procedure Code). Preventive measures are not inherent in any ongoing criminal trial, but are exceptional measures (art. 9 para. 2 of the Criminal Procedure Code), and the court can decide to sease the measure or make use of the measure in the light of the specific circumstances of each case. Of the five preventive measures, three are deprivation of liberty - detention, house arrest and pre-trial detention, and two are non-custodial: judicial control and judicial control on bail. All these measures are only applicable to the natural person. Specific preventive measures may be taken against legal persons, but those are regulated by the provisions of art. 493 of the Criminal Procedure Code.

scholarly journals Alternatif Untuk Meminimalisasi terhadap Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana

Wajah Hukum ◽  
2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 116
Author(s):  
Ryan Aditama
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Social Status ◽  
Social Inequality ◽  
Criminal Law ◽  
The State ◽  
Human Rights Violations ◽  
Cultural Understanding ◽  
State Apparatus ◽  
History Of

Related to the general provisions of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, which states that the beginnings of the history of the Indonesian nation to date have recorded various problems including: suffering, misery and social inequality, resulting from unjust and discriminatory acts and actions on ethnic, racial, cultural understanding, language, color, skin, and religion, as well as class, gender, and even social status and others. These unjust and discriminatory acts are included in violations of human rights, both vertically "carried out by the state apparatus itself to citizens or even vice versa" or those that are horizontal "ie between citizens themselves" and do not allow those included in the category for gross violations of the conception of human rights (grossviolation of human rights). This alternative to minimize human rights violations in criminal law enforcement is an effective way to reduce the number of human rights violations in Indonesia.

scholarly journals Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

2021 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 137-150
Author(s):  
Dahyul Daipon
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Islamic Law ◽  
Positive Law ◽  
The Government

The current condition of the Covid-19 pandemic is a time where almost everyone feels social and economic difficulties. Communities whose regions apply restrictions/quarantines are highly dependent on assistance from the government. This paper is a study and analysis of one question how the death penalty can be applied to perpetrators of corruption during the Covid-19 outbreak or pandemic. In the criminal law that applies in Indonesia, the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption is contained in Article 2 paragraph 2 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Meanwhile, in Islamic law, corruption is categorized as jarimah ta'zir. The results of this study conclude that during a pandemic, the death penalty can be applied to corruptors in accordance with the provisions of Article 2 of the Anti-Corruption Law and the provisions of Islamic criminal law as jarimah ta'zir. There are fundamental differences in the application of the death penalty for corruptors according to positive law and Islamic criminal law, especially with regard to the conditions required for the imposition of the death penalty. Even though this seems cruel according to human rights supporters, this needs to be a concern for all law enforcers so that they can carry out strict law enforcement against perpetrators of corruption crimes during the pandemic.

scholarly journals Pre-Trial in the Criminal Justice System in Military Criminal Judges in Indonesia

2021 ◽  
pp. 1-9
Author(s):  
Sugeng Sutrisno
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Justice System ◽  
Legal Protection ◽  
Criminal Procedure ◽  
Court System ◽  
Criminal Cases ◽  
Procedure Code ◽  
The Law ◽  
The Military

Law enforcement in the Military Court System in the settlement of criminal cases committed by TNI soldiers is seen as not yet fully guaranteeing legal protection for the rights of suspects, this is due to the absence of a control agency that oversees the actions of law enforcement officers in carrying out their duties and authorities as is the case in the system. General Court. This condition should not drag on indefinitely, because it will affect the law enforcement process and harm the suspect to fight for his rights to obtain justice which results in human rights violations (TNI soldiers). The purpose of the establishment of the Pretrial Institution is as stated in the Elucidation of Article 80 of the Criminal Procedure Code which states that this article intends to uphold law, justice, and truth through horizontal supervision. Settlement of criminal cases in Indonesia in addition to the Code of Criminal Procedure Code (KUHAP) which applies to civil society, we also recognize the existence of the Military Criminal Procedure Code which is regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, namely the law that regulates the procedure for resolving criminal cases. a criminal case committed by a TNI soldier. The Law on Military Courts includes the provisions of the litigation process (Military Criminal Procedure Law) starting from the investigation stage, submission of cases, the examination process at trial to the implementation of decisions. 31 of 1997 does not regulate pretrial. In several cases in the Military Court where a suspect was detained without a warrant for detention or was late in obtaining a warrant for detention, therefore such actions may conflict with the principles applicable in the provisions of criminal law so that they do not respect the position of the suspect as a creature created by God, even the act can lead to human rights violators. Therefore, in the military justice system in Indonesia, pretrial institutions are needed as a form of horizontal external supervision.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM OPTIK HUKUM PIDANA

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 85
Author(s):  
Suhendar Suhendar
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Procedure ◽  
Specific Nature ◽  
Procedure Code ◽  
Financial Losses

Abstract This research emphasizes Corruption is a criminal act that is of a specific nature both in the context of actions and the party handling the investigation of the crime. This study aims to provide information on the first, How to investigate corruption in the criminal law optics; Second, how to investigate state financial losses in optical criminal law his research was conducted with normative research with primary and secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal investigations in eradicating criminal acts of corruption and state financial losses remain the authority of police investigators, as well as prosecutors and prosecutors, with technical investigation and prosecution procedures as stipulated in the formal criminal law of the Criminal Procedure Code and Law 31/1999 jo. Law 20/2001. While law enforcement in eradicating corruption that is the authority of the Corruption Eradication Commission is an exception to the authority of police investigators. Keywords: Investigation, Corruption, Criminal law

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF APPLYING THE PRINCIPLE OF NON BIS IN IDEM IN CRIMINAL PROCEEDINGS RIGHT UKRAINE

2018 ◽  
Author(s):  
Petro Olishchuk ◽  
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Responsibility ◽  
Criminal Prosecution ◽  
Criminal Proceedings ◽  
Judicial Decisions ◽  
European Court

The article analyzes the principle of non bis in idem in the context of the criminal legislation of Ukraine, as well as the identification of cases of violations of this principle by law enforcement bodies during the qualification of criminal offences and during the issue of judicial decisions. It is noted that criminal law is a branch of law that is connected with the establishment of a ban on committing a certain act under the threat of the application by the state of measures of coercion of a criminal nature. The establishment of such a ban and the determination of measures of criminal-legal coercion, as a consequence, for its violation, is potentially related to the restriction of human rights. Obviously, the restriction of these rights cannot be arbitrary and chaotic, but must be subject to certain rules, ideas, which reflect the general development of society. These include the principles of criminal law, in particular the principle of criminal law, enshrined in art. Article 61 of the Constitution of Ukraine states: “No one can be brought to legal responsibility twice for the same type of offence”. According to Article 2 of the Criminal Code of Ukraine, “no one may be brought to criminal responsibility for the same criminal offence more than once”. The article highlights the characteristic features of the investigated principle. It is stated that its role is extremely important for the internal construction of the field of law, as well as the correct normalisation and law enforcement. There are cases of violations of this principle by law enforcement bodies during the qualification of criminal offences and during the issue of judicial decisions, on examples of the practice of the European Court of Human Rights and Ukrainian judicial proceedings. The European Court of Human Rights’s case-law on the application of Article 4 of the Convention is inconsistent and, in some cases, even contradictory. The principle of non bis in idem in the resolution of the question of the inadmissibility of double incrimination ensures the observance of the rights of the person during the implementation of criminal prosecution, as well as ensures the completeness of criminal legal qualification, the individualization of criminal responsibility and punishment.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document