scholarly journals Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 196
Author(s):  
Awaluddin Awaluddin ◽  
Andis Febrian
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Financial Institution ◽  
Islamic Banking ◽  
Special Position ◽  
Legal Relationship ◽  
The Future ◽  
Islamic Financial Institutions ◽  
Technical Basis ◽  
Laws And Regulations

<p><em>National Sharia council fatwa is a reference by every sharia financial institution in Indonesia in carrying out its operations. To implement sharia compliance by sharia financial institutions as formed as an extension of the DSN to oversee every financial institution to be in line with sharia principles. A problem that often arises in Islamic financial institutions is that the fatwa issued by DSN requires studies and opinions from DPS in operational techniques in Islamic financial institutions. the existing fatwas have not yet been represented in technical transactions at financial institutions. This research is a sociological juridical study, which examines the existence of MUI fatwas and the development of sharia economy and how the legal relationship between the MUI fatwa and the implementation of sharia economy in Indonesia with applicable laws and regulations. The results of this study see that the position of the fatwa in the perspective of banking law in Indonesia as a juridical reason for the legislature to set in the legislation. Besides that, the DSN fatwa as a technical basis for supervision is regulated in the laws and regulations on Islamic banking. From the data obtained that the position of fatwa in sharia banking has become a reference in every transaction for the future, each DPS in sharia financial institution is expected to not only be an independent board that is complementary but has a special position and staff in charge of each transaction carried out in the hope of implementing Sharia principles are maximally implemented</em><em>.</em></p><p> </p><p><em>Fatwa dewan syariah nasional merupakan rujukan oleh setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menjalankan opersionalnnya. Untuk menjalankan kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi setiap lembaga keuangan untuk sejalan dengan prinsip syariah. Problem yang sering muncul di lembaga keuangan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN membutuhkan kajian dan opini dari DPS dalam teknis operasional di lembaga keuangan syariah. Fatwa yang sudah ada belum semuannya terwakili dalam teknis transaksi pada lembaga keuangan. </em><em>Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis sosiologis, yaitu meneliti tentang keberadaan Fatwa-fatwa MUI dan perkembangan ekonomi syariah dan bagaimana hubungan hukum antara fatwa MUI dan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini melihat bahwa kedudukan fatwa dalam prespektif hukum perbankan di Indonesia sebagai alasan yuridis bagi lembaga legislasi untuk menetapkan dalam aturan perundang-undangan. Disamping itu juga fatwa DSN sebagai dasar teknis pengawasan yang diatur dalam aturan perundang-undangan tentang perbankan syariah. Dari data yang diperoleh bahwa kedudukan fatwa pada perbankan syariah sudah menjadi rujukan dalam setiap transaksi untuk kedepannya setiap DPS yang ada dilembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya sebagai dewan independen yang besifat sebagai pelengkap tetapi memiliki kedudukan dan staf khusus yang membidangi setiap transaksi yang dijala</em>nkan dengan harapan pelaksanaan prinsip syariah maksimal dilaksanakan.</p>

scholarly journals Towards New Sharia Governance for Islamic Financial Institutions

2021 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 39-58
Author(s):  
Abdulazeem Abozaid
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Financial Services ◽  
Financial Institution ◽  
Islamic Banking ◽  
Banking And Finance ◽  
Finance Industry ◽  
Regulatory Authorities ◽  
Governance Model ◽  
Islamic Financial Institutions ◽  
Shariah Governance

