scholarly journals KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2020 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 149-159
Author(s):  
Erny Herlin Setyorini ◽  
Sumiati Sumiati ◽  
Pinto Utomo
Keyword(s):  
Restorative Justice ◽  
Social Services ◽  
Justice System ◽  
Juvenile Justice System ◽  
Community Leaders ◽  
Children And Families ◽  
Legal Process ◽  
The Law ◽  
Court Proceedings

AbstractChildren are the next generation of the nation which is very important in a country. For this reason, children must be able to grow and develop as well as they can. Due to several factors, such as poverty, broken families, divorced parents, in their growth and development, children do not always get the best that is expected, sometimes children whose conditions are ready to help follow up. Handling cases of children who are in conflict with the law through the legal process is finished up in prison. This of course can damage the future because it creates a negative stigma in the community. For this reason, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System was approved, which was approved by diversion, namely the transfer of approval of child cases from court proceedings that leave court proceedings. Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law must meet the requirements, namely (1) the crime of safety under 7 (seven) years, and (2) does not constitute a repeat of the crime. In addition, there must be agreement or agreement with the victim and/or responsibility. The handling of cases of children in conflict with the law through diversion is carried out using restorative justice, namely by presenting children and families, victims and defenders, community leaders, social counselors, Social Services, social workers, and other parties Improvements to repairs and not retaliation.Keywords: children; restorative justice AbstrakAnak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya sangat penting dalam suatu Negara. Untuk itu, anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kesejahteraan Anak). Oleh karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, keluarga yang brokenhome, orang tua bercerai, maka dalam tumbuh kembangnya, anak-anak tidak selalu mendapatkan hal yang terbaik, ia melakukan tindak pidana. Penanganan perkara anak melalui proses hukum seringkali berakhir di penjara. Hal ini tentunya dapat merusak bahkan menghancurkan masa depan anak karena menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversi berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara anak melalui diversi harus memenuhi syarat, yaitu (1) tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, harus ada kesepakatan dengan korban atau keluarganya. Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restorative justice, yaitu dengan menghadirkan anak dan keluarganya, korban dan keluarganya, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, Dinas Sosial/pekerja sosial, dan pihak-pihak lain terkait guna mencari penyelesaian terbaik dengan tujuan pemulihan pada hubungan membaik kembali dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara anak melalui diversi harus disepakati oleh pelaku dan atau keluarganya dengan korban dan atau keluarga korban. Bila korban dan atau keluarganya tidak sepakat, maka perkara anak diproses melalui sistem peradilan pidana anak.Kata kunci: anak; keadilan restoratif

scholarly journals Diversion's Application in The Juvenile Justice System to Realize Restorative Justice Related to Deprivation of Liberty Principle

NORMA ◽  
2021 ◽  
Vol 17 (3) ◽  
pp. 61
Author(s):  
Aunur Rofiq
Keyword(s):  
Juvenile Justice ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Juvenile Justice System ◽  
Comparative Method ◽  
Legal Research ◽  
The Law ◽  
Liberty Principle

Diversion Efforts can only be carried out in cases of Children in conflict with laws that threaten their crimes under 7 (seven) years and do not constitute a repeat of a criminal act. In contrast, the juvenile justice system requires deprivation of liberty principle and punishment related to the latest findings. This research uses the normative legal research method, using the law method, research method, and comparative method. From this research, we know that diversion in the juvenile justice system cannot be done in every child's case; it can only be done in the case of children who meet the requirements of a case protected under 7 (seven) and not a repeat of follow up. Not all cases of children go through a process of diversion. Children who have a conflict with the law are directly threatened with criminal punishment. However, there has been a reconciliation between the perpetrators and the victims, so that the deprivation of liberty principle, and criminalization, is the latest result, which is not successful. Therefore, diversion shall not be used again to protect children.Keywords: Diversion, Children, Liberty

scholarly journals KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2017 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 57
Author(s):  
Andri Winjaya Laksana
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Recovery Process ◽  
The Public ◽  
Criminal Offenses ◽  
The Law ◽  
Court Proceedings ◽  
Perpetrators And Victims

Restorative justice in the settlement of cases of off-the-shelf criminal offenses emphasizing the rearation of the consequences caused by criminal acts by empowering the recovery process and the interests of all involved both perpetrators and victims, as well as the public. The caseresolution model outside the court proceedings is a method that is expected to be undertaken to protect the psychology of a child facing the law in the criminal justice system

scholarly journals PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2021 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 123-139
Author(s):  
Maulana Muslim Hrp ◽  
Madiasa Ablisar ◽  
Marlina ◽  
Edy Ikhsan
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Criminal Court ◽  
Mediation Process ◽  
Legal Process ◽  
Special Place ◽  
The Law

The background is by two law applications that apply in Aceh, the first law that generally applies in Indonesia and the second one that applies specifically in Aceh, the Law Number 11 of 2012 concerning the System Juvenile Criminal Court is a way out for better handling of children conflict with the law. The law regulates diversion where there are two important things that have a special place in the SPPA Law, namely restorative justice and diversion. The results showed that the resolution of the problem of children conflict with the law in Aceh consists of two legal applications, starting with the mediation process according to Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning fostering customary life and customs Development with the aim that these problems can be resolved amicably according to the Decree Joint between the Governor of Aceh and the Aceh Regional Police and the Aceh Traditional Council No 189/677/2011 dated 20 December 2011 concerning the Implementation of the Gampong and Mukim Adat Courts, but if during the mediation process no agreement is found then proceed to the legal process according to the Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children.

IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH BANGKALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Rechtidee ◽  
2018 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 219
Author(s):  
Atika Anggraini
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Community Leaders ◽  
Legal Research ◽  
Main Approach ◽  
Normative Approach ◽  
The Future ◽  
The Law

<p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Konsep <em>Restorative Justice</em>Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tulisan ini di buat berdasarkan penelitian menggunakan pendekatan utama yaitu yuridis normative (legal Research) dan yuridis Empiris sebagai penunjang pendekatan Normatif. Hasil penelitian ini bahwa konsep Restorative Justice dibangkalan telah efektif dilaksanakan oleh para penegak hukum meskipun banyak kekurangan tetapi tidak mengurangi pelaksanaan demi kepentingan Anak berhadapan hukum. Pendampingan Kasus ABH wajib didampingi oleh Keluarga, Pengacara, Bapas, LSM dan tokoh masyarakat. Pendamping terhadap ABH tidak hanya kasus yang dapat dilaksanakan Restorative Justice tetapi semua kasus yang melibatkan anak sebagai anak pelaku. Pendampingan ABH dimulai sejak tahap penyidikan hingga telah selesainya pidana yang harus ABH pertanggung jawabkan dan dikembalikannya ABH kepada masyrakat untuk bersosialisasi. Oleh karena itu, diharapkan putusan para penegak hukum yang menyangkut masa depan ABH lebih untuk diperhatikan masa depannya agar menjadi pribadi yang lebih baik.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci: Anak Berhadapan Hukum, <em>Restorative Justice, </em>Pendampingan</strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p>This reseach aims to analyze the Implementation of Restorative Justice Concept on Children Against the Law in Bangkalan Territory Based on Act No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. This paper is based on research using the main approach of normative juridical (Legal Research) and juridical Empirical as supporting Normative approach. The result of research is the concept of Restorative Justice has been effectively implemented by law enforcers despite many shortcomings but does not reduce the implementation in the interest of the Child in the against of law. Assistance of ABH Cases must be accompanied by Family, Lawyers, BAPAS (Balai Permasyarakatan), NGOs and community leaders. Companions to ABH are not the only cases that Restorative Justice can implement but all cases involving children as child offenders. ABH mentoring started from the investigation stage until the completion of the crime that should be ABH accountable and returned ABH to the community to socialize. Therefore, it is hoped that the decision of law enforcers concerning the future of ABH is more to be considered for the future to become a better person.</p><p> </p><strong>Keywords :</strong>Children Against the Law, Restorative Justice, Assistance

scholarly journals Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)

Rechtsidee ◽  
2014 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 11
Author(s):  
Ansori Ansori
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Juvenile Delinquency ◽  
Criminal Justice System ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Juvenile Justice System ◽  
The State ◽  
Future Application ◽  
The Future ◽  
The Law

The future of the children will determine the future of the nation. The increasing problem of juvenile delinquency in this globalization and information technology era, requires the state to give more attention to the child's future. Application of the criminal justice system for children in Indonesia is as stipulated in Law Number 3 of 1997 potentially detrimental to the child's interests. In practice, the judicial system had many problems, among them is a violation of the rights of children, such as: physical and psychological violence, as well as deprivation of the right to education and welfare. It happened because the juvenile justice system is against to national and international regulations on the protection of children’s rights. Besides that, theory of punishment for the juvenile delinquency still refers to the concept of retribution for the crimes. This concept is not very useful for the development of the child, so the concept need to be repaired with the concept of restorative justice. With this concept, the criminal justice system for the juvenile delinquency, leads to the restoration of the state and the settlement pattern, involving the perpetrator, the victim, their families and engage with the community. This is done with consideration for the protection of children against the law. Whereas in line with this spirit of the restorative justice, it gives birth to the Law No. 11 of 2012 on The Criminal Justice System of Children. How To Cite: Ansori, A. (2014). Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice). Rechtsidee, 1(1), 11-26. doi:http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v1i1.95

scholarly journals Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Anak

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 079-084
Author(s):  
Nurmalawaty Nurmalawaty
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Juvenile Justice ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Government Regulation ◽  
Juvenile Justice System ◽  
Legal Protection ◽  
Law Enforcement Officials ◽  
Justice Process ◽  
The Law