Since its inception a few decades ago, the industry of Islamic banking and finance has been regulating itself in terms of Sharia governance. Although some regulatory authorities from within the industry, such as Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and Islamic Financial Services Board (IFSB), the Islamic banking and finance industry remains to a great extent self-regulated. This is because none of the resolutions or the regulatory authorities' standards are binding on the Islamic financial institution except when the institution itself willingly chooses to bind itself by them. Few countries have enforced some Sharia-governance-related regulations on their Islamic banks. However, in most cases, these regulations do not go beyond the requirement to formulate some Sharia controlling bodies, which are practically left to the same operating banks. Furthermore, some of the few existing regulatory authorities' standards and resolutions are conflicted with other resolutions issued by Fiqh academies. The paper addresses those issues by highlighting the shortcomings and then proposing the necessary reforms to help reach effective Shariah governance that would protect the industry from within and help it achieve its goals. The paper concludes by proposing a Shariah governance model that should overcome the challenges addressed in the study.Pada awal berdiri, Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan Hukum Syariah secara mandiri dalam sistem operasionalnya. Ia tidak tunduk pada peraturan lembaga keuangan konvensional, sehingga dapat terus berkomiten dalam menerapkan Hukum Syariah secara benar. Selanjutnya, muncullah beberapa otoritas peraturan yang berasal dari pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. Diantaranya adalah Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Hal ini tidak menyimpang dari kerangka peraturan Hukum Syariah, sebab standar peraturan dan keputusan yang dikeluarkan ditujukan khusus untuk Lembaga Keuangan Syariah saja. Beberapa Negara telah menerapkan peraturan tata kelola Hukum Syariah pada Bank Syariah mereka. Namun dalam banyak kasus, peraturan yang diterapkan tidak mampu mengontrol Lembaga Keuangan Syariah tersebut secara penuh. Sehingga, secara praktis proses pengawasan diserahkan kepada lembaga keuangan yang beroperasi. Akan tetapi, beberapa standar dan keputusan yang dikeluarkan oleh sebagian pemangku kebijakan bertentangan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh beberapa akademi Fiqh. Artikel ini ditulis untuk menyoroti permasalahan yang timbul pada tata kelola Lembaga Keuangan Syariah, khususnya kekurangan yang tampak pada sistem tata kelola. Kemudian, penulis akan mengajukan usulan tentang efektifitas tata kelola Lembaga Keuangan Syariah yang bebas dari permasalahan.

scholarly journals Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 88
Author(s):  
Widiana Widiana ◽  
Arna Asna Annisa
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Financial Institutions ◽  
Research Finding ◽  
Agricultural Development ◽  
Positive Impact ◽  
Financial Institution ◽  
Agricultural Product ◽  
Islamic Banking ◽  
Financing System ◽  
Islamic Financial Institutions

The financing of salam covenant is one of sharia banking products that can be used in the field of agriculture, but this has not been used in sharia financial institutions in Indonesia. Covenant of salam has strategic potential for agricultural development. This paper aims to illustrate the potential of using salam covenant in financing which is conducted by customer and how the challenges of implementation of salam  covenant in Islamic financial institutions. This is a descriptive qualitative research. In Indonesia, both Islamic banking and Baitul Maal Wattamwil have not applied this contract, related to some risks from salam financing. Sharia financial institutions needs a strategy in order to feel the benefits of providing salam. This article describes the practice of financing system of profitable covenant agreement for the sharia financial institution and the community. The research finding showed that by optimizing salam covenant financing, it can give positive impact to farmers that is in capital aspect to develop agricultural product. Pembiayaan akad salam merupakan salah satu produk perbankan syariah yang dapat digunakan dalam bidang pertanian, namun hal ini belum digunakan dalamLembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Akad salam memiliki potensistrategis terhadap pengembangan bidang pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potensi penggunaan akad salam dalam pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dan bagaimana tantangan atas penerapan pembiayaan akad salam di lembaga keuangan syariah. Tulisan ini berpijak pada penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dari berbagai literatur. Di Indonesia, baik perbankan syariah maupun Baitul Maal Wattamwil (BMT) belum menerapkan akad ini, terkait beberapa risiko dari pembiayaan salam. Lembaga keuangan syariah membutuhkan strategi agar dapat merasakan keuntungan dari penyediaan produk salam. Dalam tulisan ini dijelaskan praktik sistem pembiayaan akad salam yang menguntungkan bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan optimalisasi pembiayaan akad salam dapat memberikan dampak positif terhadap para petani yaitu pada aspek permodalan untuk mengembangkan produk pertanian 

scholarly journals PERAN ACCOUNT OFFICER DALAM MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DAYA ARTHA MENTARI PANDAAN PASURUAN

2019 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 201-220
Author(s):  
Nur Lailatus Sya’adah ◽  
Aslikhah
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Financial Institution ◽  
Rapid Development ◽  
Islamic Banking ◽  
Employment Opportunities ◽  
Middle Classes ◽  
Business Units ◽  
Islamic Financial Institutions ◽  
Muslim Communities

In the current era of globalization era , more and more Islamic financial institutions are experiencing very rapid development, especially among Muslim and non-Muslim communities. In Islamic banking, there are various kinds of financial institutions including sharia commercial banks, sharia business units, and  BPRS . One of the financial institutions that we will examine is PT. Bank Syariah Daya Artha Mentari Pandaan, which is an Islamic financial institution that is Islamic in nature and is in line with its mission to mobilize funds so that it can be reached by the lower and middle classes to develop employment opportunities, organize funds so that they can grow and develop well in people's lives and state development. BPRS Daya Artha Mentari Branch Pandaan has a variety of products, especially in terms of financing (lending) and funding (funding).In carrying out a financing of PT. BPRS Daya Artha Mentari Pandaan is carried out by an Account Officer who plays a role in managing financing, namely from the beginning of the submission of funds, disbursement, supervision and settlement of financing. And in a financial institution there is usually a financing that has problems both low and heavy levels. The purpose of this study was to determine the role of Account Officer in financing management at the BPRS Daya Artha Mentari Pandaan. Data collection in this study using observation, interviews and documentation. The location of the research was carried out at PT. BPRS Daya Artha Mentari Pandaan, concluded that the role of an Account Officer in financing management is to carry out the financing process that occurs at PT. BPRS Daya Artha Mentari Pandaan starts from submission, completes financing memo, submits complete requirements (in the form of BPKB guarantee, photocopy of BPKB guarantee, copy of KK, photocopy of marriage certificate, photocopy of STNK, photocopy of SHM certificate) then survey by Account Officer , submitted to the Director, and the last is disbursement. And the Account Officer strategy to overcome the risk of problematic financing is to do rescheduling, give summons when the customer has not paid installments for 3 months, the summons will be given up to the next 3 months and make collateral withdrawals as stated in the contract.

scholarly journals IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP INDRAMAYU

2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 141-156
Author(s):  
Ahmad Syathori
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Financial Institution ◽  
Qualitative Approach ◽  
Islamic Banking ◽  
Islamic Financial Institutions ◽  
Economic Developments

The research aims to explore the implementation of syariah concept to mudharabah funding Mandiri Syariah Bank in KCP Indramayu. The research was conducted qualitative approach. The data were collected by interview, observation, and documentation. The result showed that the Bank is one financial institution that has an important role in the economy of a country. Global economic developments so rapidly makes the banks could move the economy of a country. One of the Islamic financial institutions are growing rapidly in Indonesia is Islamic banking. Permasalahnya is What in the implementation at Bank Mandiri Syariah Branch Indramayu in accordance with the existing concept in Islamic economics? Penelitian ini bertujuan untuk menelusiri implementasi prinsip syariah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di KCP Indramayu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Perkembangan perekonomian global yang begitu pesat menjadikan perbankan dapat menggerakkan perekonomian suatu negara. Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang tengah berkembang pesat di Indonesia adalah perbankan syariah. Permasalahnya adalah Apakah dalam praktik pelaksanaan di Bank Mandiri Syariah KCP Indramayu sesuai dengan konsep yang ada pada ekonomi Islam?

APPLICATION OF AKAD IJARAH ISLAMIC LAW IN THE AL-QUR'AN

ISLAMIKA ◽  
2020 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 1-11
Author(s):  
Ade Jamarudin ◽  
Ofa Ch Pudin
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Islamic Law ◽  
Financial Institution ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Research Field ◽  
Islamic Banking ◽  
Library Research ◽  
Human Labor ◽  
Leasing Company

Ijarah is a contract on the transfer of goods or services with rewards instead. Ijarah based transactions with the displacement benefit (rights to), not transfer of ownership (property rights), there ijara financing translates as buying and selling services (wages hired), that take advantage of human power, there is also a translate lease, which take advantage of goods. Application ijarah growing financial institutions in the current Shari'ah is happening on the leasing company (financial institution based on Islamic teachings, as well as Islamic banking is one of the products in Islamic finance. Application ijarah emerging financial institutions shari'ah 'ah at the moment that is happening on the leasing company (financial institution based on Islamic teachings, as well as Islamic banking is one of the Islamic financing products). This research is a library research (library research) and field research (field research), and is descriptive, analytic and comparative. Data sources used in this study are sourced from primary and secondary data. Ijarah transactions are based on the transfer of benefits (use rights), not the transfer of ownership (ownership rights), some translate ijarah financing as the sale and purchase of services (wage wages), i.e., taking the benefits of human labor

scholarly journals QARDHUL HASAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DAN IMPLEMENTASINYA

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 44-58
Author(s):  
Muhamad Bisri Mustofa ◽  
Mifta Khatul Khoir
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Islamic Law ◽  
Financial Institution ◽  
Social Institution ◽  
Small Communities ◽  
Economic Law ◽  
Potential Source ◽  
Islamic Financial Institutions