Ide Diversi pada awalnya dicanangkan dalam United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau dikenal dengan The Beijing Rules. Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan atau kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, misalnya dengan menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana. Dengan diundangkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, dan mulai berlaku 2 tahun kemudian, maka Indonesia secara sah sudah memiliki suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu metodenya adalah Diversi. Selanjutnya sebagai Peraturan Pelaksana dikeluarkannya Perma Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tantang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun. Pada prinsipnya Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar. Keadilan Restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana bersama-sama menyelesaikan masalah serta menciptakan suatu kewajaran untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam upaya mencari solusi memperbaiki dan menentramkan hati dengan tidak berdasaarkan pembalasan.   The idea of Diversion was originally proclaimed in the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, otherwise known as The Beijing Rules. Diversion is the granting of authority to law enforcement officials to take action or policy in handling or resolving problems of child offenders by not taking a formal path, for example by stopping or not continuing / releasing from the criminal justice process. With the enactment of Act No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System on 30 July 2012, and entered into force 2 years later, Indonesia has legally established a regulation that provides legal protection for children facing the law, with one of its methods called Diversion. Furthermore, as the Implementing Regulation, the issuance of Supreme Court Regualtion No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Justice System, and Government Regulation No. 65 of 2015 concerning The Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Under 12 Years Old. In principle, Diversion with a restorative justice approach is to guarantee legal protection for children facing the law to avoid stigmatization of children and it is expected that children can return to the social environment fairly. Restorative Justice is a process where all parties involved in a criminal case together solve a problem and create a fairness to make things better by involving victims, children and the community in an effort to find solutions to improve and reassure by not responding to retaliation.

scholarly journals RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK / Restorative Justice In Juvenile Justice System

2016 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 319
Author(s):  
Randy Pradityo
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Juvenile Justice ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Juvenile Justice System ◽  
Best Interests ◽  
Best Interest ◽  
The Will ◽  
The Law

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang kemudian dikenal dengan pendekatan restorative justice. Restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan dalam sistem peradilan pidana anak, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Selain itu, hendaknya prinsip the best interest of the children selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Children as the nation's next generation is already deserve special attention. It aims in order to develop the child to realize the quality of human resources. Therefore, it is also necessary legal infrastructure to anticipate any problems that arise. The legal means to anticipate stigma or stamp evil inflicted when the child against the law, as well as restoring and re-socialize the child. One solution is to divert or placing the offender children out of the criminal justice system as well as providing an alternative to the settlement with justice approach in the best interests of the child, who was then known as restorative justice approach. Restorative justice which is the implementation of the concept of diversion has been formulated in the juvenile justice system, but a good system must be accompanied by an attitude which is imbued with the will to perceive and believe that this world is always getting better. In addition, should the principle of the best interest of the children always come first when dealing with children in conflict with the law.

scholarly journals EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)

2017 ◽  
Vol 24 (2) ◽  
pp. 266
Author(s):  
Komariah Komariah ◽  
Tinuk Dwi Cahyani
Keyword(s):  
Juvenile Justice ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Juvenile Justice System ◽  
The State ◽  
District Court ◽  
Legal Research ◽  
The Law

Enforcement of the Act No. 11 of 2012 on Juvenile Justice System provides protection of the rights of juvenile who commit criminal acts use the diversion approach to realize the concept of Restorative Justice. To figure out the implementation of the Act, it is necessary to study with the socio-legal research method in the Police District, the State Attorney and the District Court at Malang. The results of these studies found that the application of diversion has been effective although there are still some obstacles. One of the toughest obstacles to implementing a diversion to fit is the unavailability of places to educate, nurture and put the brat as stated in the law. The study also found that in Malang at least there are some organizations / institutions in applying the diversion of government supporters, among others: BAPAS and P2TP2A.

The Causes and Pervasiveness of DMC: Stakeholder Perceptions of Disproportionate Minority Contact in the Juvenile Justice System

2017 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 223-242 ◽  
Author(s):  
Cherie Dawson-Edwards ◽  
Richard Tewksbury ◽  
Nadia T. Nelson
Keyword(s):  
Juvenile Justice ◽  
Social Services ◽  
Justice System ◽  
Juvenile Justice System ◽  
Community Organizations ◽  
Minority Youth ◽  
Professional Relationships ◽  
Stakeholder Perceptions ◽  
Disproportionate Minority Contact ◽  
Statewide Assessment

This study explores perceptions and awareness of disproportionate minority contact (DMC) by stakeholders in juvenile justice, youth-serving community organizations, schools, social services, and the faith community. This study is derived from a statewide assessment, which included in-person interviews with individuals that have personal and professional relationships within the juvenile justice system. Findings support the contention that individuals are either unaware of the prevalence of DMC, have already formed prejudices about minority youth within the system, or do not appreciate the degree of importance DMC has on the development of minority youth.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document