Abstract In the implementation of Islamic Financial Institutions such as the Baitul Maal wa Tamwil (BMT) there are various ways of collecting funds and channeling funds. Funds are collected through wadi'ah deposits and deposits. While the distribution of funds is done by murabahah, mudharabah, musyarakah, rahn (pawn), ijarah, ijarah multijasa and qardhul hasan financing. Qardhul Hasan's financing is the orientation of the function of the Islamic Financial Institution (Baitul Maal Wa Tamwil) as a social institution. Qardhul hasan is a soft loan given on the basis of mere social obligations. In this case the borrower is not required to return anything except the amount borrowed. In Qardhul Hasan financing there are pillars and conditions, namely the perpetrator of the contract consisting of muqtaridh (borrower), muqridh (lender), qardh (fund), shighat ijab and qabul willingness for both parties and funds used for something useful and lawful. Qardhul Hasan is an activity to achieve a predetermined goal or target by the relevant Islamic financial institutions. The mechanism for implementing Qardhul Hasan is solely aimed at providing assistance to meet the needs of small communities. Thus it can be seen that the form of borrowing through Qardhul Hasan is in accordance with the principles of sharia economic law, the potential source of Qardhul Hasan's funding is quite large if it is utilized and managed optimally and its implementation is very useful for the community. Keywords: Qardhul Hasan, Islamic Law, BMT

scholarly journals A Research on Stress Testing Approach Towards Evaluating Credit Risk of a Financial Institution

2021 ◽  
Author(s):  
S M Nazmuz Sakib
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Stress Testing ◽  
Financial Institution ◽  
Well Being ◽  
Status Quo ◽  
Science Theory ◽  
The Future ◽  
Financial Framework ◽  
Economic Well Being ◽  
Credit Institutions

The stress testing methodology should be implemented and applied to the entity's overall financial system at least annually, and if the organization operates in a volatile economy, it should be performed at least twice a year. Finally, managers should include regular training and development sessions for relevant employees of their organization to be fully informed and more informed and informed, considering the evolving science, theory and practicality of a discrete range of stress testing mechanisms that can be appropriately applied to overall financial framework and system of multiple financial institutions and banks. In addition, stress testing is essentially a methodology that collects and analyzes certain future macro-prudential and micro-prudential economic drivers and indicators, the primary purpose of which is to assess the future financial and economic well-being, level of growth and status quo of a financial institution, bank, organization, credit institution or economy or the nation as a whole. In addition, several of these reviews were specifically focused and incorporated into the paper, which substantially and broadly discussed and summarized the importance, feasibility and implementation and conclusions of different stress testing approaches for financial institutions and banks, especially in European and Chinese countries. region. with the primary intention of assessing the future financial and economic well-being, level of growth and status quo of a group of financial institutions, banks, organizations, credit institutions or the economy or the nation as a whole. In addition, several of these reviews were specifically targeted and incorporated into a paper that substantially and broadly discussed and summarized the importance of the feasibility and implementation and conclusions of different stress testing approaches for financial institutions and banks, especially in European and Chinese countries. region. with the primary intention of assessing the future financial and economic well-being, level of growth and status quo of a group of financial institutions, banks, organizations, credit institutions or the economy or the nation as a whole. In addition, several of these reviews were specifically focused and incorporated into the paper, which substantially and broadly discussed and summarized the importance, feasibility and implementation and conclusions of different stress testing approaches for financial institutions and banks, especially in European and Chinese countries. region. the level of growth and status quo of the financial institutions, banks, organizations, credit institutions or the economy or the nation as a whole. In addition, several of these reviews were specifically focused and incorporated into the paper, which substantially and broadly discussed and summarized the importance, feasibility and implementation and conclusions of different stress testing approaches for financial institutions and banks, especially in European and Chinese countries. region. the level of growth and status quo of the financial institutions, banks, organizations, credit institutions or the economy or the nation as a whole. In addition, several of these reviews were specifically focused and incorporated into the paper, which substantially and broadly discussed and summarized the importance, feasibility and implementation and conclusions of different stress testing approaches for financial institutions and banks, especially in European and Chinese countries.

scholarly journals IMPLEMENTATION OF RAHN IN SHARIA GOLD FINANCING AT MODERN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (CASE STUDY IN BANK BRI SYARIAH BRANCH OF PEKANBARU).

Hukum Islam ◽  
2018 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 40
Author(s):  
AHMAD MAULIDIZEN
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Financial Institutions ◽  
Field Research ◽  
Islamic Banking ◽  
Financial Industry ◽  
Collection Method ◽  
Data Collection Method ◽  
Islamic Financial Institutions

Islamic Financing Products have started to grow rapidly in the current banking and financial industry at this time. This situation can be seen through the increase of Islamic banking assets for several years, in addition to the inclusion of more institutions offering Islamic products. Sharia Gold Pawn Products is the delivery of marhun (collateral goods) from the rahin (customers using mortgage financing) to the bank as a guarantee of part or all of the debt. This research is field (field research) with data collection method through observation, interview and documentation study in data collection. The author concludes that the application of Rahn's contract on Sharia gold mortgage financing at Bank BRI Syariah has been in accordance with the National Sharia Board Fatwa and there are several things that must be improved so as not to conflict with Sharia principles

scholarly journals PENYELESAIAN UTANG IMPOR, JU’ALAH DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 217-225
Author(s):  
Khozainul Ulum
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Commercial Banks ◽  
Financial Institution ◽  
Letter Of Credit ◽  
The Public ◽  
Islamic Financial Institutions ◽  
Monetary Control ◽  
Debt Repayment ◽  
Level Of Risk

Sharia financial Institution is one of the economic supporters of Indonesia. It is evidenced by the number of Islamic financial institutions that have sprung up this year, both sharia bank and non-bank sharia financial institution. It accommodates the aspiration and need of the society. The public is given the widest opportunity to establish a bank based on sharia principles, including convert from commercial banks whose business activities are based on conventional patterns into sharia patterns. The more sharia financial institutions that emerge, the more products offered by Islamic financial institutions to customers with the level of risk that can be overcome. The writing aims to answer the formulation of problem of settlement of import debts, contract of ju’a>lah and Sharia Certificate of Bank Indonesia (SBIS) in perspective of DSN-MUI fatwa. The result of research shows that in the DSN-MUI fatwa, it is explained that the settlement of imported debt or we know as letter of credit (L/C) may use the kafa>lah contract by taking a fee. It is also explained that one of the forms of kafa>lah contract is kafa>lah bi al-ma>l which is the application of kafa>lah contract which guarantees the payment of goods or debt repayment. This guarantee may be provided by the sharia bank to its customers in return for a fee. For the settlement of import debt there are several contracts that can be used, namely the contract of h}iwa>lah bi al-ujrah, waka>lah bi al-ujrah, and kafa>lah bi al-ujrah The Sharia Certificate of Bank Indonesia which used to be wadi>’ah with Wadi>’ah Certificate of Bank Indonesia which is now changed with Sharia Certificate of Bank Indonesia uses ju’a>lah contract. In this contract, Bank Indonesia pays the repayment upon maturity of SBIS with the relevant sharia banking record having performed and achieving the objectives expected by Bank Indonesia. If the sharia banking concerned is not able to achieve the desired objectives or stipulated by Bank Indonesia in terms of monetary control based on sharia principles, the relevant sharia banking will not receive any compensation from Bank Indonesia.

scholarly journals Talent Management for Shariah Auditors: Case Study Evidence From the Practitioners

2019 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 252
Author(s):  
Nor Aishah Mohd Ali ◽  
Nawal Kasim
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Group Discussion ◽  
Internal Audit ◽  
Talent Management ◽  
Islamic Banking ◽  
Complex Dynamic ◽  
Islamic Financial Institutions ◽  
To Come ◽  
Audit Team

The environment for most financial institutions today is complex, dynamic, highly competitive, and extremely volatile, and such condition is likely to remain for years to come. In addition to these external situations, most financial institutions also faced the challenge to manage talents flow in particular, a shortage of needed competencies. One measure to overcome this condition is to be systematic in managing their human capital if they wish to gain and sustain a competitive advantage in years ahead. This paper postulates to explore the competency criteria as one of talent management for shariah auditors in the Islamic Financial Institutions (IFIs) in Malaysia. A qualitative design was adopted by conducting interviews with 30 practitioners consisting of the Heads of Shariah audit departments (HSA) and shariah auditors (SAR) from the IFIs and the Head of Islamic banking department from the Central Bank of Malaysia. This is followed by a focus group discussion to validate the findings. The study found that there was mixed practices on talent management in terms of competency aspect required for shariah auditors. Generally, participants agreed that certain skills, knowledge and characteristics added with years of experience in the field, are pre-requisite to become competent shariah auditors. This study is unique as it explores the case from the qualitative stance. Opinions were elicited from the parties directly involved in preparing guidelines to the IFIs as well as those practitioners executing the shariah audit function within their institutions. IFIs will have better guideline on recruiting competent future shariah auditors, as part of their internal audit team to uphold the shariah precept.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document